Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia sebagaimana dikenal oleh dunia internasional merupakan sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam, salah satunya berasal dari sektor kehutanan. Hal ini dapat dijadikan alasan mengapa berbagai korporasi asing berlomba untuk datang ke Indonesia. Akan tetapi jalan yang ditempuh oleh korporasi kebanyakan melanggar hukum dan undang-undang dan pada akhirnya korporasi asing tersandung masalah hukum yang berlaku di Indonesia. Kegiatan yang dilakukan oleh korporasi asing dikategorikan sebagai kejahatan lingkungan antar-negara karena telah terbukti berdasarkan pernyataan pihak kepolisian melakukan pembakaran lahan dan hutan. Fenomena berlanjut serta berimbas dengan terjadinya bencana kabut asap. Berdasarkan fakta yang ada, korporasi asing juga dilibatkan dan memenuhi unsur untuk dikatakan melakukan kejahatan transnasional. Beririsan dengan kejahatan transnasional, perusahaan asing dengan serta merta divonis melakukan kejahatan lingkungan antar-negara. Hasil dalam tulisan karya akhir ini mengungkapkan bahwa korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan merupakan kejahatan transnasional.

---

Indonesia is internationally known as a country with abundant natural resources, which one of those comes from forestry sector. This is one of the reasons why many foreign corporations compete to take over Indonesia rsquo s forestry. However, most of these works have been done illegally, hence causing those foreign corporations to stumble upon legal issues in Indonesia. These kinds of work are categorized as inter state environmental crimes since it has been proven referring to the statement of Indonesian Constabulary. These illegal works had also caused further effect of forest fires. Based on fact, these foreign corporates are also categorized as transnational criminals. With transnational crimes, foreign companies are immediately convicted of inter state crimes. The results in this final paper reveal that corporations involved in forest and land fires are forms of transnational crimes."

"Bencana kabut asap yang terjadi pada tahun 2015 di sebagian wilayah Indonesia merupakan salah satu kejadian terparah setelah kejadian tahun 1997/98. Kota Palembang merupakan salah satu wilayah terkena dampak oleh kabut asap pada tahun 2015. Jumlah kasus ISPA pada bulan Oktober mencapai 20.000 jiwa. Analisis kebencanaan pada aspek sensitivitas dibutuhkan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan bencana kabut asap pada masa mendatang. Aspek kondisi fisik wilayah, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi penduduk digunakan untuk menganalisis tingkat sensitivitas. Tingkat sensitivitas per kelurahan diperoleh dari analisis skoring dan overlay peta setiap aspek . Hasil yang diperoleh dari pengolahan data yakni semakin ke wilayah pusat kota, tingkat sensitivitas Kota Palembang terhadap kabut asap semakin meningkat. Hubungan antara tingkat sensitivitas wilayah terhadap bencana kabut asap dan persentase kasus ISPA di Kota Palembang menunjukkan hubungan kurang selaras (kategori berbeda) pada 65 persen dari seluruh kelurahan.

---

The 2015 Indonesia Haze became one of the worst haze event after 1997/98 haze. Palembang City was one of the affected areas by haze. The number of Acute Respiratory Tract Infection (ARI) cases reached 20.000 cases. Disaster and risk analysis are needed for future prevention and damage reduction of haze hazards. Analysis of sensitivity level analyzed physical region, social, and economic aspect. Sensitivity level per subdistrict is obtained from scoring and map overlay analysis on each aspect. The results of data processing showed that trend of higher sensitivity level in the downtown area of Palembang City. Crosstab Analysis used to compare and find the correlation between sensitivity level and percentage of ARI cases on each subdistricts in Palembang City from July until November 2015. The result of correlation test of both sensitivity level and percentage of ARI cases showed that the relationship is weakly correlated (within different category) at 65 percent of all subdistricts."

