Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pembubaran suatu Perseroan Terbatas dengan caraPenetapan Pengadilan Negeri, yang mengangkat contoh kasus pembubaran PT.Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing. Pembubaran ini terjadi akibatperbedaan pendapat antara pemegang saham secara terus menerus sehinggamembuat PT. Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing tidak dapatmenyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas sampai batas waktu yang ditentukan. Denganmenggunakan metode penelitian yuridis normatif, tesis ini mengkaji mengenaibagaimanakah mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat antara parapemegang saham untuk membubarkan PT menurut Undang-undang No. 40 Tahun2007 dan apakah Penetapan Majelis Hakim telah sesuai dengan Undang-undangNo. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. NichiasLeakless Telison Gasket Manufacturing. Berdasarkan analisis yang telahdilakukan, mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat antara pemegang sahamharus dilakukan secara musyawarah mufakat terlebih dahulu dan apabila tidakberhasil, maka mekanisme selanjutnya adalah menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham atau mengedarkan circular letter kepada para pemegang saham,sebelum akhirnya mengajukan pembubaran Perseroan Terbatas kepada PengadilanNegeri. Adapun mengenai Penetapan Majelis Hakim dalam pembubaran PT.Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing adalah tidak tepat karenabeberapa alasan, yaitu ketidakcermatan Majelis Hakim dalam memahamiketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, tidak memuat alasan dan dasar penetapan yanglengkap, dan kekurangcermatan dari Majelis Hakim dalam menganalisis dalildalilyang diajukan oleh Pemohon.

---

AbstractThe thesis discusses about the dissolution of Limited Liability Company byDistrict Court Order, which related to the dissolution case of PT. Nichias LeaklessTelison Gasket Manufacturing. The dissolution occurs due to the different opinionamongs shareholders which happened continously and made PT. Nichias LeaklessTelison Gasket Manufacturing unable to adjust its Article of Association withLaw Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company. By usingnormative juridical research method, this thesis discuss regarding how themechanism to solve the different opinion amongs shareholders to dissolve theCompany according to the Law Number 40 Year 2007 regarding Limited LiabilityCompany and whether the Court Order of Tangerang District Court has satisfy theLaw Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company and Article ofAssociation of PT. Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing. Based on theanalysis which done, the mechanism to solve the different opinion amongsshareholders to dissolve the Company is by discussion first and if its not achieved,then the next mechanism is by holding a General Meeting of Shareholders or bycirculating the circular letter to all shareholders, before giving the application ofcompany?s dissolution to the District Court. While regarding the Court Order ofTangerang District Coust in the dissolution of PT. Nichias Leakless TelisonGasket Manufacturing is not correct due to the negligence from the Board ofJudge in understanding the Law Number 40 Year 2007 regarding LimitedLiability Company, not mention the complete reason of stipulation, and thenegligence of the Board of Judge to analyze the reasons which given by thePlaintiff."

