Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat Dra. Hj.Nunuk Murdiati Sulastomo terhadap Para Tergugat yang terkait dengan adanyapemberhentian Penggugat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Harapan Ibu PondokPinang dengan dasar gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum. Dan PutusanMajelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah memenangkan PihakPenggugat. Tujuan dari pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah untukmengetahui tanggung jawab organ yayasan dan yayasan apabila timbul tuntutanhukum sehubungan dengan pelaksanaan operasional yayasan, mengetahui danmemahami konsekuensi yuridis atas berlakunya keputusan Rapat Pembina, sertamemahami dasar pemikiran rumusan norma dari Pasal 1365 KUH Perdatamengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Penelitian ini adalah penelitiandengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the lawsuit is filed by Plaintiff, Dra. Hj. Nunuk Murdiati

Sulastomo, against the defendants relating to the dismissal of the Plaintiff as

Chairman of the Board from Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang with the

lawsuit basic is Tort of Law. And The verdict from the District Court of South

Jakarta is giving the victory to the Plaintiff. The purposes of the main problems in

this thesis are to know the responsibilities of the foundation organs and the

foundation if lawsuits arise in connection with the implementation of the

foundation operational, to know and understand the legal consequences of the

enactment of the Trustees Meeting, and then understand the rationale for the norm

formulation from the Article 1365 of the Civil Code about the Tort of Law.

This research is about a study with using a normative juridical approach."

"AbstrakNotaris adalah pejabat umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 taun 20014 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1. Dan untuk itu ketika notaris melaksanakan tugas nya selaku pembuat akta notaris terlibat adanya perbuatan melawan hukum maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 taun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris. Sesuai dengan putusan putusan MK No. 49/PUU-X/2012 terkait pengujian Pasal 66 UU Undang-Undang Nomor 30 taun 2004 Tentang Jabatan Notaris dihapusnya frasa persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD), sehingga ketika notaris dipanggil penyidik untuk menjadi saksi tanpa perlu persetujuan MPD karena menurut Mahkamah Konstitusi, tidak adanya persamaan didepan hukum, Namun dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 66 ayat (1) MPD diganti dengan MKN artinya untuk pemangilan notaris oleh aparat hukum harus izin dari MKN yang menimbulkan adanya diskriminasi hukum atau tidak adanya persamaan dimata hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945."

"Skripsi ini membahas mengenai kedudukan hukum Badan Usaha Milik Desa bila dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan, mulai dari peraturan tertinggi hingga peraturan terendah. Skripsi ini mengkaji Badan Usaha Milik Desa apakah lebih tepat bila dikategorikan sebagai badan usaha berbadan hukum atau badan usaha non badan hukum. Skripsi ini juga menjabarkan implikasi atas ketidakjelasan kedudukan hukum Badan Usaha Milik Desa dalam prakteknya dengan menampilkan permasalahan yang timbul pada Badan Usaha Milik Desa Panggung Lestari, kabupaten Bantul, provinsi Yogyakarta. Berdasarkan kajian yuridis yang telah dilakukan, pengakuan Badan Usaha Milik Desa sebagai badan usaha berbadan hukum atau badan usaha non badan hukum tidak ada, sedangkan sangat penting adanya pengakuan yang jelas dan tegas mengenai kedudukan hukum Badan Usaha Milik Desa mengingat badan usaha ini akan melakukan berbagai macam kegiatan usaha demi kepentingan dan kemajuan desa itu sendiri. Ketidakjelasan kedudukan hukum Badan Usaha Milik Desa juga mengakibatkan badan usaha ini kesulitan dalam menjalin kerjasama usaha dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, skripsi ini mendorong perlunya ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenai kedudukan hukum Badan Usaha Milik Desa.

---

The focus of this study is analyze about legal status of village owned enterprises based on the law. This study also analyze that village owned enterprises is business entity or legal entity. This study also details the implication of obscurity of legal status of village owned enterprises practically by indicating the problems that happens in Panggung Lestari Village Owned Enterprises in Bantul, Yogyakarta. Based on the juridical studies that has been done, recognition of village owned enterprises as business entity or legal entity is nothing, while too important to have the clear recognition about legal status of village owned enterprises because this entity would make every kind of business activities for the sake of that village. The obscurity of village owned enterprises caused this entity have difficulties in established business cooperation with third parties. Therefore, this study encouraged to have the clear regulation that would provide about legal status of village owned enterprises."