Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tidak dapat dipungkiri bahwa ancaman krisis iklim dapat terjadi tanpa mengenal waktu dan sangat mengancam bagi kehidupan manusia. Dalam menangani permasalahan krisis iklim tersebut ekosistem karbon biru sebagai penangkap karbon terbesar menjadi suatu solusi. Namun, Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki kekayaan alam dan potensi karbon biru terbesar di dunia masih belum optimal dalam mengelola ekosistem tersebut. Hal itu juga diperparah dengan kondisi masyarakat pesisir yang merupakan kelompok paling rentan terkena dampak dari ancaman krisis iklim. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengelolaan ekosistem yang tepat dapat meningkatkan ketahanan sosial masyarakat pesisir melalui perspektif kejahatan lingkungan dan dengan menggunakan pengelolaan berbasis pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka, dimana penulis meninjau berbagai literatur seperti jurnal, buku, dan laporan terkait isu terkait. Hal tersebut dilakukan agar penulis dapat menjangkau berbagai data dan kasus di skala lebih luas dari luar negeri dan juga dari berbagai daerah di Indonesia. Hasil dari kajian literatur ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kejahatan lingkungan yang terjadi pada pengelolaan ekosistem karbon biru dengan lemahnya tingkat ketahanan sosial masyarakat pesisir. Lebih lanjut, pemberdayaan masyarakat sebagai sarana menjembatani antara kebutuhan masyarakat dengan pengelolaan ekosistem karbon biru memberikan kontribusi positif. Komponen pendukung yang tidak dapat diabaikan juga diperlukan pada upaya pemberdayaan masyarakat melalui modal sosial. Penelitian ini berhasil memberikan model konseptual NKT yang dapat membantu dalam peningkatan ketahanan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat dan melalui perspektif kejahatan lingkungan.......Undeniably, the threat of a climate crisis can come at any time for humans. In dealing with the problem of the climate crisis, the blue carbon ecosystem as the largest carbon catcher becomes a solution. However, Indonesia as a maritime country that has the largest natural wealth and blue carbon potential in the world is still not optimal in managing these ecosystems. It is also exacerbated by the condition of coastal communities which are the most vulnerable group affected by the threat of the climate crisis. The purpose of this literature review is to explain how proper ecosystem management can increase the social resilience of coastal communities through the perspective of green crime and by using community empowerment-based management. The research method used is a literature review, where the author reviews various kinds of literature such as journals, books, and reports related to related issues. This is done so that the authors can reach various data and cases on a wider scale from abroad and from various regions in Indonesia. The results of this study indicate that there is a relationship between environmental crimes that occur in the management of the blue carbon ecosystem and the weak level of social resilience of coastal communities. Furthermore, community empowerment as a means of bridging the needs of the community with the management of the blue carbon ecosystem has made a positive contribution. Supporting components that cannot be ignored is also needed in community empowerment efforts through social capital. This research has succeeded in providing an HCV conceptual model that can assist in increasing social resilience based on community empowerment and through the perspective of environmental crime."

"Sedimen mangrove berperan dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui proses sedimentasinya dengan menangkap dan menyerap karbon (disebut karbon biru). Indonesia memiliki 2,9 juta hektar hutan mangrove dengan total penyimpanan 3,14 miliar ton karbon di hutan mangrove, menjadikan Indonesia salah satu penyumbang karbon biru yang potensial. Penelitian ini menentukan stok karbon (Corg) dan laju sedimentasi (SAR) untuk mengetahui laju akumulasi karbon (CAR) pada sedimen mangrove di Taman Nasional Ujung Kulon. Teknik isotop 210Pb digunakan untuk mengukur CAR dan metode Walkey-Black digunakan untuk mentukan kandungan Corg. Pengambilan sampel dilakukan di 3 lokasi yang tegak lurus dengan garis pantai : interior, fringe, dan mudflat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah interior memiliki CAR tertinggi (0,32 ± 0,34 Mg C ha-1 tahun-1) meskipun stok karbon paling rendah (90,19 Mg C ha-1) dibandingkan dua titik lainnya. Sebaliknya, mudflat yang memiliki stok karbon tertinggi (169,6 Mg C ha-1), menunjukkan CAR terendah (0,32 ± 0,34 Mg C ha-1 tahun-1). Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan laju sedimentasi merupakan salah satu penyebab terjadinya variasi CAR......Mangroves sediment play a role in adapting and mitigating climate change through their sedimentation process by capturing and sequestering carbon (termed blue carbon). Indonesia has 2.9 million hectares of mangroves with a total storage of 3.14 billion tonnes of carbon in mangrove forests, making Indonesia one of the potential contributors of blue carbon. This study determines carbon stock (Corg) and sediment accumulation rate (SAR) to find the carbon accumulation rate (CAR) in sediment mangroves at Ujung Kulon National Park. The 210Pb isotope technique was used to measure CAR, and the Walkey-Black method was used to determine the Corg content. Sampling was taken in 3 locations perpendicular to the shoreline : interior, fringe, and mudflat. The result shows that the interior area has the highest CAR (0.32 ± 0.34 Mg C ha-1 year-1) even though the carbon stock (90.19 Mg C ha-1) is the lowest from the other two. On the contrary, mudflat, which has the highest carbon stock (169.6 Mg C ha-1), shows the lowest CAR (0.32 ± 0.34 Mg C ha-1 year-1). This indicates that sedimentation rate differences are one of the causes of variations in CAR "

"Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), termasuk emisi karbondioksida (CO2) telah menjadi penyebab utama dari perubahan iklim dan pemanasan global sejak pertengahan abad ke-20. Ekosistem Karbon Biru (EKB), yang meliputi mangrove dan padang lamun berperan penting dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sebaliknya, kerusakan ekosistem ini dapat menimbulkan resiko lepasnya emisi karbon yang tersimpan kembali ke atmosfer. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi terbesar dari ekosistem tersebut, namun demikian, degradasi EKB di Indonesia yang disebabkan oleh konversi lahan dan kegiatan akuakultur kian meningkat. Sebagai kerangka pengaturan, Perencanaan Tata Ruang berperan penting untuk mengendalikan aktivitas tersebut, menimalisir konflik antar pengguna, dan melindungi EKB melalui instrumen Tata Ruang guna mencegah degradasi lebih lanjut. Perlindungan, pemulihan, dan pengelolaan EKB secara berkelanjutan tidak hanya mempertahankan kapasitasnya dalam penyerapan CO2, tetapi juga mempertahankan jasa ekosistem yang penting bagi adaptasi perubahan iklim, meningkatkan potensi sosial-ekonomi masyarakat, memberikan perlindungan terhadap risiko perubahan iklim di wilayah pesisir, serta memulihkan habitat yang terdegradasi guna mempertahankan fungsinya dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Penelitian ini akan melakukan analisis berkaitan dengan mengenai peran Penataan Ruang dalam proses Tata Kelola Karbon Biru, yang secara spesifik mencakup pengaturan dan instrumen tata ruang dalam perlindungan EKB dalam berbagai peraturan perundang-undangan, permasalahan kelembagaan dalam pengelolaan EKB di Indonesia, dan pengaturan serta studi kasus berkaitan keterlibatan masyarakat untuk pengelolaan EKB pada provinsi Kalimantan Timur dan Bangka Belitung.......Emission of greenhouse gases, including carbon dioxide (CO2), has been the main cause of climate change and global warming since the mid-20th century. Blue carbon ecosystems (BCE), which include mangrove and seagrass meadows play a key role in climate change mitigation and adaptation. Conversely, damage to these ecosystems risks the release of that carbon back to the atmosphere. Indonesia hosts one of the biggest proportions of such ecosystems, however, the rate of BCE degradation in Indonesia caused by land conversion and aquaculture remains high. As a regulatory framework, spatial planning plays a key role to control such activities, maintain conflict between uses, and protect BCE through spatial planning instruments to prevent further degradation. Conserving, restoring, and manage BCE sustainably not only maintains CO2 sequestration capacity but also services essential for climate change adaptation along coasts, improves socio-economic potential of the coastal community, provide protection against risks related to climate change in coastal areas, as well as restoring degraded habitats to recover their climate change mitigation potential and avoid additional greenhouse emissions. This paper aimed to analyzed the role of Spatial Planning in the Blue Carbon Governance process, which specifically includes spatial arrangements and instruments for the protection of BCE in various laws and regulations, institutional arrangement issues in the management of BCE in Indonesia, and case studies related to community involvement in the management of BCE in 2 provinces, East Kalimantan and Bangka Belitung."