Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengamanatkan kewajiban peningkatan nilai tambah melalui kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri bagi setiap pemegang izin dan kontrak karya pada tahun 2014 nanti. Skripsi ini mengkaji tentang pengaturan kewajiban peningkatan nilai tambah melalui kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri pada produk akhir mineral tembaga menurut UU No. 4 Tahun 2009 dan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menunjukkan bahwa UU No. 4 Tahun 2009 tidak memberikan penjelasan tentang kewajiban peningkatan nilai tambah tersebut. Kewajiban ini dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral. Peraturan Menteri tersebut menjelaskan bahwa untuk mineral tembaga harus diolah di dalam negeri, dan hal ini mengakibatkan setiap kontraktor pertambangan tembaga, termasuk PT Freeport Indonesia, berkewajiban mendirikan smelter, terlepas dari apakah pendirian smelter tersebut menguntungkan atau merugikan kontraktor. Sedangkan, apabila mengacu pada Kontrak Karya PT Freeport Indonesia, PT Freeport Indonesia mendirikan smelter hanya apabila menguntungkan sesuai dengan klausul ?paling menguntungkan secara ekonomi?. Dalam hal terjadi perbedaan pengaturan, maka untuk kewajiban peningkatan nilai tambah, bagi PT Freeport Indonesia yang berlaku adalah UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan juga Kontrak Karya PT Freeport Indonesia karena keduanya mengatur hal yang sama, yaitu kewajiban peningkatan nilai tambah; sedangkan untuk pendirian smelter, bagi PT Freeport Indonesia yang berlaku adalah Kontrak Karya PT Freeport Indonesia karena adanya asas grandfather clause dalam arah kebijakan dasar investasi bahwa peraturan yang terbit setelah Kontrak Karya PT Freeport Indonesia ditandatangani tidak berlaku surut terhadap Kontrak Karya PT Freeport Indonesia. ......The Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining mandated an obligation of increasing added value through processing and/or refining activities inside the country for each of the licensee and contract of work holders in the year of 2014. This mini thesis examines the interpretation of the obligation of increasing added value through processing and/or refining activities inside the country of copper mineral products according to The Law No. 4 of 2009 and The Contract of Work of PT Freeport Indonesia. By using normative methods, this study shows that The Law No. 4 of 2009 does not provide an explanation of the increasing added value obligation. This obligation is further elaborated in The Minister Regulation of Energy and Mineral Resources No. 7 of 2012 on Mineral Added Value through the Processing and Refining Activities. The Minister Regulation explained that for copper minerals must be processed inside the country, and this has resulted in any copper mining contractors, including PT Freeport Indonesia, is obliged to establish a smelter, regardless of whether the establishment of the smelter is profitable or harmful to the contractor. Meanwhile, according to The Contract of Work of PT Freeport Indonesia, PT Freeport Indonesia will establish a smelter if only it is profitable in accordance with the clause ?most economically profitable?. In case of there is a difference of regulation, then for the obligation of increasing added value, The Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining and The Contract of Work of PT Freeport Indonesia should be applied to PT Freeport, as both regulate the same thing which is the obligation of increasing added-value; while for the establishment of a smelter, for PT Freeport Indonesia the regulation that should be applied is The Contract of Work of PT Freeport Indonesia because of the principle of grandfather clause in the basic policy direction of investment that regulates issued after the Contract of Work of PT Freeport Indonesia had been signed does not apply retroactively to the Contract of Work of PT Freeport Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas upaya pemeliharaan bahan pustaka khusunya buku teks yang berkaitan dengan kegiatan pengolahan dan sirkulasi di Perpustakaan Universitas Pertahanan. Kegiatan pengolahan dan sirkulasi merupakan langkah awal dalam alur kerja perpustakaan yang langsung berhubungan dengan petugas maupun pemustaka. Kegiatan ini juga merupakan awal bagaimana bahan pustaka diperlakukan sehingga akan berpengaruh pada upaya pelestarian bahan pustaka di masa yangakan datang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menyatakan bahwa upaya pemeliharaan yang selama ini dilakukan belum maksimal, meskipun pimpinan sejak awal sudah memberi perhatian terhadap koleksinya yang dibuktikan dalam terbitnya surat edaran maupun komunikasi lisan. Saran dari peneliti yaitu agar staf terkait tetap mempertahankan upaya yang telah dilakukan dengan terus berusaha memperbaikinya.

---

Abstract
The thesis discusses the preservation effort literature textbooks especially that related to the processing and circulation at the Defense University Library. Processing activities and the circulation is the first step in the workflow library that is directly related to the officer or pemustaka. This activity is also the beginning of how library materials are handled so that it will affect the preservation library materials in the future. This study is a qualitative research techniques of data collection by observation and interviews. The results shows that the preservation has not been done maximal at Defense University Library , although the leader pay attention to the book collection from the beggining. It can be seen from circular letter and oral communication. Researcher?s advice is library staffs have to keep preserve activity on and always try to improve it.