Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini di buat dalam rangka memenuhi prasyarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di samping itu, Juga untuk memberi gambaran yang lebih jelas mengenai masalah kawasaan dan kecakapan bertindak dalam hukum kepada masyarakat awam yang bukan berasal dari kalangan hukum. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian kepustakaan (library research) dan metode penelitian lapangan (field research). Karena hukum perdata di Indonesia bersifat pluralistik, maka tidak ada keseragaman dalam pengaturan masalah kedewasaan dan kecakapan bertindak seseoranq seperti hal nya pengaturan menurut Kitab undang-undang Hukum Perdata dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Fada hakekatnya, dalam semua sistim hukum seseorang di anggap cakap untuk bertindak dalam hukum apabila ia sudah mencapai usia dewasa. Sebagai konsekwensi nya, maka seseorang yang belum dewasa di anggap ti dak cakap untuk bertindak sendiri dalam lalu lintas hukum, tetapi harus di bantu oleh orang tua atau wali nya. Namun demikian sebelum dewasaan seseorang tidak menutup kemungkinan bagi orang yang bersangkutan untuk melakukan tindakan hukum sendiri, karena bagi nya tersedia upaya hukum pendewasaan. Hukum juga memperbolehkan orang tersebut untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang. Orang-orang yang berada dibawah pengampuan juga harus di bantu oleh pengampunya dalam melakukan perbuatan hukum dan perempuan bersuami menurut Kitab Undang-Undanq Hukum Perdata juga harus dibantu oleh suaminya. Jadi kecakapan bertindak seseoranq tidak hanya ditentukan oleh usia (faktor penentu umum) saja melainkan juga di tentukan oleh keadaan jiwa orang yang bersangkutan (faktor penentu khusus) Dalam rangka mencapai keseragaman dalam pengaturan masalah kedewasaan dan kecakapan bertindak dalam hukum, maka hendaknya di buat suatu peraturan khusus yang bersifat nasional."

"Kasus ini terfokus pada surat wasiat dari Alm. Tan Malaka, yang telah meninggal pada tahun 2011. Saat membuat surat wasiat, Alm. Tan Malaka tengah sakit keras, dan kondisinya membawa keraguan pada kecakapan bertindaknya. Gangguan kesehatan seperti penyakit atau cedera memang dapat mempengaruhi kecakapan bertindak, akan tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa akal pikirannya ikut terganggu. Selain itu, dalam pasal 898 KUH Perdata disertai doktrin, bukti-bukti tentang kecakapan bertindak pemuat wasiat harus diambil yang sedekat mungkin dengan waktu pembuatan surat wasiat. Perkara ini memiliki tiga putusan, dan berakhir dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3124/K/Pdt/2013 yang membatalkan surat wasiat, akan tetapi ditemukan hal yang kurang tepat di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

---

This case focuses on the testament from Tan Malaka, who died on 2011. When making the will, Tan Malaka had chronic illness, and his condition brought doubts about his legal capacity. Physical problems like illness and injury doues affect one?s capacity to act, but it must be proven first that one?s mind has been affected. In addition, the article 898 of Indonesian Civil Code along with law doctrines state that the proofs about legal capacity of testator must be taken as close as possible from the time of will making. This case has three decisions, and it took conclusion with Supreme Court Decision Number: 3124/K/Pdt/2013which cancelled the testament, but it has been found that the cancellation has some inaccuracies at both District Court, High Court, and Supreme Court."

"Disadari atau tidak, dunia manusia itu pasti dengan beragam hiruk pikuknya. Indonesia sebagai bagian dari masyaraat dunia pun melewati fase dari zaman manual hingga revolusi industri dewasa ini, yang disebut dengan era 5.0"

