Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini dilatar belakangi adanya keberpihakan Notaris dalam pembuatan akta kuasa untuk menjual yang di dalam aktanya terdapat kekurangan pihak, karena akta autentik dalam pembuatannya terdapat syarat formil dan juga syarat materiil agar akta Notaris dapat dianggap sebagai akta autentik. Notaris sebagai pejabat umum bertanggung jawab terhadap setiap akta yang dibuatnya dan juga Notaris harus tetap menjaga independensi sebagai pihaknya yang netral dalam pembuatan akta autentik agar tidak terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan juga Kode Etik. Tesis ini akan membahas mengenai kekuatan akta kuasa untuk menjual yang kurang pihak dan tanggungjawab Notaris terhadap akta kuasa untuk menjual yang kurang pihak dalam Putusan MPPN tanggal 23 Juli 2019 Nomor 07/B/MPPN/VII/2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif-analitis dimana menggunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi literatur. Hasil kesimpulan dari penelitian ini ialah kekuatan akta kuasa untuk menjual yang dibuat oleh Notaris yang terdapat kurang pihak adalah bahwa akta autentik itu terdegradasi kekuatan aktanya menjadi dibawah tangan dan juga akta tersebut tidak bisa mengikat para pihak karena salah satu pihak di dalam akta tersebut tidak memberikan persetujuan terhadap pembuatan kata kuasa yang mengakibatkan adanya unsur cacat kehendak di dalam poses pembuatannya. Notaris bertanggung jawab kepada setiap akta yang dibuat olehnya karena kurangnya ke hati-hatian dari Notaris yang mengakibatkan terlanggarnya Undang-Undang Jabatan Notaris dan juga Kode Etik.

---

This thesis is motivated by the allegiance of the notary in making the power of attorney to sell, in which there is a lack of parties in the act, because the authentic deed in making there are formal and material requirements so that the notary deed can be considered as an authentic deed. The notary public is responsible for every deed he or she makes and the notary must maintain independence as a neutral party in making authentic deeds so that there is no violation of the Law of Notary Position and also the Code of Ethics. This thesis will discuss the power of the power of attorney to sell the less parties and the responsibility of the Notary to the power of attorney to sell the less party in the Decision of MPPN dated July 23, 2019 Number 07/B/MPPN/VII/2019. The research method used in this study is normative juridical. The typology of this research is descriptive-analytic which uses secondary data with data collection tools in the form of literature studies. The conclusion of this research is that the power of the power of attorney to sell that was made by a notary who has less parties is that the authentic deed is degraded, the deed power is under the hand and also the deed cannot bind the parties because one of the parties in the deed does not give approval to the making of power of attorney which results in an element of defect in the process of making it. The notary is responsible for every deed made by him due to lack of caution from the notary public which results in violation of the Notary Position Act and also the Code of Ethics."

"ABSTRAKDinamika politik di Indonesia menjelang tahun politik 2019 mulai terasa sejak awal tahun2018. Para aktor politik pun mulai menjalankan berbagai strategi politik untuk dapat meraihatau mempertahankan kekuasaannya. Salah satu gerakan yang muncul di awal tahun 2018adalah kampanye #2019GantiPresiden yang kemudian menjadi perbincangan di kalanganpolitisi dan masyarakat. Media sebagai aktor politik pun tak tinggal diam dalam ikut berperandan merespons dinamika politik tersebut. Begitu banyak faktor dan kepentingan yang membuatmedia akhirnya turut serta meramaikan kontestasi politik. Pemilik media menjadi salah satufaktor yang sangat memengaruhi, sebuah institusi media yang seharusnya independen justrumemliki kecenderungan politik tertentu. Akibat dari kecenderungan politik sebuah institusimedia, kemudian muncul sebuah istilah yang dikenal dengan keberpihakan media. Framingatau pembingkaian adalah cara media yang berpihak dalam mengkonstruksi suatu realitasdalam benak khalayak sesuai dengan yang diharapkan media. Massa yang terkena paparanpesan dari pembingkaian berita akhirnya menjadi terpolarisasi dalam kubu-kubu tertentu ditengah masyarakat.

---

ABSTRACTThe political dynamics in Indonesia ahead of the political year 2019 began in 2018. Thepolitical actors also began to carry out various political strategies in order to gain or maintaintheir power. One of movements appeared in early 2018 was #2019GantiPresiden that hasbecome a topic among politicians and the public. The media is political players who does notremain silent in meetings and respond to the political dynamics. So many factors and intereststhat made the media finally participate in enlivening the political contestation. The owner ofthe media becomes one of the factors that influence a media contained. As a result of politicaltendencies, a media institution called partisan media. Framing is a way of partisan media inconstructing reality in the minds of audiences as expected by the media. The masses affectedby the message from the framing of the news eventually became polarized in several groups inthe society."

