Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK"

"Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan provinsi ke-34 atau provinsi termuda di Indonesia. Pembentukan provinsi ini tidak terlepas dari dinamika historis yang panjang. Hal ini dapat dilihat dari periode berdirinya Kesultanan Bulungan, pemerintah kolonial Hindia Belanda, pemerintah pendudukan Jepang, hingga pemerintah Indonesia. Dengan pendekatan sejarah, tulisan ini bertujuan memaparkan dinamika historis pembentukan Provinsi Kalimantan Utara setelah 1998, yakni sejak otonomi daerah menguat pada 1999 melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah hingga pembentukan final melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan provinsi ini tidak dapat dilepaskan dari semangat otonomi daerah yang digencarkan setelah 1998. Selain itu, sejumlah kajian multidimensional dalam bidang sosial-ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, pertahanan-keamanan, dan kewilayahan telah menjadi landasan kuat pembentukan provinsi ini. Dengan demikian, proses-proses politik, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta pengkajian yang mendalam dan dukungan masyarakat setempat yang besar merupakan faktor kunci pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini pun menjadi sebuah dinamika sejarah tersendiri dalam sejarah pemerintahan daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)."

"Tesis ini membahas tentang kemunculan dan penumpasan gerakan PGRS/PARAKU di daerah perbatasan Kalimantan Barat dan Sarawak pada periode 1963 - 1970. Secara deskriptif naratif, tesis ini memaparkan awal mula proses pembentukan PGRS/PARAKU di daerah perbatasan, apa saja aktivitasnya, dan bagaimana sikap dan tindakan pemerintah, maupun dampaknya terhadap masyarakat.Dari hasil penelitian dalam tesis ini dapat diketahui bahwa gerakan PGRS/PARAKU semula mendapat dukungan dari pemerintah Indonesia dan membantu Indonesia ketika konfrontasi dengan Malaysia. Namun demikian, ketika terjadi pergantian rezim penguasa dari Orde Lama ke Orde Baru gerakan PGRS/PARAKU yang berhaluan komunis kemudian ditumpas.

---

This thesis discusses the emergence and extermination of PGRS/PARAKU in border areas of West Kalimantan and Sarawak in the period 1963 to 1970. Chronologically, this thesis describes the beginning of the formation of PGRS/PARAKU on the border and their activities. Beside that, it also describes the government actions and policies in facing PGRS/PARAKU, and the impact of this movement to the society.From the results of this research, it can be seen that the Indonesian government (Old Order) support PGRS/PARAKU. However, when the regime changes from the Old Order to the New Order, PGRS/PARAKU, as a communist's movement was crushed."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaruh rencana pembentukan Federasi Malaysia terhadap politik Dalam Negeri Brunei. Pembahasan penulisan ini dimulai pada tahun 1961, ketika Tunku Abdul Rahman mengumumkan rencana pembentukan Federasi Malaysia di Singapura. Rencana tersebut berupa penggabungan wilayah jajahan Inggris, yaitu Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapura, dan Brunei kedalam sebuah Federasi. Rencana itu mendapat persetujuan dari Inggirs. Di Brunei terdapat dua tokoh yang memiliki sikap berbeda terhadap rencana pembentukan Federasi Malaysia. Sultan Omar Ali Saifuddin secara prinsip sangat setuju, sedangkan Azahari/PRB menentangnya dan menginginkan pembentukan Negara Kesatuan Kalimantan Utara. Akibat perjuangan PRB melalui parlemen Brunei tidak berhasil, maka pada tanggal 8 Desember 1962 PRB melancarkan pemberontakan. Namun pemberontakan dapat ditumpas oleh bantuan pasukan Inggris. Brunei mengajukan beberapa syarat sebelum masuk ke dalam Federasi Malaysia. Namun karena terdapat perbedaan pandangan mengenai syarat itu dengan Tanah Melayu, maka pada tahun 1963 Brunei tidak ikut ke dalam Federasi Malaysia.

---

This thesis discusses the influence of formation Federation of Malaysia plan towards Domestic Political of Brunei. This writing discussion is begun in the year 1961 when Tunku Abdul Rahman announced the plan form Federation of Malaysia in Singapore. The plan of merger of British colonies, namely Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapore and Brunei into a Federation. The plan received approval from the British. In Brunei there are two characters who have different attitudes to the planned formation of Federation of Malaysia. Sultan Omar Ali Saifuddin in principle strongly agreed, while Azahari / PRB against it and wanted the establishment of Negara Kesatuan Kalimantan Utara (NKKU). As a result of PRB struggle through parliament of Brunei does not work, then on 8 December 1962 PRB launched an rebellion. But the rebellion can be crushed by the help of British troops. Brunei propose several conditions before entry into the Federation of Malaysia. But because there are differences of views on the requirement with Tanah Melayu, then in 1963 Brunei did not participate in the Federation of Malaysia."

"Kebutuhan pasir baik di Indonesia dan dunia semakin besar. Dalam setahun Indonesia membutuhkan 200 Juta ton pasir. Kebutuhan pasir secara global mencapai 40 – 50 miliar ton per tahun. Dengan besarnya kebutuhan ini, maka diperlukan penelitian mengenai informasi awal estimasi volume geometri pasir untuk tambang pasir. Salah satu metode yang dapat diterapkan ialah metode GPR. Metode GPR memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk mengetahui kondisi di bawah permukaan. Penelitian ini dilakukan pada salah satu sungai terbesar di Kalimantan Utara dengan menggunakan alat berfrekuensi 90 MHz. Terdapat 7 lintasan pengukuran pada area penelitian. Penelitian dilakukan dengan mengolah data mentah GPR menjadi sebuah penampang GPR 2D. Proses pengolahan pada data mentah GPR meliputi import data, dewow, background removal, gain, bandpass filter, dan time to depth. Range frekuensi yang digunakan dalam pengolahan data yaitu sebesar 22,5 MHz hingga 157,5 MHz. Hasil dari penampang GPR 2D diinterpretasi dan dianalisis untuk menentukan batas atas dan batas bawah lapisan dari endapan pasir pada area penelitian. Batas atas dan batas bawah lapisan pasir diinterpolasi dan dimodelkan hingga mendapatkan model konseptual penampang GPR, peta Isopach (ketebalan lapisan) area penelitian, dan estimasi volume geometri endapan pasir pada area penelitian. Hasil tersebut dapat digunakan sebagai informasi awal untuk tambang pasir pada area penelitian.......The need for sand both in Indonesia and the world is getting bigger. In a year Indonesia needs 200 million tons of sand. Global demand for sand reaches 40- 50 billion tons per year. Because of this demand, it is necessary to research on initial information on the estimated volume of sand geometry for sand mining. One of the method that can be applied is the GPR method. The GPR method utilizes electromagnetic waves to determine the conditions below the surface. This research was conducted in one of the largest rivers in North Kalimantan using a 90 MHz frequency instrument. There are 7 measurement trajectories in the research area. The research was conducted by processing the raw GPR data into a 2D GPR cross- section. The processing of raw GPR data includes import data, dewow, background removal, gain, bandpass filter, dan time to depth. The frequency range used in data processing is 22.5 MHz to 157.5 MHz. The results of the 2D GPR cross-section are interpreted and analyzed to determine the upper and lower boundary of the layer from the sand surface in the study area. The upper and lower boundary of the sand layer are interpolated and modeled to obtain a conceptual model of the GPR cross- section, an Isopach map (layer thickness) of the study area, and an estimate of the geometric volume of sand deposits in the study area. These results can be used as initial information for sand mining in the research area."