"Penilaian kecakapan mental pasien dalam mengambil keputusan medis secara obyektif sangat penting untuk menyeimbangkan antara otonomi pasien dan melindungi pasien dari pilihan yang tidak dipahaminya. Saat ini di Indonesia, penilaian kecakapan bergantung pada penilaian klinis dokter, dan belum ada alat ukur untuk menunjang penilaian tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan alat ukur MacArthur Competence Assessment Tool for Treatment (MacCAT-T) versi Bahasa Indonesia yang valid dan reliabel. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan pada MacCAT-T yang telah diterjemahkan dan disempurnakan dalam Bahasa Indonesia. Validasi isi melibatkan penilaian kualitatif setiap butir pertanyaan oleh tiga orang ahli, kemudian diukur dengan pendekatan kuantitatif content validity index. Validitas isi MacCAT-T versi Bahasa Indonesia menunjukkan nilai I-CVI maupun S-CVI/ave 1,00 yang menggambarkan alat ukur ini relevan dalam menilai kemampuan mengambil keputusan medis. Setelah itu peneliti yang terlatih merekam wawancara MacCAT-T kepada tiga subyek pasien, dan ketiga rekaman tersebut dinilai oleh enam subyek rater. Konsistensi internal dinilai dengan cronbach’s-alpha dan reliabilitas inter-rater dinilai dengan intraclass correlation coefficient. Konsistensi internalnya baik dengan skor cronbach’s-alpha 0,907. Derajat kesepakatan inter-rater secara umum baik dengan hasil ICC 0,915 (IK95% 0,857 – 0,955). Derajat kesepakatan yang paling tinggi terdapat pada domain apresiasi dengan nilai ICC 0,958 (IK95% 0,869-0,993), diikuti dengan penalaran dengan nilai ICC 0,910 (IK95% 0,799-0,977), dan yang paling rendah pada domain pemahaman dengan nilai ICC 0,870 (IK95% 0,672-0,966). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa MacCAT-T yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dapat digunakan oleh peserta didik spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa tahap akhir dan psikiater yang terlatih karena valid dan reliabel untuk menilai kecakapan mental dalam mengambil keputusan medis

---

Assessing a patient’s mental capacity to consent for treatment is necessary in order to equally consider maintenance of the patient’s autonomy and protect them from choices that they might not understand. Determination of a patient’s capacity in Indonesia relies solely on clinical judgment. Therefore, the objective of this study is to translate the MacArthur Competence Assessment Tool for Treatment (MacCAT-T) instrument into Bahasa Indonesia and evaluate the validity and reliability of the Indonesian version. Validity and reliability testing were carried out on MacCAT-T, which has been translated into Bahasa Indonesia. Content validity was assessed by three experts and calculated using the Content Validity Index (CVI). I-CVI and S-CVI/ave values of the Indonesian version of MacCAT-T are both 1.00, which shows that the instrument is relevant in assessing capacity to consent for treatment. The MacCAT-T was administered to three patients by a trained researcher and the results were recorded. All recordings were assessed by six trained raters. Afterwards, the reliability properties of MacCAT-T were examined by intra-class correlation coefficient and Cronbach’s alpha value. Cronbach’s alpha value was found to be 0.907. The degree of inter-rater agreement was generally good, with an overall ICC of 0.915 (95% CI 0.857–0.955). The highest degree of agreement was found in appreciation, with an ICC value of 0.958 (95% CI 0.869-0.993), followed by reasoning ICC 0.910 (95% CI 0.799-0.977), and understanding ICC 0.870 (95% CI 0.672-0.966). From this study, it can be concluded that the Indonesian version of MacCAT-T is a valid and reliable tool to assess mental capacity to consent to treatment and can be used by trained final-year psychiatric residents and psychiatrists in Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis pengaruh kecakapan manajerial dan kepemilikan keluarga terhadap manajemen laba akrual dan rill. Penelitian ini dilakukan menggunakan sampel sebanyak 1.335 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016, kecuali industri keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan empat hasil. Hasil pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap manajemen laba akrual. Selanjutnya, kecakapan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba akrual. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap manajemen laba rill. Selanjutnya, kecakapan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba rill. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan kontribusi pada penelitian-penelitian yang sudah ada mengenai kepemilikan keluarga, kecakapan manajerial, dan manajemen laba.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the effect of managerial ability and family ownership on accrual and real earnings management. Using 1.335 samples of all companies, excluding financial companies, listed on Indonesia Stock Exchange between 2012 2016. This study finds four results. The first result finds that family ownership has negative impact on accrual earnings management. This study also finds that managerial ability has negative effect on accrual earnings management. Furthermore, this study finds that family ownership has positive effect on real earnings management. The last result finds that managerial ability has negative effect on real earnings management. This study could be empirical evidences and makes some contributions for existing studies regarding family ownership, managerial abilitiy, and earnings management."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketidakpastian lingkungan dan hubungan politik terhadap penghindaran pajak dengan moderasi kecakapan manajerial dan tata kelola perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016 dengan sampel final sebesar 635 perusahaan tahun. Penelitian ini kemudian menggunakan Abnormal Book-Tax Difference (ABTD) sebagai proksi pengukuran penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh positif ketidakpastian lingkungan terhadap penghindaran pajak namun tidak ditemukan bukti pengaruh hubungan politik terhadap penghindaran pajak. Kecakapan manajerial ditemukan berperan dalam memperkuat pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap penghindaran pajak, sedangkan atas pengaruh hubungan politik tidak ditemukan hasil yang signifikan. Untuk tata kelola perusahaan, ditemukan bukti perannya dalam memperlemah pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap penghindaran pajak serta perannya dalam memperkuat pengaruh hubungan politik terhadap penghindaran pajak.

