Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan dampak dari kebijakan ekonomi yang dibuat oleh Macron selama menjabat sebagai Menteri Ekonomi, Pembaruan Industri & Digital dan ketika menjabat sebagai Presiden Prancis dalam perkembangan perusahaan dompet digital atau fintech di Prancis. Metode yang digunakan yakni kualitatif dengan menggunakan teori analisis dampak kebijakan dari Suharto dan konsep fintech dari Arner, et.al. sebagai pengantar ke dalam analisis dompet digital di Prancis. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum Macron menjadi Menteri, di tahun 2013 perusahaan dompet digital hanya mendapatkan dana dari investor sebesar 29 juta euro. Peningkatan semakin sangat besar dan cepat berkembang dimulai tahun 2015 setelah Macron menjadi Menteri Ekonomi, Pembaruan Industri & Digital saat dana dari investor yang terkumpul mencapai 132 juta euro. Setelah Macron menjadi Presiden Prancis, dompet digital bahkan semakin meningkat lagi sehingga pada akhir tahun 2019 berhasil mengumpulkan dana dari investor sebesar 2 miliar euro. Pencapaian tersebut diperoleh berkat kebijakan ekonomi bernama undang-undang “Macron” (pasal 43 dan 129) dan kebijakan République Numérique (pasal 40, 52 dan 94) yang diberlakukan pada saat Macron menjabat sebagai Menteri Ekonomi, Pembaruan Industri & Digital dan setelah menjadi Presiden Prancis. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa Macron sangat berhasil memutakhirkan perekonomian Prancis dalam bidang ekonomi digital. ......This article aims to explain the impact of an economic policy implemented by Emmanuel Macron during his mandate as Minister of the Economy, Industry & Digital Affairs and as President of France, on his capacity to develop financial technology and digital wallet in France as a part of his attention to advance French economic. The Article applied qualitative methodology using the analytical theory of Soeharto policy’s impact and Arner, et.al. concept about fintech as an introduction through analys of digital wallet in France. The research indicates that since 2013 the digital wallet company gained only 29 million euros funds from the investors before Emmanuel Macron took office as Minister of the Economy, Industry & Digital Affairs. A significant and speedy increase of 132 million euro funds from the investor began in 2015 following Macron’s appointment. After Macron’s election President of France, the digital wallet industry grew even more especially at the end of 2019 when the industry successfully collected 2 billion euro of investor funds. This is thanks to the economic policy named “Macron” Law (article 43 and 129) and République Numérique Policy (article 40, 52 and 94) adopted when Macron served as a Minister of the Economy, Industry & Digital Affairs and after being elected as President of France. The coclusion is that Macron succeeded in updating and improving French economy in the digital economy.

Abstrak :
Penelitian yang dibahas dalam tulisan ini ditujukan untuk menjelaskan alasan dan penilaian Mahathir Mohamad memilih untuk menerapkan kembali kebijakan new economic policy dalam upaya mengatasi dampak krisis finansial Asia tahun 1997, dan menolak secara tegas paket bantuan yang ditawarkan oleh International Monetary Fund dan Bank Dunia. Alasan Mahathir Mohamad dapat dijelaskan secara rasional melalui penilaian-penilaian terhadap konsekuensi yang akan didatangkan dari kebijakan alternatif yang akan diterapkan. Pilihan tersebut memberikan dampak pada pembangunan ekonomi dan politik di Malaysia. Dengan menggunakan teori pilihan rasional karya Raymond Boudon, dan konsep experience & decision Value milik Kahneman dan Tversky, tulisan ini berusaha untuk mengidentifikasi karakteristik pilihan rasional dalam pengambilan kebijakan publik yang berkembang di Malaysia. Hal ini diindikasikan melalui kebijakan yang diambil oleh pemerintah Malaysia didasarkan pada kebijakan-kebijakan ekonomi politik yang dijalankan sebelumnya, yakni New Economic Policy (1970-1990) dan National Development Policy (1991-1996). Selain itu, Mahathir juga menilai konsekuensi yang akan terjadi, apabila Malaysia menerima paket bantuan IMF, maka akan terjadi liberalisasi pasar dan intervensi asing serta merusak tatanan ekonomi dan politik Malaysia yang telah dibangun selama ini.

