Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah DKI Jakarta telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran udara akan tetapi, masih banyak kendala dalam implementasi kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan terkait transportasi khususnya di Propinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan terkait transportasi di Propinsi DKI Jakarta dengan pendekatan model sistem. Hal yang dilihat antara lain: instrumen kebijakan sumber daya dan manajemen. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam informasi yang ingin diketahui. Dalam penelitian ini data yang digunakan terdiri ataS data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen. Data primer diga1i dari berbagai informan yang berkompeten, yakni: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Biro Hukum, Badan Pengelola Dampak Lingkungan Daerah. Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan Samsat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen kebijakan telah ada, akan tetapi dipersepsikan hanya berlaku untuk BPLHD, penegakan hukum yang belum di1aksanakan secara sebenarnya dikarenakan sistem dan koordinasi yang belum maksimal, sumber daya manusia dan dana yang masih kurang, serta tidak adanya rencana strategis sehingga belum maksimalnya manajemen dan koordinasi. Oleh karena itu, da1am implementasi kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan yang efektif, beberapa faktor tersebut perlu diperhatikan oleh pembuat dan pelaksana kebijakan. ......The Government of DKI Jakarta Province had released some policies regarding to prevent and remedy air pollution. However, there are much problems related with urban air quality in DKI Jakarta Province. So that, purpose of this study will know implementation of urban air quality management policy related to transportation by system model approach. The matter will be studied are policy instruments, resources and management. This study is qualitative study to delv more information tboughtfully. In this studY, primary and secondary data will be used. Primacy data are collected from in depth interview with competent sources such as Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Biro Hukum, Badan Pengelola. Dampak Lingkungan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan and Samsat. Secondary data are collected by conducting documents. The study result showed that policy instrument has existed, but they are perceived only effective fot BPLHD, real law enforcement has been not implemented because system and coordination are not maximalized, human and money resources are minimal, and there is no strategic planning so that management and coordination are not maximalized. Therefure, to make implementation of urban air quality management policy become effective, the factors should be respected by related parties especially policy makers and policy implementors."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi kebijakan pengelolaan bencana banjir dan strategi adaptasi yang berasal dari komunitas. Hal ini menjadi penting karena belum adanya integrasi diantara keduanya terlihat pada berbagai strata komunitas pesisir seperti komunitas Muara Baru dan Kawasan Pluit.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat eksplorasi dan komparatif antar lokasi melalui wawancara mendalam dan observasi. Dengan hal tersebut dapat diketahui lebih lanjut siklus pengelolaan bencana yang terjadi di kedua wilayah pesisir tersebut.Hasil didapat adalah implementasi kebijakan belum berjalan optimal karena belum mempertimbangkan aspek ekonomi sosial dan budayanya dari setiap komunitas. Sementara itu strategi adaptasi yang mempertimbangkan persepsi, cara hidup dan tindakan adaptasi komunitas juga berbeda sesuai dengan karakteristik setempat. Oleh karena itu dalam rekomendasi dinyatakan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan bencana tidak dapat diseragamkan harus menyesuaikan dengan karakter dari komunitas tersebut.......This study aims to look at the implementation of flood management policies and adaptation strategies which drawn from the community. This becomes important because of the lack of integration between the policies and adaptation strategies from community. It happen in coastal communities with different strata such as community in Muara Baru and Kawasan Pluit.This study uses qualitative methods that are explorative and comparative between sites through in-depth interviews and observation. With this further can be known disaster management cycle that occurs in both of coastal areas.The results obtained are implementation of the policy has not worked optimally because do not consider to the economic, social and cultural aspects of each community. Meanwhile adaptation strategies identify by perceptions, ways of life and behaviour adaptation of community also differ according to local characteristics. Therefore, the recommendation stated that the implementation of disaster management policies can not be made uniform to conform to the character of the community."

