Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Stunting masih menjadi masalah serius yang dihadapi setiap negara, termasuk Indonesia. Stunting menyebabkan banyak kerugian karena kekurangan gizi akut yang dialami selama 1000 hari pertama kelahiran akan menyebabkan konsekuensi negatif jangka panjang. Dari segi kesehatan, anak dengan stunting lebih berisiko terpapar berbagai penyakit serta mengalami gangguan kognitif, motorik, sosio-emosional. Stunting juga merugikan secara ekonomi karena anak dengan stunting akan memiliki produktivitas yang rendah sehingga berdampak pada status pekerjaan dan upah yang tidak layak. Dampak sosial ekonomi dari stunting secara massif diperkirakan menimbulkan kerugian bagi Indonesia sekitar 3% per tahun terhadap produk domestic bruto (PDB). Hingga saat ini, prevalensi stunting di Indonesia masih tetap tinggi walaupun sudah menunjukkan indikator perbaikan. Hal tersebut dikarenakan determinan stunting yang sangat kompleks. Faktor penyebab stunting tidak hanya dari faktor makanan atau asupan gizi saja, melainkan multidimensi termasuk aspek lingkungan dan politik. Aspek politik juga dapat memengaruhi stunting yang diukur dari komitmen politik pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan yang mengesahkan peraturan daerah sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan program pengentasan stunting. Maka dari itu penelitian ini menguji dampak peraturan daerah urusan kesehatan terhadap prevalensi stunting. Unit analisis yang digunakan adalah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2007 dan 2013 dengan metode regresi difference-in-difference. Penelitian ini menemukan bahwa pengesahan dan implementasi peraturan daerah kesehatan tidak berpengaruh signifikan dalam menurunkan prevalensi stunting. Penelitian ini menekankan pada pentingnya pemerintah daerah dalam memastikan implementasi peraturan daerah kesehatan dengan cara menyusun indikator target capaian, tata kelola dan implementasi, serta evaluasi capaian peraturan daerah kesehatan secara berkala.Implikasi dari temuan penelitian ini adalah bahwa pemerintah kabupaten/kota harus sepenuhnya memahami dalam mendesain peraturan daerah terkait penanganan stunting yang spesifik untuk menangani determinan stunting sesuai dengan standar World Health Organization dan berbagai literatur yang berkembang sehingga peraturan daerah yang disahkan mampu mengorkestrasi sumber daya dengan harmonis dalam rangka menurunkan prevalensi stunting.......Stunting is still a severe problem experienced by every country, including Indonesia. Not only because stunting cause adverse consequences on health, but economically, children with stunting will have low productivity, which will result in inadequate employment status and wages. In addition, stunting is estimates to cause losses for Indonesia’s Gross Domestic Product (GDP) around 3% per year. By now, the prevalence of stunting in Indonesia remains high, even though the indicators of improvement have shown. This condition is because the determinants of stunting are very complex – not only food factors or nutritional intake but also environmental and political aspects measured by the political commitment of local governments in passing local regulations as the legal basis for implementing stunting alleviation programs. Therefore, this study measures the impact of local health regulations on stunting prevalence with the unit of analysis used is districts/cities in Indonesia in 2007 and 2013 with the difference-indifference regression method. This research found that the ratification and implementation of regional health regulations did not significantly reduce the prevalence of stunting. This research emphasizes the importance of local governments in ensuring the implementation of regional health regulations by developing indicators for achievement targets, governance, and performance, as well as evaluating the achievements of regional health regulation regularly. The research implies that it is recommended that local governments have to entirely understand in designing regional regulations related to stunting management that are specific to dealing with the determinants of stunting in accordance with World Health Organization standards and various developing literature. Therefore, the regulations that are passed can orchestrate resources harmoniously to reduce the prevalence stunting. "

"Seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK) merupakan periode fundamental dalam kehidupan manusia karena pada masa ini anak berkembang dengan sangat pesat dan tidak bisa diulang lagi. Kekurangan nutrisi pada 1000 HPK dapat menyebabkan stunting. Stunting memiliki dampak pada mutu sumberdaya manusia. Di masa depan anak yang stunting akan kesusahan dalam belajar, kualitas kerja rendah dan rentan terhadap penyakiit tidak menular. Untuk mengatasi masalah stunting pemerintah Indonesia meluncurkan strategi nasional penurunan stunting terintegrasi. Salah satu intervensi yang dilakukan adalah intervensi gizi spesifik. Intervensi ini dilakukan untuk mengatasi penyebab langsung stunting berupa kekurangan gizi dan masalah kesehatan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis pada implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik di Kabupaten Padang Lawas dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn 1975 dengan variabel ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Penelitian dilakukan secara kualitatif, melalui wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Lokasi penelitian di Kabupaten Padang Lawas. Hasil penelitian adalah pada variabel ukuran dan tujuan kebijakan sudah ditemukan ada ada perbup dan indikator gizi sebagai dasar dan ukuran kebijakan. variabel kinerja implementasi kebijakan ditemukan prevalensi stunting masih diatas target indikator dan sebagian besar capaian kinerja gizi sudah tercapai. Variabel sumber daya masih terkendala dengan fasilitas yang masih kurang lengkap dan insentif khusus yang belum ada. Variabel karakteristik lembaga belum ada SOP khusus namun sudah ada SOP pelayan terkait intervensi gizi di puskesmas, fragmentasi yang baik namun SDM masih kurang. Variabel komunikasi, sosialisasi kebijakan sudah dilakukan dengan jelas dan konsisten disampaikan. Variabel disposisi pelaksana kebijakan sudah baik. Dan variabel lingkungan ekonomi, sosial dan politik cukup baik. Hal yang menghambat kebijakan adalah variabel sumberdaya; kinerja kebijakan; sumber daya manusia; dan lingkungan ekonomi sedangkan yang mendukung kebijakan ini adalah variabel disposisi pelaksana; komunikasi organisasi dan dukungan ekonomi, sosial dan politik.......The first thousand days of life is a fundamental period in human life because during this period children develop very rapidly and it’s cannot be repeated. Nutritional deficiencies at 1000 days causes stunting. Stunting has an impact on human resources. In the future, children who are stunted will have difficulty in learning, have low work quality and are prone to non-communicable diseases. To solve the stunting problem, the Indonesian government launched an integrated national strategy for reducing stunting. One of the interventions that is carried out is nutrition-specific interventions. This intervention was carried out to address the direct causes of stunting in the form of malnutrition and other health problems. This study aims to analyze the implementation of specific nutrition intervention policies in Padang Lawas Regency using the theory of Van Meter and Van Horn 1975 with standards and objectives variabel, resources, characteristics of the implementing agencies, interorganizational communication, disposition of implementor, and the economic, social, and politics condition that affect the performance of policy implementation. The research was conducted qualitatively, through in-depth interviews and documents review. The result of this research is that the variable standar and objectives have found that there are regulations and indicators of nutrition-specific as standar and objectives. In the variable of policy performance, theprevalence of stunting was still above the target indicator and most of the nutritionspecific performance had been achieved. Resource variables are still constrained by incomplete facilities and missing special incentives. The implementing agency variable. There is no specific SOP, but puskesmas is already has SOP’s health service, fragmentation is good but human resources are still lacking. Communication variables, policy socialization have been carried out clearly and consistently delivered. The disposition variable of the policy implementer is good. And the economic, social and political environment variables are quite good. The conclusion of this research is that the implementation of the policy is going quite well."