Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada sistem pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK), akan dilakukan perhitungan pencapaian kinerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan indikator Angka Kontak, Rasio Rujukan Non Spesialistik, dan  Rasio Peserta Prolanis Terkendali sebagai dasar pembayaran kapitasi. Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental melalui pendekatan kuantitatif, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan status pemberlakuan KBK konsekuensi, rasio dokter banding peserta, kelengkapan sarana prasanaran, lingkup pelayanan dan pola pengelolaan keuangan Puskesmas dengan nilai capaian KBK pada Puskesmas di wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023. Dari hasil penelitian ini, nilai capaian KBK Puskesmas di Provinsi Sumatera Utara bulan Desember 2023 sebesar 2,8 atau belum bisa mencapai target nilai capaian KBK maksimal. Rasio dokter banding peserta dan kelengkapan sarana prasarana mempunyai hubungan yang signifikan terhadap nilai capaian KBK. Pemenuhan tenaga medis dokter berdasarkan jumlah peserta terdaftarnya, pemenuhan kebutuhan sarana prasarana sesuai kebutuhan tata laksana jenis penyakit yang dapat dilakukan di FKTP dan pengaturan distribusi peserta terdaftar perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan kinerja sesuai ketentuan Kapitasi Berbasis Kinerja.

---

In the Performance Based Capitation (KBK) payment system, the performance achievement of First Level Health Facilities (FKTP) will be calculated based on the indicators of Contact Rate, Non-Specialist Referral Ratio, and Controlled Prolanis Participant Ratio as the basis for capitation payments. This research is a non-experimental research using a quantitative approach, which aims to determine the relationship between the status of implementation of KBK consequences, the ratio of doctors to participants, fulfillment of infrastructure, scope of services and financial management patterns of Community Health Centers with the value of KBK achievements at Puskesmas in the North Sumatra Province region in 2023. From the results of this research, the KBK achievement value for Puskesmas in North Sumatra Province in December 2023 is 2.8 or has not yet reached the target maximum. The ratio of doctors to participants and fulfillment of infrastructure have a significant relationship to the KBK achievement score. Fulfillment of doctors based on the number of registered participants, fulfillment of infrastructure and arrangements for the distribution of registered participants need to be paid attention to in order to improve performance in accordance with the provisions of Performance Based Capitation."

"Kapitasi berbasis kinerja (KBK) merupakan sistem pembayaran kapitasi setiap bulannya yang didasari penilaian kinerja pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang bersangkutan dalam rangka upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembiayaan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Namun pada pelaksanaannya banyak faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi capaian KBK. Capaian pembayaran KBK di puskesmas wilayah Kota Depok hanya 2 (5,3%) puskesmas dari 38 puskesmas yang menerima pembiayaan kapitasi sebesar 100%. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis validitas dari setiap indikator penilaian KBK menurut persepsi petugas puskesmas di wilayah kerja kota Depok. Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental melalui pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di 4 (empat) puskesmas dengan kriteria 2 (dua) puskesmas dengan capaian capaian tertinggi atau meningkat dan 2 (dua) puskesmas dengan capaian terendah atau tidak mencapai target. Informan pada penelitian ini dipilih dengan aspek kecukupan dan kelayakan yang mana dianggap sesuai dengan topik terdiri dari (i) Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi, BPJS Kesehatan Ka. Cab. Kota Depok, (ii) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Kota Depok, (iii) Kepala Puskesmas, (iv) PIC UKP Puskesmas, dan (v) PIC prolanis. Sumber data bersumber dari data primer (wawancara mendalam) dan data sekunder (telaah dokumen). Hasil penelitian menunjukan bahwa indikator RRNS benar menggambarkan dari kinerja layanan rujukan yang mana pemberian rujukan dibawah wewenang puskesmas tanpa ada intervensi dari pasien atau keluarga pasien. Indikator angka kontak tidak valid dikarenakan tidak dapat menggambarkan kontak rate, banyak faktor yang mempengaruhinya yaitu karakteristik peserta (mobilitas, kerentanan, kecenderungan berobat dan kepercayaan), lokasi puskesmas yang mempengaruhi biaya transportasi, sarana prasarana serta sistem kerja. Serta indikator rasio peserta prolanis terkendali (RPPT) tidak valid karena belum tepat menilai kinerja pelaksanaan kegiatan prolanis, banyak faktor yang mempengaruhi yaitu perilaku peserta prolanis terhadap gaya hidup (rutin berobat, pola makan minum, aktifitas fisik) yang banyak dipengaruhi budaya dan lingkungan sosial, sistem pencatatan dan perhitungan indikator, sistem pelayanan puskesmas dan kecenderungan berobat (health belief).

