Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini berfokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 pada Perpustakaan Nasional RI. Skripsi ini menjelaskan kegiatan yang dilakukan Perpustakaan Nasional RI untuk menghimpun koleksi deposit dan kendala apa saja yang dihadapi Perpustakaan Nasional RI dan penerbit. Penelitian ini dilakukan dengan mtode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Kesimpulan penelitian ini adalah kegiatan penghimpunan koleksi deposit meliputi Focus Group Discussion, dan hunting dan pemantauan. Kendala yang paling banyak dihadapi penerbit adalah biaya, kendala ini paling banyak dirasakan oleh penerbit kecil dan penerbit yang berlokasi di luar pulau Jawa. Sementara kendala yang dihadapi Perpustakaan Nasional RI adalah sulitnya melaksanakan sanksi. Pada jurnal ini juga terlihat perbandingan penerimaan koleksi saat sebelum dan sesudah menerapkan Perka No. 7 Tahun 2016.

---

ABSTRACT
This thesis focuses on the implementation of Undang Undang Nomor 4 Tahun 1990 in Perpustakaan Nasional RI. This thesis discusses the activities conducted by Perpustakaan Nasional RI to collect the deposit collection and any constraints faced by Perpustakaan Nasional RI and the publishers. This study was conducted using qualitative method. The data collected from interview, observation, and document studies. The conclusion of this study is deposit collection activities including Focus Group Discussion, hunting, and monitoring. The most common constraint faced by the publishers is cost, which mostly affects small publishers and publishers located outside Java. On the other hand, the constraint faced by Perpustakaan Nasional RI is the difficulty of implementing sanctions.

Abstrak :
Latar Belakang dari penelitian ini adalah masih adanya kendala dalam pelaksanaan Undang-Undang no. 4 tahun 1990 untuk karya cetak majalah yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional di usianya yang ke-14. Tujuan dari penelitian ini adalah : mengkaji bagaimana pelaksanaan Undang-Undang no. 4 tahun 1990 untuk karya cetak majalah yang telah dilakukan oleh Perpustakaan Nasional, mengkaji upaya yang dilakukan Perpustakaan Nasional untuk menciptakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan Undang-Undang no. 4 tahun 1990, dan mengkaji pelaksanaan Undang-Undang no. 4 tahun 1990 pasca Otonomi Daerah. Metodologi penelitian, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, Pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara, dengan memanfaatkan peranan dari informan untuk pengumpulan datanya Untuk pemilihan informan digunakan snowball sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan : untuk pelaksanaan Undang-Undang dilihat dari perkembangannya, sosialisasi belum dapat dilaksanakan secara merata Dilihat dari kesiapannya, Perpustakaan Nasional belum mampu menyediakan sarana penyimpanan dan prasarana l""ainnya secara maksimal, SDM masih kurang, belum mampu tfemanfaatkan UU deposit tersebut sebagai alat pengawasan bibliografi nasional, masih ditemukan faktor penghambat internal dalam pelaksanaannya dan penerimaan yang cenderung menurun sejak tahun 1998. Melihat dari upaya dalam menciptakan kegiatan yang mendukung, Perpustakaan Nasional telah membuat kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan aspek administrasi dan yuridis seperti, pengumpulan majalah, pendekatan terhadap penerbit melalui sosialisasi dan hunting, pemantauan, pengawasan, evaluasi, pendayagunaan, pembentukan daftar KCKR, penerapan sanksi dan kerjasama dengan instasi terkait. Namum masing-masing kegiatan tersebut masih mempunyai kelemahan, seperti tidak ada tindak lanjutnya, tidak adanya kesinambungan, strateginya kurang mengena, pendekatan yang dilakukan kurang tepat, untuk penerapan sanksi belum dapat dilaksanakan dan kerjasama dengan instasi lain masih kurang dapat tercipta dengan batik Selanjutnya Perpustakaan Nasional telah berupaya untuk mengimbangi diberlakukannya UU no. 22 tahun 1999 dengan membuat SK Gubernur dan berusaha berkoordinasi dengan perpustakaan di daerah, tetapi dalam pelaksanaannnya masih menghadapi kendala Kesimpulan : Melihat pada kesiapan, kemampuan, dan hasil penerimaan, menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang no. 4 tahun 1990 untuk karya cetak majalah masih belum dapat berjal an sebagaimana seharusnya Walaupun dalam pelaksanaannya Perpustakaan Nasional telah berusaha untuk membuat kegiatan yang dapat mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut, tetapi belum semua kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik karena ternyata dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan dan keefektifannya memerlukan pengkajian lebih lanjut. Perpustakaan Nasional juga telah berupaya untuk mengimbangi diterbitkannya UU no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menimbulkan masalah bagi pelaksanaan Undang-Undang no. 4 tahun 1990 dengan cara membuat SK Gubernur"