"Kota Pekanbaru merupakan salah satu wilayah terkena oleh kabut asap pada tahun 2015 yang berdampak pada degradasi kualitas udara. Analisis kerentanan pada aspek sensitivitas dibutuhkan sebagai upaya penanggulangan dan mitigasi kabut asap di masa mendatang. Aspek kondisi internal yang dilihat dari kondisi manusia dan kondisi fisik wilayah digunakan untuk menganalisis tingkat sensitivitas wilayah. Untuk menganalisis tingkat sensitivitas wilayah dilakukan pembobotan terlebih dahulu dengan menggunakan metode AHP dan di analisis dengan Spatial Multi Criteria pada setiap parameter. Hasil yang diperoleh dari pengolahan data adalah sensitivitas wilayah terhadap kabut asap di Kota Pekanbaru berdasarkan kondisi fisik wilayah memperlihatkan tingkat yang semakin tinggi di bagian tengah kota sejalan dengan presentase tutupan vegetasi yang rendah, kepadatan bangunan yang cenderung padat dan tata letak bangunan yang cenderung tidak teratur. Berdasarkan kondisi manusia, sensitivitas wilayah memperlihatkan tingkat yang semakin rendah di bagian tengah kota dengan presentase usia sensitif dan presentase mata pencaharian penduduk rendah. Tingkat sensitivitas wilayah terhadap kabut asap di Kota Pekanbaru tidak memperlihatkan kecenderungan yang sama antara kondisi fisik dan kondisi manusia yang terlihat secara jelas di bagian tengah kota; di mana wilayah yang ditinjau dari kondisi fisik memiliki sensitivitas tinggi ternyata memiliki sensitivitas yang rendah berdasarkan kondisi manusianya.

---

Pekanbaru City is one of the areas exposed by haze in 2015 which impact on air quality degradation. Vulnerability analysis on the sensitivity aspect is needed as an effort to mitigate haze in the future. Aspects of internal conditions viewed from the human condition and the physical condition of the region are used to analyze the level of region sensitivity. To analyze level of region sensitivity, the weighting is done using AHP method and analyzed with Spatial Multi Criteria on each parameter. The results obtained from the data processing are the sensitivity of the region to the smoke haze in Pekanbaru City based on the physical condition of the area showing the higher level in the middle of the city in line with the low percentage of vegetation cover, the density of buildings that tend to be solid and the layout of the buildings tend to be irregular. Based on human conditions, the sensitivity of the region shows lower rates in the central part of the city with a percentage of sensitive age and low percentage of livelihoods. The region sensitivity to haze in Pekanbaru City does not show the same tendency between the physical condition and the human condition in the center of the city in which the area under review of the physical condition has a high sensitivity turns out to have a low sensitivity based on its human condition."

"ABSTRAKPenulisan karya akhir ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peristiwa kabut asap dikonstruksikan sebagai kejahatan lingkungan dalam media online kompas.com. Dengan menggunakan teori social constructionism, penulis mengkaji proses konstruksi atas realita sosial peristiwa kabut asap dalam pemberitaan di dalam media. Perspektif green criminology digunakan sebagai payung besar penulisan ini. Data sekunder dikumpulkan dari pemberitaan kabut asap di media online kompas.com selama tahun 2015. Hasil dari penulisan ini adalah kompas.com mengkonstruksikan kabut asap sebagai kejahatan lingkungan dengan melihat dari konstruksi dominannya.

---

ABSTRACTThis study aims to determine how the haze episode is constructed as an environmental crime in the online media kompas.com. By using Ray Surette’s social constructionism theory, the author examines the process of social construction of reality of haze episode in the news. Green criminology perspective used as a large umbrella of this study. Secondary data in this study is the news about haze that was collected from kompas.com during 2015. The result of this study is kompas.com has constructed haze as an environmental crime with a view of the dominant construction."

