Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Alat kesehatan merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatandisamping obat. Selain memiliki fungsi sosial, alat kesehatan juga memiliki fungsiekonomi dan menjadi komoditas yang memiliki nilai menjanjikan. Indonesia adalahpasar yang besar untuk pemasaran alat kesehatan dengan nilai pasar sekitar 800 jutaUSD pada tahun 2015 dan diperkirakan mencapai 1,2 miliar USD pada tahun 2019 BMI, 2015 . Namun, kebutuhan alat kesehatan masih dipenuhi lebih dari 90 alatkesehatan impor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik IndeptInterview. Hasil penelitian: Komunikasi pada implementasi kebijakan hilirisasi hasilriset alat kesehatan di Universitas Gadjah Mada masih belum efektif. Sumber daya diUniversitas Gadjah Mada seperti SDM, fasilitas dan dana belum optimal. Struktur Birokrasi, belum adanya SOP dalam pelaksanaan hilirisasi hasil riset alkes. Kesimpulan: Implementasi kebijakan hilirisasi hasil riset alat kesehatan di Universitas Gadjah Madamasih belum optimal dalam penyelenggaraan hilirisasi hasil riset alat kesehatan.Hambatan: Komunikasi periset Universitas Gadjah Mada dengan LKPP kurangbersinergi sehingga produk-produk yang dihasilkan yang seharusnya dapat disusundalam tata kelola pengadaan alat kesehatan masih adanya penolakan oleh LKPP. Disposisi pada persepsi penggunaan alat kesehatan luar negeri lebih bagus mutunyaserta kurangnya minat industri untuk memproduksi alat kesehatan dan pelaku usahauntuk menanamkan investasi di bidang industri alat kesehatan. Sumber daya perisetsecara kuantitas yang masih kurang dalam mendukung riset alat kesehatan secarakonsisten, selama ini fungsi dosen sebagai tenaga pengajar dan sebagai periset. Sertalaboratorium pengujian yang masih kurang bagi periset Universitas Gadjah Mada.Struktur organisasi kurang menyusun SOP tugas direktur, periset dan tim advokasidalam melaksanakan tanggungjawabnya sehingga kurangnya pencapaian tujuan dariprototype, Izin Edar, HAKI, dan komersialisasi hasil riset. ......Medical devices are an important component of healthcare besides drugs. Inaddition to having a social function, medical devices also has an economic function andcommodity that has promising value. Indonesia is a big markets for medical devicesmarketing with a market value of about 800 million USD by 2015 and is estimated toreach 1.2 billion USD by 2019 BMI, 2015 . However, the need for medical devices isstill fulfilled by more than 90 of imported medical devices. This research usesqualitative method with In depth Interview technique. Research Result of Communication on the hilirization policy implementation of medical devices researchresults in Gadjah Mada University still not effective. Resources at Gadjah MadaUniversity such as human resources, facilities and funds have not been optimal.Bureaucracy Structure, the have not SOP in the the hilirization policy implementation ofmedical devices research results. Conclusion the hilirization policy implementation ofmedical devices research results in Gadjah Mada University is still not optimal in thehilirization implementation of medical devices research results. Obstacles Gadjah MadaUniversity researchers'communication with LKPP is less synergic so that the productsthat should be arranged in the governance of medical devices procurement are stillrejected by LKPP. The disposition on the perception of the use of foreign medicaldevices is of better quality and the lack of industry interest in producing medical devicesand business actors to invest in the medical devices industry. Research resources inquantity are still lacking in supporting the research of medical devices consistently, sofar the function of lecturers as teaching staff and as a researcher. And testinglaboratories are still lacking for Gadjah Mada University researchers. Theorganizational structure lacks the SOP of the director's job, the researchers and theadvocacy team in carrying out their responsibilities resulting in a lack of achievement ofthe objectives of the prototype, Circulation License, HAKI, and commercialization ofresearch results."

"ABSTRAKSejak tahun 2006, Industri minyak sawit khususnya Indonesia bertumbuh secara signifikan dan menjadi industri yang sangat penting bagi Indonesia. Besarnya produksi CPO Indonesia berdampak langsung pada peningkatan volume dan nilai ekspor CPO. Selama ini, Indonesia hanya menekankan pada ekspor CPO sehingga nilai tambah yang diperoleh masih rendah. Konsumsi CPO domestik hanya sekitar 30%, sedangkan 70% CPO Indonesia di ekspor ke pasar internasional. Tingginya peluang pasar dan produksi CPO Indonesia harus dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia dengan cara mengembangkan industri hilir. Dalam mendukung pengembangan industri hilir CPO di Indonesia, pada tahun 2011 pemerintah menerapkan kebijakan hilirisasi industri kelapa sawit dengan menerapkan bea keluar pada CPO dan produk turunannya berdasarkan PMK No. 128/11. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari kebijakan hilirisasi yang diterapkan pemerintah terhadap konsumsi CPO pada industri hilir. Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah fixed effect model pada data panel dari industri-industri hilir CPO dengan periode tahun penelitian 2000-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah perusahaan, harga CPO internasional mempunyai pengaruh yang postif dan signifikan, sedangkan gap harga dan output produksi tahun sebelumnya berpengaruh negatif signifikan terhadap konsumsi CPO pada industri hilir. namun, nilai tukar riil, kebijakan hilirisasi, kebijakan penerapan bea keluar pada CPO dan produk turunannya tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap konsumsi CPO. Hal lain juga ditunjukkan dalam penelitian ini bahwa industri yang berpengaruh signifikan dalam menyerap CPO domestik adalah industri minyak goreng kelapa sawit, industri ransum makanan hewan, industri kimia dasar organik yang bersumber dari pertanian dan juga industri minyak makan dan lemak nabati lainnya. Sedangkan industri minyak goreng kelapa dan industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tidak berpengaruh secara signifikan

---

ABSTRACTSince 2006, the palm oil industry, especially Indonesia, has grown significantly and has become a very important industry for Indonesia. The size of Indonesia's CPO production has a direct impact on increasing the volume and value of CPO exports. So far, Indonesia has only emphasized on CPO exports so that the added value obtained is still low. Domestic CPO consumption is only around 30%, while 70% of Indonesia's CPO is exported to international markets. The high market opportunities and CPO production in Indonesia must be put to good use by Indonesia by developing downstream industries. In supporting the development of the downstream CPO industry in Indonesia, in 2011 the government implemented a downstream policy on the palm oil industry by applying export duties on CPO and its derivative products based on PMK No. 128/11. This study aims to analyze the impact of the downstream policy adopted by the government on CPO consumption in the downstream industry. The analysis technique used in this study is a fixed effect model on panel data from downstream CPO industries with a period of 2000-2015 research. The results showed that the number of companies, international CPO prices had a positive and significant effect, while the price gap and production output of the previous year had a significant negative effect on CPO consumption in the downstream industry. however, the real exchange rate, downstream policy, policy of applying export duty on CPO and its derivative products do not have a significant effect on CPO consumption. Another thing also shown in this study is that industries that have a significant influence in absorbing domestic CPO are the palm cooking oil industry, the animal feed ration industry, the organic basic chemical industry which is sourced from agriculture and also the edible oil and other vegetable fats industry. While the coconut cooking oil industry and the soap industry and household cleaning agents have no significant effect"