Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"Perpustkaan Nasional Republik Indonesia dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 ditetapkan fungsinya sebagai perpustakaan deposit yang artinya wajib menyimpan seluruh karya cetak dan rekaman yang merupakan koleksi Indonesiana. Pengawasan bibliografi telah dilakukan untuk mengidentifikasi ragam terbitan mengenai Indonesia, baik di dalam maupun diluar negri agar dapat diakses. Regulasinya diatur dalam Undang-undang Deposit Nomor 4 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991. namun, dalam implementasinya masih menjumpai sejumlah kendala internal dengan penerbit di dalam negri. Bagaimana dengan koleksi Indonesiana yang dihasilkan di luar negri? Artikel memfokuskan perhatian kepada (i) identifikasi koleksi Indonesiana pada situs web The Cornell Modern Indonesia Project, (ii) analisa dalam perspektif Undang-undang Depotis Indonesia dan perbandingan Mandatory Deposit di Library of Congress Amerika Serikat ; dan (iii) Analisis Konten Situs Web The Cornell Modern indonesia Project (CMIP). Dari 25 judul koleksi indonesiana di situs http://cmip.library.cornell.edu tersedia full text dan dapat dicetak semuanya dengan gratis. Berbeda dengan koleksi Indonesiana di situs perpustakaan Nasional RI yang hanya menyajikan deskripsi detail koleksi tanpa disertai fulltext koleksi. Konten web ini amat informatif mengenai sejarah perkembangan bangsa Indonesia dalam beberapa periode tertentu, terutama di era abad ke-20 sehingga dapat dijadikan sumber informasi alternatifdalam upaya memperkaya wawasan mengenai Indonesia."

"Perpustkaan Nasional Republik Indonesia dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 ditetapkan fungsinya sebagai perpustakaan deposit yang artinya wajib menyimpan seluruh karya cetak dan rekaman yang merupakan koleksi Indonesiana. Pengawasan bibliografi telah dilakukan untuk mengidentifikasi ragam terbitan mengenai Indonesia, baik di dalam maupun diluar negri agar dapat diakses. Regulasinya diatur dalam Undang-undang Deposit Nomor 4 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991. namun, dalam implementasinya masih menjumpai sejumlah kendala internal dengan penerbit di dalam negri. Bagaimana dengan koleksi Indonesiana yang dihasilkan di luar negri? Artikel memfokuskan perhatian kepada (i) identifikasi koleksi Indonesiana pada situs web The Cornell Modern Indonesia Project, (ii) analisa dalam perspektif Undang-undang Depotis Indonesia dan perbandingan Mandatory Deposit di Library of Congress Amerika Serikat ; dan (iii) Analisis Konten Situs Web The Cornell Modern indonesia Project (CMIP). Dari 25 judul koleksi indonesiana di situs http://cmip.library.cornell.edu tersedia full text dan dapat dicetak semuanya dengan gratis. Berbeda dengan koleksi Indonesiana di situs perpustakaan Nasional RI yang hanya menyajikan deskripsi detail koleksi tanpa disertai fulltext koleksi. Konten web ini amat informatif mengenai sejarah perkembangan bangsa Indonesia dalam beberapa periode tertentu, terutama di era abad ke-20 sehingga dapat dijadikan sumber informasi alternatifdalam upaya memperkaya wawasan mengenai Indonesia."

"Perkembangan teknologi memungkinkan musisi untuk memproduksi dan mendistribusikan karya mereka menjadi lebih mudah. Kemunculan agregator musik sebagai distributor karya rekam musik juga turut memudahkan musisi untuk mempublikasikan karya mereka. Akan tetapi, kemudahan dalam melakukan produksi dan mendistribusikan musik justru menyebabkan Perpustakaan Nasional mengalami kesulitan untuk memperoleh dan mengidentifikasi publikasi karya rekam musik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Perpustakaan Nasional perlu untuk menghimpun karya rekam yang dipublikasikan melalui agregator musik dan strategi apa yang diperlukan untuk menghimpun karya rekam musik di tengah perubahan lanskap industri musik. Penelitian dilakukan dengan metode tinjauan literatur integratif, dimana penulis dapat mengambil perspektif dari bidang ilmu lain yang dapat membawa khazanah baru dalam bidang ilmu yang digeluti. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa banyak musisi nasional yang menggunakan layanan agregator musik, khususnya para musisi dari label independen dan musisi mandiri. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara perpustakaan dengan agregator musik dengan tujuan untuk saling berbagi metadata musik yang dihasilkan para musisi Indonesia.

---

Technology enables musicians to produce and distribute their works more easily. As the result of technological developments, music aggregators, have increased the number of independent musicians. However, by working independently, their work becomes difficult to be identified and obtained by the National Library of Indonesia in the context of implementing the Legal Deposit Acts. The emergence of music aggregators as distributors of recorded music also makes it easier for musicians to publish their works. However, the ease of producing and distributing music has made it difficult for the National Library to obtain and find publications of Indonesian music records. The purpose of this research is to find out whether the National Library needs to collect works collected through music aggregators and what strategies are needed to collect recorded music amid the changing landscape of the music industry. This research is carried out through integrative literature review, this method usually used to combine perspectives and insight from different fields. The results of this study indicate that many national musicians use music aggregator services, especially independent musicians. Therefore, a collaboration between libraries and music aggregators is needed to share music metadata produced by Indonesian musicians."