"Kabut asap telah menjadi momok yang sangat merugikan banyak pihak. Kerugian materiil maupun immateriil yang diderita begitu masif dan timbul dalam waktu yang cukup lama. Menariknya belum pernah ada gugatan terhadap kerugian akibat kabut asap di pengadilan Indonesia. Alasannya sederhana, karena kausalitas kabut asap dengan kerugian yang dialami korban sulit dibuktikan apabila merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, termasuk dengan teori kausalitas yang dianut. Skripsi ini hendak menjawab pertanyaan sederhana, dengan perkembangan teori kausalitas dalam ilmu hukum apakah kerugian akibat kabut asap dapat dibuktikan di pengadilan? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini menuai hasil yang cukup positif di mana terdapat doktrin market share liability yang dapat mengakomodir pembuktian kausalitas kabut asap, baik dari segi hukum materiil maupun segi hukum formil di Indonesia. Namun pada akhirnya tetap diperlukan keterbukaan dari hakim untuk membangun logika hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, yang dalam pandangan penulis dapat diakomodir melalui penerapan doktrin market share liability untuk membuktikan kausalitas terhadap kerugian akibat kabut asap.

---

Haze has become very detrimental scourge to many parties. Both material dan immaterial losses suffered are massive and arise in a long period of time. Interestingly, there has never been a lawsuit against haze in Indonesian courts. The reason is simply because proof of causation based on losses suffered by the victim from haze is very difficult to prove if one refer to laws recognized in Indonesia, including the embraced theory of causation. This undergraduate thesis wants to answer a simple question, with the development of theory of causation in jurisprudence, is it possible to prove causation based on losses from haze in courts The research method used in this thesis is a normative juridical research with conceptual approach and comparative approach. This research reaping positive results in which theory of market share liability could accommodate the proof of causation of haze, both in terms of material law and procedural law aspects recognized in Indonesia. In the end it still takes the open minded judge to build legal logic based on the value of justice and fairness, which in my point of view could be accomodated by applying market share liability doctrine as a proof of causation of loss from haze."

"Skripsi ini membahas tentang respon negara tetangga yang terkena dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1998. Pada penelitian sebelumnya, banyaknya kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada masa Orde Baru disebabkan oleh pengelolaan hutan yang mengedepankan pembangunan ekonomi. Untuk kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 1997-1998 hanya dijelaskan mengenai dampak berupa kerugian ekonomi dan ekologis. Sementara dalam penelitian ini, akan berfokus pada dampak kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 1997-1998 berupa pencemaran kabut asap lintas batas mengganggu aktivitas negara tetangga, yaitu Malaysia dan Singapura. Hasil dari penelitian ini didapat bahwa permasalahan kebakaran hutan dan lahan Indonesia tahun 1997-1998 menjadi satu bencana nasional yang sulit dituntaskan oleh Indonesia sendiri. Singapura dan Malaysia sebagai negara tetangga yang terkena dampak dari kabut asap memberikan respon agar masalah ini dapat ditangani dalam skala regional, sehingga kebakaran hutan dan lahan tahun 1997-1998 menjadi salah satu awal mula kesadaran Asia Tenggara untuk menetapkan regulasi baru atas satu permasalahan pencemaran lingkungan lintas batas, khususnya pada pencemaran udara. Pada penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode sejarah. Artikel ini menggunakan data yang diperoleh melalui studi literatur berupa dokumen pemerintah, koran, buku, dan publikasi jurnal.

