Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRACT
Kawasan Ekonomi Khusus KEK dipandang sebagai sebuah instrumen yang efektif untuk menarik investasi asing langsung. Implementasi KEK di Indonesia menghadapi berbagai macam permasalahan. Untuk memastikan bahwa KEK yang dimilikinya kompetitif, Indonesia harus belajar dari negara tetangga yang juga merupakan kompetitor, seperti Vietnam dan Thailand. Vietnam sudah berhasil menarik investasi asing langsung melalui implementasi KEK. Vietnam mencatatkan pertumbuhan investasi asing lansung tahunan tertinggi di antara negara-negara Asia Timur pada 1980-2013 dan menjadi penerima investasi asing langsung terbesar di Asia. Di sisi lain, Thailand berhasil menjadi pusat dari manufaktur kelas dunia melalui implementasi KEK. Tujuan dari riset ini adalah untuk mengetahui bagaimana Vietnam dan Thailand mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus ditinjau dari beberapa faktor, yaitu kondisi ekonomi politik, kebijakan industrialisasi, pelayanan investasi, pertumbuhan Kawasan Ekonomi Khusus, partisipasi dalam rantai nilai global, dan industri hijau.

---

ABSTRACT
Special Economic Zone SEZ is perceived as an effective instrument in attracting FDI. The development of SEZs in Indonesia has been facing a wide range of problems. To ensure its SEZs rsquo competitiveness, it is important for Indonesia to learn from its competitive neighboring countries, such as Vietnam and Thailand in developing SEZs. Vietnam has been successfully attracting foreign direct investment through the implementation of SEZs. It recorded the highest annual growth rate of net inflows of FDI, as percentage to GDP among other East Asia countries in 1980 2013 and being the largest FDI recipient in Asia. On the other hand, Thailand is becoming the center of world class manufacturing through the development of SEZs. This qualitative study aims to discover how Vietnam and Thailand develops its SEZs by looking at several factors, such as political economy landscape, industrial policy, investment services, growth of SEZs, global value chain participation, and green industrialization.

Abstrak :
Penelitian ini mencoba untuk mengetahui permasalahan tentang pengaturan investasi di kawasan ekonomi khusus Mandalika, kepastian hukum berinvestasi berdasarkan pengaturan tersebut dan faktor penghambat dalam berinvestasi serta upaya penyelesaiannya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yuridis dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Temuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, pengaturan investasi di kawasan ekonomi khusus Mandalika diatur secara khusus melalui peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan sebagai amanat dari Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Untuk melaksanakan amanat tersebut, dibuatlah kebijakan-kebijakan khusus untuk mendukung terlaksananya pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Kebijakan tersebut meliputi pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, dan pembentukan peraturan perundang-undangan terkait investasi di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Kedua, kepastian hukum berinvestasi sudah dapat dicapai melalui substansi hukum, aparatur hukum dan budaya hukum. Selain itu kondisi stabilitas negara yang kondusif mendukung terlaksananya investasi di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Ketiga, faktor penghambat berinvestasi adalah pembebasan lahan, sumber daya manusia yang minim, infrastruktur yang kurang, konflik antara pengembang dengan masyarakat adat. Kesemua hambatan tersebut bisa diselesaikan oleh PT Indonesia Tourism Development Corporation (PT ITDC) karena adanya sistem hukum yang jelas dan peran aparatur baik pelaksana (pengembang) maupun penegak hukum sehingga menciptakan kepastian hukum. 

---

This research tries to know the problems regarding the rule of investment in Mandalikas special economic zone, investment legal certainty based on these rules, barriers in investing and efforts to solve them. To answer these problems, the research method used is juridical normative using secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The findings of this research are bellows: first, investment rules in Mandalika special economic zone are ruled by specific legislation. It is mandated by the Article 31 Act No. 25 of 2007 on Investment, to carry out the mandate, special policies are made to support the implementation of sustainable national economic development. The policy includes the distribution of government affairs between the central and regional government and the establishment of legislation related to investment in the Mandalika special economic zone. Second, legal certainty in investing can be achieved through legal substance, legal structure, and legal culture. In addition, conducive conditions of state stability support the implementation of investment in Mandalika special economic zone. Third, barriers in investing are land acquisition, minim of human resources and infrastructure, and conflict between the developer and indigenous people. All of barriers can be solved by PT Indonesia Tourism Development Corporation (PT ITDC) because there are legal certainty system and role of both implementing (developer) and law enforcement officials so that make legal certainty.

