Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKNama : Dwi Hastuti AyuningtyasNPM : 1406511124Program Studi : Magister KenotariatanJudul : Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Oleh Badan Pertanahan Nasional Analisis Putusan Kasus Nomor 3091 K/PDT/2011 Dalam kasus nomor 3091 K/Pdt/2011 telah terjadi sengketa antara Ramon Widjaja dengan pihak-pihak yang dianggap telah menguasai dan memanfaatkan lahan miliknya tanpa izin darinya. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini yaitu faktor apakah yang dapat menyebabkan terjadinya penerbitan sertipikat yang tumpang tindih dan bagaimana solusi untuk mencegahnya serta bagaimana penerapan asas publikasi negatif tendensi positif dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional sehingga terjadi tumpang tindih sertipikat.Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam terjadinya tumpang tindih seripikat berdasarkan beberapa faktor yang terutama adalah tidak sempurnanya peta pendaftaran terutama bagi daerah-daerah yang mengalami pemekaran wilayah, serta tidak telitinya para petugas/pejabat pertanahan dalam menjalankan tugas memeriksa data terkait kegiatan pendaftaran. Oleh sebab itu sebaiknya dikemudian hari pemerintah harus dapat mengatasi faktor-faktor tersebut yaitu agar menyempurnakan peta pendaftaran tanah yang ada serta meningkatkan mutu dan kedisiplinan serta ketelitian dari para petugas/pejabat kantor pertanahan. Kata Kunci : Kegiatan Pendaftaran, Sertipikat Tumpang Tindih

---

ABSTRACTName Dwi Hastuti AyuningtyasStudy Program Magister of NotaryTitle Application of Principle of Legal Certainty In Broking Certificate Issuance by the National Land Agency Decision Analysis of Case No. 3091 K PDT 2011 In case number 3091 K Pdt 2011 there rsquo s been a dispute between Ramon Widjaja with parties deemed to have control and use their property without his permission. The formulation of the issues raised in this thesis is the factor that can lead to the issuance of the overlapped certificates and how the solution made to prevent it, and how the application of the principle of positive tendencies of negative publicity in the issuance of certificates of land rights by the National Land Agency which caused some overlap certificate. Research methods used in this thesis is the normative method. The results of this research are that in cases of overlapping certificates are based on several factors that primarily is incomplete map of enrollment, especially in regions that experiencing regional growth, and the carelessness of the officers officials of land offices in carry out the task of checking the data related to the registration activities. Therefore, we recommend in the future the government must be able to eliminate these factors by means of enhance existing land registration maps and improve the quality, discipline and thoroughness of the officers officials of the land office. Keywords registration activities , Overlapped Certificates."

"Penelitian ini membahas mengenai penerapan peraturan perundang-undangan tentang administrasi pertanahan pada kegiatan pendaftaran tanah di lingkup pemerintah desa. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa penerapan peraturan perundang-undangan terkait dengan administrasi pertanahan di Desa Kelubir dan Desa Pimping, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini adalah penelitian dengan metode yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi ataupun masukan bagi pengembangan ilmu di bidang hukum pada umumnya, khususnya di bidang pertanahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa masih ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan administrasi pertanahan di pemerintah desa, khususnya berkaitan dengan pengumpulan data dan informasi pertanahan yang merupakan salah satu unsur dalam pemeliharaan data pada kegiatan pendaftaran tanah. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan pemahaman dari aparat pemerintah desa ataupun masyarakat membuat kesalahpahaman pada kegiatan pendaftaran tanah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlunya untuk diadakan pengaturan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendaftaran tanah pada lingkup pemerintah desa dan dilaksanakannya penyuluhan dan pembinaan mengenai administrasi pertanahan kepada aparat pemerintahan desa.This research discusses the application of laws and regulations concerning land administration in land registration activities within the scope of the village government. This research was conducted by analyzing the application of laws and regulations related to land administration in Kelubir Village and Pimping Village, Bulungan Regency, North Kalimantan Province. This research is research with a juridical-normative method. The results of this study are expected to be used as a reference or input for the development of science in the field of law in general, especially in the field of land. This research shows that there are still deficiencies in the implementation of land administration in the village government, specifically related to the collection of land data and information which is one element in maintaining data on land registration activities. In addition, the lack of socialization and understanding from village government officials or the community caused misunderstanding on land registration activities. This study concludes that there is a need to regulate the Minimum Service Standards (SPM) for land registration within the scope of village governments and the implementation of counseling and guidance on land administration to village government officials."