"ABSTRAKDesakan terhadap Belanda untuk melepaskan Indonesia tidaklah secara serta-merta mengambil bentuknya bersamaan dengan berakhirnya PD II. Meskipun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya sebagai sebuah Republik yang baru pada 17 Agustus 1945, kekuatan internasional terbesar ndash; yang saat itu dipegang oleh Amerika Serikat AS ndash; mulanya masih berpihak kepada Belanda yang berusaha menegakkan kekuasaannya kembali di wilayah bekas koloninya itu. Konteks ideologi, situasi, dan kepentingan melatarbelakangi keberpihakan itu. Dinamika benturan berbagai situasi dan kepentingan pula yang kemudian membuat arah keberpihakan itu berbalik pada akhir 1948.Untuk memahami seluruh proses dari selesainya PD II hingga Belanda betul-betul terdesak dan harus melepaskan Republik Indonesia untuk menjadi negara yang sepenuhnya merdeka, tesis ini mencoba mendekati permasalahan tersebut dengan melihat dari tiga aspek penting berdasarkan pemikiran Frame Poythress, yaitu aspek normatif, aspek situasional, dan aspek eksistensial. Aspek normatif adalah mengenai pemikiran dan ideologi-ideologi yang pada masa itu sedang berkembang di dalam kehidupan internasional. Sorotan terutama diarahkan pada konflik antara ideologi liberalisme dan komunisme, sebab kedua paham inilah yang saling berbenturan di dalam konteks Perang Dingin.Kondisi pasca PD II ndash; terutama bagi negeri Belanda dan Indonesia ndash; serta kontestasi Perang Dingin antara AS dan Uni Soviet merupakan aspek situasional yang menaungi seluruh proses dekolonisasi Indonesia dari Kerajaan Belanda. Periode 1945 hingga pertengahan 1948 masih menjadi periode yang lebih cerah bagi Belanda, sebab AS masih berada di pihaknya, sekalipun Belanda sudah melancarkan lsquo;aksi polisionil rsquo;-nya yang pertama. Namun di akhir 1948, terutama karena pengaruh Peristiwa Madiun dan lsquo;aksi polisionil rsquo; kedua, keadaan sama sekali berubah bagi pemerintah Belanda. AS berbalik melakukan berbagai usaha untuk menekan Belanda supaya melepaskan Indonesia menjadi negara yang sepenuhnya merdeka.Sementara itu, kondisi dan pertimbangan-pertimbangan dari pihak Belanda sendiri, sekaligus usaha-usaha gagal terakhir yang masih dilakukan oleh pemerintahnya pada masa-masa terjepit, hingga tidak tersisanya pilihan lain bagi Belanda selain tunduk kepada tekanan AS dan PBB untuk melepaskan Indonesia, digambarkan sebagai aspek eksistensial, yaitu titik di mana Belanda sebagai sebuah negara harus mengambil pilihan tersebut. Namun, tesis ini juga menyatakan, bahwa walaupun Belanda harus kalah secara politik, perhitungan-perhitungan terakhir Belanda masih memungkinkannya untuk tidak mengalami kekalahan ekonomi yang sama telaknya.

---

ABSTRACTThe urge towards the Netherlands to release Indonesia did not emerge immediately following the end of WWII. Even though Indonesia had proclaimed its independence as a new Republic on August 17, 1945, the greatest international power ndash happened to be the United States ndash still preferred to back the Netherlands rsquo government, who was making full effort to reestablish power on its former colony. Various ideologies, situations, and interests formed the contexts for that preference. Later on, the conflicts of interests and situations will also be the cause for the shift of that preference in the second half of 1948.To understand the whole process from the end of WWII to the situation in which the Netherlands was left with no other choice but to acknowledge the independence of Indonesia, this thesis attempts to approach that issue by observing it through three important aspects based on the thought of Frame and Poythress the normative, situational, and existential aspects. The normative aspect puts its concern on the growing international thoughts and ideologies at the time. The attention will be focused on the conflict between liberalism and communism, the two clashing concepts of the Cold War.Post WWII conditions ndash specifically for the Netherlands and Indonesia ndash and the Cold War contestation between the USA and the Soviet are seen as the situational aspect of the whole Indonesian decolonization process. The years 1945 to mid 1948 were the brighter period for the Netherlands, for the USA still stood behind her, even after the first lsquo police action rsquo . But by the end of 1948, most influenced by the Madiun Uprising and the second lsquo police action rsquo , the situation shifted drastically for the Netherlands rsquo government. The USA took many efforts to urge her to release and to acknowledge the full independence of Indonesia.Meanwhile, internal condition and considerations of the Netherlands, and also the government rsquo s failing final attempts in its cornered position, to the point of having no other choice but to submit to the pressures of the USA and the UN to release Indonesia, described as the existential aspect. Yet, at the end, even though the Netherlands experienced great political loss, the government rsquo s final calculations has enabled the country not to swallow economic loss as great."