---

This study aims to analyze the effect of environmental uncertainty and political connection on tax avoidance with managerial ability and corporate governance as a moderating in it. The sample used in this study is a company listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) period 2014-2016 with total 635 firm year as final sample. Subsequently this study using Abnormal Book-Tax Difference (ABTD) as proxy to measure tax avoidance. The results showed a positive effect of environmental uncertainty on tax avoidance but found no evidence of the influence of political connection on tax avoidance. Managerial ability are found to play a role in strengthen the influence of environmental uncertainty on tax avoidance, while the influence of political connection found no significant results. For corporate governance, there is evidence of its role to mitigate the impact of environmental uncertainty on tax avoidance and its role to strengthen the influence of political connection on tax avoidance."

"Pengaturan pengampuan saat ini tidak hanya diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun juga undang-undang lain seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Putusan Banding No. 75/PDT/2018/PT.JMB, Majelis Hakim telah mengabulkan pembatalan penetapan pengampuan yang diajukan oleh Terampu. Penyusunan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk meneliti kasus berdasarkan dengan undang-undang berlaku perihal pengampuan, dengan fokus terhadap kedudukan Terampu sebagai pengaju pembatalan dari pengampuan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Terampu memiliki kedudukan sebagai pengaju pembatalan pengampuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini memiliki beberapa pasal yang mengatur mengenai pengampuan dan menjadi suatu pelengkap dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama terkait Pembatalan Pengampuan. Walaupun demikian, terdapat beberapa substansi berbeda dalam aspek sifat pengampuan dan kriteria pengampu. Putusan Banding No. 75/PDT/2018/PT.JMB telah mencerminkan substansi dari undang-undang tersebut, namun undang-undang ini belum menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara penyandang disabilitas pada kasus pembatalan pengampuan tersebut.

---

Conservatorship is regulated through the Civil Code and other laws such as Law No. 8/2016 on Persons with Disabilities. In Appeal Decision No. 75/PDT/2018/PT.JMB, the Panel of Judges granted the annulment of the conservatorship order filed by the Respondent. This research is a normative juridical research that uses a qualitative approach to examine cases based on the applicable laws regarding conservatorship, with a focus on the position of the Curandus as the applicant for the annulment of conservatorship. The results of this study show that Curandus has a position as a conservatorship annulment applicant based on Law No. 8/2016 on Persons with Disabilities. This law has several articles regulating conservatorship and complements the Civil Code, especially regarding the annulment of conservatorship. However, there are some substantial differences in the nature of conservatorship and the criteria for the conservator. Appeal Decision No. 75/PDT/2018/PT.JMB reflects the substance of the law, but this law has not been taken into consideration by the Judges in deciding cases involving persons with disabilities in cases of conservatorship annulment."

