Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan Bebas Visa Kunjungan telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 dan disahkan pada tanggal 2 Maret 2016 oleh Presiden RI Joko Widodo. Kebijakan ini berisi tentang pemberian fasilitas bebas visa kepada 169 negara tertentu yang melakukan kunjungan ke Indonesia. Akan tetapi, pada tahap implementasinya, kebijakan bebas visa ini tidak mencapai target atau secara tidak signifikan meningkatkan pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia dan justrumenimbulkan efek-efek inefektivitas. Hal ini membuat peneliti ingin menganalisis mengenai bagaimana pemerintah menerjemahkan kebijakan ini untuk diformulasikan kemudian diterapkan sebagai upaya peningkatan kunjungan wisatawan. Penelitian ini menjelaskan bagaimana formulasi kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) dan bagaimana gagasan yang ideal dalam memformulasikan kebijakan BVK. Teori yang digunakan adalah teori kebijakan publik, formulasi kebijakan dengan perspektifpolicy design. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dianalisis dengan data primer berupa wawancara mendalam dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa formulasi kebijakan Bebas Visa Kunjungan ini apabila dilihat dengan perspektif policy designakan secara ideal diterjemahkan dengan lebih mendalam mempertimbangkan keseimbangan dari dua aspek utama BVK yaitu pariwisata dan keimigrasian.

---

The Visit Visa Free Policy has been stipulated in Presidential Regulation Number 21 of 2016 and ratified on March 2, 2016 by the President of the Republic of Indonesia Joko Widodo. This policy contains the granting of visa-free facilities to 169 specific countries visiting Indonesia. However, at the implementation stage, this visa-free policy did not reach the target or did not significantly increase the growth in the number of tourist arrivals to Indonesia and instead cause ineffectiveness effects. This makes researchers want to analyze how the government translates this policy to be formulated and then implemented as an effort to increase tourist visits. This research explains how the formulation of the Visa Free Visit (BVK) policy and how the ideal idea is in formulating the BVK policy. The theory used is public policy theory, policy formulation with a policy design perspective. This study used a qualitative approach and analyzed with primary data in the form of in-depth interviews and secondary data in the form of literature study. The results of this study indicate that the formulation of the Visit Visa Free policy when viewed from the perspective of the policy design will ideally be translated into more depth considering the balance of the two main aspects of BVK, namely tourism and immigration."

"

Penerapan kebijakan bebas visa kunjungan Indonesia bertujuan untuk memberikan peningkatan pada sektor pariwisata dengan masuknya wisatawan asing. Peningkatan jumlah wisatawan asing memiliki dampak kehadiran investasi asing langsung (FDI) dan peningkatan jumlah tenaga kerja asing, yang dampak tersebut dapat memberikan peluang dan ancaman terhadap jumlah tenaga kerja domestik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK), Tenaga Kerja Asing, Foreign Direct Investment (FDI) dan Upah, terhadap Tenaga Kerja Domestik. Teori yang digunakan adalah pasar tenaga kerja, teori pertumbuhan ekonomi model solow dan faktor produksi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan data panel dan alat analisis menggunakan eviews 9. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Penanaman Modal dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Data time series yang digunakan dari tahun 2011-2018, sedangkan data cross section menggunakan jenis pekerjaan per sektor, yaitu : 1) Pertanian, Kehutanan, Perkebunan Dan Perikanan 2) Pertambangan Dan Penggalian 3) Industri 4) Konstruksi 5) Perdagangan 6) Transportasi Dan Pergudangan 7) Informasi Dan Komunikasi 8) Jasa Kesehatan. Hasil penelitian ini adalah secara statistik, Kebijakan BVK, Tenaga Kerja Asing dan Upah memiliki pengaruh komplemen terhadap tenaga kerja domestik dengan ditunjukkan nilai koefisien positif dan signifikan. Variabel upah merupakan variabel paling besar pengaruhnya terhadap peningkatan tenaga kerja domestik. Sedangkan secara statistik variabel FDI memiliki pengaruh substitusi terhadap tenaga kerja domestik dengan ditunjukkan nilai koefisien negatif namun tidak signifikan.

