Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Karisha Naya
"ABSTRAK
Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan rumah, proses jual beli rumah dapat dilakukan oleh pihak developer selaku pihak penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman. Dalam proses jual beli rumah, tidak jarang ditemukan berbagai permasalahan. Salah satu contoh dari permasalahan konsumen terkait sektor perumahan adalah kasus Perumahan Violet Garden. Permasalahan ini terjadi akibat ketidakjelasan penyerahan sertifikat hak atas tanah oleh pihak developer kepada konsumen. Hal ini disebabkan sertifikat hak atas tanah tersebut telah dijadikan jaminan kredit modal kerja kepada Bank Swasta, dan pihak developer mengalami kemacetan dalam pembayaran. Oleh karena itu, konsumen yang telah melunasi pembayaran belum dapat menerima sertifikat hak atas tanah. Berdasarkan hasil penelitian, tidak terdapat peraturan yang secara khusus mengatur mengenai penyerahan sertifikat hak atas tanah. Namun demikian, terdapat ketentuan-ketentuan di dalam Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah yang secara tidak langsung memberikan perlindungan kepada konsumen. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak developer berdasarkan kasus ini adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah dirasa perlu untuk melakukan perubahan terhadap pengaturan mengenai penyerahan sertifikat hak atas tanah, dan melaksanakan fungsi kontrol secara tegas untuk meminimalisir pelanggaran dalam proses tersebut. Selain itu, konsumen juga diharapkan untuk menjadi konsumen yang bijak dengan melakukan upaya-upaya untuk memastikan apakah objek jual beli tidak bermasalah, untuk menghindari terjadinya kerugian.

ABSTRACT
In order to fulfill the need of housing, the process of buying and selling houses can be done by developers as the promoter of housing and residential areas. In the process of buying and selling houses, many problems are often found. One example of a consumer problem related to the housing sector is the case of Violet Garden Housing. This problem occurs due to unclear handover of land certificate by the developer to consumers. This is because the land certificates have been used as collateral for working capital loans to a private bank, and the developer is having difficulty making the payment. Therefore, consumers who have paid off their houses cannot receive the land certificate. Based on the result of this study, there are no regulation specifically regulating the handover of land certificate. However, there are provisions in the Decree of the Minister of Public Housing No. 09/KPTS/M/1995 concerning Conditional Sale and Purchase Agreement which indirectly provide consumer protection. Legal violations committed by the developer based on this case is violations of Law No. 8 Year 1999 concerning Consumer Protection, Law No. 1 Year 2011 concerning Housing and Residential Areas, and Decree of the Minister of Public Housing No. 09/KPTS/M/1995 concerning Conditional Sale and Purchase Agreement. Based on the results of this study, the government is expected to make changes to the regulations regarding the handover of land certificate, and to perform the control function efficiently to minimize violations of the handover of land certificate. In addition, consumers are also expected to be smart consumers by making efforts to ascertain whether the object of buying and selling does not have a problem, in order to avoid losses."
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aris Nugroho
"ABSTRAK
Dengan semakin banyaknya pembangunan kawasan pemukiman baru di sekitar kata besar di Indonesia, dapat dilihat sebagai sumber bangkitan perjalanan baru bagi jalan yang ada.
Studi ini bertujuan melakukan pendekalnn estimasi pola bangkitan perjalanan dari kawasan terpadu dimana dalam kasus ini adalah kawasan Kota Mandiri Bumi Serpong Damai.
Dengan menggunakan regresi linier dalam penurunan model-model matematika diharapkan dapat diidentifikasikasi karakteristik dari variabel bebas yang sesuai dengan kondisi daerah studi.
Pengumpulan data dilakukan dengan survei wawancara terhadap 1575 responden dari 318 keluanga. Faktor-faktor yang diamati meliputi: jumlah anggota keluarga, pemilikan kendaraan bermotor, maksud perjalanan.

"
1996
S35053
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Petra Putra Kaloeti
"Salah satu alternatif pengelolaan air perkotaan adalah pendekatan Water Sensitive City (WSC). Faktor yang berpengaruh terhadap nilai WSC dianalisis berdasar data-data lapangan, yang dikumpulkan dari hasil mendistribusikan 100 kuesioner skala likert ke 11 Kelurahan, Kecamatan Banyumanik sebagai lokasi penelitian. Data atau variable yang berpengaruh signifikan dianlisis dengan teknik Confirmatory Factor Analysis (CFA) menggunakan aplikasi Jamovi versi 1.2.2.2. Data dibagi ke dalam 5 faktor dominan dan 12 variabel, yaitu 4 variabel kualitas lingkungan, 5 variabel sosial, 6 variabel infrastruktur yang adaptif, 7 variabel pemerinthan ramah air, dan 5 variabel produktifitas dan efisiensi Sumber Daya Air (SDA). Hasil penelitian dirumuskan dengan menafsirkan model akhir dengan uji realibilitas construct realibility (CR) dan average variance extracted (AVE) serta uji validitas konvergen dan diskriman ke-5 faktor dominan. Lokasi penelitian di kawasan permukiman Kecamatan Banyumanik. Kecamatan ini merupakan kawasan cepat tumbuh, pertumbuhan pendududk tinggi, laju perubahan fungsi lahan permukiman besar, berada di bagian hulu Kota Semarang dan hulu Sungai Krengseng, Penelitian menyimpulkan bahwa indikator yang paling berpengaruh terhadap implementasi WSC di lokasi penelitian adalah keberadaan sungai Krengseng, tingkat literasi air masyarakat, pelayanan air minum yang terintegrasi dan mutakhir, keuntungan sektor lain karena air, serta pemerintah setempat yang semakin peduli tentang masalah air."
Bandung: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2020
728 JUPKIM 15:2 (2020)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library