Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sulitnya pembuktian pelanggaran Perjanjian Penetapan Harga (Price Fixing Agreement) membuat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sering kali menggunakan alat bukti petunjuk. Sayangnya, UU Persaingan Usaha tidak mengatur mengenai pengertian alat bukti petunjuk sehingga hal ini menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan muncul ketika KPPU menggunakan bukti tidak langsung dan bukti keterangan pemerintah sebagai bentuk dari alat bukti petunjuk, dimana Peradilan Umum menyatakan tidak mengenal bukti tersebut sebagai alat bukti petunjuk sehingga sering kali Putusan KPPU dibatalkan oleh Peradilan Umum. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan alat bukti petunjuk dalam hukum acara persaingan usaha, penggunaan alat bukti petunjuk di KPPU dan di Peradilan Umum dalam memeriksa Perkara Pelanggaran UU Persaingan Usaha khususnya penetapan harga. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

---

The difficulty of proving Price Fixing Agreement make the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) often to use the judicial evidence. Unfortunately, the Business Competition Law No.5 Year 1999 does not regulate the definition and criteria of judicial evidence, that creates various problems. Problems arise when the Commission uses indirect evidence and the government?s statement as judicial evidence, which the District Court do not recognize such evidence as proof instructions so that the Commission's award are often overturned by the District Court. This minithesis is a normative legal research. "

"Skripsi ini membahas bagaimana kekuatan hukum alat bukti petunjuk yang dihasilkan dari persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti surat dalam pembuktian di persidangan pidana Indonesia, pengaruh alat bukti petunjuk bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa serta bagaimana hakim agung menyikapi alat bukti yang minim dan pengaruhnya terhadap putusan melalui studi putusan Mahkamah Agung No. 979 K/PID.SUS/2011. Penelitian ini merupakan penelitian berbentuk yuridis normatif yang menggunakan data-data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur terkait serta data primer berupa hasil wawancara dengan beberapa narasumber dari kalangan akademisi maupun praktisi yang diolah dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Alat bukti petunjuk memiliki kekuatan hukum yang bebas sehingga peran aktif hakim dalam menggali persesuaian antara alat bukti lainnya sangat besar. Persesuaian tersebut terjadi apabila korelasi antara alat bukti mengaruh pada suatu kondisi tertentu bahwa benar terdakwa yang melakukan tindak pidana. (2) Hakim Agung menjalankan kewenangannya sebagai judex juris sehingga dalam menyikapi alat bukti yang minim, hakim melihat pada penerapan hukum pembuktian di tingkat judex factie (3) Majelis Hakim yang menangani perkara dalam putusan No. 979 K/PID.SUS/2011 telah menggunakan alat bukti petunjuk sebagai salah satu dasar memutus pidana terdakwa, tetapi proses diperolehnya alat bukti petunjuk kurang tepat.

---

The result of this research explained that (1) Judicial Evidence has free legal strength so that the judge should actively take a role in finding correspondence between other legal evidences. That correspondence occurs when there is correlation between legal evidences which leads into a certain condition telling the truth that the defendant the only one who commit a crime. (2) The court judges execute their authotity as judex juris so that in addressing the lack of evidence they will take a look at the use of law of evidence in judex factie. (3) The court judges who handle the criminal case in Supreme Court’s decision No. 979 K/PID.SUS/2011 has used judicial evidence as one basic requirement in making verdict to the defendant, but the process in obtaining that judicial evidence is not suitable with the national regulation."