Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query

Listia Hesti Yuana

Agar Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus Tidak Sekedar Retorika: Sebuah Analisa Akses Eksklusi Pengelolaan Hutan di Jawa (Studi Kasus Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial di Kabupaten Kediri, Jawa Timur) = In order that The Special Management Forest Area Policy is not just Rhetoric: An Access-Exclusion Analysis of Forest Management in Java (Case Study of Social Forestry Permit Holders in Kediri Regency, East Java)

"Kebijakan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus telah mengubah tata kelola kawasan hutan di Pulau Jawa. Pemerintah mengambil alih pengelolaan kawasan hutan seluas ± 1,1 juta hektare yang sebelumnya diamanatkan pengelolaan kepada Perum Perhutani. Perubahan leading sector ini berdampak kepada perubahan aliran distribusi manfaat pengelolaan kawasan hutan di Pulau Jawa. Tesis ini mengargumentasikan bahwa kebijakan KHDPK, yang menempatkan masyarakat sekitar hutan sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan, ternyata juga berpotensi mengeksklusi masyarakat sekitar hutan. Penelitian ini menggunakan metode patchwork etnografi, serta pengumpulan data melalui observasi berpartisipasi, wawancara mendalam, dan analisa data sekunder. Fakta lapangan menunjukkan bahwa respon Perhutani terhadap kebijakan ini beragam. Di tingkat tapak, Perhutani melakukan berbagai cara untuk mempertahankan akses terhadap sumberdaya hutan meskipun secara regulasi tereksklusi. Hambatan dialami oleh masyarakat sekitar hutan pada masa transisi karena ketidakjelasan pendampingan. Cabang Dinas Kehutanan sebagai aktor baru dalam pengelolaan hutan Jawa tidak mampu berbuat banyak pada masa transisi karena masyarakat belum mendapatkan legalitas sesuai kebijakan terbaru. Meskipun tereksklusi, Perhutani tetap mendapatkan distribusi manfaat secara personal karena hubungan sosial yang masih terjalin meskipun secara regulasi sudah tidak ada kepentingan dalam kegiatan pengelolaan hutan. Perhutani sebagai pihak yang tereksklusi bahkan masih mampu mengesklusi masyarakat sekitar hutan dengan kuasa pasar. Hal ini menunjukkan bahwa keberpihakan terhadap masyarakat yang terpinggirkan di dalam regulasi, perlu dipastikan implementasinya di tingkat tapak melalui pendampingan yang intensif sehingga kebijakan tidak hanya sekedar retorika.

The Special Management Forest Area Policy has changed Java's forest management. The government took over the forest area management of ± 1.1 million hectares which was previously mandated to be managed by Perum Perhutani. The change of leading sector has an impact on changes in the flow of distribution benefits from forest area management in the Java Island. This thesis argues that this policy, which places communities around forests as the main actors in forest management, has the potential to exclude forest people. This research uses an patchwork ethnographic method, as well as data collection through participant observation, in-depth interviews, and secondary data analysis. Field facts show that Perhutani's response to this policy has varied. At the site level, Perhutani takes various measures to maintain access of forest resources even though they are excluded by regulation. Obstacles experienced by communities around the forest during the transition period were due to unclear assistance. The Forestry Service branch as a new actor in Javanese forest management was unable to do much during the transition period because the community had not received legality according to the latest policy. Even though it is excluded, Perhutani still receives personal distribution of benefits because of the social relationships that still exist even though according to regulations there is no longer any interest in forest management activities. Perhutani as an excluded party is still able to exclude communities around the forest with market power. This shows that it is necessary to ensure that regulations take sides towards marginalized communities in regulations at the site level through intensive assistance so that policies are not just rhetoric."

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dwi Novita Ernaningsih

Kebijakan akses ke repositori institusi: studi kasus di UPT Perpustakaan Universitas Negeri Malang (UM) = Institutional repository access policy: a case study at State University of Malang library / Dwi Novita Ernaningsih

"[ABSTRAK

Tesis ini meneliti tentang kebijakan akses ke repositori institusi di UPT

Perpustakaan Universitas Negeri Malang (UM). Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis kebijakan akses dan aksesibilitas ke repositori institusi di UPT

Perpustakaan UM, hambatan penerapan akses terbuka, serta pandangan pemangku

jabatan terhadap repositori institusi akses terbuka. Metode yang digunakan adalah

studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan

observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa terdapat resistensi dan perbedaan pandangan antar pemangku jabatan

terhadap repositori institusi akses terbuka berdampak pada kebijakan akses dan

aksesibilitas ke repositori institusi, bahwa dalam rangka perlindungan karya

akademik diterapkan pembatasan akses yang secara eksplisit belum ada payung

hukumnya. Pembatasan akses tersebut berimbas pada pengguna dan visibilitas

lembaga induk yaitu timbulnya komplain dari pengguna perpustakaan yang

mayoritas generasi digital dan menurunnya peringkat universitas di Webometrics.

ABSTRACT

This thesis examines access policy to institutional repository in State University

of Malang Library. This study aims to analize access policy and accessibility to

institutional repository, barriers to adoption of open access, as well as the views of

stakeholders to open access institutional repository. The method used is the case

study method with qualitative approach. Data was collected by observation,

interviews, and document analysis. The result shows that the resistance and

disagreement among the stakeholders toward open access institutional repository

affect the access policy and accessibility to institutional repository. In protecting

academic work, access restrictions which is explicitly does not have legality is

applied. The access restriction affects users and visibility of institution. It

generates complaints from library users most of whom are digital generation. The

restriction also declines the university rank in Webometrics., This thesis examines access policy to institutional repository in State University