"Penelitian ini membahas mengenai kesalahan penerapan konstruksi hukum pada pembuatan akta sebagai perbuatan penyertaan. Perbuatan penyertaan atas turut serta Notaris yang menguntungkan pihak lain dalam membuat Akta sewa menyewa dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan awal dari sengketa permasalahan. Pembuatan Akta tersebut tidak dilakukan atas permintaan kedua penghadap dihadapan Notaris melainkan hanya satu penghadap yang menyampaikan keinginan pembuatan aktanya kepada Notaris sehingga menimbulkan perbedaan pada maksud dan tujuan dari para pihak. Maksud dan tujuan yang dimaksud adalah pinjam meminjam uang bukan untuk mengalihkan aset dalam bentuk jual beli sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain. Kerugian pihak lain atas pembuatan akta tersebut mengakibatkan sertifikatnya menjadi beralih secara melawan hukum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kesalahan penerapan konstruksi hukum dalam pembuatan akta yang dikategorikan sebagai perbuatan penyertaan dan implikasi hukum atas kesalahan penerapan konstruksi hukum dalam pembuatan akta. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi penelitian ekplanatoris. Hasil analisis bahwa terpenuhinya Notaris EN untuk mengambil bagian melakukan tindakan pelanggaran penyertaan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1. Adanya tindakan Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut berimplikasi terhadap aktanya karena tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata dan syarat materiil suatu akta sehingga menjadi batal demi hukum. Implikasi pelanggaran tersebut juga mewajibkan Notaris untuk bertanggung jawab secara pidana, administratif, perdata dan Kode Etik Notaris.

---

This study discusses the errors in the application of legal construction in the making of deeds as acts of participation. The act of participating in the participation of a Notary that benefits other parties in making the Lease Act with the Sale and Purchase Binding Agreement Act is the beginning of a problematic dispute. The making of the Deed is not done at the request of both parties before the Notary but only one person who conveys the desire to make the deed to the Notary so as to cause a difference in the intent and purpose of the parties. The purpose and objective is to borrow money and not to transfer assets in the form of sale and purchase so as to cause losses to other parties. The loss of the other party for the making of the deed resulted in the certificate being transferred against the law. The issues raised in this study are about the errors in the application of legal construction in the making of deeds which are categorized as acts of participation and legal implications for the errors in the application of legal construction in the making of deeds. To answer these problems used normative juridical law research methods with explanatory research typology. The result of the analysis that the fulfillment of Notary EN to take part in committing acts of violation of participation as per Article 55 paragraph (1) 1st. The action of the Notary who commits the violation has implications for the deed due to non -fulfillment of the legal requirements of the agreement in Article 1320 of the Civil Code and the material requirements of a deed so that it becomes void by law. The implications of such violations also oblige Notaries to be liable for criminal, administrative, civil and Notary Code of Conduct."

"Tesis ini membahas mengenai keberpihakan seorang Notaris  dalam pembuatan akta autentik yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang merugikan salah satu pihak dikarenakan Notaris tersebut merubah salinan akta menjadi tidak sesuai dengan minutanya. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus menegakkan kode etik Notaris. Kode etik notaris ini diatur oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Terdapat kaidah hukum dalam Undang-undang Jabatan Notaris untuk mengawasi Notaris dalam melaksanakan jabatan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bertugas melakukan pengawasan terhadap Notaris dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian yang diperoleh dari penulisan ini, disimpulkan mengenai kedudukan suatu akta autentik apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan adalah menjadi batal demi hukum atau dibatalkan, selain itu Notaris yang tidak jujur dalam melaksanakan jabatannya dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana.

