Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai implementasi konsep shuudan shugi dan budaya organisasi yang diterapkan oleh PT. SYS Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan konsep shuudan shugi, bagaimana konsep tersebut membantu PT. SYS Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19, dan bagaimana teori budaya organisasi menjelaskan kondisi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi pustaka dan observasi partisipasi. Berdasarkan hasil penelitian, konsep shuudan shugi yang terdiri dari shuudan ishiki, shuudan shikou, dan shuudan seikatsu, dapat terlihat dari berbagai kebijakan seperti perubahan jam kerja, efisiensi pengambilan keputusan perusahaan, dan sistem kerja berkelompok. Berdasarkan teori budaya dan perilaku menujukkan bahwa unsur-unsur kebudayaan dalam perusahaan masih mengandung kebudayaan Jepang. Unsur-unsur eksternal berupa politik, ekonomi, sosial, hukum, dan teknologi mempengaruhi faktor individu, kelompok, manajemen organisasi, dan proses kepemimpinan yang menghasilkan kebijakan berkaitan dengan efektivitas kerja dan kesejahteraan kehidupan kerja.

---

This thesis discuss about the implementation of Japanese shuudan shugi concept and culture organization that enforced by PT. SYS Indonesia in order to counter COVID-19. The purposes of this thesis are to explain the concept of shuudan shuugi, how this concept helps PT. SYS Indonesia to deal with COVID-19, and how culture organization theory explain those situations. This thesis is qualitative research utilizing literature study and observation participation methods. Based on the analysis, shuudan shugi concept that consist of shuudan ishiki, shuudan shikou, and shuudan seikatsu, can be observed through several policies for instances the changes of work hours, efficiency of decision-making process, and work-in-group system. Based on the theory of organization of culture and behaviour, it appears that the corporate’s cultures are influenced by elements of Japanese culture and values. External elements such as politics, economy, social, legal, and technology predisposing individual, group, organizational management, and leadership process factors, that generate policies related to work effectivity and work life well-being"

"Implementasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) oleh kontraktor Kelas Besar di Indonesia masih dianggap belum dilaksanakan dengan baik. Ini dibuktikan dengan banyaknya kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan pada proyek skala besar. Padahal pemerintah Indonesia mewajibkan semua kontraktor Kelas Besar untuk memiliki sertifikasi ISO 9001. Studi sebelumnya telah menyatakan bahwa implementasi SMM dalam suatu organisasi harus memperhatikan budaya-budaya yang ada didalam organisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi strategi yang diperlukan untuk pengembangan Budaya Mutu dalam perusahaan konstruksi dengan memperhatikan budaya-budaya yang ada didalam organisasi, berdasarkan ISO 9001 sebagai persyaratan manajemen mutu di Indonesia. Pengaruh budaya eksisting akan ditinjau berdasarkan budaya nasional, budaya organisasi, dan budaya pekerjaan/profesi yang ada didalam lingkungan perusahaan. Strategi yang diusulkan akan dibuat dalam bentuk kebijakan. Hasil penelitian membuktikan bahwa strategi pengembangan budaya mutu secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh kebijakan nasional, budaya nasional, budaya profesi, budaya organisasi, dan penerapan sistem manajemen mutu. Hal ini membuktikan bahwa faktor kebijakan nasional harus dipergunakan untuk mendukung pengembangan budaya mutu perusahaan jasa pelaksana konstruksi di Indonesia dengan memperhatikan pengaruh dari budaya nasional, budaya profesi, budaya organisasi dan sistem manajemen mutu yang ada. 

---

The implementation of a Quality Management System (QMS) by a Large Class contractor in Indonesia is still considered to have not been implemented properly. This is evidenced by the many construction failures on large scale projects. Even though the Indonesian government requires all Big Class contractors to have ISO 9001 certification. Previous studies have stated that the implementation of QMS in an organization must pay attention to the cultures that exist within the organization. The purpose of this research is to identify the strategies for the development of Quality Culture in construction companies by paying attention to the cultures that exist within the organization, based on ISO 9001 as a quality management requirement in Indonesia. The influence of existing culture will be reviewed based on national culture, organization culture, and work/profession culture that is within the company environment. The results of this research have proven that the development of quality culture is directly and indirectly influenced by national culture, professional culture, national policies, quality management system implementation, and organizational culture. This proves that national policy factors must be used to support the development of a quality culture of construction service companies in Indonesia by taking into account the influence of existing national culture, professional culture, organizational culture and quality management systems."

"Disertasi ini mengevaluasi dan memahami bagaimana peran dan dukungan pemerintah pusat dalam mendukung pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di Indonesia dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan serta mengkaji lebih lanjut risiko, tantangan, dan peluang ekonomi kreatif di Indonesia. Dengan melihat wilayah penelitian ini akan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam terutama dengan tumbuhnya minat, exposure, dan aktivitas sektor ekonomi kreatif secara aktif. Disertasi ini menggunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder. Makalah jurnal akademik, data arsip, laporan penelitian masa lalu, dan wawancara dianalisis untuk mengekstrak semua informasi yang diperlukan untuk memenuhi pertanyaan penelitian.Temuan disertasi ini mengungkapkan bahwa kerangka kebijakan yang sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus ditingkatkan agar potensi ekonomi kreatif masing-masing kota dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dalam hal ini, kerangka kebijakan dan dukungan mengenai optimalisasi infrastruktur, alih teknologi, promosi pemasaran, dan keterampilan sumber daya manusia yang berkualitas harus dipertahankan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih baik di masa mendatang. Selain itu, juga ditemukan bahwa antusiasme dan exposure publik memainkan peran penting bersama dengan kebijakan pemerintah,hal ini diakibatkan oleh hasil dari ekonomi kreatif di Indonesia yang dapat dilihat sebagai representasi dari kepercayaan, nilai, dan tradisi budaya bangsa