---

The research discussed in this article is intended to explain the reason and judgment Mahathir Mohamad chose to reimplement new economic policy in an effort to overcome the impact of the Asian financial crisis of 1997, and explicitly reject the aid package offered by International Monetary Fund and the World Bank. Mahathir Mohamad reason can be explained in a rational way through assessments of the consequences that will come from alternative policies that will be applied. The options have an impact on economic and political development in Malaysia. Using the theory of rational choice by Raymond Boudon, and the concept of experience value and decision value by Value Kahneman and Tversky, this paper seeks to identify the characteristics of rational choice in developing public policy in Malaysia. This is indicated by measures taken by the Malaysian government is based on political economic policies that run before, the new economic policy (1970-1990) and national development policy (1991-1996). Moreover, Mahathir also assess the consequences will be if Malaysia receive IMF aid package, there will be liberalization of markets, foreign intervention and undermine economic & political order Malaysia that have built over the years.

Abstrak :
Degrowth merupakan sebuah konsep ekonomi-politik-lingkungan yang mengadvokasikan penurunan aktivitas ekonomi secara menyeluruh—utamanya aktivitas produksi dan konsumsi masif—pada taraf global. Degrowth menggarisbawahi bagaimana ketimpangan struktur ekonomi politik internasional antara negara-negara Utara dengan negara-negara Selatan membawa implikasi bagi perlunya negara-negara Utara untuk menurunkan aktivitas ekonominya. Praktis, sebagai konsekuensinya, laju pertumbuhan ekonomi negara-negara Utara diekspektasikan akan turut menurun. Kendati demikian, pembahasan mengenai degrowth masih dibilang cukup minim dalam dimensi diskursus ekonomi politik internasional. Berangkat dari hal tersebut, penulis berupaya untuk mendudukkan pembahasan mengenai degrowth dalam konteks diskursus ekonomi politik internasional dengan menelaah perkembangan literatur akademik degrowth melalui metode komparatif-historis. Melalui penelusuran dan kemudian pengumpulan 18 literatur akademik mengenai degrowth oleh penulis, perkembangan literatur degrowth dapat dibagi menjadi tiga babak: 1) kemunculan awal diskursus degrowth, 2) diskursus degrowth dalam pusaran Krisis Finansial Global, dan 3) diskursus degrowth di era kontemporer. Setelah menguraikan dan memetakan masing-masing literatur tersebut sesuai dengan temanya, penulis kemudian menganalisis substansi sekaligus persebarannya dengan mengidentifikasi konsensus dan perdebatan, merumuskan temuan-temuan reflektif, serta menyusun sintesis. Berdasarkan tinjauan literatur yang telah dilakukan, tulisan ini melihat bagaimana sejumlah peristiwa internasional sepanjang tahun 2000-an hingga 2010-an telah mendongkrak popularitas degrowth dalam diskursus ekonomi politik internasional. Namun, uraian yang konkret pada taraf operasionalisasi dalam kajian ekonomi politik internasional sayangnya masih cukup minim ditemukan. Dengan minimnya pembahasan sekaligus maraknya pelibatan aspek lingkungan dan kesejahteraan sosial sebagai bagian penting dari perumusan kebijakan pada saat ini, penulis berkesimpulan bahwa degrowth dapat berpotensi untuk menjadi salah satu subjek bahasan yang signifikan dalam diskursus ekonomi politik internasional di masa mendatang. ......Degrowth is a concept encompassing economy, politics, and environment which advocates reductions in economic activity generally, and massive production and consumption more specifically, on the global level. Degrowth emphasizes that the imbalances in the international political economy structure between the Global North and the Global South have brought the need for the Global North to reduce their economic activity As a consequence, the economic growth of Global North countries will also decline. However, the international political economy discourse is yet to develop a comprehensive discussion on degrowth Departing from this, the author tries to put the discussion on degrowth in the context of international political economy discourse by examining the development of degrowth academic literature using a historical-comparative method. Through the investigation of eighteen (18) academic literatures focusing on degrowth, this paper divides the discussions of degrowth into three phases: firstly, the early emergence of degrowth discourse; secondly, degrowth discourse amidst the Global Financial Crisis; and thirdly, degrowth discourse in the contemporary context. This paper will first describe and structure each of these literatures according to the aforementioned phases. Thus, it will analyze their substances, as well as their distributions, by identifying the following consensus and debates. This paper will then formulate reflective findings, and compile a synthesis. Based on the literature review, this paper argues that a number of international events throughout the 2000s to 2010s have boosted the popularity of degrowth in international political economy discourse. However, concrete degrowth operationalization proposals in the international political economy study are still minimum. With the discussion, or lack thereof, and the current widespread involvement of environmental and social welfare aspects as important parts of policy formulation, this paper concludes that degrowth holds the potential to be a significant subject in the discourse of the international political economy in the future.