---

Performance-based capitation (KBK) is a monthly capitation payment system based on an assessment of the service performance of the first level health facility (FKTP) concerned in an effort to increase the effectiveness and efficiency of health financing and improve the quality of health services. However, in practice, there are many external and internal factors that affect KBK achievements. Only 2 (5.3%) out of 38 puskesmas received capitation financing at the Depok City Health Centers for KBK payments. The purpose of this study was to analyze the validity of each KBK assessment indicator according to the perceptions of health center staff in the working area of the city of Depok. This research is a non-experimental research using a qualitative approach. The research locations were conducted in 4 (four) puskesmas with the criteria of 2 (two) puskesmas with the highest or increasing achievements and 2 (two) puskesmas with the lowest achievements or not reaching the target. The informants in this study were selected based on the adequacy and feasibility aspects which were considered appropriate to the topic consisting of (i) Head of Benefit Guarantee and Utilization Section, BPJS Kesehatan Ka. Cab. Depok City, (ii) Head of the Primary Health Service Section of the Depok City Health Office, (iii) Head of the Puskesmas, (iv) PIC UKP Puskesmas, and (v) PIC prolanis. Sources of data come from primary data (in-depth interviews) and secondary data (document review). The results showed that the RRNS indicator correctly described the performance of referral services in which referrals were made under the authority of the puskesmas without any intervention from the patient or the patient's family. The contact number indicator is invalid because it cannot describe the contact rate, many factors influence it, namely the characteristics of the participants (mobility, vulnerability, tendency to seek treatment and trust), the location of the puskesmas which affects transportation costs, infrastructure and work systems. As well as the controlled prolanis participant ratio indicator (RPPT) is invalid because it is not yet appropriate to assess the performance of the implementation of prolanis activities, many factors influence, namely the behavior of prolanis participants towards lifestyle (routine treatment, eating and drinking patterns, physical activity) which is heavily influenced by culture and the social environment, system for recording and calculating indicators, health center service systems and tendencies to seek treatment (health beliefs)."

"Penerapan kapitasi berbasis komitmen pelayanan yang kini dikenal dengan kapitasi berbasis kinerja (KBK) merupakan upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional. Telah banyak publikasi yang menyajikan studi kasus di tingkat FKTP mengenai faktor apa saja yang berkontribusi atau menghambat pencapaian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang membuat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama mencapai target KBK, dengan menggunakan desain Literature Review. Basis pencarian literatur yang digunakan adalah Google Scholar dan GARUDA. Dari jumlah pencarian 917 artikel, setelah menghilangkan duplikasi, menyaring dengan menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi, didapatkan hasil akhir 11 artikel dengan hampir seluruhnya menggunakan desain kualitatif berupa studi kasus. Hasil penyaringan literatur disajikan dengan diagram PRISMA. Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah SDM yang cukup, tersedianya sarana dan prasarana yang cukup, dana di Puskesmas yang cukup serta tersalurkan dengan baik, dan adanya kodifikasi penyakit untuk meningkatkan pelayanan yang optimal, merupakan kondisi yang membuat tercapainya target KBK. Faktor yang dianggap menyulitkan tercapainya KBK antara lain ketersediaan SDM yang belum tercukupi, sarana dan prasarana yang belum memadai, ketersediaan dana yang belum tercukupi , jumlah peserta yang terlalu banyak atau melebihi standar kapasitas di FKTP dan kebijakan target yang dianggap terlalu tinggi oleh FKTP......The implementation of service commitment-based capitation which is now known as Capitation Based Commitment (CBC) is an effort to improve the quality of services in the National Health Insurance scheme. There have been many publications that present case studies at the FKTP level regarding what factors contribute to or hinder achievement. This study aims to identify the factors that make First Level Health Facilities achieve the KBK target, using the Literature Review design. The literature search bases used are Google Scholar and GARUDA. From the number of searches for 917 articles, after eliminating duplication, filtering using inclusion and exclusion criteria, the final results obtained are 11 articles with almost all of them using a qualitative design in the form of case studies. The results of the literature screening are presented with a PRISMA diagram. The results of the study indicate that a sufficient number of human resources, the availability of adequate facilities and infrastructure, sufficient funds at the Puskesmas and well channeled, and the codification of diseases to improve optimal services, are conditions that make the KBK target achievable. Factors that are considered difficult to achieve KBK include the number of participants who are too many or exceed the capacity standard in FKTP and target policies that are considered too high by FKTP."

