Hasil Pencarian

Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query

Bertinus Haryadi Nugroho, author

Overcriminalization tindak pidana di bidang pelayaran = Overcriminalization in the shipping field

Transportasi laut memiliki peran penting dalm perekonomian, sehingga diperlukan undang-undang yang mengaturnya, untuk menjamin pelayaran yang tertib dan teratur. UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah undangundang administrasi yang memiliki sanksi pidana. Penggunaan hukum pidana dalam hukum administrasi merupakan masalah kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana dilihat secara fungsional,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T30004

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Dewi Tresya, author

Pasal 51 Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik ditinjau dari tujuan UU dan prinsip-prinsip kriminalisasi dalam kebijakan hukum pidana dan asas lex certa

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S21787

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Ronny Oktahandika, author

Aspek-aspek hukum pidana dalam undang-undang jaminan fidusia = Criminal law aspects and policies in the fiduciary act

Perkembangan Ekonomi di Indonesia mendorong timbulnya permasalahan baru dalam jaminan fidusia seperti munculnya hak-hak baru dan modus-modus baru kejahatan dalam Jaminan Fidusia. Dalam beberapa putusan pengadilan, Majelis Hakim lebih memilih menggunakan ketentuan Pasal 378 atau Pasal 372 KUHP daripada menggunakan Pasal 35 atau Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Kresno Anto Wibowo, author

Kebijakan hukum pidana terhadap bank sebagai pelaku kejahatan di bidang perbankan (Aspek hukum pidana pemberian release and dischange pada kasus penyalahgunaan bantuan likuiditas Bank Indonesia) / Kresno Anto Wibowo

2009

T37220

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Hubert Josua Paruhum P, author

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Perjudian Online di Indonesia = Criminal Law Policy in Eradicating Gambling Online in Indonesia

Perkembangan teknologi informasi yang kian pesat secara global termasuk di Indonesia membawa dampak kemudahan terhadap kegiatan yang semula merupakan aktifitas konvensional yang dilakukan oleh masyarakat, seperti praktik perjudian online. Munculnya kejahatan-kejahatan dengan dimensi baru termasuk perjudian online merupakan dampak negatif dari perkembangan masyarakat dan perkembangan IPTEK masa kini yang perlu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Satria Fajar Putra Dipayana, author

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik = Criminal Policy In The Implementation Of Restorative Justice In The Criminal Act Of Defamation

Tingginya angka pengguna media sosial di Indonesia diikuti dengan tingginya jumlah kasus pencemaran nama baik. Dari data yang ada, pencemaran nama baik berada pada urutan jumlah yang sering dilaporkan ke pihak berwajib. Bahkan Pasal pencemaran nama baik (dalam KUHP/diluar KUHP) menjadi pasal yang sering disoroti oleh publik, kemudian pihak-pihak yang...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Kresno Anto Wibowo, author

Kebijakan Hukum Pidana terhadap Bank sebagai Pelaku Kejahatan di Bidang Perbankan (Aspek Hukum Pidana Pemberian Release and Discharge pada Kasus Penyalahgunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) = Penal Policy againts Bank as the Offender of Criminal Banking (Criminal Law Perspective about Release and Discharge Policy in Case of Abuses of Bank Indonesia Liquidity Support)

Program Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dimaksudkan untuk membantu bank-bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas pada saat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 justru disalahgunakan oleh bank-bank penerimanya. Fenomena ini telah membuka dimensi baru dalam wajah kejahatan dan pelakunya di Indonesia, yang semula hanya melihat bank sebagai pihak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26063

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Bima Bagus Saputra, author

Studi Komparatif Mengenai Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Saham Pada Pasar Modal di Indonesia dan Hong Kong = Comparative Study on Criminal Law Enforcement against Crime of Stock Manipulation in the Capital Market in Indonesia and Hong Kong

Manipulasi saham merupakan suatu perbuatan mengenai perilaku ilegal di pasar keuangan untuk memperoleh keuntungan. Kejahatan terhadap pasar modal memasuki fase yang mengerikan, modus pelaku mengikuti perkembangan dunia, dampak dari kejahatan manipulasi bisa merugikan pasar secara keseluruhan. Manipulasi saham dilakukan dengan berbagai metode dan cara, secara garis besar perbuatan manipulasi terbagi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Grahat Nagara, author

Prinsip prinsip legislasi hukum pidana dalam rumusan delik sumber daya alam = On principles of criminalization in natural resource criminal law / Grahat Nagara

ABSTRAK
Praktik penegakan hukum tindak pidana sumber daya alam saat ini menggambarkan terjadinya overkriminalisasi. Hal ini ditandai dengan berkembang pesatnya pasal-pasal pidana terkait sumber daya alam. Overkriminalisasi tersebut tidak hanya menyebabkan penegakan hukum di sektor sumber daya alam tidak berjalan dengan efektif, tetapi juga tidak memiliki dasar atau bahkan cenderung arbiter. Situasi tersebut dan Putusan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41930

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nina Zainab, author

Kebijakan Hukum Pidana tentang Moratorium Hak-Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 = Criminal Policy About Moratorium of inmate Rights of Narcotic Crimes In Implementation of Government Ordinance No. 99 / 2012

[ABSTRAK
Seiring dengan berkembangnya kejahatan-kejahatan terorganisasi khususnya Narkotika, merupakan kejahatan yang berdampak merugikan bangsa dan negara secara luas sehingga dikategorikan kejahatan serius atau disebut juga sebagai ?extra ordinary crime?. Bangsa Indonesia siaga terhadap penanggulangan kejahatan-kejahatan tersebut dengan memberlakukan kebijakan-kebijakan kriminal. Salah satu kebijakan tersebut dengan Moratorium/Pengetatan Hak-hak Narapidana mendapatkan Remisi, Asimilasi dan Pembebasan bersyarat, hal ini ditujukan untuk...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42326

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian