Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sifat kegiatan migas adalah beresiko tinggi, temiasuk resiko terjadinya tumpahan minyak, dilain pihak Iebih dari 50% kegiatan migas di Indonesia beroperasi di Iepas pantai. Meskipun perusahaan migas sudah melengkapi kegiatannya dengan sistem kesiagaan Penanggulangan Tumpahan Minyak di Perairan (PTMP), namun masih sering terdengar adanya tumpahan minyak bahkan tumpahan yang sampai ke pantai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi existing kesiagan PTMP, mengetahui gap implementasi antara existing kesiagaan PTMP dengan pedoman yang ada, dan memberikan usulan perbaikan temadap kesiagaan PTMP maupun terhadap pedoman itu sendiri. Penelitian dilakukan dengan mengevaluasi kasus tumpahan, sebagai alat ukur evaluasi ini mengacu kepada Pedoman Tata Kerja (PTK) BPMIGAS No. Kpts : 112 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penanggulangan Tumpahan Minyak di Perairan, Oil Spill Response Guide yang disusun o/eh Robert J Meyer, Research Pianning /nsritut Inc dan sumber Iain yang relevan. Hasil evaluasi menunjukan bahwa kesiagaan PTMP yang ada sudah memenuhi kebutuhan minimum, kecuali untuk panjang oil boom apabila penentuan panjang minimumnya menggunakan metoda tiga kali panjang kapal. Implementasi dilapangan memperlihatkan bahwa metoda analisa resiko (risk assesment) lebih di rekomendasikan untuk penentuan kebutuhan minimum kesiagaan PTMP."

"Kontraktor usaha hulu minyak dan gas bumi yaitu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S), merupakan Wajib Pungut PPN yang berhak atas pengembalian kembali PPN atau reimbursement reimbursement PPN merupakan pengembalian PPN atau PPN dan PPnBM atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada kontraktor atas PPN atau PPN dan PPnBM yang telah disetor ke kas negara sesuai dengan Kontrak Kerja Sama. Namun dalam mekanisme mengenai tata cara reimbursement PPN yang diatur pada PMK No.119 Tahun 2019, terdapat isu kemudahan administrasi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme reimbursement PPN yang dikaji dengan teori ease of administration. Penelitian post positivist ini menggunakan studi literatur dan studi lapangan untuk pengumpulan datanya. Hasil dari penelitian ini adalah K3S perlu melewati proses berupa pengajuan permohonan reimbursement PPN yang diverifikasi oleh SKK Migas, konfirmasi oleh DJP, penelitian berkas oleh DJA, penelitian kembali oleh DJPb, dan pemindahbukuan rekening oleh BI. Namun dalam mekanisme reimbursement PPN tersebut, terdapat isu yang berkaitan dengan asas certainty yaitu mengenai kepastian konfirmasi dari DJP, asas efficiency terkait direct money cost, time cost, dan psychological cost dalam mempersiapkan dokumen reimbursement PPN, asas convenience terkait birokrasi perolehan kembali reimbursement PPN, dan asas simplicity yaitu kesederhanaan dokumen-dokumen permohonan reimbursement PPN. ......Upstream oil and gas business contractors, namely Cooperation Contract Contractors, are obliged to collect VAT and are entitled to a refund of VAT. The VAT reimbursement mechanism is the return of VAT on the acquisition of Taxable Goods and/or Taxable Services to contractors for VAT that have been deposited into the state treasury in accordance with the Cooperation Contract. However, in the mechanism regarding the VAT reimbursement procedure regulated in PMK No.119 of 2019, there is an issue of administrative convenience in its implementation. This study aims to analyze the VAT reimbursement mechanism which is studied with the theory of ease of administration. This post-positivist research uses literature studies and field studies for data collection. The result of this research is that the Cooperation Contract Contractor needs to go through a process in the form of submitting a VAT reimbursement request which is verified by SKK Migas, confirmation by DJP, file research by DJA, re-examination by DJPb, and book-entry by BI. However, in the VAT reimbursement mechanism, there are issues related to the certainty principle, namely the certainty of confirmation from the DJP, the efficiency principle related to direct money costs, time costs, and psychological costs in preparing VAT reimbursement documents, the convenience principle related to the VAT reimbursement recovery bureaucracy, and the principle of simplicity, namely the simplicity of the VAT reimbursement application documents. "

"Skripsi ini menganalisis mengenai eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi (yang dikategorikan sebagai kegiatan hulu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001) yang dilakukan melalui suatu Badan Operasi Bersama (BOB) antara PT Bumi Siak Pusako dan Pertamina Hulu. Temuan dari hasil penelitian meliputi permasalahan prosedur dan mekanisne pembentukan BOB beserta pembagian hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab berdasarkan hukum yang berlaku dan asas perjanjian pada umumnya. Lebih lanjut, bagaimana sifat hubungan hukum di dalam pengoperasian BOB tersebut. Pokok-pokok permasalahan tersebut dijawab dengan menggunakan metode penelitian normatif yang menghasilkan kesimpulan bahwa BOB dibentuk melalui Joint Management Agreement (JMA) dan Joint Operating Agreement (JOA). Dimana kedua kontrak tersebut memuat tentang pembagian hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab di antara kedua pihak. Sedangkan sifat hubungan hukum di antara BOB dengan Negara dijelaskan lebih lanjut berdasarkan Production Sharing Contract (PSC) yang dapat memberikan kesimpulan mengenai kedudukan Negara yang kuat dalam Operasi Perminyakan tersebut. ......This thesis analyzes the exploration and exploitation of oil and gas ? categorized as upstream activities under Indonesian Law No. 22 Year 2001 ? which is executed by Joint Operating Body (JOB) between PT Bumi Siak Pusako dan Pertamina. Findings from the research include issues regarding the procedure and mechanism in establishing the JOB and the classification of its rights, obligations, duties and responsibilities according to the applicable law and basic principles in general agreement. Furthermore, it elaborates the nature in refer to the legal relationship between JOB and the State with respect to the operation of JOB. These main issues will be answered and resolved by using the method of normative research which leads to the conclusion that the JOB is formed through a Joint Management Agreement (JMA) and Joint Operating Agreement (JOA). Where both contracts contained the division of rights, obligations, duties and responsibilities between the parties, while on the other hand, the nature of the legal relationship between the JOB with the State are further explained based on the Production Sharing Contract (PSC) which could be concluded that the position of State is superior in such Petroleum Operation."