Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Profesi Dokter selain bekerja di Rumah Sakit/Klinik, dokter juga dapat membuka praktik mandiri. Untuk menghitung penghasilan netonya, dokter dapat menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dengan kebijakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Profesi Dokter yang sudah tidak asing dikenal oleh masyarakat sebagai pekerja yang mayoritas waktunya diberikan untuk pasien membuat para pekerja profesi dokter kurang memiliki waktu untuk mencatat penghasilan dan menghitung pajaknya. Sehingga banyak para dokter yang menyampaikan aspirasinya kepada BKF maupun DJP menginginkan pengenaan PPh Final.. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi prospek skema penerapan PPh Final bagi tenaga ahli profesi dokter untuk dijadikan rekomendasi kebijakan prospektif atas PPh Final bagi tenaga ahli profesi dokter ditinjau dari asas Ease of Administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta mengadopsi paradigma post-positivisme dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif skema PPh Final bagi Profesi Dokter yang melakukan praktik mandiri memenuhi asas Ease of Administration. Namun, meskipun alternatif skema PPh Final telah memenuhi asas Ease of Administration, skema tersebut bukan menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan profesi dokter. Terdapat beberapa alasan skema PPh Final tidak dapat menjadi alternatif dalam penelitian ini, salah satunya yaitu akan terjadi kemunduran hukum pajak dan mencederai asas keadilan yang dalam kebijakan NPPN sudah diakomodir oleh pemerintah.

---

Doctor's profession apart from working in a hospital/clinic, doctors can also open independent practices. To calculate their net income, doctors can use the facilities provided by the government with the Net Income Calculation Norms (NPPN) policy. The medical profession, which is already familiar to the public as a worker whose majority of its time is devoted to patients, makes medical profession workers less time to record their income and calculate their taxes. So that many doctors who convey their aspirations to the BKF and DJP want it to be final. Therefore, the purpose of this study is to explore the prospects for the implementation of the Final Income Tax scheme for medical professional experts to be used as a prospective policy recommendation on Final Income Tax for medical professional experts in terms of the Ease of Administration principle. This study uses a qualitative approach and adopts a post-positivism paradigm with data collection techniques from literature studies and field studies through in-depth interviews. The results of the study show that the alternatif to the final income tax scheme for medical professionals who practice independently fulfills the principle of ease of administration. However, although the alternatif to the Final Income Tax scheme has fulfilled the Ease of Administration principle, this scheme is not a solution to the problems of the medical profession. There are several reasons why the Final Income Tax scheme cannot be an alternative in this study, one of which is that there will be a setback in tax law and will violate the principle of justice, which in the NPPN policy has been accommodated by the government."

"Adanya dua kewajiban pembayaran pajak dan zakat menimbulkan isu ketidakadilan bagi masyarakat muslim, khususnya di Indonesia. Namun, hal tersebut dinilai kurang tepat karena di Indonesia pembayaran zakat masih bersifat sukarela dan belum ada mandatory dari negara, walaupun terdapat BAZNAS sebagai salah satu badan pengelola zakat resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Meskipun begitu, seiring berjalannya waktu, kebijakan existing, yaitu zakat sebagai tax deduction masih kurang dapat dirasakan manfaatnya. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis prospek alternatif kebijakan Pajak Penghasilan atas Zakat Profesi dalam perspektif tax relief bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan mengadopsi paradigma post-positivisme dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif kebijakan zakat sebagai tax credit yang telah diusulkan sejak lama oleh berbagai pihak ini diyakini dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam mengurangi beban masyarakat, khususnya dalam menjalankan kedua kewajibannya, yaitu pajak dan zakat. Dengan begitu, alternatif kebijakan zakat sebagai tax credit diyakini memiliki potensi untuk meningkatkan kepatuhan muzakki atau Wajib Zakat maupun Wajib Pajak, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan zakat dan pajak di Indonesia. Namun, ada hal-hal yang perlu dipersiapkan kedepannya dalam mendukung dan menunjang keberlangsungan penerapan alternatif kebijakan zakat sebagai tax credit. Hal-hal tersebut disebut sebagai prakondisi-prakondisi yang harus diperbaiki dan dipenuhi agar penerapan alternatif kebijakan zakat sebagai tax credit ini dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yaitu dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan Wajib zakat secara maksimal.