Abstrak :
Sejalan pemberlakuan otonomi daerah, kewenangan daerah menjadi bertambah besar dan lebih berperan dalam melaksanakan pembangunan wilayah. Salah satu tujuan desentralisasi adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan

Abstrak :
ABSTRAK
Kebijakan pembentukan kawasan ekonomi khusus (KEK) telah diimplementasikan sejak tahun 2009. Proses implementasi pembentukan KEK mencakup beberapa tahapan, yaitu Pengusulan dan Penetapan, Pengembangan (konstruksi), dan Operasional. Namun, hanya ada dua KEK yang telah ditetapkan yang sampai ke tahap operasional hingga tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan pembentukan KEK di Indonesia dan apa saja faktor penghambat dalam pembentukannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan berupa dokumen yang akan menjadi data sekunder. Penelitian ini menjabarkan proses implementasi pada tahapan pengusulan dan pengembangan KEK di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menujukan bahwa Sekretariat Dewan Nasional KEK selaku implementor kebijakan mengalami berbagai masalah selama proses implementasi kebijakan pembentukan KEK. Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintahan untuk mendukung implementasi kebijakan menyebabkan keterlambatan terbitnya peraturan pelaksana fasilitas di KEK. Peraturan pelaksana fasilitas di KEK tersebut baru diresmikan enam tahun setelah implementasi berjalan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang semua fasilitas fiskal dan non-fiskal. Selanjutnya, dalam tahapan pengusulan, masalah yang terljadi adalah sulitnya pengusul untuk memenuhi seleksi administratif (dokumen) sehingga target pembentukan KEK tidak tercapai.

---

ABSTRACT
The policy of establishing Special Economic Zones (SEZ) has been implemented since 2009. The implementation process of SEZ establishment includes several stages, which are; Proposing and Setting, Development (construction), and Operations. However, there are only two SEZs that have been established that are up to the operational stage until 2015. This study aims to analyze how the implementation process of SEZ formation policy in Indonesia and what are the inhibiting factors in its formation. This study use a qualitative approach with field study and literature study, which conduct an in-depth interview as a primary data and gathering documents as a secondary data. This research describes the implementation process at the stage of proposing and developing SEZ in Indonesia. The results of this study indicate that the Secretariat of the National Council of SEZ as a policy implementer encountered various problems during the implementation process of SEZ formation policy. Lack of coordination among government agencies to support the implementation of the policy causes the delay in issuing the implementing regulations of facilities in SEZ. In this case, the regulation of facilities in SEZ has only been inaugurated six years after the implementation through Government Regulation No. 96 of 2015 on all fiscal and non-fiscal facilities. Furthermore, in the proposal stage, the problem that occurred was the difficulty of the proposer to meet the administrative selection (document) so that the target of SEZ formation was not achieve.

Abstrak :
Salah satu KEK yang telah beroperasi adalah KEK Singhasari yang disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Nasional KEK Nomor 2 Tahun 2022. Akan tetapi, pada awal pengembangannya masih dirasa belum optimal sehingga dalam pelaksanaannya memunculkan isu pada kemudahan administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis administrasi perpajakan atas insentif pajak jika ditinjau dari asas kemudahan administrasi Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari. Dalam pengumpulan datanya, penelitian post positivist ini memanfaatkan studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asas kemudahan administrasi belum sepenuhnya dapat diterapkan yang ditunjukkan karena adanya ketidaksesuaian antara penerapan dan peraturannya dan permasalahan pada sistem pengajuan insentif pajak. Akan tetapi, asas certainty sudah diterapkan pada pemberlakuan insentif pajak di KEK Singhasari. Sedangkan baik asas ef iciency maupun simplicity, masing-masing belum dapat diterapkan sepenuhnya pada pengajuan insentif pajak di KEK Singhasari yang ditunjukkan dengan besarnya time cost yang dibutuhkan untuk menunggu keputusan pemanfaatan insentif pajak di KEK dan kendala yang dialami pada sistem OSS. Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat jika masih diperlukan perbaikan pada sistem pengajuan insentif pajak dan regulasi yang mengatur tentang pemberlakuan insentif pajak. ......One of the SEZs that has been operating is the Singhasari SEZ which was authorized through the Decree of the Coordinating Minister for Economic Affairs as Chairman of the National SEZ Council Number 2 of 2022. However, at the beginning of its development it was still considered not optimal so that in its implementation it raised issues on administrative ease. This study aims to analyze the tax administration of tax incentives when viewed from the principle of ease of administration of the Singhasari Special Economic Zone. In collecting data, this post-positivist research utilizes field studies and literature studies. The results of this study indicate that the principle of administrative convenience has not been fully implemented which is indicated because of the discrepancy between the application and the regulations and problems with the tax incentive submission system. However, the principle of certainty has been applied to the implementation of tax incentives in the Singhasari SEZ. Meanwhile, both the principles of efficiency and simplicity, respectively, cannot be fully applied to the application for tax incentives in the Singhasari SEZ, as indicated by the amount of time cost required to wait for a decision on the utilization of tax incentives in the SEZ and the obstacles experienced in the OSS system. Based on these results, it can be seen that improvements are still needed in the tax incentive application system and regulations governing the implementation of tax incentives.

