Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Diperkirakan 15-20% kehamilan dan persalinan akan mengalami komplikasi. Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) sebagai sarana untuk mendekatkan pelayanan terhadap ibu hamil, bersalin dan nifas. Kabupaten Bogor mempunyai 40 Puskesmas dan 22 diantaranya termasuk kategori Puskesmas PONED. Puskesmas mampu PONED Parung mempunyai cakupan penanganan komplikasi yang tinggi (77,7%), sedangkan Puskesmas mampu PONED Cileungsi mempunyai cakupan penanganan komplikasi kebidanan yang rendah (50,7%). Menurut teori Edwards III, implementasi kebijakan berfokus pada 4 variabel yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.Rancangan penelitian yaitu penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Puskesmas mampu PONED Parung dan Puskesmas mampu PONED Cileungsi. Hasil penelitian menunjukkan untuk variabel sumber daya, Faktor sumber daya manusia (kompetensi yang tidak merata) menjadi faktor dominan dalam penanganan komplikasi kebidanan di Puskesmas mampu PONED. Untuk variabel komunikasi Faktor koordinasi menjadi faktor dominan dalam penanganan komplikasi kebidanan di Puskesmas mampu PONED. Untuk variabel struktur birokrasi didapatkan, struktur organisasi di Puskesmas mampu PONED Parung dan Cileungsi belum lengkap karena tidak melibatkan perawat dan belum adanya pemisahan strukur organisasi PONED di Puskesmas Cileungsi. Untuk variabel disposisi diperlukan peningkatan komitmen petugas Puskesmas terutama di Puskesmas mampu PONED Cileungsi terkait dengan penanganan komplikasi kebidanan di PONED.

---

An estimated 15-20% of pregnancies and childbirth can develop into complications. Basic Emergency Obstetric and Neonatal Care (BEONC) facilities as a means to bring services to mothers during pregnancy, labor or delivery, and post partum period. Bogor Regency has 40 Primary Health Cares (PHCs), 22 of them categorized as BEONC. Parung PHC is a BEONC facility with a high coverage in complication handling (77,7%), while Cileungsi PHC is a BEONC facility with a low coverage in complication handling (50,7%). According to the theory of Edwards III, policy implementation focuses on four variables, such as : communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The design of the research is a qualitative research. The location of the research in Bogor District's Health Office, Parung and Cileungsi BEONC PHC.

The results of the study showed that in the variables of Resources, the human resources (uneven competence) becomes the dominant factor in complications handling BEONC facilities. In the communication variables, the dominant factor in BEmOC facilities complications handling is coordination. In the variables of bureaucratic structure, the organization's structure in both Parung and Cileungsi PHC is incomplete because it does not include nurses, and in Cileungsi PHC the BEONC structure has not separated yet. In the variables of disposition, an increased commitment of health officers in complication handling is required especially in Cileungsi PHC."

"Tesis ini meneliti bagaimana liputan media tentang krisis imigran di Italia dan Spanyol memengaruhi proses decision-making kebijakan penanganan imigran kedua negara tersebut. Tesis ini memiliki dua tujuan penelitian: (1) menjelaskan bagaimana media Italia dan Spanyol melakukan representasi diskursif aktor-aktor politik dalam krisis imigran di negara mereka dan (2) menelaah hubungan antara representasi aktor-aktor politik tersebut dan proses pengambilan keputusan (decision-making) kebijakan penanganan imigran di negaranya masing-masing. Menerapkan teori analisis wacana kritis sosiosemantik Theo van Leeuwen dan pendekatan konstruktivisme Alexander Wendt, publikasi daring dua surat kabar terbesar Italia (Corriere della Sera, La Repubblica) dan Spanyol (El País, El Mundo) antara tahun 2014 dan 2016 dianalisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa representasi diskursif aktor-aktor politik dalam masing-masing surat kabar mencerminkan kecenderungan ideologis mereka, di mana pemberitaan cenderung menekankan perbedaan antara “kita” (Uni Eropa dan pemerintah) dan “mereka” (para pencari suaka) serta meniadakan kemanusiaan para pencari suaka. Kecenderungan ideologis dari representasi aktor-aktor politik keempat surat kabar itu sendiri merupakan cerminan bagaimana Italia dan Spanyol memandang krisis imigran Eropa sebagai ancaman terhadap identitas nasional mereka. Dengan bantuan media massa, Italia dan Spanyol melakukan sekuritisasi terhadap krisis imigran Eropa untuk “membujuk publik agar setuju” mengambil tindakan-tindakan yang tegas, ekstrem, dan terkadang melanggar hukum dalam menghadapi ketidakstabilan dan ketidakpastian krisis. Selain itu, dalam konteks integrasi Eropa, konflik “kita” versus “mereka” menjadi sebuah bukti akan kurangnya solidaritas di antara negara-negara anggota dan naiknya kepopuleran populisme serta nasionalisme individu, sehingga hal ini mengundang pertanyaan mengenai rapuhnya Uni Eropa sebagai proyek integrasi.