---

This paper discusses the response of neighboring countries affected by haze due to forest and land fires that occurred Indonesia in 1997-1998. In previous studies, the number of cases of forest and land fires that occurred during the New Order was caused by forest management which prioritized economic development. For forest and land fires 1997-1998 only explained the impact of economic and ecological losses. While in this study will focus on the impact of forest and land fires 1997-1998 in the form of cross-border smoke pollution disrupting the activities of neighboring countries, such as Singapore and Malaysia. The results of this study found that the problems of Indonesian forest and land fires in 1997-1998 became a national disaster that was difficult to solve by Indonesia itself. Singapore and Malaysia as neighboring countries affected by the haze responded to this problem in a regional scale, so that forest and land fires in 1997-1998 became one of the beginnings of Southeast Asian awareness to establish new regulations on a cross-environmental pollution problem, especially on air pollution. This article uses historical methods and data obtained through literature studies from newspapers, books, and journal publications. "

"Penelitian ini membahas efektivitas program PT. X dalam perlindungan kesehatan saluran pernapasan pegawainya akibat pajanan PM2,5 di ruangan kantor ketika periode kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dengan pendekatan kuantitatif deskriptif, efektivitas program dievaluasi dengan membandingkan tingkat konsentrasi PM2,5 dalam gedung kantor, dan jumlah keluhan saluran pernapasan akut subyektif okupan ketika Periode Asap dan Periode Nonasap. Uji statistik menunjukkan terdapat perbedaan median konsentrasi PM2,5 di area kerja antara Periode Asap dan Nonasap. Disimpulkan program pengendalian area kerja yang mencakup isolasi dan penggunaan penjernih udara tidak efektif dalam mengendalikan PM2,5 di Kantor Z Riau ketika periode kabut asap. Tidak efektifnya pengendalian area kerja memberi risiko kesehatan atas pajanan PM2,5 terhadap pegawai di Kantor Z Riau. Hal ini terkonfirmasi dengan hasil uji statistik bahwa terdapat perbedaan keluhan pernapasan akut okupan yang signifikan antara ketika Periode Asap dan Nonasap. Disimpulkan bahwa program perlindungan kesehatan pegawai PT. X ketika kabut asap tidak berjalan efektif. Penelitian ini menyarankan PT. X menetapkan dan melakukan pemantauan target indikator keberhasilan program, dan fokus pada pembentukan perilaku selamat pegawai ketika periode asap. Penelitian ini juga menyarankan pemerintah mempertegas intervensi pencegahan dan tanggap karhutla, serta memutakhirkan BMUA PM2,5 agar selaras dengan Panduan Kualitas Udara dari WHO (2006).

---

The focus of this study is to evaluate effectiveness of PT. X’s employees health protection program during haze period due to PM2. Quantitative-descriptive approach is used to evaluate the program effectiveness by comparing each variable of PM concentration at work area, and office worker’s (occupant) acute respiratory complaints between aze and Nonhaze Periods. Statistic test result shows significant difference for PM2.5 median, and acute respiratory complaints between both periods. It concludes PT. X’s program to control PM2.5 indoor concentration through isolation and air purifier is ineffective. It impacts to occupant’s health risk for exposed with PM2.5 at office work area, which confirmed with statistic difference for acute respiratory complaints between Haze and Nonhaze Periods. It concludes PT. X’s Program in Z Office Riau is not effective to prevent acute respiratory complaints. This research suggests PT. X to set and monitor performance indicator target of each program. This research also suggest government to enforce forest fire prevention and response, and to update ambient air quality standard for PM2.5 to be aligned with WHO Air Quality Guideline (2006)."