---

.This dissertation evaluates and understand how the role and support of the national government would support the growth of the creative economy sector in Indonesia by looking at the factors that affect the growth as well as investigating further risks, challenges, and opportunities for the creative economy in Indonesia. By looking at this research area, it will produce a greater depth of understanding especially with the active growth of interests, exposure, and activity of the creative economy sector. This dissertation utilises qualitative method to gather data from primary and secondary sources. Academic journal papers, archive data, past research reports, and interviews were analysed to extract all of the necessary information needed to fulfil the research questions.

The findings of this dissertation reveal that a synergised policy framework between the national government and local government must be improved in order to utilise each city’s creative economy potential to the maximum level. In this case, policy framework and support regarding the optimalisation of infrastructure, technological transfer, marketing promotions and high-quality human resource skills must be maintained in order to achieve more growth in the future. Furthermore, it is also found that the public interests and exposure plays a pivotal role along with the government, as the creative economy in Indonesia can be seen as a representation of the nation’s cultural beliefs, values, and traditions.

"

"The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) atau Kemitraan Perdagangan dan Investasi Transatlantik adalah perjanjian perdagangan yang diusulkan antara Uni Eropa dan Amerika Serikat, dengan tujuan mempromosikan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi multilateral. Namun, saat membahas rancangan perjanjian tersebut, Prancis menjadi salah satu negara yang menyatakan keberatannya. Perjanjian perdagangan tersebut dianggap akan membahayakan identitas kebudayaan Prancis. Perjanjian ini juga bertentangan dengan konsep "l'exception culturelle" (pengecualian budaya) Prancis yang memperlakukan budaya secara berbeda dari produk komersial lainnya. Dengan kata lain, tujuannya adalah untuk mempertimbangkan barang dan jasa budaya sebagai pengecualian dalam perjanjian internasional. Perjanjian TTIP juga dianggap berbahaya bagi industri audiovisual Prancis karena adanya kemungkinan dominasi dari Hollywood. Oleh karena itu, menjelaskan alasan Prancis dalam melindungi entitas dan identitas budayanya dalam pembahasan dan negosiasi TTIP. Selain itu, penelitian ini juga memaparkan hubungan antara penolakkan Prancis dengan konsep transnasionalisme, dan imbanya terhadap negosiasi TTIP. Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik analisis wacana kritis. Teori dan konsep yang digunakan adalah teori identitas milik Stuart Hall, serta menggunakan konsep transnasionalisme dalam melihat konsep pengecualian budaya Prancis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakkan Prancis terhadap TTIP didasarkan pada perlindungan identity as becoming Prancis. Dalam hal ini sektor audiovisual dilihat sebagai sebuah identitas budaya nasional yang harus dilindungi. Kemudian, negosiasi TTIP juga dianggap bertentangan dengan konsep "l'exception culturelle" (pengecualian budaya) Prancis. Ketiga, perjanjian TTIP dianggap akan mengancam sektor industri audiovisual Prancis, dan memungkinkan adanya dominasi budaya dan ekonomi dari sektor audiovisual Amerika Serikat. Penolakkan ini berkaitan dengan cara pandang Prancis terhadap konsep transnasionalisme yang dianggap sebagai sebuah ancaman dan serangan terhadap identitas budayanya. Karena sikapnya tersebut, Prancis mendapat kritik dari berbagai negara, sedangkan konsep transnasionalisme seharusnya bisa dilihat sebagai sebuah ajang promosi, sekaligus kesempatan untuk berekspansi.

---

The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) is a proposed trade agreement between the European Union and the United States, with the aim of promoting multilateral trade and economic growth. However, while discussing the draft of the agreement, France became one of the countries that raised its objection. According to France, the trade agreement is considered to endanger French cultural identity. This agreement also contradicts the French concept of the "l'exception culturelle" (cultural exception), which treats culture differently from other commercial products. In other words, to consider cultural goods and services as exceptions in the negotiations of international treaties. The TTIP agreement is also considered dangerous for the French audiovisual industry because of the possibility of domination from Hollywood. Therefore, this research aims to explain the reasons for France in protecting their cultural identity in the TTIP discussion and negotiation. In addition, this study also describes the relationship between the rejection of France and the concept of transnationalism, and its impact on the negotiations. The research was conducted using qualitative research methods with critical discourse analysis techniques. The theory and concept used is Stuart Hall's theory of identity, and utilizing the concept of transnationalism in seeing the French cultural exclusion. The results showed that France's rejection of TTIP was based on the protection of their identity as becoming. In this case the audiovisual sector is seen as a national cultural identity that must be protected. The TTIP was also deemed to contradict the French concept of "l'exception culturelle". Third, the TTIP agreement is considered to endanger the French audiovisual industry, and allows for cultural and economic domination of the the United States. In this case, France sees the concept of transnationalism as a threat and an attack on its cultural identity. Because of their action, France has received criticism from various countries for considering the concept of transnationalism as a direct attack on their cultural identity. Whereas, transnationalism should be seen as a gateaway for cultural promotion, as well as an opportunity for cultural and economic expansion."