---

The existence of two obligations to pay taxes and zakat raises issues of injustice for Muslim communities, especially in Indonesia. However, this is considered inappropriate because in Indonesia zakat payments are still voluntary and there is no mandate from the state, even though there is BAZNAS as one of the official zakat management institutions established by the government. However, as time goes by, the benefits of the existing policy, namely zakat as a tax deduction, are still lacking. Therefore, the aim of this research is to analyze the prospects for alternative Income Tax on Income Zakat policy from the perspective of tax relief for Individual Taxpayers. This research uses a qualitative approach and adopts a post-positivism paradigm with data collection techniques from literature studies and field studies through in depth interviews. The research results show that the alternative policy of zakat as a tax credit, which has been proposed for a long time by various parties, is believed to be able to have a more significant impact in reducing the burden on society, especially in carrying out its two obligations, namely taxes and zakat. In this way, the alternative policy of zakat as a tax credit is believed to have the potential to increase compliance with muzakki or Zakatpayers and Taxpayers, which in the end can increase zakat and tax revenues in Indonesia. However, there are things that need to be prepared in the future to support the implementation of alternative zakat policies as tax credits. These things are referred to as preconditions that must be corrected and fulfilled so that the implementation of the alternative zakat as a tax credit policy can run effectively and efficiently in achieving the goal of maximally increasing taxpayers and zakatpayers compliance."

"Tren program pemasaran afiliasi yang terus berkembang menunjukkan adanya potensi pemajakan baru yang signifikan bagi penerimaan negara. Namun, kompleksitas regulasi perpajakan atas penghasilan afiliator menjadi hambatan dalam optimalisasi potensi tersebut. Rumitnya ketentuan perpajakan membuat afiliator kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks ini, skema pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Final muncul sebagai alternatif kebijakan yang potensial untuk menjawab isu tersebut. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran terkait prospek penerapan alternatif kebijakan pemotongan PPh Final atas penghasilan berupa komisi yang diperoleh afiliator dari program pemasaran afiliasi daring di Indonesia apabila ditinjau dari asas simplicity. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengadopsi paradigma post-positivisme, serta menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema PPh Final atas penghasilan afiliator memenuhi asas simplicity karena memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan serta berpotensi meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak afiliator. Meskipun demikian, penerapan skema pemotongan PPh Final atas penghasilan afiliator tidak bisa diimplementasikan secara seragam kepada seluruh kelompok afiliator. Skema PPh Final lebih tepat diterapkan terhadap kelompok afiliator berpenghasilan rendah dikarenakan skema pemajakan normal yang kompleks sulit dinilai memberatkan dan menimbulkan beban pajak bagi afiliator, serta berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan pajak. Sementara itu, bagi kelompok afiliator berpenghasilan tinggi, skema pemajakan normal dengan mendorong penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dinilai lebih tepat untuk diimplementasikan karena lebih mencerminkan asas keadilan serta menjaga potensi penerimaan pajak.

---

The increasing prevalence of affiliate program marketing reflects the emergence of new taxable income sources that hold significant potential to enhance Indonesia’s state revenue. However, the complexity of tax regulations related to affiliate income poses an obstacle to optimizing this potential. Complicated tax provisions create challenges for affiliates in fulfilling their tax obligations in accordance with the prevailing regulations. In this context, the Final Income Tax scheme emerges as a potential policy alternative to address this issue. Therefore, this study aims to explore the prospects of implementing an alternative Final Income Tax scheme on commissions earned by affiliates from online affiliate programs marketing in Indonesia, viewed through the lens of the simplicity principle. This research employs a qualitative approach with a post-positivist paradigm, utilizing both literature review and field studies through in-depth interviews for data collection. The results of this study indicate that the Final Income Tax scheme on affiliate income fulfills the simplicity principle, as it facilitates the fulfillment of tax obligations and has the potential to improve taxpayer compliance. Nevertheless, the implementation of the Final Income Tax scheme cannot be uniformly applied to all affiliate groups. It is deemed more appropriate for low-income affiliates, considering that the current complex taxation scheme is burdensome and may reduce compliance levels. Meanwhile, for high-income affiliates, applying the regular tax scheme by encouraging bookkeeping or record-keeping is considered more suitable, as it better reflects the principle of fairness and supports sustained tax revenue potential."