---

This thesis discusses about Partiality of a Public Notary in make of an authentic deed, is a Sale and Purchase Agreement that harms one party, He’s changing the deed to be inconsistent with the minuta. Notary when doing his/her position must obey the code of ethics of Notary. This code of ethics of Notary is issued by the Indonesian Notary Association (INI) regulated in the Notary's Law. There is a rule of law in the Notary's for the construction of a Notary in the use of a position. The Minister of Law and Human Rights shall examine the Notary with the Notary Supervisory Board. The research method used in this research is normative juridical, that is the approach done based on the existing legal materials in the regulation and using other materials relevant to the research. Based on the research obtained from this institution, it can be concluded that the position of an authentic deed if it does not meet the provisions of the legislation may become null and void, otherwise the dishonest Notary in performing his / her position may be subject to sanctions in the form of administrative sanctions, private sanctions, and public sanctions."

"Tesis ini mengkaji mengenai dampak pelanggaran dari kewajiban dan kode etik notaris dalam melakukan pembuatan akta karena pembuatan akta tanpa memperhatikan asas itikad baik pada Perjanjian Jual Beli (PJB) Lunas yang disertai Kuasa Menjual yang seharusnya merupakan perjanjian hutang-piutang dengan objek jaminan berupa tanah sehingga terhadap akta yang dibuat oleh notaris ER terdapat cacat dalam kehendak yang disebabkan adanya keberpihakan dari Notaris dalam mengkontatirkan akta pada perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh penghadap P dan L sebagai Debitur, adapun pada Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 26/PDT/2018/PT YYK dalam amar putusannya majelis hakim memenangkan tuan P dan nyonya L dan membatalkan akta PJB Lunas dan Kuasa Menjual yang telah dibuat sebelumnya Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dampak pelanggaran kewajiban dan kode etik Notaris yang mengakibatkan terjadinya cacat dalam kehendak terhadap keabsahan akta dan implikasinya terhadap notaris yang bersangkutan, penelitan ini mempergunkan metode penelitian yuridis normatif, dengan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akta yang dibuat oleh notaris yang melakukan keberpihakan menjadi dapat dibatalkan karena terdapat cacat dalam kehendak dan tidak didasari dengan itikad baik karena perjanjian hutang piutang dibuat menjadi PJB Lunas dan Kuasa Menjual atas perbuatannya notaris mendapatkan sanksi berupa Sanksi Perdata yaitu mengganti kerugian dan perintah pengadilan untuk merubah menjadi akta hutang-piutang, serta sanksi Administrasi berupa teguran tertulis kepada notaris, untuk itu notaris seharusnya melaksanakan fungsinya untuk melakukan penyuluhan hukum, dan menjelaskan mengenai perbuatan hukum pada perjanjia, serta memberi masukan terhadap perjanjian yang akan dituangkan dengan memperhatikan asas kepantasan dan kepatutan dengan memperhatikan asas itikad baik.

---

This thesis researching the impact of violations of the obligations and notary code of ethics in making deeds due to conducting a simulation agreement in the form of making 'PJB Lunas' and also 'Kuasa Menjual' that should be a 'Hutang-Piutang' agreement with an object of agreement in the form of land so that the ER notary there is a defect in the will caused by the partiality of the Notary in worrying about the deed 'Hutang-Piutang' agreement which Mr.P and Mrs.L as the Debitor, as the Decision of the Yogyakarta High Court Number 26 / PDT / 2018 / PT YYK the decision of judges Mr.P and Mrs.L and canceling the PJB 'Lunas' deed and 'Kuasa Menjual' Authorization previously made The purpose of this study is to understand the impact of violations of the Notary's obligations and code of ethics which results in a defect in the will of the validity of the deed and its implications for the notary concerned, This research uses a normative juridical research method, with qualitative analysis. The results of this study that the deed of notary who makes partiality can be canceled because there is a defect in the will and is not based on good faith because the debt agreement is made into PJB Lunas and the Kuasa Menjual, the notary been punished in the form of Civil Sanctions that replace loss and court order to change into an akta Hutang-Piutang, and administrative sanctions in the form of a written warning to the notary, for that the notary should carry out its function to carry out legal counseling, and explain legal actions on the agreement, and provide input on the agreement to be taken into account principle of appropriateness and propriety by paying attention to the principle of good faith. "

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai bagaimana tiga surat kabar nasional, Kompas, MediaIndonesia dan Koran Sindo memberitakan Partai Nasdem sebagai partai politik barudalam masa kampanye Pileg 2014. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif denganmetode analisis framing mengunakan model Gamson dan Modigliani. Hasil penelitianini menemukan adanya agenda yang berbeda dari masing-masing surat kabar dalammemberitakan Partai Nasdem. Setiap media mengkonstruksi isu yang sama dengancara yang berbeda, untuk mendukung ide dasar mereka. Selain itu, hasil penelitian jugamenyimpulkan adanya keberpihakan media yang terafiliasi dengan Partai Nasdemdalam memberitakan partai tersebut.