"Indonesia sebagai sebuah negara yang besar memiliki aset yang besar pula, meski demikian pengelolaan Barang Milik Negara di Indonesia masih belum optimal. Kementerian Sekretariat Negara sebagai salah satu Kementerian yang mengelola Barang Milik Negara juga tidak lepas dari kesalahan dalam mengelola Barang Milik Negara. Pengelolaan yang tumpang tindih, penguasaan Barang Milik Negara oleh pihak yang tidak berhak hingga banyaknya Barang Milik Negara yang berstatus idle adalah beberapa contoh kekurangan dalam pengelolaan Barang Milik Negara. Tujuan penelitian untuk menggambarkan implementasi kebijakan pengelolaannnBarang Milik Negara yang diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Dalam menganalisis implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi, penulis menggunakan model teori implementasi yang dikemukakan oleh Grindle dikombinasikan dengan teori hybrid yang dikemukakan oleh Ripley. Untuk menganalisis strategi implementasi menggunakan tahapan yang dipaparkan oleh Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait. Hasil Penelitian (1) implementasi kebijakan PP Nomor 27 Tahun 2014 di Kemensetneg belum sepenuhnya sempurna. (2) belum direvisinya peraturan di internal Kemensetneg terkait pengelolaan Barang Milik Negara dan terbatasnya sumberdaya serta sarana dan prasarana penunjang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kemensetneg terhambat......Indonesia as a large country has large assets, nevertheless management of State Property in Indonesia is still not optimal. The Ministry of State Secretariat as one of the Ministries that manages State Property is also have a mistake in managing State Property. Overlapping management, control of State Property by unauthorized parties to the amount o_fState-Owned Goods with idle status are some examples ofdeficiencies in the management o_f State Property. The purpose of the study is to describe the implementation o_f the State-Owned Goods management policy stipulated in PP No. 27 o_f2014 in the Ministry o_f State Secretariat. In analyzing the implementation o_f policies and influencing factors, the author uses the implementation theory model proposed by Grindle combined ·with the hybrid theory proposed by Ripley. To analyze the implementation strategy using stages presented by the Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). This study uses a postpositivist approach with qualitative methods with data collection techniques in the form o_f in-depth interviews with relevant parties. Research Results (I) the implementation (~{Government Regulation Number 27 (i20!4 in the Ministry o_f State Secretariat has not been completely pelfect. (2) the revision (i the internal regulations of the Ministry of State Secretariat related to the management of State Property and the limited resources and supporting facilities and infrastructure are the obstacle factors that influence the implementation of the policy (i the management of State Property in the Ministry of State Secretariat."

"Peningkatan bahan bakar fosil menjadi permasalahan yang perlu diatasi, salah satunya dengan cara penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai. Perkembangan dari penggunaan kendaraan listrik, sejalan pula dengan peningkatan lithium-ion battery yang memiliki masa pakai yang pendek, sehingga baterai tersebut perlu diolah untuk mencapai keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis empat opsi kebijakan pengelolaan baterai kendaraan listrik di beberapa negara yang sudah diimplementasikan. Dengan menggunakan hasil wawancara, kuesioner, dan data sekunder, hasil penelitian menunjukkan skema kebijakan performance standard lebih efektif dilakukan di Indonesia. Selain itu, kebijakan dengan skema deposit sulit untuk diterapkan di negara berkembang yang masyarakat memiliki penghasilan menengah ke bawah.......Increasing fossil fuels is a problem that needs to be addressed, one of which is by using battery-based electric vehicles. The development of the use of electric vehicles is also in line with the increase in lithium-ion batteries which have a short service life, so these batteries need to be processed to achieve sustainability. This study aims to analyze four policy options for managing electric vehicle batteries in several countries that have been implemented. By using the results of interviews, questionnaires, and secondary data, the results of the research show that standard performance policy schemes are more effectively implemented in Indonesia. In addition, policies with deposit schemes are difficult to implement in developing countries where people have middle to lower incomes."