Abstrak :
ABSTRAK
Kebijakan pembentukan kawasan ekonomi khusus KEK telah diimplementasikan sejak tahun 2009. Proses implementasi pembentukan KEK mencakup beberapa tahapan, yaitu Pengusulan dan Penetapan, Pengembangan konstruksi , dan Operasional. Namun, hanya ada dua KEK yang telah ditetapkan yang sampai ke tahap operasional hingga tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan pembentukan KEK di Indonesia dan apa saja faktor penghambat dalam pembentukannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan berupa dokumen yang akan menjadi data sekunder. Penelitian ini menjabarkan proses implementasi pada tahapan pengusulan dan pengembangan KEK di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menujukan bahwa Sekretariat Dewan Nasional KEK selaku implementor kebijakan mengalami berbagai masalah selama proses implementasi kebijakan pembentukan KEK. Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintahan untuk mendukung implementasi kebijakan menyebabkan keterlambatan terbitnya peraturan pelaksana fasilitas di KEK. Peraturan pelaksana fasilitas di KEK tersebut baru diresmikan enam tahun setelah implementasi berjalan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang semua fasilitas fiskal dan non-fiskal. Selanjutnya, dalam tahapan pengusulan, masalah yang terljadi adalah sulitnya pengusul untuk memenuhi seleksi administratif dokumen sehingga target pembentukan KEK tidak tercapai.

---

ABSTRACT
The policy of establishing Special Economic Zones SEZ has been implemented since 2009. The implementation process of SEZ establishment includes several stages, which are Proposing and Setting, Development construction , and Operations. However, there are only two SEZs that have been established that are up to the operational stage until 2015. This study aims to analyze how the implementation process of SEZ formation policy in Indonesia and what are the inhibiting factors in its formation. This study use a qualitative approach with field study and literature study, which conduct an in depth interview as a primary data and gathering documents as a secondary data. This research describes the implementation process at the stage of proposing and developing SEZ in Indonesia. The results of this study indicate that the Secretariat of the National Council of SEZ as a policy implementer encountered various problems during the implementation process of SEZ formation policy. Lack of coordination among government agencies to support the implementation of the policy causes the delay in issuing the implementing regulations of facilities in SEZ. In this case, the regulation of facilities in SEZ has only been inaugurated six years after the implementation through Government Regulation No. 96 of 2015 on all fiscal and non fiscal facilities. Furthermore, in the proposal stage, the problem that occurred was the difficulty of the proposer to meet the administrative selection document so that the target of SEZ formation was not achieve Key words Policy Implementation, Special Economic Zone, Fiscal Incentive.