---

This thesis investigates how media coverage of the European refugee crisis in Italy and Spain influences policymakers’ decisions on how to deal with asylum seekers and refugees in both countries. Two research objectives are outlined as the foundation of the thesis: (1) to explain how political actors in the refugee crisis are represented in the Italian and Spanish press, and (2) to investigate the relationship between the political actors’ discursive representations and their countries’ immigration policy decision-making process. Online publications about the European refugee crisis from two mainstream news agencies in Italy (Corriere della Sera, La Repubblica) and Spain (El País, El Mundo) between 2014 and 2016 are analyzed using Theo van Leeuwen’s sociosemantic approach of critical discourse analysis and Alexander Wendt’s constructivist approach. The findings of the thesis reveal that each newspaper’s discursive representations of political actors are in accordance to their ideological tendencies, with the news emphasizing the divide between “us” (the European Union and the government) and “them” (asylum seekers) and erasing asylum seekers’ humanity. The ideological tendencies in the four newspapers’ representation of political actors reveal how Italy and Spain perceive the European refugee crisis as a danger to their national identity. With the help of mass media, Italy and Spain securitize the European refugee crisis in order to “persuade the public to consent” to take bold, radical, and sometimes law-breaking measures in dealing with the crisis’ instability and uncertainty. In addition, the “us” against “them” conflict in the context of European integration reflects a lack of cooperation among member states, as well as the rising appeal of populism and individual nationalism, creating concerns about the European Union’s viability as an integration project."

"Pada tahun 2022 hingga 2024, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta (KPw BI Jakarta) menghadapi peningkatan signifikan jumlah pengaduan konsumen dalam wilayah kewenangannya, yaitu Jabodebeka (Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Karawang). Jumlah total pengaduan berjumlah 3.171 yang tersebar dalam tahapan tiga tahap, yaitu edukasi (tahap pertama), konsultasi (tahap kedua), dan fasilitasi (tahap ketiga berupa mediasi). Meskipun jumlah pengaduan tinggi, hanya sebagian kecil yang berhasil mencapai tahap fasilitasi, dengan dua kasus pada tahun 2022, lima kasus pada tahun 2023, dan tidak ada pengaduan yang berhasil difasilitasi pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam memastikan bahwa semua pengaduan mendapatkan penanganan yang efektif. Peningkatan transaksi digital dan insiden kejahatan finansial, seperti skimming, phishing, social engineering, dan lainnya memperburuk situasi ini. Kejahatan finansial tidak hanya merugikan konsumen secara finansial tetapi juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan terhadap sistem pembayaran dan institusi keuangan. Berdasarkan data, 43,12% pengaduan terkait dengan kerugian finansial akibat kejahatan finansial, sementara 33,51% berhubungan dengan kurangnya literasi keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan penanganan pengaduan, dengan fokus pada prosedur formal serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penyelesaian pengaduan. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivisme, dengan pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dan data sekunder melalui studi literatur. Analisis dilakukan menggunakan teknik triangulasi data dan Model Implementasi Kebijakan Grindle (1980). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan penanganan pengaduan konsumen di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta untuk wilayah Jabodebeka telah berjalan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Berdasarkan peraturan PBI No. 3 Tahun 2023 dan PADG No. 20 Tahun 2023, kebijakan ini telah memberikan kerangka kerja yang jelas dan komprehensif dalam menangani pengaduan konsumen. Proses pelaksanaan kebijakan terbukti efektif dengan tingkat penyelesaian pengaduan yang tinggi di tingkat penyelenggara dan edukasi (tahap pertama). Keberhasilan ini didukung oleh mekanisme internal yang jelas, kepatuhan terhadap prosedur, serta koordinasi yang baik antara aktor yang terlibat. Namun, masih terdapat tantangan yang perlu diperbaiki, seperti keterbatasan fasilitas ruangan khusus untuk menangani pengaduan konsumen, jumlah SDM cukup namun masih terbatas mengingat jumlah pengaduan semakin bertambah, dan kebutuhan peningkatan infrastruktur teknologi yang lebih modern.

