Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query
Bertinus Haryadi Nugroho, author
Transportasi laut memiliki peran penting dalm perekonomian, sehingga diperlukan undang-undang yang mengaturnya, untuk menjamin pelayaran yang tertib dan teratur. UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah undangundang administrasi yang memiliki sanksi pidana. Penggunaan hukum pidana dalam hukum administrasi merupakan masalah kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana dilihat secara fungsional,...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T30004
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Kresno Anto Wibowo, author
2009
T37220
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Ronny Oktahandika, author
Perkembangan Ekonomi di Indonesia mendorong timbulnya permasalahan baru dalam jaminan fidusia seperti munculnya hak-hak baru dan modus-modus baru kejahatan dalam Jaminan Fidusia. Dalam beberapa putusan pengadilan, Majelis Hakim lebih memilih menggunakan ketentuan Pasal 378 atau Pasal 372 KUHP daripada menggunakan Pasal 35 atau Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Hubert Josua Paruhum P, author
Perkembangan teknologi informasi yang kian pesat secara global termasuk di Indonesia membawa dampak kemudahan terhadap kegiatan yang semula merupakan aktifitas konvensional yang dilakukan oleh masyarakat, seperti praktik perjudian online. Munculnya kejahatan-kejahatan dengan dimensi baru termasuk perjudian online merupakan dampak negatif dari perkembangan masyarakat dan perkembangan IPTEK masa kini yang perlu...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Kresno Anto Wibowo, author
Program Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dimaksudkan untuk membantu bank-bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas pada saat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 justru disalahgunakan oleh bank-bank penerimanya. Fenomena ini telah membuka dimensi baru dalam wajah kejahatan dan pelakunya di Indonesia, yang semula hanya melihat bank sebagai pihak...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26063
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Satria Fajar Putra Dipayana, author
Tingginya angka pengguna media sosial di Indonesia diikuti dengan tingginya jumlah kasus pencemaran nama baik. Dari data yang ada, pencemaran nama baik berada pada urutan jumlah yang sering dilaporkan ke pihak berwajib. Bahkan Pasal pencemaran nama baik (dalam KUHP/diluar KUHP) menjadi pasal yang sering disoroti oleh publik, kemudian pihak-pihak yang...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Bima Bagus Saputra, author
Manipulasi saham merupakan suatu perbuatan mengenai perilaku ilegal di pasar keuangan untuk memperoleh keuntungan. Kejahatan terhadap pasar modal memasuki fase yang mengerikan, modus pelaku mengikuti perkembangan dunia, dampak dari kejahatan manipulasi bisa merugikan pasar secara keseluruhan. Manipulasi saham dilakukan dengan berbagai metode dan cara, secara garis besar perbuatan manipulasi terbagi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Grahat Nagara, author
ABSTRAK
Praktik penegakan hukum tindak pidana sumber daya alam saat ini menggambarkan
terjadinya overkriminalisasi. Hal ini ditandai dengan berkembang pesatnya pasal-pasal
pidana terkait sumber daya alam. Overkriminalisasi tersebut tidak hanya menyebabkan
penegakan hukum di sektor sumber daya alam tidak berjalan dengan efektif, tetapi juga tidak
memiliki dasar atau bahkan cenderung arbiter. Situasi tersebut dan Putusan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41930
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sultan Falah Basyah, author
Kewajiban negara untuk mengatur ketentuan mengenai suap terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik merupakan salah satu isi dari United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003. Namun demikian, sebagai salah satu negara yang meratifikasi UNCAC, Indonesia belum mengatur mengenai ketentuan tersebut. Sementara Singapura melalui peraturan perundang-undanganya telah mengatur...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Nina Zainab, author
[ABSTRAK
Seiring dengan berkembangnya kejahatan-kejahatan terorganisasi khususnya
Narkotika, merupakan kejahatan yang berdampak merugikan bangsa dan negara
secara luas sehingga dikategorikan kejahatan serius atau disebut juga sebagai
?extra ordinary crime?. Bangsa Indonesia siaga terhadap penanggulangan
kejahatan-kejahatan tersebut dengan memberlakukan kebijakan-kebijakan
kriminal. Salah satu kebijakan tersebut dengan Moratorium/Pengetatan Hak-hak
Narapidana mendapatkan Remisi, Asimilasi dan Pembebasan bersyarat, hal ini
ditujukan untuk...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42326
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