---

Bebas Visa Kunjungan policy in Indonesia aims to provide an increase in the tourism sector with the influx of foreign tourists. The increase in the number of foreign tourists has an impact on the presence of foreign direct investment (FDI) and an increase in the number of foreign workers, the impact of which can provide opportunities and threats to the number of domestic workers. This study aims to analyze the influence of the policy of Visa Free Visit (BVK), Foreign Workers, Foreign Direct Investment (FDI) and Wages, on Domestic Workers. The theory used is the labor market, the theory of economic growth solow models and factors of production. The research method used in this study is quantitative research using panel data and analysis tools using eviews 9. Data sourced from Badan Pusat Statistik, Badan Kordinasi Penanaman Modal, Direktorat Jenderal Imigrasi and Kementerian Ketenagakerjaan. The time series data are used from 2011-2018, while the cross section data uses the type of work per sector, namely: 1) Agriculture, Forestry, Plantation and Fisheries 2) Mining and Quarrying 3) Industry 4) Construction 5) Trading 6) Transportation and Warehousing 7) Information and Communication 8) Health Services. The results of this study are statistically, BVK policy, Foreign Workers and Wages have a complementary influence on domestic workers by showing positive and significant coefficient values. The wage variable is the biggest effect on increasing the domestic workforce. While statistically the FDI variable has a substitution effect on the domestic workforce with a indicated negative coefficient but not significant.

"

"Kebijakan bebas visa kunjungan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2015 telah menyebabkan adanya beberapa masalah yang mempengaruhi kualitas implementasi kebijakan. Permasalahan yang muncul didominasi oleh penyalahgunaan izin tinggal kunjungan lewat batas waktu atau over stay yang dilakukan para WNA. DKI Jakarta sebagai wilayah menjadi pusat bisnis memiliki jumlah pelanggaran over stay cukup tinggi yang terdapat di setiap wilayahnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis empat dimensi yang terdapat dalam implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Bhuyan, Jorgensen, & Sharma (2010). Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil analisis keempat dimensi dalam implementasi kebijakan tersebut dapat dinyatakan bahwa kebijakan bebas visa kunjungan belum terlaksana dengan baik karena kebijakan yang dihasilkan telah menyebabkan peningkatan pelanggaran keimigrasian, tidak tercapainya asas timbal balik dan tidak sesuai dengan kebijakan selektif keimigrasian. Pada implementasinya Imigrasi telah melakukan upaya melalui peran kepemimpinan, melibatkan aktor lain, dan memanfaatkan penggunaan teknologi dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing yang menggunakan Izin Tinggal Kunjungan (ITK). Meskipun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan seperti lambatnya kinerja Imigrasi DKI Jakarta dalam memproses permohonan izin tinggal orang asing, ketidaksesuaian data SIMKIM, dan pengurangan anggaran yang berdampak pada kualitas pengawasan yang dilakukan kepada orang asing.

---

The visa exemption policy implemented by the Indonesian government since 2015 has caused several problems that affect the quality of policy implementation. The issues that arise are dominated by the misuse of stay permits for visits or overstay by foreigners. DKI Jakarta, as a business center area has a high number of overstay violations in each region. This thesis aims to analyze the four dimensions contained in the implementation of policies developed by Bhuyan, Jorgensen, & Sharma (2010). The researcher used a quantitative approach with data collection techniques carried out through in-depth interviews and literature studies. Based on the results of the analysis of the four dimensions in the policy implementation, it can be stated that the visa exemption policy has not been implemented properly because the resulting policy has led to an increase in immigration violations, the principle of reciprocity is not achieved and is not following the selective immigration policy. In its implementation, Immigration has made efforts through leadership roles, involving other actors, and utilizing the use of technology in supervising foreigners who use Visit Stay Permits (ITK). However, there are still some problems found, such as the slow performance of the DKI Jakarta Immigration in processing requests for residence permits for foreigners, discrepancies in SIMKIM data, and budget reductions that have an impact on the quality of supervision carried out on foreigners."