---

From 2022 to 2024, the Representative Office of Bank Indonesia in DKI Jakarta (KPw BI Jakarta) faced a significant increase in the number of consumer complaints within its jurisdiction, which includes the Jabodebeka area (Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Karawang). The total number of complaints amounted to 3,171, distributed across three stages: education (the first stage), consultation (the second stage), and facilitation (the third stage, which involves mediation). Despite the high number of complaints, only a small portion reached the facilitation stage, with two cases in 2022, five cases in 2023, and none in 2024. This indicates challenges in ensuring that all complaints are addressed effectively. The increase in digital transactions and incidents of financial crimes, such as skimming, phishing, social engineering, and others, has worsened the situation. Financial crimes not only harm consumers financially but also erode trust in payment systems and financial institutions. According to data, 43.12% of complaints were related to financial losses due to financial crimes, while 33.51% were related to a lack of financial literacy. This study aims to examine the implementation of consumer complaint handling policies, focusing on formal procedures as well as factors that support and hinder the resolution of complaints. The approach used is post-positivism, with primary data collected through in-depth interviews and secondary data from literature studies. Analysis is conducted using data triangulation techniques and Grindle's (1980) Policy Implementation Model. The results of this study reveal that the implementation of consumer complaint handling policies at the Representative Office of Bank Indonesia in DKI Jakarta for the Jabodebeka region has been in accordance with applicable guidelines. Based on regulations PBI No. 3 of 2023 and PADG No. 20 of 2023, the policy has provided a clear and comprehensive framework for handling consumer complaints. The policy's implementation has been effective, with a high resolution rate at the payment service provider and education stages This success is supported by clear internal mechanisms, adherence to procedures, and good coordination among the actors involved. However, there are still challenges that need to be addressed, such as limited facilities for handling consumer complaints, sufficient but still limited human resources considering the growing number of complaints, and the need for improvements in more modern technological infrastructure. "

"Implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 dilaksanakan melalui program Kotaku untuk mengurangi wilayah kumuh dengan target 0%. Implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh melalui program Kotaku di Kabupaten Kebumen dilaksanakan oleh daerah sejak tahun 2014. Dalam pengimplementasian kebijakan penanganan permukiman kumuh yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kebumen mengacu pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Program Tanpa Kumuh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Kebumen dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik oleh Charles O. Jones (1996). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam sebagai data primer dan studi literatur sebagai data sekunder, serta teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa pengimplementasian kebijakan penanganan permukiman kumuh melalui program Kotaku di Kabupaten Kebumen belum terlaksana dengan baik dikarenakan masih terdapat subdimensi yang belum terpenuhi.

---

The implementation of the handling policy in Kebumen Regency in 2020 is carried out through the Kotaku program with the aim of reducing the area with a target of 0%. The implementation of the handling policy carried out through the Kotaku program in Kebumen Regency has been carried out by the region since 2014. In implementing the handling policy carried out by the Kebumen Regency government, referring to the Circular of the Directorate General of Human Settlements, Ministry of Public Works and People Number 40/SE/DC/2016 about the No Slums Program Guidelines. This study aims to analyze the implementation of research handling policies using the theory of public policy implementation by Charles O. Jones (1996). The research approach used is post-positivist with data collection with in-depth interviews as primary data and literature study as secondary data, and the analysis technique used is qualitative. The result of this study is that the implementation of the handling policy that has been carried out through the Kotaku program in Kebumen Regency has not been carried out properly because there are still sub-dimensions that have not been fulfilled."