Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
Gregorius Aryadi
"Berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik gencar memberitakan tentang terjadinya kejahatan dengan variasi jenisnya, peningkatan kuantitas dan kualitasnya, modus operandinya, korban maupun jumlah kerugiannya. Data kejahatan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti kepolisian, kejahatan dan pengadilanpun setiap tahun mengalami peningkatan. Kompas tanggal 23 Januari. 1990 memberitakan bahwa antara tanggal 20 Oktober sampai 19 November 1989 telah terjadi. 1.893 kasus kamtibmas, sedangkan.antara tanggal 20 November sampai 19 Desember 1989 telah terjadi 2.205 kasus, yang berarti naik 312 kasus atau 16,98 %.
Dari 10 jenis peristiwa kamtibmas, 7 jenis mengalami kenaikan yakni:
1. pembunuhan naik 11 kasus (20 %);
2. pencurian dengan pemberatan naik 199 kasus (26 %);
3. pencurian dengan kekerasan naik 31 kasus (15,19 %);
4. pencurian kendaraan bermotor naik 123 kasus atau naik 30,98 %;
5. perkosaan naik 12 kasus (57,14 %);
6. kejahatan (penyalahgunaan) narkotika naik 6 kasus atau naik 300 %;
7. kejahatan mata uang palsu naik 6 kasus (75 %).
Selain 7 jenis peristiwa kamtibmas di atas, diketahui juga bahwa diberbagai kota di Indonesia terjadi kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana khusus seperLi korupsi, subversi, tindak pidana ekonomi, delik pers, dan sebagainya yang juga mengalami kenaikan dan berakibat timbulnya banyak kerugian. Anton Tahah mengemukakan data korupsi pada Harian Kompas tanggal 19 September 1991 beserta jumlah kerugian negara. Sebagai pembanding pada 5 tahun (1977 - 1981) terjadi 1.325 kasus korupsi dengan kerugian negara Rp 137.500 juta; 5 tahun berikutnya (1982 - 1985) terjadi. 4.985 korupsi; tahun 1989 kerugian korupsi mencapai Rp 260 milyar, dan pada tahun 1990 kerugiannya mencapai Rp 1 trilyun. Berdasarkan data dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta pada tahun 1988 sampai tahun 1990 terjadi 12 kasus korupsi dengan kerugian Rp 1.363.494.506,95,00 Kerugian tersebut sangat mengerikan, dan kalau tidak segera dicari terapinya, sangat menggoyahkan sendi-sendi perekonomian nasional."
Depok: Universitas Indonesia, 1991
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ni Made Martini Puteri
"Studi tetang pengambilan keputusan hakim memperlihatkan bahwa keputusan hakim dipengaruhi oleh faktor legal, ekstra legal, dan kontekstual.Teori integrated complexity yang dicetuskan oleh Suedfeld dan Tetlock (1992) menjelaskan pentingnya kemampuan kognisi, konseptual atau integrated complexity pada pengambilan keputusan yang panting , yang bersifat segera atau siaga. Integrated Complexity diukur dari dua variabel kognisi yakni variabel d fferensiation dan integration.
Tingginya angka pemidanaan pada anak yang melanggar hukum pidana membuat peneliti berketetapan untuk menjadikan hakim anak sebagai subyek penelitian.Tesis ini berupaya menjelaskan bagaimana integrated complexity dan nilai yang dianut seorang hakim berperan dalam keputusan hakim pada perkara anak yang melanggar hukum pidana. Penelitian dilakukan terhadap delapan (8) hakim anak pada dua Pengadilan Negri (PN) di wilayah Jabotabek .HasiI wawancara kualitatif terhadap hakim diberikan skor dengan integrated complexity scoring system yang disusun oleh Brawn dan Ballard,dkk(1992) . Metode ini disebut sebagai mixed methode oleh Tashakori dan Ted ll ie (1989) atau tepatnya metode kualitatif yang dikuantifikasi. Kemudian, dilakukan perbandingan profit hakim antara kelompok hakim yang sangat direkomendasikan (SDR) dengan hakim yang direkomendasikan (DR).
Penelitian ini membuktikan tesis bahwa hakim dengan integrated complexity yang tinggi mempertimbangkan nilai-nilai universalism khususnya keadilan sosial, sehingga menghasilkan keputusan berupa tindakan mengembalikan anak ke orang tua (AKOT), atau lembaga sosial, Sedangkan tesis kedua bahwa hakim dengan tingkat integrated complexity rendah mengacu pada nilai-nilai security, khususnya aturan hukum yang menciptakan stabilitas di dalam masyarakat atau orderliness, akan menghasilkan keputusan pemidanaan (berupa penempatan Anak di Lembaga Pemasyarakatan atau Hukuman Percobaan) juga dapat dibuktikan."
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2006
T18618
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Susilo
"ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kompetensi notaris di dalam membuat akta perjanjian perdamaian sebagai alternatif penyelesaian sengketa setelah adanya putusan majelis hakim Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian yang digunakan sebagai bahan penulisan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Kompetensi Notaris dalam pembuatan Akta Perdamaian/dading atas suatu putusan Pengadilan Negeri yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan bagian dari kewenangan jabatan notaris sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kompetensi notaris di dalam membuat akta perdamaian setelah adanya putusan hakim pengadilan negeri yang sudah berkekuatan hukum tetap tidaklah juga berarti membatalkan putusan hakim dimaksud. Pengesampingan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dengan keberadaan akta perdamaian yang dibuat dan/atau di hadapan notaris tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam perspektif penyelesaian sengketa, perjanjian perdamaian yang dibuat dengan mengesampingkan putusan hakim pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap dimungkinkan dengan adanya sifat mengikatnya putusan hakim, yaitu sifat hukum materiil yang menyatakan bahwa putusan hanya mengikat para pihak dan tidak memberi wewenang untuk mempertahankan hak seseorang terhadap pihak ketiga, sifat hukum dari putusan hakim sebagai sumber dari pada wewenang prosesuil yang menyatakan akibat putusan hakim bersifat hukum acara yaitu diciptakannya atau dihapuskannya wewenang dan kewajiban prosesuil, Sifat hukum dari putusan hakim sebagai bukti tentang apa yang ditetapkan didalamnya, sehingga mempunyai kekuatan mengikat para pihak.

ABSTRACT
This thesis discusses the notary competency in making a peace treaty act as alternative dispute resolution after the verdict of the panel of judges of the District Court which had a magnitude of fixed laws . Research literature is used as a normative legal research legal research that is done by examining the material library or mere secondary data . The results conclude that : Competency in the enactment of the Peace Notary / dading on the verdict of the District Court that already have permanent legal force is part of the authority of the notary as mandated in Law No. 30 of 2004 concerning the Notary Department . Competency notarial act in making peace after the verdict that the district court had not strength permanent law also means canceling verdict question. Waiver court decides that the law has been measuring stick with the existence of acts of reconciliation are made and / or in the presence of a notary is not inconsistent with applicable laws and regulations . In the perspective of mediation , conciliation agreement made by the district court verdict ruled that the law was still possible by measuring the verdict is binding nature , that is the nature of law material to the effect that the verdict is binding only on the parties and not give the authority to defend the rights of the third parties, the court decides the law of nature as the source of the authority of the state as a result prosesuil verdict nature or procedural law that is created, the authority and the obligation prosesuil done away with , the laws of nature verdict as evidence of what is specified therein, so that the binding strength of the parties.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38770
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library