"Fenomena kabut asap lintas batas di Asia Tenggara telah menjadi isu lingkungan persisten dan kompleks. Tinjauan literatur ini mengkaji kompleksitas permasalahan tata kelola kabut asap lintas batas di Asia Tenggara, dengan fokus pada peran dan kapasitas aktor negara maupun non-negara, kerangka kerja sama regional ASEAN serta strategi kebijakan nasional. Literatur saat ini masih belum memadai dalam membandingkan pendekatan dan respons terkait isu kabut asap lintas batas di Asia Tenggara di luar dari Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Fokus utama masih tertuju pada inisiatif regional ASEAN, dengan sedikit perhatian pada analisis yang mendalam terhadap upaya negara-negara lainnya serta diskusi publik dan wacana masyarakat sipil. Dengan meninjau 42 literatur yang bersumber pada Scopus dan non-Scopus, paparan ini mengelompokkan tiga tema inti yang ditemukan dalam perkembangan kajian Tata Kelola Kabut Asap Lintas Batas di Asia Tenggara menggunakan taksonomi. Tema-tema inti tersebut adalah (1) eksistensi rezim kabut asap lintas batas di Asia Tenggara; (2) implementasi mekanisme tata kelola kabut asap lintas batas di Asia Tenggara; (3) evaluasi mekanisme tata kelola kabut asap lintas batas di Asia Tenggara. Sintesis dari literatur yang disajikan mengindikasikan bahwa meskipun ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) memiliki peran penting dalam pengelolaan kabut asap lintas batas, namun pelaksanaannya terkendala oleh norma non-intervensi ASEAN dan prinsip kedaulatan negara. Kendala lain meliputi mekanisme penegakan hukum yang lemah, kapasitas institusi yang terbatas, serta perbedaan kepentingan antara negara-negara anggota ASEAN. Partisipasi publik dan peran media diidentifikasi sebagai kunci dalam memobilisasi dukungan untuk perlindungan lingkungan. Refleksi dalam tinjauan literatur ini dibuat berdasarkan pemetaan latar belakang ilmu, tren kutipan dari literatur akademis terpilih, sebaran tahun publikasi, dan kata kunci. Berdasarkan refleksi, hasil tinjauan menunjukkan bahwa terdapat beberapa poin penting. Pertama, pemetaan latar belakang ilmu dalam studi kabut asap lintas batas di Asia Tenggara didominasi oleh bidang hubungan internasional dan ilmu lingkungan. Kedua, tren kutipan dari literatur akademis terpilih menunjukkan peningkatan perhatian pada peran media dan kerjasama multilateral. Ketiga, sebaran tahun publikasi memperlihatkan lonjakan signifikan pada dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya insiden kabut asap. Terakhir, kata kunci yang paling sering digunakan mencerminkan fokus pada tata kelola kabut asap, kerjasama ASEAN, dan kebijakan lingkungan.

---

The phenomenon of transboundary haze in Southeast Asia has become a persistent and complex environmental issue. This literature review examines the complexities of transboundary haze governance in Southeast Asia, focusing on the roles and capacities of state and non-state actors, the ASEAN regional cooperation framework, and national policy strategies. Current literature remains inadequate in comparing approaches and responses to transboundary haze issues in Southeast Asia beyond Indonesia, Singapore, and Malaysia. The primary focus remains on ASEAN regional initiatives, with limited attention to detailed analyses of other countries' efforts and public discourse and civil society engagement. By reviewing 42 sources from Scopus and non-Scopus databases, this review categorizes three core themes found in the development of Transboundary Haze Governance in Southeast Asia using taxonomy. These core themes are: (1) the existence of the transboundary haze regime in Southeast Asia; (2) the implementation of transboundary haze governance mechanisms in Southeast Asia; and (3) the evaluation of transboundary haze governance mechanisms in Southeast Asia. The synthesis of the literature presented indicates that, although the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) plays a significant role in managing transboundary haze, its implementation is hindered by ASEAN's non-intervention norms and national sovereignty principles. Other obstacles include weak enforcement mechanisms, limited institutional capacities, and differing interests among ASEAN member states. Public participation and the role of the media are identified as crucial in mobilizing support for environmental protection. Reflections in this literature review are based on mapping the background of the field, citation trends from selected academic literature, publication year distribution, and keywords. Based on these reflections, the review findings highlight several key points. First, the background mapping of studies on transboundary haze in Southeast Asia is dominated by international relations and environmental science fields. Second, citation trends from selected academic literature show increased attention to the role of the media and multilateral cooperation. Third, the publication year distribution shows a significant increase over the past decade, coinciding with the rise in haze incidents. Finally, the most frequently used keywords reflect a focus on haze governance, ASEAN cooperation, and environmental policy."