Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkawinan yang tidak dicatatkan berdampak pada tidak jelasnya status perkawinan melalui bukti autentik dari perkawinan, sehingga berdampak pada status hukum seorang anak. Untuk itu penelitian ini membahas permasalahan terkait analisis kedudukan hukum ahli waris yang perkawinannya tidak dicatatkan dan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3073 K/Pdt/2019). Penelitian hukum doktrinal ini, mengkaji objek hukum dalam konsepnya sebagai peraturan perundang- undangan dan putusan pengadilan. Objek hukum yang diteliti tersebut dikumpulkan melalui studi dokumen dalam bentuk bahan-bahan hukum, baik primer dan sekunder, yang selanjutnya dianalisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka dapat dijelaskan sebagai berikut: Perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai peraturan yang berlaku di hadapan pegawai Kantor Catatan Sipil, maka akan sulit membuktikan adanya perkawinan tersebut. Hal ini akan berdampak terhadap kedudukan istri dan anak yang lemah di mata hukum dan anak tersebut akan menjadi anak luar kawin dan memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Tanpa adanya bukti yang kuat akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan maka perkawinan TSH dan Alm. SD dianggap tidak pernah terjadi, sehingga menurut kententuan hukum waris perdata barat yang berhak sebagai ahli waris sesuai pasal 856 KUHPer dari Alm. SD adalah ahli waris Golongan II yakni orang tua dan saudara-saudara Pewaris.

---

Unregistered Marriage affect the uncertainty of marital status through authentic proof of marriage, thus affecting the legal status of a child. This research was carried out by raising issues related to analysis the position of the heirs from unregistered marriage and the legal considerations in the Supreme Court decision No. 3073 K/Pdt/2019). This doctrinal legal research examines legal objects in their concept as statutory regulations and court decisions. The legal objects studied were collected through document studies in the form of legal materials, both primary and secondary, which were then analyzed to answer research problems. Based on the results of the analysis carried out, it can be explained as follows: if a marriage is not registered in applicable regulation in civil registration, then it will be difficult to prove the existence of the marriage. This will affect to the weak position of wife and their child from law point view and the child will become an out of marriage child and only have a civil relationship with their mother. without the existence of strong evidence resulting from unregistered marriage, the marriage between TSH and Alm. SD considered as never happened. So, according to west civil law, whose entitled as Alm. SD’s heir according to article 856 Indonesian Civil Code is group two of heirs which is his mother and sister."

"ABSTRAKHukum waris di Indonesia bersifat pluralistik, karena masih berlaku beberapasitem hukum kewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris islam dan hukumwaris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Ke pluralistikan ini terbukti dari belum adanya pengaturan khusus yang bersifat nasional mengenai sistem hukum kewarisan di Indonesia, yang mengakibatkan masyarakat Indonesia menggunakan aturan hukum yang berbeda-beda untuk menentukan pembagian warisan. Begitu pula dengan aturan mengenai hibah di Indonesia. Saat ini di Indonesia, pengaturan hukum yang mengatur hibah berlaku lebih dari satu sistem hukum, yaitu diatur baik menurut hukum islam, hukum perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun hukum adat. Tesis ini akan membahas tentang hak waris anak angkat dan istri menurut hukum waris di Indonesia dan status hukum atas warisan yang menjadi objek hibah yang dibatalkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan data sekunder yang bersumber dari kepustakaan. Dari hari pembahasan ditemukan bahwa hibahnya tidak sah karena dibuat oleh pihak yang tidak berwenang untuk membuat hibah tersebut.

---

ABSTRACTInheritance law in Indonesia is pluralistic, because they apply some system ofinheritance law, namely customary inheritance law, inheritance law and theIslamic law of inheritance according to the Book of the Law of Civil Law. Thisdiversity is proven because there are no special arrangement which is nationalheritage of the legal system in Indonesia, which resulted in the Indonesian people using legal rules different to determine the division of inheritance. Similary, the rules on grants in Indonesia. Currently in Indonesia, the legal rules governing the grant applies more than one legal system, which is governed both by Islamic Law, civil law based on the Book of the Law of Civil Law, as well as Customary Law. This thesis will discuss the inheritance rights of an adopted child and the wife of the heir according to inheritance law in Indonesia and the legal status of heritage is the object of the grant is canceled. The method used in this research is normative with descriptive type with secondary data obtained from the literature. The result og the research, it was found that the grant does is illegitimate, because the grant was made by the subject that unauthorized."