Abstrak :
ABSTRAK
Perekonomian Indonesia cenderung meningkat, namun pertumbuhan tersebut masih belum merata. Beberapa daerah yang memiliki potensi masih memiliki batasan di kondisi infrastrukturnya. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus KEK hadir sebagai kebijakan yang dapat memicu investasi dan penciptaan lapangan kerja yang produktif berbasis komoditas unggulan daerah untuk terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. KEK mendorong Indonesia sebagai pusat logistik, pusat produksi, dan pasar tenaga kerja yang kompetitif. KEK Bitung adalah salah satu yang turut mendukung industri kemaritiman Indonesia lewat posisinya yang strategis untuk logistik, sumber daya perikanannya, dan perkebunan kelapa. Dari segi lingkungan, ancaman pengasaman laut dan over-fishing terhadap sumber daya kelautan juga diteliti. Dengan pemodelan sistem dinamis, hasil penelitian menunjukan bahwa KEK memiliki kontribusi terhadap perekonomian dan mengurangi tingkat pengangguran. Untuk mendukung pengembangan KEK Bitung yang berkelanjutan, ada tiga faktor yang perlu ditingkatkan: produktivitas panen kelapa, produktivitas kapal perikanan, dan indeks edukasi. Maka dari itu intervensi kebijakan pembangunan fasilitas pendidikan dan peningkatan produktivitas sumber daya alam diuji coba. Hasil menunjukan bahwa kebijakan tersebut menghasilkan dampak yang lebih besar dibandingkan dengan Business as Usual KEK Bitung.

---

ABSTRACT
The Indonesian economy tends to increase, but the growth equity is still uneven. Some areas that having economic potential are still limited in the condition of the infrastructure. Development of Special Economic Zones SEZ is becoming a policy that could trigger investment and productive employment creation based on local competitive commodities for the realization of equitable economic growth. SEZ encourages Indonesia roles as competitive logistics center, production center, and labor market. Bitung SEZ is one SEZ that supports the maritime industry through its strategic position for logistics, fishery resources and coconut plantation. Furthermore, the threat of ocean acidification and overfishing towards marine resources also will be addressed. Using system dynamics modelling, the result of this research shows that SEZ is contributing to economic sector and decreasing level of unemployment. To support Bitung SEZ sustainable development, three factors should be improved coconut plantation productivity factor, fisheries ship management, and education index. Thus, policy intervention in developing education facilities and increasing resources productivity are tested. It shows that the policies giving greater impact compared to SEZ Business as Usual condition.

Abstrak :
Kondisi perekonomian antar daerah yang masih timpang satu dan lain membuat pemerintah Indonesia melaksanakan masterplan percepatan dan peluasan pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang mana salah satu strategi yang dilakukan adalah pengembangan koridor-koridor ekonomi dengan memanfaatkan keunggulan masing-masing wilayah. Prakteknya pengembangan ini dilakukan melalui Kawasan Ekonomi Khusus. Salah satu KEK yang baru dibentuk adalah KEK Tanjung Kelayang yang secara penunjukan administratfi paling cepat di Indonesia. KEK Tanjung Kelayang yang merupakan KEK pariwisata memiliki beberapa kendala seperti konflik sengketa tanah dan tidak tercapainya target investasi. Peneliti kemudian mencoba menganalisis implementasi dari Kebijkan KEK Tanjung Kelayang tersebut dengan menggunakan multiple streams/critical juncture approach dan model implementasi rational. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivist dan dilakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam serta data sekunder dari literature. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa KEK merupakan inisiatif BUPP untuk mengembangkan kawasan dengan insentif dari pemerintah. Pemerintah ikut serta melihat potensi dari pengembangan kawasannya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam implementasi kebijakan dilakukan oleh banyak aktor-aktor yang terdiri dari pemerintah dan BUPP. Masalah yang menjadi hambatan KEK adalah lambatnya realisasi investasi yang dikarenakan banyak investor yang wait and see. Secara faktor-faktor penting implementasi yang menghambat ada pada indikator visi, misi yang kurang jelas, perencanaan target investasi yang kurang dan pengawasan tanpa intervensi. ......Massive economic gap between each regions in Indonesa made the government of Indonesia to launch Indonesian masterplan to accelerate economic building (MP3EI) which one of its strategy to develop multiple economic corridor using each region specialities. In the development using special economic zone. One of the new Tanjung Kelayang SEZ which perform the fastest administration appointed in Indonesia. Tanjung Kelayang SEZ have some difficulties with land conflict and unreachable investment target. Then writer want to study about the implementation with streams/critical juncture approach and rational implementation model. This study was conducted with a post-positivist approach and data was collected by conducting in-depth interviews and literature studies as secondary data. The study result, that the SEZ was BUPP doing to do business with incentive from government. Government see this as an opportunity to develop the region. The implementation itself happened with lots of actor from government and BUPP. The problem with SEZ is that the investor choose to wait and see. The important factor that influenced the implementation are unclear vision and mission, unachievable investment target and monitoring without intervention.