"Latar Belakang : Tujuan menganalisis kebijakan pemanfaatan dana kapitasi JKN pada FKTPPuskesmas di Kabupaten Bogor mengacu Permenkes 21 tahun 2016.Metode : Kualitatif denganRapid Assesment Procedure, wawancara mendalam pada 12 informan, sampel purposive, terkaittujuan penelitian.Hasil : Terdapat disparitas tinggi dana kapitasi puskesmas meliputi peserta,norma kapitasi, jumlah dokter dan rasio dokter antara berbagai puskesmas. Wawancaramendalam didapatkan sulitnya pemenuhan rasio dokter ideal, norma kapitasi rendahmenunjukkan kuantitas kualitas puskesmas rendah, belum semua puskesmas melakukan prosesperencanaan dengan benar, puskesmas kapitasi kecil sulit dalam operasional dan yang besarberlebih operasional dan berpotensi menumpuk, penentuan poin cukup jauh berbeda antar tenaga,pemenuhan obat-obatan terkendala oleh pengadaan, potensi overlapping kapitasi dengan BOKdan kualitas pelayanan dokter menurun pada rasio dokter per peserta besar.Kesimpulan dan saran : Rasio dokter dengan peserta masih dibawah standar 1:5000 peserta perlu upayapemerataan, porsi kapitasi 60 untuk Jasa dan 40 opersional lain, ketercukupannya berbedaperlu ada backup dana operasional untuk yang kurang, adanya disinsentif jasa pelayanan perludikaji ulang, kapitasi porsi 40 dapat komplementer dengan BOK, sisa anggaran menguntungkanbila alternatif kegiatan mampu efektif efisien sesuai kebutuhan masyarakat, perlu perbaikanmekanisme pengadaan obat, dalam fleksibilitas anggaran perlu didorong PPK-BLUD padapuskesmas.Background The purpose of analyzing the policy of utilization of JKN capitation fund at FKTPPuskesmas in Bogor Regency refers to Permenkes 21 year 2016.

Method Qualitative with RapidAssessment Procedure, in depth interview on 12 informant, purposive sample, related to researchobjectives.

Results There is a high disparity of capitation funds for puskesmas coveringparticipants, capitation norms, number of doctors and the ratio of doctors between variouspuskesmas. In depth interviews found the difficulty of fulfilling the ideal physician ratio, lowcapitation norms indicated the low quality of the puskesmas, not all the puskesmas did the properplanning process, the small capitation clinics were difficult in the operational and theoverwhelming operational and potentially piled up, Drug fulfillment is constrained byprocurement, the potential for overlapping capitation with BOK and the quality of physicianservices decreases in the ratio of physicians per large participant.

Conclusions and suggestions The ratio of physicians to participants is still below the standard of 1 5000 participants needequalization effort, 60 capitation portion for services and 40 other opersional, differentsufficiency there should be operational fund backups for the less, the disincentives of service needto be reviewed, Capitation of 40 portion can be complementary with BOK, the rest of the budgetis advantageous if the activity alternative can be effectively efficient according to societyrequirement, need improvement of drug procurement mechanism, budget flexibility need to bepushed PPK BLUD at puskesmas."

"Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan (KBK) merupakan sistem pembayaran kapitasi dari BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan pencapaian tiga indikator yang diterapkan sebagai bagian dari pengembangan sistem kendali mutu pelayanan FKTP. Adapun ketiga indikator tersebut adalah Angka Kontak, Rasio Rujukan Non Spesialistik dan Rasio Peserta Prolanis Rutin Berkunjung ke FKTP. Pencapaian indikator dapat berupa zona aman, dan zona tidak aman. Besaran pembayaran dilakukan sesuai dengan pencapaian ketiga indikator yang mengacu kepada Surat Edaran Bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan No.HK 01.08/III/980/2017 No.2 tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor–faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada Puskesmas di wilayah kerja BPJS Kesehatan KCU Bogor berdasarkan teori Edward III. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif dan telaah dokumen. Data primer dikumpulkan dengan melakukan observasi dan wawancara mendalam kepada informan penelitian ini yang terdiri dari Kepala/Wakil Puskesmas, penanggung jawab KBK di Puskesmas, Kepala Bidang PMP BPJS Kesehatan KCU Bogor, Staf Bidang PMP BPJS Kesehatan KCU Bogor. Data sekunder dikumpulkan dengan menelaah dokumen BPJS Kesehatan KCU Bogor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pelaksanaan KBK ini telah disosialisasikan oleh BPJS Kesehatan dengan jelas kepada Puskesmas. Pada pencapaian ketiga indikator dipengaruhi oleh ketersediaan SDM, fasilitas sarana dan prasarana serta sistem pencatatan yang baik.

---

Pay for performance is a capitation payment system from BPJS Kesehatatan to primary health facilities based on the achievement of the three indicators applied as part of the development of the primary health facilities service quality control system. The three indicators are the Number of Contacts, the Non Specialistic Reference Ratio and the Participant Prolanis Ratio Routinely Visiting primary health facilities. Achievement of indicators can be in the form of a safe zone, and an insecure zone. The amount of payment is carried out in accordance with the achievement of the three indicators referring to the Joint Circular of the Ministry of Health and BPJS Kesehatatan No. HK 01.08 / III / 980/2017 No.2 year 2017. This study aims to analyze the factors that influence the achievement of pay for performance to primary health facilities service in working area BPJS Kesehatan Bogor based on the theory of Edward III. This research is a study with qualitative methods and document review. Primary data was collected by conducting observations and in-depth interviews with informants of this study consisting of the Head / Deputy of primary health facilities service, the person in charge of the coordinator program in the primary health facilities service, Head of PMP BPJS Kesehatatan Bogor, Staff of PMP BPJS Kesehatatan Bogor. Secondary data was collected by examining the KCU Health BPJS Bogor document. The results of this study indicate that the implementation of this Pay for performance policy has been socialized by the BPJS Kesehatatan clearly to the primary health facilities service. The achievement of the three indicators is influenced by the availabil"

"ABSTRAKSistem pembayaran kapitasi adalah sistem pembayaran yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama khususnya pelayanan rawat jalan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di faskes tersebut dikalikan dengan besaran kapitasi per jiwa. Sistem pembayaran ini merupakan pembayaran di muka atau prospektif dengan konsekuensi pelayanan kesehatan dilakukan secara pra-upaya atau sebelum peserta BPJS jatuh sakit. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui biaya pelayanan kesehatan per peserta JKN di Klinik Ardita Ciracas Jakarta Timur Tahun 2019. Penghitungan biaya pelayanan kesehatan per peserta JKN dapat diketahui setelah memperoleh nilai biaya satuan. Desain penelitian yang digunakan adalah observasional dengan pendekatan kualitatif. Pengolahan data menggunakan metode double distribution dan relative value unit. Biaya Pelayanan Kesehatan Per Peserta JKN Klinik Ardita Ciracas Tahun 2019 sebesar Rp6.815 per bulan per peserta.

---

ABSTRACT

Capitation-based reimbursement system is the payment system that was held in health facilities the first degree especially service outpatient the first degree who collaborated with BPJS Health based on the number of participants who enrolled in the faskes multiplied by the capitation per soul. The payment system this is payment in advance or prospective with the consequences health services be done in pre-effort or before participants BPJS getting sick. This research has objective to know health service cost for each JKN participant at the Ciracas Ardita Clinic East Jakarta in 2019. The calculation of the health service cost for each JKN participant it can be seen after obtaining the unit cost. The research design used was observational with a qualitative approach. Data processing in a double distribution and relative value unit. The health service cost for each JKN participant Ciracas Ardita Clinic in 2019 of Rp6.815 per month per participants."

