Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang masalah kependudukan yang merupakan persoalan penting bagi Jakarta karena sebagai beban berat bagi pemerintah Jakarta terkait dengan sarana dan prasarana kota. Dari penelitian ini ditemukan tentang bagaimana Pemerintah DKI Jakarta dapat menekan laju pertumbuhan penduduk Jakarta melalui program KB. Kemudian Jakarta dijadikan sebagai kota tertutup serta pencanangan dari pembangunan kota satelit di sekitar wilayah kota Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri dari proses heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan gambaran mengenai kondisi demografi Jakarta pada masa Gubernur Ali Sadikin dan untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan kota Jakarta.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the problem of population which is an important issue for Jakarta because as a heavy burden for Jakarta rsquo s Government related to city infrastructure and facilities. From this research found about how Jakarta rsquo s Government can suppress population growth rate of Jakarta through family planning program. Then Jakarta became a closed city as well as the declaration of the development of satellite city in the vicinity of the city of Jakarta. The method used in this thesis research is by using historical method consisting of heuristic process, criticism, interpretation and historiography. The purpose of this study is to provide an overview of the demographic conditions of Jakarta during the time of Governor Ali Sadikin and to provide an understanding of the problem of the city of Jakarta.

Abstrak :
Adalah suatu keharusan bagi negara-negara berkembang dan industri baru, terutama untuk mengintegrasikan kebijakan kependudukan ke dalam proses pembangunan. Indonesia memulai kebijakan kependudukan yang terarah dan sistematis sejak era "Orde Baru". Kini diperlukan reformasi kebijakan kependudukan yang didukung oleh "stakeholders" dari penerapan suatu "good governance" yang merupakan cita-cita dari perjuangan pembaharuan tata pemerintahan dengan berpegang pada amanat konferensi cairo (tahun 1994). Untuk itu diperlukan sosok visi dan misi bahwa penduduk secara menyeluruh harus mampu dijadikan modal bagi pembangunan dan sekaligus penikmat hasil pembangunan tersebut.