"Pembatasan internet merupakan upaya penjinakkan rakyat Indonesia dari sikap kritis. Kebebasan berpendapat dan berekspresi telah menjadi bagian dari hak asasi manusia setiap individu dan harusnya hak asasi manusia dijunjung lebih tinggi. Demokrasi dapat menjadi alasan dan alat Kekerasan Politik oleh Negara. Negara hanya beradaptasi menyamarkan kekerasan. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian Analitik. Metode yang digunakan studi kasus terhadap kasus pembatasan internet di Papua karena penelitian spesifik meneliti kasus di Papua. Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara langsung. Peneliti juga melakukan telaah data sekunder untuk keterangan dari pihak ahli hukum maupun lembaga-lembaga Hak Asasi Manusia ketika merespon pembatasan internet maupun dari putusan pengadilan. Penelitian mengkonfirmasi lima bentuk atau dimensi dari kuasa terhadap masyarakat: Pengendalian melalui paksaan atau ancaman (koersi) yang dapat dilakukan melalui pemolisian maupun kekuatan militer, pengendalian unsur-unsur ekonomi, pengendalian proses pengambilan keputusan, atau kekuatan politik, pengendalian definisi dan akses ke pengetahuan, keyakinan, dan nilai-nilai, atau kekuatan ideologis; dan pengendalian perhatian manusia dan waktu hidup, atau kekuatan pengalihan. Pembatasan internet melanggar hak asasi manusia masyarakat Papua karena merugikan hak masyarakat Papua.......Internet restrictions are an attempt to tame the Indonesian people from a critical attitude. Freedom of opinion and expression has become part of the human rights of every individual and human rights should be upheld on a higher level. Democracy can be the reason and tool for political violence by the state. The state adapts only to disguise violence. The type of research used is analytical research. The method used is a case study on cases of internet restrictions in Papua because the research specifically examines cases in Papua. The primary data in this study were obtained through direct interviews. The researcher also conducted a review of secondary data for information from legal experts and human rights institutions when responding to internet restrictions or from court decisions. Research confirms five forms or dimensions of power over society: Control through Coercion or Threats (Coercion) which can be exercised through policing or military force, Control of economic elements, Control of decision-making processes, or political power, Control of definition and access to knowledge, beliefs, and values, or ideological strengths; and Control of human attention and life time, or distraction power. Internet restrictions violate the human rights of the Papuan people because they harm the rights of the Papuan people."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui konsep ujaran kebencian yang berkaitan erat dengan hak asasi manusia dalam kebebasan berpendapat. Ujaran kebencian adalah kegiatan kriminal yang ditargetkan, biasanya dimotivasi oleh prasangka berdasarkan pada karakteristik pribadi yang dirasakan para korban. Ujaran kebencian ini adalah masalah HAM yang dilematis, dimana di satu sisi menyampaikan pendapat merupakan suatu HAM yang patut dilindungi, dan di sisi lain kebebasan tersebut berpotensi menyebabkan ujaran kebencian. Kemajuan teknologi kemudian memberi kontribusi besar dalam terjadinya ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial. Penelitian dalam tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan perolehan data secara khusus dari peraturan perundang-undangan nasional, perjanjian-perjanjian internasional, putusan pengadilan, literatur-literatur hukum terkait, dan data-data dari wawancara terhadap para praktisi yang sudah pernah berurusan dengan perbuatan ujaran kebencian ini. Data-data yang diperoleh akan dideskripsikan dan dianalisis secara mendalam dan diuraikan secara sistematis. Hasil penelitian dalam tesis ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada masih bersifat karet dimana para penegak hukum masih mengalami kendala yang berarti dalam penanggulangan ujaran kebencian. Ujaran kebencian memiliki unsur yang berhubungan erat dengan hasutan kebencian kepada para pendengarnya dan kerentanan seseorang atau suatu kelompok minoritas yang dijadikan target dari kebencian itu. Tesis ini juga merekomendasikan pemerintah agar dapat mempertimbangkan untuk melakukan regulasi khusus terhadap perbuatan ujaran kebencian. Dengan demikian, kriminalisasi terhadap ujaran kebencian dapat membantu para penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum yang efektif dan sesuai dengan koridor hukum.

---

This thesis aims to know the concept of hate speech that is closely related to human rights in freedom of expression. Hate speech is a targeted criminal activity, usually motivated by prejudice based on the personal characteristics felt by victims. This hate speech is a dilemmatic human rights issue, which on the one hand conveys opinion as a human right to be protected, and on the other hand it has the potential to cause hate speech. Technological advances then contribute greatly to the occurrence of hate speech through social media. The research in this thesis uses qualitative research methods with the acquisition of data specifically from national legislation, international agreements, court decisions, related legal literature, and data from interviews of practitioners who have previously dealt with this hate speech. The data obtained will be described and analyzed in depth and described systematically. The results of the research in this thesis indicate that the existing legislation is still uncertain where law enforcers still experience significant obstacles in overcoming hate speech. Hate speech has elements that are closely related to incitement of hatred to the audience and the vulnerability of a person or a minority group targeted by that hatred. This thesis also recommends the government to consider doing special regulation on hate speech. Thus, criminalization of hate speech can assist law enforcement to enforce effective laws and in accordance with legal corridors."