"Tugas akhir ini membahas dan menjabarkan mengenai asuransi kesehatan yang berbentuk program jaminan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja dengan metode kapitasi untuk menghitung nilai preminya. Selain itu dibahas sedikit mengenai perhitungan nilai premi dengan metode asset share untuk usia tak tentu."

"ABSTRAKAnalisis Perhitungan Kapitasi pada Klinik Pelayanan KesehatanMasyarakat KPKM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta rdquo;Universal Health Coverage merupakan sebuah target berskala nasional yangbertujuan agar tercapainya pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisanmasyarakat. KPKM Renijaya merupakan klinik pratama yang bertujuan tidak hanyasebagai layanan kesehatan tetapi juga sebagai saran pendidikan, penelitian danpengabdian masyarakat dibidang kesehatan, untuk itu KPKM Renijaya perlu untuk ikutserta pada program JKN.Penelitian ini bertujuan untuk menghitung biaya investasi, biaya operasional danbiaya pemeliharaan KPKM Renijaya, menghitung output pelayanan yang ada di KPKMRenijaya, menghitung besaran satuan aktual dan normatif, menghitung besaran kapitasiKPKM Renjaya serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi diKPKM Renijaya, saat bergabung dengan JKN.Penelitian ini dilaksanakan di KPKM Renijaya pada Januari ndash; Juni 2018. Jenispenelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu dengan menggunakan data sekunder yaitudata keuangan KPKM Renijaya dan data rate utilisasi dari BPJS Kesehatan. Analisabiaya dalam penelitian ini menggunakan doubel distribution.Hasil dari penelitian ini di dapatkan total biaya investasi sebesar Rp. 786.221.689,biaya operasional Rp. 974.854.775 dan biaya pemeliharaan Rp. 25.000.000. Jumlahoutput pelayaan yang ada dalam penelitian ini disesuaikan dengan Permenkes No. 52Tahun 2016 diantaranya konsultasi, obat, pembersihan luka, inject, hecting,premedikasi, tambal gigi dan scalling. Besaran kapitasi di KPKM Renijaya berdasarkanjenis layanan sebesar Rp. 11.131, tarif kapitasi tersebut diatas tarif kapitasi KPKMRenijaya, untuk itu perlu uapaya agar KPKM Renijaya dapat bertahan di era JKNdengan cara rate utilisasi KPKM Renijaya mencapai 155-160 perbulan dengan peserta178.700 peserta. Upaya lainnya dengan mengoptimalkan aset medis melalui bermitradengan institusi lain atau menyewakan alat investasi.Kata Kunci : Kapitasi, Biaya Satuan Aktual, Biaya Satuan Normatif.

---

ABSTRACTCapitation Calculation Analysis at Public Health Service Clinic KPKM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Universal Health Coverage is a national scale target that aims to achieveequitable health services for all levels of society. KPKM Renijaya is a pratama clinicthat aims not only as health services but also as education advice, research andcommunity service in the field of health, therefore KPKM Renijaya need to participatein JKN program.This study aims to calculate the investment cost, operational cost andmaintenance cost of KPKM Renijaya, calculate the output of services available inKPKM Renijaya, calculate the actual and normative units, calculate the capability ofKPKM Renjaya and what efforts can be done to improve efficiency in KPKM Renijaya,when joining JKN.This research was conducted at KPKM Renijaya in January June 2018. Thisresearch type is descriptive analysis that is by using secondary data that is financial dataof KPKM Renijaya and data rate utilization from BPJS Health. Cost analysis in thisresearch using doubel distribution.The results of this study in obtaining the total investment cost of Rp.786.221.689, operating expenses Rp. 974,854,775 and maintenance cost Rp.25,000,000. The number of enrichment outputs in this study is adjusted according toPermenkes. 52 of 2016 including consultation, medicine, wound cleaning, inject,hecting, premedication, patching of teeth and scalling. The amount of capitation inKPKM Renijaya by type of service is Rp. 11.131, the above mentioned capitation tariffis KPKM Renijaya 39 s capitation tariff, therefore it is necessary for the KPKM Renijayato survive in the era of JKN by means of the utilization rate of KPKM Renijayareaching 155 160 per month with 178,700 participants. Other efforts by optimizingmedical assets through partnering with other institutions or leasing investment tools.Keywords Capitation, Actual Cost of Unit, Normative Unit Cost."