"Latar belakang. Pemeriksaan kecakapan kerja merupakan adalah pemeriksaan psikiatri forensik yang berperan penting dalam menjaga hak-hak orang dengan gangguan jiwa ataupun masalah kejiwaan atas penghidupan yang layak, tetapi juga memiliki tantangan medikolegal tersendiri yang menyebabkan psikiater kerap merasa tidak siap untuk melaksanakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan psikiater untuk melaksanakan pemeriksaan psikiatri forensik untuk kecakapan kerja dan faktor yang berhubungan. Metode. Penelitian ini merupakan sebuah studi potong lintang dengan kuesioner daring yang menelaah tingkat kesiapan (self-efficacy) psikiater untuk melaksanakan pemeriksaan psikiatri forensik untuk kecakapan kerja. Pengambilan data dilakukan secara total sampling pada seluruh psikiater di Indonesia. Tingkat kesiapan diukur melalui 8 butir pernyataan yang dinilai pada skala 0 sampai 10, sedangkan faktor yang berhubungan terdiri dari faktor individual, fasilitas layanan kesehatan, dan regulasi. Hasil. Tingkat kesiapan psikiater untuk melaksanakan pemeriksaan psikiatri forensik untuk kecakapan kerja berada pada median skor 6 (rentang interkuartil 5—8). Faktor yang memiliki hubungan bermakna dengan tingkat kesiapan meliputi asal institusi pendidikan spesialis, pengalaman mengelola kasus selama pendidikan, persepsi kecukupan materi/pengalaman selama pendidikan, pengalaman praktik pemeriksaan kecakapan kerja, jenis fasilitas layanan kesehatan, ketersediaan dan keterlibatan langsung dalam layanan psikiatri forensik, ketersediaan dokter subspesialis psikiatri forensik, dokter subspesialis selain psikiatri forensik, dan psikolog klinis, serta ketersediaan instrumen pengukuran profil kecerdasan dan profil kepribadian, penetapan tim pemeriksan oleh pimpinan, ketersediaan prosedur operasional baku pemeriksaan, serta ketersediaan format baku surat persetujuan dan laporan hasil pemeriksaan. Pembahasan. Pengalaman psikiater melaksanakan pemeriksaan kecakapan kerja, di masa pendidikan ataupun setelahnya, masih sangat beragam, padahal pengalaman praktik menjadi salah satu faktor yang konsisten berhubungan dengan tingkat kesiapan. Psikiater memiliki tingkat kesiapan yang lebih baik jika memiliki sumber daya dan fasilitas yang meamdai, tetapi masih banyak psikiater yang bekerja tanpa sumber daya yang disyaratkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan. Temuan penelitian ini dapat menjadi masukan yang relevan bagi pengembangan pendidikan, pelayanan, dan penelitian psikiatri forensik di Indonesia.

---

Introduction. Fitness-to-work (FtW) assessment is an essential forensic psychiatric asssessment to protection the rights of persons with mental health issues to work and reasonable standards of living. However, the assessment comes with medicolegal risks which keeps psychiatrists from practicing it confidently. This study aims to examine psychiatrists’ self-efficacy in performing FtW assessment and related factors. Methods. This is a cross-sectional study using online questionnaire to examine psychiatrists’ self- efficacy in performing FtW assessment. Data was collected from a total sampling of psychiatrists in Indonesia. Self-efficacy was scored on a scale of 0 to 10, while related factors include individual, healthcare facility, and regulatory factors. Results. Psychiatrists’ self-efficacy in performing FtW assessment has a median of 6 (interquartile range 5—8). Significantly related factors were institution of psychiatric residency, experience of FtW assessment during residency, perception of adequate training, experiene of FtW assessment as a psychiatrist, type of healthcare facility, direct involvement in forensic psychiatry services, availability of forensic psychiatrists, other psychiatric subspecialists, clinical psychologists, intelligence and personality measurements, official appointment from facility leadership, standard operating procedure, and standard format for consent and report. Discussion. Psychiatrists’ experience in conducting FtW assessment vary widely, yet it is an important factor related to self-efficacy. Psychatrists show higher self-efficacy when equipped with adequate resources and facilities. However, many still work without such arrangement as regulated by the Ministry of Health Bylaw. The results of this research can be an important resource for advocacy to improve forensic psychiatry services, education, and research in Indonesia."