Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rizky Firani Safitra
"Minimnya satuan pendidikan sekolah menengah pertama negeri (SMPN) penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Depok serta ditemuinya berbagai problematika yang kontradiktif dari amanat kebijakan memberi keterbatasan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam mendapatkan hak pendidikan. Hal tersebut medorong diadakannya penelitian yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada SMPN Kota Depok yang menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Penelitian ini menggunakan teori faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan oleh Edward III (1980) yang membagi kepada 4 (empat) dimensi, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivist dan desain deskriptif. Data primer diperoleh dari field research dan wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMPN 8, SMPN 18 dan SMPN 19 Kota Depok masih belum terimplementasi dengan baik karena terdapat berbagai kendala pada empat dimensi, yakni kurangnya komunikasi, inkonsistensi implementasi, kekosongan isi kebijakan, informasi yang tidak lengkap, terbatasanya kuantitas dan kualitas sumber daya, belum diterapkannya sanksi, dan belum terdapat koordinasi. Komitmen untuk melaksanakan pendidikan inklusif juga hanya terfokus pada SMPN 8 dan belum terwujud pada SMPN 18 dan SMPN 19. Oleh karena itu, penelitian ini menghasilkan saran untuk membentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membentuk perencanaan kebijakan yang komperenshif, melakukan pemberdayaan LSM, memberikan alokasi anggaran khusus, memperkuat pelaksanaan dengan membentuk komitmen dan aturan khusus agar implementasi kebijakan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.

The minimum amount of Public Junior High School as implementors of Inclusive Education in Depok City alongside with various problems met are seen to be contradictive from the obligation to held education among the Children with Disabilities. Those are the reasons underlying this research that was conducted to focusing on analyzing the factors that are significant to Inclusive Educational Policy delivered by Edward III (1980) consisting dimensions of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Post positivist worldview and descriptive design was used to conduct the research. The datas used are mainly provided from the field research and in-depth interviews, while the secondary ones are provided from literature reviews.
The result shows that the implementation of inclusive education program in SMPN 8, SMPN 8, and SMPN 19, Depok City are considered as not good enough. Barriers on communication, vacuum of policy, inconsistency, incomplate information, limited resources, low punishment enforcement and inexistence of coordination are the main reasons. The commitment of implementing inclusive educational policy was only found at SMPN 8, but neither on SMPN 18 nor SMPN 19. The suggestions emerged from this research are to build synergy among governmental bodies on comprehensive planning, NGO empowernment, budgetary allocation, and building commitment alongside with law enforcement to fulfill the preciously planned goals.
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fadila Munawaroh
"Munculnya berbagai kebijakan mengenai pendidikan inklusif, sejatinya belum sepenuhnya berjalan dengan baik namun lebih cenderung berjalan secara legal-formal dan praktis. Studi sebelumnya menjelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif secara legal-formal yakni menerapkan kebijakan namun belum memperhatikan sumber daya, serta pengetahuan yang masih berbasis pada profesionalitas jabatan guru. Sementara penyelenggaraan pendidikan inklusif secara praktik merupakan penerapan kebijakan melalui pengorganisasian, namun dalam implementasinya masih terdapat sistem pendidikan yang belum mengakomodasi kebutuhan dasar bagi anak berkebutuhan khusus. Berbeda dengan studi sebelumnya, implementasi kebijakan pendidikan inklusif ini hadir karena adanya pengelolaan pengetahuan yang dimiliki guru. Penulis berargumen bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif terjadi karena adanya pengelolaan pengetahuan guru melalui proses interaksi pengetahuan tacit-explicit dan berbagi pengetahuan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat interaksi pengetahuan tacit dan eksplicit serta pengelolaan pengetahuan melalui knowledge sharing (berbagi pengetahuan) dalam implementasi penyelenggaraan kebijakan pendidikan inklusif oleh guru di sekolah reguler. Untuk menjelaskan hal tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Objek studi pada penelitian ini adalah Tim Pendidikan Inklusi SDN AX.
The emergence of inclusive education policies, actually not yet fully going well however more likely to walk that legal-formal and practically. Previous studies explained that the implementation of inclusive legal-formal education that is implementing policies but did not yet attention to resources, as well as knowledge that is still based on the professionalism of teacher positions. Meanwhile, the implementation of inclusive education involves the application of policies through organizing, but in its implementation there is still a need for an education system that does not provide the basic needs of children with special needs. In contrast to previous studies, the implementation of inclusive education policies attend for their teacher knowledge management. The author argues that the implementation of inclusive education policies transpire because of the teacher`s knowledge management through the process of tacit-explicit knowledge interaction and knowledge sharing. Therefore, this study aims to look at the interaction of tacit and explicit knowledge and knowledge management through knowledge sharing in the implementation of inclusive education policy implementation by teachers in regular schools. This study uses a qualitative approach with in-depth interviews, observation, and document studies. The object of study in this study was the Team Inclusive Education in SDN AX."
2019
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library