Ditemukan 19 dokumen yang sesuai dengan query
Muhammad Adib Adam, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S22515
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Ronny Bara Pratama, author
Penelitian ini berupaya untuk menganalisis prosedur pemeriksaan permohonan keberatan atas putusan KPPU saat ini di Indonesia termasuk kelemahannya. Analisis dilanjutkan dengan melakukan perbandingan atas prosedur penyelesaian sengketa persaingan usaha di negara Amerika Serikat terkait FTC (Federal Trade Commission) dan di negara Jepang terkait JFTC (Japan Fair Trade Commission). Analisis dalam...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Mulya Fitri, author
Skripsi ini membahas Perbedaan Keputusan Keberatan dan Putusan Banding Atas SKPKB PPhPasal 23 pada PT XYZ yang bergerak di bidang jasa survey migas yaitu mencitrakan permukaan bumi untuk mencari titik-titik jebakan minyak atau gas. SKPKB PPhPasal 23 yang diterbitkan oleh fiskus dirasa tidak memberikan kepuasan bagi Wajib Pajak PT XYZ...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S44975
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Syah Sondang J.E., author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
S22639
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
S10331
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Emy Handayani Hartiningsih, author
ABSTRAK
Penelitian mengenai pelaksanaan penyelesaian keberatan dan pengurangan PBB (peradilan semu dalam PBB) Inspeksi PBB Jakarta Utara Timur dan Kantor Inspeksi PBB Jakarta Selatan . Tujuannya adalah untuk mengetahui gambaran serta memperbandingkan efektivikarta Selatan. pelaksanaan penyelesaian, tas pelaksanaan penyelesaian pada kedua instansi tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, wawancara dengan beberapa...
1990
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Krisna Fikri Adli, author
Pemberlakuan sanksi administrasi sebesar 50% untuk keberatan dan 100% untuk banding yang hasil keputusannya ditolak atau diterima sebagian dinilai tinggi sehingga dianggap tidak adil dan memberatkan Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gambaran mengenai formulasi kebijakan penurunan besaran tarif sanksi administrasi atas penolakan keberatan dan banding Wajib Pajak dalam...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Alex Monas Worrow, author
1989
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
S10093
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Sihombing, Arnold, author
Upaya hukum pengajuan keberatan merupakan hak dari setiap pelaku usaha yang tidak menerima Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara sederhana mengatur pengajuan keberatan bagi pelaku usaha yang tidak dapat menerima sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU....
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T18210
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library