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) pasca akreditasi JCI di RSUPN dr.Cipto Mangunkusumo Jakarta Tahun 2014. Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan pengelolaan B3 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan stuktur birokrasi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah berdasarkan data dari laporan ronde manajemen dimana banyak temuan-temuan pengelolaan B3 di lapangan pasca akreditasi JCI yang tidak sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dalam kebijakan pengelolaan B3 dan juga dilihat dari data Unit K3RS dimana terjadi beberapa insiden yang dilaporkan terkait dengan pengelolaan B3 pasca akreditasi JCI. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi tak berstruktur dan telaah dokumen. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (content analysis).Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan B3 pasca akreditasi JCI di RSUPN dr.Cipto Mangunkusumo belum berjalan dengan baik. Pada faktor komunikasi: Transmisi yang kurang maksimal, ketidakjelasan kebijakan dimana secara isi yang belum lengkap dan penyampaiannya ke lapangan belum optimal serta pelaksanaan kebijakan yang belum konsisten. Selanjutnya, pada faktor sumber daya: SDM, fasilitas dan anggaran masih belum memadai. Pada faktor disposisi implementor yang juga belum baik, para pelaksana kebijakan secara umum kurang cukup kuat memiliki komitmen untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan B3 ini. Terakhir faktor struktur birokrasi: Mekanisme pelaksanaan, koordinasi dan monitoring yang belum berjalan efektif. ......This study was conducted to analyze the implementation of hazardous materials management's policy after JCI accreditation in RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo 2014. Focus of this research is the implementation of hazardous materials management's policy and factors that influence it, namely communication, resources, disposition and structure bureaucracy. Issues raised in this research report are based on data from the management rounds where many findings in the field of management of hazardous materials after JCI accreditation is not in accordance with the procedures set out in the hazardous materials management's policy is also seen from the data of K3RS unit where there is some incident were reported to be associated with the hazardous materials management's policy after JCI accreditation. This research method is qualitative with data collection techniques using in-depth interviews, observation and unstructured document review. Selection of informants using purposive sampling technique. Analysis of the data in this study using content analysis. The results showed that the implementation of hazardous materials management's policy after JCI accreditation in RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo not going well. In the communication factor: Transmission less than the maximum, where policy uncertainty is incomplete contents and its delivery to the field is not optimal and the implementation of policies that have not been consistent. Furthermore, the factor of resources: human resources, facilities and budgets are not sufficient. At the implementor disposition factors that also have not been good, the policy implementers generally have less commitment to perform strong enough to support the implementation of this hazardous materials management's policy. Last, bureaucratic structure factor: Mechanism implementation, monitoring and coordination made that have not been effective."

"East Timor's independence gave a direct impact on border management with Indonesia, which has significant political and legal political aspects, not only in term of securiy but also to interest to make the border as the front yard of the country...."

"ABSTRAKPenelitian ini mencoba memformulasikan kebijakan pengelolaan Daerah AliranSungai (DAS) Citarum dalam kerangka pengendalian banjir di KabupatenBandung. Model dinamis digunakan untuk menggambarkan sistem danmengetahui faktor pengungkit (leverage factor) serta kebijakan yang diambiluntuk mengoptimalkan pengelolaan DAS Citarum dalam pengendalian banjir.Salah satu temuan penting dalam dalam penelitian ini adalah Pengaruh SubsistemGangguan Lingkungan terhadap subsistem lain sangat kuat. Sebelum anggaransemakin dominan, Gangguan Lingkungan mampu menurunkan Area TerbukaHijau ke level sangat rendah. Selain itu, Gangguan Lingkungan juga mendorongpenurunan Kapasitas Citarum sekalipun Anggaran terus membesar. PeranPendidikan saat ini belum mampu mereduksi tingkat gangguan lingkungan.

---

ABSTRACTThis study is to formulate a Riverbasin ( DAS ) Management Policy in theframework of Citarum flood control in Bandung Regency. A System Dynamicsmodel is used to describe the system and to identify the leverage factors as wellas alternative policies for optimizing the management of the Citarum RiverbasinFlood Control. The most important finding in this study is the very strong impactof Environmental Disturbance Subsystem to other subsystems. TheEnvironmental Disturbance reduces Green Open Areas to a very low level beforeBudget dominates it in the system. In addition, the Environmental Disturbancealso push down the Citarum Capacity despite the Budget rises continously. Therole of the existing education among the society has not been able to reduce thelevel of the Environmental Disturbance."