---

ABSTRACTThis thesis discussed how three national daily in Indonesia, Kompas, Media Indonesia,and Koran Sindo covered Partai Nasdem as new political party contesting in 2014legislative election campaign. This research is a qualitative research that using framinganalysis model from Gamson & Modigliani. In this research, researcher found thateach media has their different agenda in covering Partai Nasdem. Each mediacontructed the same issue with different ways that support their big idea about PartaiNasdem. This research also concludes that media who has affliation with politicalparty, tends to support the political party they affiliated with"

"Penelitian ini ingin melihat bentuk keberpihakan yang dilakukan oleh Kompas.com, Detik.com, Republika.co.id dan Tempo.co terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2014. Keberpihakan dilihat melalui dua dimensi yang terdapat dalam konsep imparsialitas yakni keberimbangan dan netralitas. Penelitian ini menemukan fakta bahwa pemberitaan yang dilakukan oleh media online yang diteliti cenderung tidak berimbang, dilihatndari tidak dimuatnya keterangan dua sisi dalam satu teks pemberitaan serta adanya pemfavoritan terhadap calon tertentu. Pemberitaan Kompas.com, Detik.com dan Tempo.co memfavoritkan pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla sementara pemberitaan Republika.co.id memfavoritkan pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa. Mengenai netralitas, mayoritas pemberitaan di Kompas.com, Detik.com, Republika.co.id dan Tempo.co tidak mencampurkan fakta dan opini. Namun, pemberitaan yang dilakukan oleh Kompas.com, Detik.com, Republika.co.id dan Tempo.co melakukan penyimpulan satu pihak.

---

The study will examine how online media like Kompas.com, Detik.com, Republika.co.id and Tempo.co partially support the candidates of Indonesian president and vice president on Presidential Election 2014. Online media in this study are those who does not have a direct affiliation to political interests. The concept of impartiality is used to identify the form of partiality. With following dimensions: balance and neutrality, this study found some facts. First, about balance, this study found a fact that online media which has been studied is not nbalance when reporting news. It proved by only a few news that give both sides opinion. This study also found that several media favoring certain candidates. Kompas.com, Detik.com and Tempo.co favoring Joko Widodo – Jusuf Kalla while Republika.co.id favoring Prabowo Subianto – Hatta Rajasa. Second, about nneutrality, this study found the majority of news in Kompas.com, Detik.com, Republika.co.id and Tempo.co did not mix the fact and opinion. However, these media made one side conclusion by giving limited fact while reporting news."

"Dalam penelitian ini membahas tentang akibat hukum keberpihakan Notaris/PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli atas tanah yang dimana merugikan salah satu kliennya. Kerugian yang diderita oleh salah satu kliennya tersebut adalah kehilangan hak atas tanahnya tersebut. Notaris dalam menjalankan jabatannya diwajibkan untuk tidak berpihak kepada siapapun, sehingga dalam kasus Notaris bersalah atas tindakannya tersebut. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah akibat hukum keberpihakan Notaris/PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli dan tanggung jawab moral, hukum, dan administratif atas perbuatan hukum tersebut.Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analitis. Keberpihakan Notaris/PPAT mengakibatkan tindak pidana pemalsuan terhadap akta autentik yaitu Akta Jual Beli, yang sebagaimana berdasarkan Pasal 264 ayat 1 jucto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tanggung jawab Notaris/PPAT dapat berupa tanggung jawab secara moral yaitu sesuai Kode Etik Notaris, hukum secara Perdata dan Pidana dan administratif sesuai dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

---

In this research discusses regarding legal concequences of Notary PPAT allegiance in making the deed of sale and purchase of land which is the disadvantage one of his client. Losses suffered by one of his clients is losing the land right. Notary in carrying out his position has obliged not to take a side anyone, so in this case Notary be at fault of his act. The main problem in this research are legal concequences of Notary allegiance PPAT in making the deed of sale and purchase of land and responsibilities of that legal act on moral, legal and administrative.

The research method used in this research is the normative juridical research with qualitative approach that tend descriptive analysis. Alignment of a notary cause a crime of embezzlement the deed of sale and purchase of land, as stated in Articel 264 paragraph 1 juncto Articel 55 Code of Criminal Law. The responsibility of a Notary PPAT may be a moral responsibility accordance with the Notary Code of Ethics, legal responsibility accordance Code of Civil Law and Code of Criminal Law and Administrative responsibility accordance the law of notary public."