Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"Artikel ini akan mendeskripsikan kontribusi perempuan penyintas pelanggaran hak asasi manusia dalam mendorong inisiatif keadilan transisional di tingkat lokal atau komunitas di Indonesia. Dalam posisi marginalnya, baik sebagai perempuan maupun korban pelanggaran HAM, perempuan penyintas menunjukkan keagenannya untuk menghadapi hambatan sosial, politik, budaya dan struktural. Inisiatif dan partisipasi perempuan penyintas di Provinsi Sulawesi Tengah, Aceh, dan Yogyakarta, telah berkontribusi pada munculnya model keadilan transisional di tingkat lokal, seperti permintaan maaf bagi korban, program bantuan kesehatan, beasiswa, dan pengungkapan kebenaran. Inisiatif keadilan transisional di tingkat lokal ini tidak hanya mengisi kesenjangan akuntabilitas yang seharusnya dipikul oleh negara, tetapi juga memperkuat implementasi mekanisme keadilan transisional yang diselenggarakan oleh negara atau pemerintah, baik di tingkat lokal maupun nasional."

"Dalam konteks konflik atau pasca konflik, perempuan mengalami kekerasan berlapis: baik sehari-hari maupun struktural. Dua pendekatan utama yang biasa digunakan dalam studi dan program dalam kedua konteks tersebut adalah perdamaian dan keadilan transisional. Keduanya memberikan fokus pada kekerasan yang dialami perempuan, namun tidak cukup memberikan analisis dan solusi atas terjadinya ketidakadilan struktural yang dialami perempuan. Tulisan ini merupakan refleksi dari perjalanan panjang keterlibatan penulis dalam kedua pendekatan tersebut. Pertanyaan utama makalah ini adalah: bagaimana perdamaian dan keadilan transisional dapat memberikan solusi untuk mentransformasi ketidakadilan struktural yang dialami perempuan di wilayah konflik dan pasca konflik? Mulai dari mana?"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai wacana rekonsiliasi dalam media dengan memakai kerangka pemikiran kriminologi konstitutif. Penelitian ini melihat pertarungan kekuasaan dalam diskursus anti komunis memegang peran penting untuk menekan upaya rekonsiliasi. Pengkajian terhadap teori kriminologi konstitutif menunjukkan bahwa penormalan terhadap sentimen anti komunisme telah memposisikan korban peristiwa 1965-1966 sebagai pihak yang bersalah. Adanya unsur politik pengetahuan, yang tercermin dalam sejarah nasional dan pemberitaan media, turut mempengaruhi bagaimana opresi terhadap korban bekerja. Pembingkaian wacana rekonsiliasi dari lima media massa yang menjadi subjek penelitian ini menegaskan penggunaan kekuasaan dan pengendalian pengetahuan untuk mempolitisasi sejarah peristiwa 1965-1966. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dilengkapi dengan metode kuantitatif sebagai pendukung argumen. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kemapanan sentimen anti komunis menjadi semacam pengekang bagi proses rekonsiliasi. Pembungkaman usaha-usaha untuk mendobrak kemapanan ini, termasuk upaya rekonsiliasi, merupakan wujud represi terhadap kelompok korban.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the reconciliation discourse in the media by using constitutive criminology framework. This study saw a power struggle in the anti-communist discourse plays an important role to suppress the reconciliation efforts. Studies on the constitutive theory of criminology shows that the normalization of the anti-communist sentiment has positioned the victims of 1965-1966 as the guilty party. The existence of political elements of knowledge, which is reflected in the national history and the news media, also influence how the oppression of the victims worked. Framing the discourse of reconcilition of the five mass media that is the subject of this study confirms the use of power and control knowledge to politicize historical events of 1965-1966. This study used qualitative methods include quantitative methods as a supporting argument. The results showed that the establishment of anti-communist sentiment turn into a kind of straitjacket for the reconciliation process. Silencing attempts to break this establishment, including the work of reconciliation, is a form of repression against the victim."