Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengkaji secara deskriptif analitisPutusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pid/2012yang mengadili terdakwa SM. Melalui putusan tersebutSM dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan sertamendapat ganti rugi sebesar lima juta rupiah setelahmenjalani hukuman kurungan selama tiga belas bulanatas perbuatan yang tidak dilakukannya. Pada putusanpengadilan di tingkat pertama dan banding ia dinyatakanbersalah dan menjalani hukuman. Nilai keadilan yangsesungguhnya harusnya memperhatikan kerugianmoril maupun materiil yang dialami SM atas putusan-putusanhakim sebelumnya. SM selayaknya bukanhanya dibebaskan tetapi juga mendapat ganti rugi saatmenjalani proses hukum sesuai dengan ukuran kebutuhanhidup yang layak. Jika hal tersebut diterapkan makahukum tidak hanya sekadar kata-kata hitam-putih dariperaturan melainkan menjalankan semangat dan maknalebih dalam dari undang-undang atau hukum. Untukmenguatkan kehadiran hukum progresif dalam putusanpengadilan maka harus mengacu pada norma dan asasdalam sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagiseluruh rakyat Indonesia. "

"Gambaran perkembangan retorative justice didunia dan juga di Indonesia menjadikan bahwa restorative justice merupakan suatu konsep yang "terbuka". Konsep ini masih terus dikembangkan dalam upaya mencari mekanisme penanganan perkara pidana yang menjamin tercapainya tujuan dari bekerjanya hukum pidana, bekerjanya system peradilan pidana termasuk didalamnya kualifikasi tindak pidana dan model penanganannya. Konsep yang secara internal berkembang dalam berbagai masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Konsep ini akan terus berkembang seiring pengalaman, dan hal ini membantu menjelaskan mengapa konsep restorative justice menjadi sangat diperdebatkan."

"Penerapan hukum kepailitan di Indonesia untuk menyatakan pailitnya seseorang atau suatu perusahaan membutuhkan pembuktian sederhana, dimana hanya membutuhkan syarat mempunyi dua atau lebih kreditur dan mempunyai setidaknya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pembuktian yang sangat sederhana ini tidak menyertakan insolvency test sebagai salah satu syarat untuk mendasari pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus pailit dalam putusan pengadilan niaga. Hal ini cenderung tidak proporsional karena merugikan pihak debitur, dimana Prinsip Keadilan adalah salah satu Prinsip atau Asas yang mendasari Hukum Kepailitan di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adanya insolvency test dapat menunjukan bahwa seseorang atau suatu perusahaan sebagai debitur dalam keadaan solven atau insolven, sehingga dapat dipertimbangkan apakah aset-aset yang dimiliki oleh debitur dapat membayar utang-utangnya atau tidak. Tidak adanya penerapan insolvency test dalam proses kepailitan menutup kemungkinan untuk melihat hal-hal tersebut sehingga debitur dapat dengan mudah untuk dipailitkan. Sehingga, insolvency test perlu untuk diterapkan dalam proses kepailitan serta diperbaharui peraturannya agar tidak menciderai prinsip keadilan yang menjadi dasar dari hukum kepailitan di Indonesia.

---

The application of bankruptcy law in Indonesia to declare someone or a company bankrupt requires simple proof, where it only needs the condition of having two or more creditors and at least one debt that has matured and is demandable. This very simple proof does not include the insolvency test as one of the conditions to substantiate the consideration of the Judges' Panel to decide bankruptcy in a commercial court ruling. This tends to be disproportionate as it harms the debtor, where the Principle of Justice is one of the principles underlying Bankruptcy Law in Indonesia, namely Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. The existence of an insolvency test can show that an individual or a company as a debtor is in a solvent or insolvent condition, so it can be considered whether the assets owned by the debtor can pay off its debts or not. The lack of the application of the insolvency test in the bankruptcy process closes the possibility of examining these matters, making it easy to declare bankruptcy for debtors. Thus, the insolvency test needs to be applied in the bankruptcy process and its regulations need to be updated to avoid undermining the principle of justice that is the basis of bankruptcy law in Indonesia."

