Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kemampuan kegiatan pegumpulan, pegolahan, analisis dan penyajian data untuk menghasilkan informasi yang akurat, masih belum memadai baik di pusat maupun di daerah. Masih terlihat adanya kesenjangan antara pengelola dan pemakai informasi, hal ini akibat kekurangmampuan menyatakan kebutuhan informasi kesehatan serta tukarmenukar informasi (menerima dan memberi). Masalah ini sangat dirasakan sekali pada Kanwil Dep.Kes. Propinsi Timor-Timur yang masih muda usianya dan dengan segala kekurangannya. Perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan kesehatan di Kanwil DepKes Propinsi Timor Timur sangat tergantung pada kondisi organisasi, manajemen dan sistem informasi kesehatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran karakteristik informasi yang dibutuhkan pada jabatan, fungsi manajemen dan bidang tugas di Kanuil Dep.Kes Propinsi Timor Timur. Hipotesa yang diajukan ialah karakteristik informasi berhubungan dengan jabatan, fungsi manajemen dan bidang tugas di Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Timor Timur. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan data sekunder, dan analisis data menggunakan metode statistik dari Chi Kuadrat dan Kolmogorov Smirnov. Dari hasil penelitian dapat disinpulkan bahwa ada hubungan antara karakteristik informasi dengan jabatan dan fungsi manajemen.

Abstrak :
Pada lembaga keuangan perbankan, kredit macet merupakan persoalan serius. Salah satu upaya bank untuk menanggulangi kredit macet tersebut dengan melakukan penyelesaian secara damai berdasarkan kesepakatan antara bank dengan debitor yang masih mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan pinjamannya, Alternatif penyelesaian kredit macet secara paksa dapat dilakukan dengan jalan menyerahkan piutang¬piutang negara tersebut kepada Pengadilan negeri untuk dimintakan upaya eksekusi atas objek jaminan kredit atau menyerahkan permasalahan kredit melalui lelang oleh DJKN. Lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dimintakan oleh pemegangnya sangat jarang terjadi, hal ini karena terkadang sulitnya proses pengosongan objek lelang serta keengganan dari pemohon lelang untuk membuat surat pernyataan bersedia bertanggung jawab apabila timbul gugatan,yang sering menjadi permasalahan adalah jika objek lelang ternyata adalah milik pihak ke tiga sehingga objek tidak dapat dilakukan lelang eksekusi. Tesis ini membahas tentang alternatif penyelesaian kredit maces melalui eksekusi objek Hak Tanggungan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan studi kasus di Kantor Wilayah V DJKN Bandar Lampung. Penulis berkesimpulan bahwa penyelesaian kredit macet melalui eksekusi objek jaminan kredit di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah banyak membantu dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet. Hal ini dikarenakan penyelesaian masalah kredit maces melalui lelang lebih cepat dan efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan bersifat yuridis normatif dengan cara mempelajari berbagai literatur dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini, hasil penelitian dituangkan dalam simpulan berbentuk Deskriptif Analistis dengan harapan dapat menjadi rekomendasi untuk meningkatkan minat masyarakat untuk memanfaatkan jasa lelang dalam menyelesaikan masalah kredit macet serta meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara khususnya di Kantor Wilayah V Bandar Lampung untuk lebih meningkatkan pelayanan pada masyarakat dibidang lelang. ......In certain banking financial institutions, non-performing loans or bad debts are considered to be a serious banking problem. This is because the banks are facing fresh capital difficulties due to the continuing scarce of capital. That is the reason why the non-performing loans are to be dealt with effectively, so that banking operations would not be in jeopardy. One way for banks to deal with this problem is through negotiated settlement that is a credit settlement based on agreement between the Bank and the debtor who is still having good faith in settling its loans. On the other hand, a forced settlement to the bad debts still can be done through the submission of the State receivables to the local District Court in order to apply to the Court to execute the credit security object. It can also be done alternatively through the auction of the object by the Directorate General of State Wealth. The execution through the auction of fiduciary rights is in fact seldom happen. This is because wide spread perception in the society that bad debt settlement through fiduciary rights auction is so bureaucratic and a difficult process. In most cases, the object to be auctioned is difficult to be freed from a third party physical control, especially when it is jointly owned by the third party. In this case, the realization of the auction is very much problematic. In other cases, the applicant of the auction is generally not willing to make statutory declaration that he or she be responsible should there be a law suit on this matter in the Court. This thesis will try to analyze alternative settlement of non-performing loans (bad debts) through the execution of credit security object (fiduciary rights) held by the Dir.Gen. of State Wealth (a case study at the Regional Office V of the DGSW in Bandar Lampung). The Author concludes that the settlement of bad debts through the execution of credit security object is in reality a good way in settling the non-performing loans. This is due to the fact, that this kind of settlement is generally faster and effective. Auction document is legally an authentic act and in the same time can be used as a legal basis for the transfer of land rights or the change of owners name. This thesis applies library research method, with juridical and normative approach to the literature and relevant legal documents. The research is reported in the form of evaluative findings and analytical conclusions. It is hoped that this study would serve as a practical recommendation for the public in settling bad debts through the auction of credit security object held by Dir. Gen. of State Wealth. At the same time, it is also hoped that this would enhance the working performance of Dir. Gen. of State Wealth in general.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang tinjauan kembali harmonisasi rancangan peraturan daerah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Riau berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 22 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi pustaka, dan diiringi dengan wawancara oleh narasumber terkait. Hasil dari penelitian ini berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah terdapat beberapa perbedaan pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan dari ke tiga Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seperti perbedaan peraturan teknis, belum ditegakkan syarat administratif berupa Naskah akademis atau keterangan/penjelasan, dan terdapat perbedaan sistem pelaksanaan di mana terdapat kantor wilayah yang sudah menjalankan harmonisasi melalui sistem berbasis elektronik dan di sisi lain terdapat pelaksanaan harmonisasi masih melalui surat elektronik. Dari ketiga Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terdapat hambatan pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan daerah seperti terbatasnya anggaran, terbatasnya sumber daya manusia, terbatasnya database peraturan perundang-undangan, dan pengajuan harmonisasi sangat dekat dengan jadwal pembahasan. Dengan demikian, tinjauan kembali yang ditawarkan oleh penulis adalah perubahan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penegakkan syarat administratif, dan integrasi sistem aplikasi berbasis elektronik. ......This research discusses reviewing the harmonization of draft regional regulations in the Regional Offices of the Ministry of Law and Human Rights in DKI Jakarta, South Sulawesi and Riau Provinces based on the provisions of Article 58 of Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of The Laws and Regulations followed up by the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 22 of 2018 concerning Harmonization of Draft Legislation Formed in the Regions by Drafters of Legislation. This research is normative legal research with an approach to statutory regulations, literature study, and is accompanied by interviews with relevant informants. The results of this study based on interviews conducted by the author are that there are several differences in the implementation of the harmonization of draft regulations from the three Regional Offices of the Ministry of Law and Human Rights such as differences in technical regulations, administrative requirements in the form of academic papers or statements/explanations have not been enforced, and there are differences in the implementation system in where there are regional offices that have carried out harmonization through electronic-based systems and on the other hand there are still harmonization implementations via electronic mail. From the three Regional Offices of the Ministry of Law and Human Rights there are obstacles to the harmonization of draft regional regulations such as limited budgets, limited human resources, limited database of laws and regulations, and submissions for harmonization are very close to the discussion schedule. Thus, the review offered by the author is an amendment to Presidential Regulation Number 87 of 2014 concerning Implementing Regulations of Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation, enforcement of administrative requirements, and integration of electronic-based application system.