"Berdasarkan PMK No. 69 Tahun 2013, tarif kapitasi ditetapkan sama untuk semua kelompok umur, hanya dibedakan antar FKTP. Tarif kapitasi tersebut tidak disesuaikan dengan risiko individu. Sedangkan menurut Andersen (2005) menyatakan bahwa umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi utilisasi pelayanan kesehatan. Dari permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk menghitung tarif kapitasi berdasarkan risiko umur. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian cross sectional. Hasil dari penelitian ini yaitu tarif kapitasi berdasarkan kelompok umur pada puskesmas, DPP, dan klinik. Berdasarkan hasil tarif kapitasi tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tarif antar kelompok umur dimana kapitasi tinggi pada kelompok umur (0-4) tahun dan (≥ 50) tahun.

---

Based on PMK No. 69 in 2013, capitation are set the same for all ages, only distinguished between primary health care. Capitation is not adapted to the individual risk. Whereas, according Andersen (2005) stated that age is one of the factors that affect health care utilization.

From these problems, this study aims to calculate the capitation by age. This study uses a quantitative research methodology with cross sectional study design.

The results of this study are capitation by age groups at the primary health care. Based on capitation results indicate that these are differences capitation between age groups, capitation higher in the age group (0-4) and (≥ 50) years old."

"Kenaikan jumlah penderita penyakit Diabetes Mellitus (DM) termasuk beban biaya pelayanannya mendorong penerapan kebijakan untuk melakukan pecegahan sekunder di pelayanan Tingkat pertama termasuk melalui penerapan kebijakan Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK). Studi ini melakukan evaluasi terhadap kebijakan KBK terhadap pola pelayanan Kesehatan pasien DM baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, menggunakan metode Regression Discontinuity in Time (RDIT) terhadap Data Sampel BPJS Kesehatan 2015-2020. Ditemukan adanya kenaikan pada pemanfaatan pelayanan Kesehatan di FKTP dengan tingkat kepercayaan 99% dan 95%, namun tidak diikuti dengan tren penurunan rujukan pelayanan Kesehatan dari FKTP ke FKRTL serta penurunan tingkat pelayanan Kesehatan di FKRTL yang diharapkan terjadi paska penerapan KBK. Temuan ini mendukung literatur terkait penerapan konsep pay for performance dalam pelayanan Kesehatan Tingkat pertama dan dampaknya pada perbaikan pelayanan Kesehatan Tingkat pertama terkait pelayanan DM. Perbaikan kebijakan KBK perlu dilakukan dalam penetapan indikator, target serta kebijakan pendukung lainnya dalam pencapaian kinerja FKTP yang didasarkan pada temuan pada pengumpulan data secara kualitatif melalui wawancara mendalam.

---

The increase in number of people suffering from Diabetes Mellitus, including the burden of service costs, has encouraged the implementation of policies to carry out secondary prevention in primary healthcare level, including to implement Performance Based Capitation (KBK) policy. This study aim to evaluate the KBK policy implemented by BPJS Health on health services for Diabetes Mellitus patients both in Primary Health Care Facilities and Referral Health Facilities, using the Regression Discontinuity in Time (RDIT) method on BPJS Health Sample Data 2015-2020. It was found that there was a slight increase in the level of utilization of Health services at FKTP with confidence levels of 99% and 95%, but this was not followed by a trend of decreasing referrals for Health services. This increase is not accompanied by a decrease in the level of health services at FKRTL which was expected to occur after the implementation of the KBK. These findings support the literature related to the application of the pay for performance concept in first level health services and its impact on improving first level health services related to Diabetes Mellitus services. Apart from that, the findings also encourage the need to improve the KBK policy both in determining indicators, targets and other supporting policies in achieving FKTP performance, based on qualitative data findings through in depth interview."