Abstrak :
Perpustkaan Nasional Republik Indonesia dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 ditetapkan fungsinya sebagai perpustakaan deposit yang artinya wajib menyimpan seluruh karya cetak dan rekaman yang merupakan koleksi Indonesiana. Pengawasan bibliografi telah dilakukan untuk mengidentifikasi ragam terbitan mengenai Indonesia, baik di dalam maupun diluar negri agar dapat diakses. Regulasinya diatur dalam Undang-undang Deposit Nomor 4 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991. namun, dalam implementasinya masih menjumpai sejumlah kendala internal dengan penerbit di dalam negri. Bagaimana dengan koleksi Indonesiana yang dihasilkan di luar negri? Artikel memfokuskan perhatian kepada (i) identifikasi koleksi Indonesiana pada situs web The Cornell Modern Indonesia Project, (ii) analisa dalam perspektif Undang-undang Depotis Indonesia dan perbandingan Mandatory Deposit di Library of Congress Amerika Serikat ; dan (iii) Analisis Konten Situs Web The Cornell Modern indonesia Project (CMIP). Dari 25 judul koleksi indonesiana di situs http://cmip.library.cornell.edu tersedia full text dan dapat dicetak semuanya dengan gratis. Berbeda dengan koleksi Indonesiana di situs perpustakaan Nasional RI yang hanya menyajikan deskripsi detail koleksi tanpa disertai fulltext koleksi. Konten web ini amat informatif mengenai sejarah perkembangan bangsa Indonesia dalam beberapa periode tertentu, terutama di era abad ke-20 sehingga dapat dijadikan sumber informasi alternatifdalam upaya memperkaya wawasan mengenai Indonesia.

Abstrak :
Perpustkaan Nasional Republik Indonesia dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 ditetapkan fungsinya sebagai perpustakaan deposit yang artinya wajib menyimpan seluruh karya cetak dan rekaman yang merupakan koleksi Indonesiana. Pengawasan bibliografi telah dilakukan untuk mengidentifikasi ragam terbitan mengenai Indonesia, baik di dalam maupun diluar negri agar dapat diakses. Regulasinya diatur dalam Undang-undang Deposit Nomor 4 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991. namun, dalam implementasinya masih menjumpai sejumlah kendala internal dengan penerbit di dalam negri. Bagaimana dengan koleksi Indonesiana yang dihasilkan di luar negri? Artikel memfokuskan perhatian kepada (i) identifikasi koleksi Indonesiana pada situs web The Cornell Modern Indonesia Project, (ii) analisa dalam perspektif Undang-undang Depotis Indonesia dan perbandingan Mandatory Deposit di Library of Congress Amerika Serikat ; dan (iii) Analisis Konten Situs Web The Cornell Modern indonesia Project (CMIP). Dari 25 judul koleksi indonesiana di situs http://cmip.library.cornell.edu tersedia full text dan dapat dicetak semuanya dengan gratis. Berbeda dengan koleksi Indonesiana di situs perpustakaan Nasional RI yang hanya menyajikan deskripsi detail koleksi tanpa disertai fulltext koleksi. Konten web ini amat informatif mengenai sejarah perkembangan bangsa Indonesia dalam beberapa periode tertentu, terutama di era abad ke-20 sehingga dapat dijadikan sumber informasi alternatifdalam upaya memperkaya wawasan mengenai Indonesia.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai deposit ciptaan ditinjau dari sudut pandang hukum. Pembahasannya diawali dengan pembahasan mengenai aturan-aturan tentang hak cipta di tingkat internasional, yang terdiri dari Konvensi Bern, UCC 1952, Konvensi Roma, dan Perjanjian TRIPS. Kemudian, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai asal-usul Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam serta Undang-Undang Hak Cipta, lembaga-lembaga terkait hak cipta dan deposit ciptaan, dan gambaran pelaksanaan deposit ciptaan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1991, dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1999. Selanjutnya, dibahas mengenai deposit ciptaan di Amerika Serikat dan deposit ciptaan berdasarkan Rancangan Undang-Undang Deposit. Nantinya, akan diberikan analisis mengenai deposit ciptaan dalam aturan-aturan hak cipta di tingkat internasional, kaitan antara Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 dengan Undang-Undang Hak Cipta, dan arah pengaturan deposit ciptaan di Indonesia. ......This thesis discusses legal deposit in terms of legal point of view. The discussion begins with a discussion of the rules on copyright at the international level, consisting of the Berne Convention, UCC 1952, the Rome Convention, and TRIPS Agreement. Then, followed by a discussion on the origin of Law No. 4 of 1990 concerning Deposit of Printed Works and Recorded Works and also the Copyright Law, the institutions relating to copyright and legal deposit, and an overview of the implementation of legal deposit in Indonesia based on the prevailing laws and regulations, namely Law No. 4 of 1990, Government Regulation No. 70 of 1991, and Government Regulation No. 23 of 1999. Furthermore, it is discussed about legal deposit in the United States and legal deposit under the Draft of Deposit Law. There will be an analysis of legal deposit in the international copyright rules, the link between Law No. 4 of 1990 and the Copyright Law, and about the future regulation of legal deposit in Indonesia.