"Pajak merupakan salah satu pemasukan negara yang dasar pemungutannya diatur dalam Pasal 23 A UUD 1945. Sebagai alat yang berfungsi mengatur perekonomian dan mengisi kas negara, pajak dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya pandemi COVID-19 berdampak pada seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia, tidak terkecuali Kabupaten Malang. Dengan metode penelitian yuridis normative, dapat disimpulkan bahwa selama pandemi COVID-19, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menangani dampak pandemi ini, salah satunya kebijakan di bidang ekonomi. Dari sekian banyak kebijakan ekonomi, pemerintah membentuk peraturan dan keputusan terkait dengan pemberian perlindungan hukum dari pengenaan sanksi kepada wajib pajak, khususnya di bidang perhotelan. Perlindungan hukum dari pengenaan sanksi yang diberikan berupa kebijakan pemberian insentif dan relaksasi pajak berupa insentif PPh 21 dan penurunan PPh badan sebagaimana diatur dalam Permenkeu No. 9/PMK.03/2021 dan PERPPU No. 1 Tahun 2020 yang dibentuk oleh pemerintah pusat dan pengurangan PBB terutang melalui Surat Keputusan Bupati Malang No: 188.45/224/KEP/35.07.013/2021 dimana tujuan dari dibentuknya perlindungan hukum adalah memberi kepastian terkait sanksi yang diterapkan apabila terdapat pelanggaran. Ketiga kebijakan tersebut merupakan salah satu contoh dari kebijakan yang sesuai dengan teori keadilan horizontal dimana pemberian perlakuan pajak sama bagi wajib pajak dengan kedudukan yang setara. Namun, tidak sesuai dengan keadilan vertical dikarenakan bentuk perlindungan hukum terhadap pengenaan sanksi perpajakan tersebut hanya dikenakan terhadap wajib pajak dengan kedudukan yang sama, tidak dikenakan berdasarkan penghasilan yang sama.

---

Tax is one of the state revenues whose basis for the collection is regulated in article 23 A of the Constitution. As an instrument that serves to regulate the economy and increase the state treasury, taxes are collected by the central government and local government which its authority refers to the laws and regulation. The existences of COVID-19 pandemic have an impact on economic activity in Indonesia, including Malang District. By using normative legal research methods, it concluded that during the COVID-19 pandemic, The government has issued several policies to deal with this pandemic condition, one of the examples is economic policy. Government forms regulations and decision related to providing legal protection against the imposition of tax sanctions to taxpayers, including hotel taxpayers. Legal protection provided in the form of providing incentives and tax relaxation in the form of income tax incentives and reduction of corporate income tax as regulated in Minister of Finance Regulation No. 9/PMK.03/2021 and government regulation in lie of law Number 1 of 2020 and regent’s decree No. 188.45/224/KEP/35.07.013/2021 where the where the purpose of the establishment of legal protection is to provide certainty regarding the sanctions applied if there are violations committed by taxpayers. These are an example of a policy that is in accordance with the theory of horizontal justice where the provision of equal tax treatment for taxpayers with an equal position. However, it is not in accordance with vertical justice because the form of legal protection not based on the same income."

"Peran hakim dalam pengaplikasian hukum di masyarakat sangatlah berpengaruh. Hakim sebagai penegak hukum diharapkan dapat membawa hukum kedalam ranah yang lebih efektif dan efisien melalui putusannya. Peran hakim dalam pengaplikasian hukum di masyarakat sangatlah berpengaruh. Hakim sebagai penegak hukum diharapkan dapat membawa hukum kedalam ranah yang lebih efektif dan efisien melalui putusannya. Serta hakim harus dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan guna untuk menciptakan kondisi yang stabil. Akan tetapi, jika kedudukan hakim dalam pengadilan tidak memiliki kebebasan dan kemandirian dalam menginterpretasikan atau menafsirkan kasus hukum maka yang terjadi adalah hukum akan berjalan kurang efisien dan efektif. Oleh sebab itu, diperlukannya suatu pemikiran baru mengenai kedudukan hakim dalam pengadilan untuk menjadi lebih bebas dan mandiri, sebagai suatu solusi atas lambatnya perkembangan peraturan perundang-undangan yang berakibat pada keefisienan dan keefektifan hukum. Sehingga penelitian ini menawarkan pemikiran aliran realisme hukum sebagai bentuk respon atas keterlambatan perkembangan peraturan perundang-undangan, dan ketidakefesienan dan keefektifan hukum. Metode yang digunakan adalah analisis kritis konseptual sebagai metode utamanya dengan pembacaan buku-buku atau teks-teks yang berkaitan dengan aliran realisme hukum. Melalui pembacaan teks-teks tersebut, aliran realisme hukum akan dikaji dan dikritisi kembali dan dapat disimpulkan bahwa kedudukan hakim memang miliki pengaruh besar terhadap perkembangan hukum, keefektifan dan keefesienan serta nilai putusan yang terbuka dan adil

---

The role of the judge in the application of law in the community is very influential. Judges as law enforcers are expected to bring the law into a more effective and efficient domain through their decisions. The role of the judge in the application of law in the community is very influential. Judges as law enforcers are expected to bring the law into a more effective and efficient domain through their decisions. And judges must be able to maintain public trust in the court in order to create stable conditions. However, if the judge 39 s position in the court does not have freedom in interpreting legal cases, what happens is that the law will run less efficiently and effectively. Therefore, a new thought is needed about the position of judges in the courts to become more free and independent, as a solution to the slow development of legislation that results in the efficiency and effectiveness of the law. So that this research offers the thought of the legal realism as a form of response to delays in the development of laws and regulations, and inefficiencies and ineffectiveness of the law. The method used is conceptual critical analysis as the main method with reading books or texts relating to the legal realism. Through reading these texts, the legal realism will be reviewed and criticized again and it can be concluded that the position of judges does have a major influence on the development of the law, effectiveness and efficiency and the value of decisions that are open and fair. "