"Skripsi ini membahas mengenai deposit ciptaan ditinjau dari sudut pandang hukum. Pembahasannya diawali dengan pembahasan mengenai aturan-aturan tentang hak cipta di tingkat internasional, yang terdiri dari Konvensi Bern, UCC 1952, Konvensi Roma, dan Perjanjian TRIPS. Kemudian, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai asal-usul Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam serta Undang-Undang Hak Cipta, lembaga-lembaga terkait hak cipta dan deposit ciptaan, dan gambaran pelaksanaan deposit ciptaan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1991, dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1999. Selanjutnya, dibahas mengenai deposit ciptaan di Amerika Serikat dan deposit ciptaan berdasarkan Rancangan Undang-Undang Deposit. Nantinya, akan diberikan analisis mengenai deposit ciptaan dalam aturan-aturan hak cipta di tingkat internasional, kaitan antara Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 dengan Undang-Undang Hak Cipta, dan arah pengaturan deposit ciptaan di Indonesia.

---

This thesis discusses legal deposit in terms of legal point of view. The discussion begins with a discussion of the rules on copyright at the international level, consisting of the Berne Convention, UCC 1952, the Rome Convention, and TRIPS Agreement. Then, followed by a discussion on the origin of Law No. 4 of 1990 concerning Deposit of Printed Works and Recorded Works and also the Copyright Law, the institutions relating to copyright and legal deposit, and an overview of the implementation of legal deposit in Indonesia based on the prevailing laws and regulations, namely Law No. 4 of 1990, Government Regulation No. 70 of 1991, and Government Regulation No. 23 of 1999. Furthermore, it is discussed about legal deposit in the United States and legal deposit under the Draft of Deposit Law. There will be an analysis of legal deposit in the international copyright rules, the link between Law No. 4 of 1990 and the Copyright Law, and about the future regulation of legal deposit in Indonesia."

"Setoran legal adalah fungsi utama perpustakaan nasional. Setoran legal biasanya didasarkan pada undang-undang tertentu. Ada beberapa negara yang memiliki undang-undang simpanan hukum secara khusus. Di sisi lain, ada beberapa negara yang mengontrol setoran legal dalam undang-undang hak cipta. Setoran legal terus bertambah, terutama jenis publikasi yang harus dikirim ke perpustakaan nasional. Baru-baru ini, buku elektronik adalah salah satu koleksi setoran. Penelitian ini berfokus pada setoran legal untuk buku elektronik di Indonesia. PERPUSNAS bertanggung jawab untuk melakukan setoran legal di Indonesia. Hukum yang mengontrol setoran legal di Indonesia disebut Undang-Undang Serah Simpan. Dalam hukum itu, setoran legal dinamai oleh serah simpan. PERPUSNAS telah mengumpulkan buku elektronik sejak 2016. Pada saat itu, PERPUSNAS menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 sebagai tindakan untuk melakukan setoran legal. Undang-undang itu dianggap kurang tegas untuk mengumpulkan buku-buku elektronik karena tidak memasukkan publikasi digital sebagai karya yang harus disampaikan, sehingga penerbit melakukannya dengan enggan. Setelah itu, hukum setoran hukum diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018. Undang-undang tersebut dapat meningkatkan akuisisi buku elektronik. Selain itu, hukuman hukum dapat mendorong penerbit untuk berpartisipasi lebih aktif. Selain itu, ada sistem E-Deposit sebagai platform untuk mengumpulkan buku elektronik. Sistem ini didasarkan pada undang-undang baru. Dianggap lebih efektif untuk mengumpulkan buku elektronik karena jenis publikasi yang disebutkan lebih relevan dan hukuman dapat mendorong penerbit untuk lebih aktif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses setoran legal, terutama pada buku elektronik di PERPUSNAS. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dan pendekatan kualitatif.

---

Legal deposit is the main function of the national library. Legal deposits are usually based on certain laws. There are several countries that have specific legal savings laws. On the other hand, there are several countries that control legal deposits in copyright law. Legal deposits continue to grow, especially the types of publications that must be sent to the national library. Recently, electronic books are a collection of deposits. This research focuses on legal deposits for electronic books in Indonesia. PERPUSNAS is responsible for making legal deposits in Indonesia. The law that controls legal deposits in Indonesia is called the Law on Handover. In that law, the legal deposit is named after the handover. PERPUSNAS has been collecting electronic books since 2016. At that time, PERPUSNAS used Law Number 4 of 1990 as an act to make legal deposits. The law is deemed insufficient to collect electronic books because it does not include digital publications as work that must be submitted, so publishers do it reluctantly. After that, the legal deposit law was changed to Law No. 13 of 2018. The law can increase the acquisition of electronic books. In addition, legal penalties can encourage publishers to participate more actively. In addition, there is an E-Deposit system as a platform for collecting electronic books. This system is based on new laws. It is considered more effective to collect e-books because the types of publications mentioned are more relevant and penalties can encourage publishers to be more active. This study aims to describe the legal deposit process, especially in electronic books at the National Library of Indonesia. The research method used in this research is a case study and a qualitative approach."