Abstrak :
Setoran legal adalah fungsi utama perpustakaan nasional. Setoran legal biasanya didasarkan pada undang-undang tertentu. Ada beberapa negara yang memiliki undang-undang simpanan hukum secara khusus. Di sisi lain, ada beberapa negara yang mengontrol setoran legal dalam undang-undang hak cipta. Setoran legal terus bertambah, terutama jenis publikasi yang harus dikirim ke perpustakaan nasional. Baru-baru ini, buku elektronik adalah salah satu koleksi setoran. Penelitian ini berfokus pada setoran legal untuk buku elektronik di Indonesia. PERPUSNAS bertanggung jawab untuk melakukan setoran legal di Indonesia. Hukum yang mengontrol setoran legal di Indonesia disebut Undang-Undang Serah Simpan. Dalam hukum itu, setoran legal dinamai oleh serah simpan. PERPUSNAS telah mengumpulkan buku elektronik sejak 2016. Pada saat itu, PERPUSNAS menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 sebagai tindakan untuk melakukan setoran legal. Undang-undang itu dianggap kurang tegas untuk mengumpulkan buku-buku elektronik karena tidak memasukkan publikasi digital sebagai karya yang harus disampaikan, sehingga penerbit melakukannya dengan enggan. Setelah itu, hukum setoran hukum diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018. Undang-undang tersebut dapat meningkatkan akuisisi buku elektronik. Selain itu, hukuman hukum dapat mendorong penerbit untuk berpartisipasi lebih aktif. Selain itu, ada sistem E-Deposit sebagai platform untuk mengumpulkan buku elektronik. Sistem ini didasarkan pada undang-undang baru. Dianggap lebih efektif untuk mengumpulkan buku elektronik karena jenis publikasi yang disebutkan lebih relevan dan hukuman dapat mendorong penerbit untuk lebih aktif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses setoran legal, terutama pada buku elektronik di PERPUSNAS. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dan pendekatan kualitatif.

---

Legal deposit is the main function of the national library. Legal deposits are usually based on certain laws. There are several countries that have specific legal savings laws. On the other hand, there are several countries that control legal deposits in copyright law. Legal deposits continue to grow, especially the types of publications that must be sent to the national library. Recently, electronic books are a collection of deposits. This research focuses on legal deposits for electronic books in Indonesia. PERPUSNAS is responsible for making legal deposits in Indonesia. The law that controls legal deposits in Indonesia is called the Law on Handover. In that law, the legal deposit is named after the handover. PERPUSNAS has been collecting electronic books since 2016. At that time, PERPUSNAS used Law Number 4 of 1990 as an act to make legal deposits. The law is deemed insufficient to collect electronic books because it does not include digital publications as work that must be submitted, so publishers do it reluctantly. After that, the legal deposit law was changed to Law No. 13 of 2018. The law can increase the acquisition of electronic books. In addition, legal penalties can encourage publishers to participate more actively. In addition, there is an E-Deposit system as a platform for collecting electronic books. This system is based on new laws. It is considered more effective to collect e-books because the types of publications mentioned are more relevant and penalties can encourage publishers to be more active. This study aims to describe the legal deposit process, especially in electronic books at the National Library of Indonesia. The research method used in this research is a case study and a qualitative approach.