Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian mengenai pelaksanaan penyelesaian keberatan dan pengurangan PBB (peradilan semu dalam PBB) Inspeksi PBB Jakarta Utara Timur dan Kantor Inspeksi PBB Jakarta Selatan . Tujuannya adalah untuk mengetahui gambaran serta memperbandingkan efektivikarta Selatan. pelaksanaan penyelesaian, tas pelaksanaan penyelesaian pada kedua instansi tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, wawancara dengan beberapa informan (fiskus dan wajib pajak), dan. studi kepustakaan. Di Kantor Inspeksi PBB Jakarta Utara Timur dan Kantor Inspeksi PBB Jakarta Selatan terdapat kesamaan dalam proses pelaksanaan penyelesaian keberatan dan pengurangan PBB, yang meliputi tiga hal pokok, yakni pemeriksaan ketetapan dan persyaratan administrasi, pembuktian dan pembuatan keputusan. Sehubungan dengan kesamaan tersebut, maka dalam melihat efektivitas pelaksanaan penyelesaian bandingan waktu penyelesaian mengajukan banding. Perbandingan terhadap pelaksanaan penyelesaian keberatan dan pengurangan PBB pada kedua tuk mengetahui mana yang lebih efektif. Efektivitas menurut penelitian ini adalah pelaksanaan penyelesaian keberatan dan pengurangan PBB dilakukan dalam waktu yang singkat, dengan hasil keputusan yang adil. dalam arti tidak banyak wajib pajak yang mengajukan banding, Untuk meneliti efektivitas tersebut dipergunakan beberapa variabel yang mempengaruhi, yakni fiskus, jumlah beban tugas, administrasi penyelesaian, fasilitas dan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umumnya penyelesaian keberalan relatif letih efektif dibanding dengan penyelesaian .pengurangan. Penyelesaian keberatan di Kantor inspeksi PBB Jakarta Selatan relatif lebih efektif daripada di Kantor Inspeksi PBB Jakarta Utara Timur. penyelesaian pengurangan di Kantor Inspeksi PBB Jakarta Utara Timur relauxf lebih efektif daripada di Kantor Inspeksi PBB Jakarta Selatan. Efektivitas tersebut lebih dipengaruhi oleh fiskus, jumlah beban tugas, administrasi penyelesaian, pengawasan, dan kurang dipengaruhi oleh fasilitas."

"Laporan ini membahas evaluasi proses pendampingan PT RPP terhadap keberatan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan ekspatriat pada PT NRD serta proses rekapitulasi dokumen yang digunakan sebagai bagian dari proses keberatan tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, PT RPP sudah melakukan pendampingan keberatan tersebut dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PT RPP juga telah melakukan rekapitulasi dokumen dengan efektif, yang mampu mengakomodasi kebutuhan dari peneliti keberatan.

---

This report discusses the evaluation of PT RPP's assistance process against the objection of Article 21 Income Tax on expatriate income to PT NRD and the document recapitulation process used as part of the objection process. Based on the results of the evaluation, PT RPP has assisted the objection well and in accordance with the laws and regulations. PT RPP has also recapitulated the documents effectively, which is able to accommodate the needs of tax authorities."

"Laporan ini memaparkan studi kasus mengenai koreksi fiskal Pajak Penghasilan Badan Tahun 2013 PT X. Pembahasan mengenai studi kasus ini dimulai dari kronologis terjadinya pemeriksaan atas Pajak Penghasilan Badan Tahun 2013 yang mana fokus utamanya adalah koreksi fiskal yang diajukan keberatan oleh PT X. Penjelasan meliputi keputusan hasil pemeriksaan, pembahasan akhir hingga sengketa yang menjadi keberatan akan dibahas dalam laporan ini. Penjelasan atas koreksi fiskal yang diajukan keberatan akan dipaparkan dan didukung pula oleh analisis. Hasil analisis menyimpulkan bahwa masih terdapat kekurangan dari kedua belah pihak dalam mengimplementasikan peraturan perpajakan Indonesia.

---

This research emphasizes several cases of PT Xs fiscal income tax correction that occurred in 2013. The discussion of this research is based on an tax audit of corporate income tax in 2013 that is done chronologically, in that cause objection submitted by PT X. Comprehensively in this research will unfurl several facts started from the result of the investigation, final discussion, up to the matter that causes the objection. Explanation regarding those objection of fiscal correction will be presented within this paper. The paper will also elucidate their findings and analysis based on the facts. This analysis concluded that there were several deficiencies from both parties to implement tax regulation in Indonesia."