Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fokus penelitian ini membahas tentang dinamika interaksi para aktor kebijakan di media sosial dalam proses Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi. Peneliti menggunakan teori tentang jejaring kebijakan, media sosial, dan siklus kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian post positivis dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menujukkan jika terjadi dinamika interaksi aktor kebijakan di media sosial pada tahapan proses agenda setting dan pengambilan keputuan terkait Revisi UU KPK. Pada tahapan agenda setting, para aktor kebijakan menggunakan media sosial untuk saling menyampaikan argumentasi mereka di ruang publik. Adu argumentasi di media sosial ini memiliki peran penting untuk mempengaruhi proses pembentukan opini publik pada tahapan agenda setting. Sementara itu pada tahapan pengambilan keputusan, para aktor kebijakan berusaha menyakinkan masyarakat bahwa sikap atau pandangan mereka terkait revisi UU KPK, merupakan pandangan yang benar. Sehingga dinamika interaksi aktor kebijakan di media sosial ini berperan untuk mempengaruhi aktor kebijakan pemerintah state actor untuk mengambil suatu keputusan.

---

The focus of this study is to describe the interaction between policy actor in social media in the process of revision of Corruption Eradiction Commission Laws at The House of Representative. The method of this research is using post positivis with type of descriptive research. The results of this study indicate that there is the dynamics of interaction between policy actors, in social media at the phases of the agenda setting and decision making process. At the agenda setting stage, policy actors use social media to share their arguments in the public sphere. This argumentation in social media has an important role to influence the process of forming public opinion on the agenda setting stage. Meanwhile, at the stage of decision making, the policy actors tried to convince the public that their views about the revision of the Corruption Eradication Commission Law are the right views. "

"Penelitian ini mencoba melihat pembingkaian teroris jika ditinjau dari aspek komprehensif dan proporsionalitas berita di harian Kompas dan Media Indonesia. Aspek komprehensif dilihat melalui pemilihan nara sumber, dan aspek proporsional berita dilihat dari penggunaan gaya bahasa dalam suatu teks berita. Pemilihan nara sumber dan gaya bahasa dari suatu media diasumsikan oleh penulis memiliki keterkaitan dengan kebijakan media. Pendekatan yang digunakan adaiah kualitatif dengan paradigma konstruktivis, dan metode analisis teks dilakukan dengan analisis semiotika sosial dari Halliday. Peneliti menemukan adanya kaitan antara kebijakan media dengan penyajian aspek komprehensif dan proporsionalitas berita dalam pemberitaan teroris, yang dilihat dari pemilihan nara sumber dan penggunaan gaya bahasa. Hal ini sesuai dengan Teori Konstruksi Realitas Sosial yang menyebutkan bahwa media membentuk realitas tangan kedua tentang teroris.......This study tried to see the framing of terrorist viewed from the aspect of a comprehensive and proportionality news in Kompas and Media Indonesia. Comprehensive aspect viewed by the news-resource selection, and the proportional aspect of news viewed from the use of language style in a news text. News- resource selection and style of a language assumed by the authors has a relationship with the media policy. This study used qualitative approach and constructivist paradigm, and methods of social semiotic by Halliday. AuAor found a connection between the media policy and the presentation of a comprehensive and proportionality in the terrorist news, viewed from the news-resource selection and the use of language style. This is in accordance with the theory of Social Construction of Reality which mentions that the media build the second hand reality about terrorists."

"Media massa telah menjadi salah satu aktor domestik yang pengaruhnya diperhitungkan dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk melihat sejauh mana media massa berperan dalam memengaruhi kebijakan luar negeri. Selain itu, media massa dalam kebijakan luar negeri juga dilihat dalam kaitannya dengan opini publik. Namun, kajian mengenai media massa dalam kebijakan luar negeri dianggap stagnan dan Amerika-sentris. Dengan demikian, tulisan ini berusaha memetakan literatur-literatur yang membahas media massa dalam kebijakan luar negeri dari awal kemunculan kajian di tahun 1963 hingga 2022. Tinjauan ini menggunakan metode taksonomi dalam meneliti 41 literatur akademik yang terbagi atas tiga tema utama: (1) konseptualisasi, (2) ragam perspektif, dan (3) isu-isu bahasan dalam literatur media massa dalam kebijakan luar negeri. Berdasarkan tinjauan tersebut, perdebatan masih berlangsung mengenai sejauh mana media massa dapat berpengaruh dalam mengubah arah kebijakan luar negeri suatu negara. Selain itu, ditemukan juga beberapa kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan media massa menjadi salah satu aktor aktif yang membentuk kebijakan. Opini publik juga dilihat sebagai aspek penting dalam menghubungkan media massa dan kebijakan luar negeri, meskipun hubungan yang lebih langsung juga tidak mustahil.......Mass media has become one of the subnational actors whose influence is taken into account in the foreign policy decision-making. In its development, there are several approaches used to see the extent to which the mass media plays a role in influencing foreign policy. Apart from that, the mass media in foreign policy is also seen in terms of public opinion. However, the study of the mass media in foreign policy is considered stagnant and United States-centric. Thus, this paper attempts to compare the literature discussing mass media in foreign policy from the dawn of the study in 1963 to 2022. This review uses a taxonomic method in examining 41 academic literature which is divided into three main themes: (1) concepualization, (2) various perspectives, and (3) issues discussed in the literature of mass media in foreign policy. Based on this review, the debate is still ongoing regarding the extent to which the mass media can be influential in changing the direction of foreign policy. In addition, there are also certain conditions that allow the mass media to become one of the active actors that shape policy. Public opinion is also seen as an important aspect of linking the mass media and foreign policy, although a more direct link is also likely."