Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query

Pasaribu, Alboin, author

Kekuatan hukum Dekrit Presiden di Indonesia : analisis Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Maklumat Presiden 23 Juli 2001 = The legal force of Presidential Decree in Indonesia : an analysis of July 5, 1959 Presidential Decree and 23 July 2001 Presidential Decree

Tesis ini membahas tentang kekuatan hukum dekrit presiden yang pernah diberlakukan di Indonesia sebagai produk keputusan presiden dalam keadaan darurat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas dekrit yang dikeluarkan oleh presiden akan sangat ditentukan oleh dukungan berbagai kalangan dalam pelaksanaannya, sekalipun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T36087

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dea Vania, author

Analisis kekuatan hukum akta otentik dalam penguasaan tanah bekas eigendon verponding: Studi kasus putusan pengadilan negeri N0.218/Pdt/G/1994/PN jak,Ut tanggal 28 Februari 1995 = Analysis of the power law authentic deeds on control of lands used eigendom verponding : Case study of state court decision no. 218/Pdt/G/1994/PN.Jak.Ut. february 28,1995

Akta otentik merupakan suatu alat bukti yang sempurna si pengadilan bagi beberapa perjanjian maupun perbuatan hukum, seperti perbuatan hukum melepaskan ataupun menguasai tanah. Tesis ini membahas kekuatan hukum akta otentik dalam penguasaan hak atas sebidang tanah bekas eigendom verponding, dan peran Notaris dalam pembuatan akta tersebut. Penelitian ini adalah penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28170

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Bork, Robert H., author

The tempting of america the political seduction of the law

New York: The Free Press, 1990

342 BOR t

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Nur Afni Hidayanti, author

PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN DAN LARANGAN JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 261/PDT.G/2016/PN DPS) = Violation of Obligations and Prohibition of Position Conducted by Notaries in Making Authentic Deeds (Case Study of Denpasar Court Decision Number 261/Pdt.G/2016/PN Dps)

Undang–Undang Jabatan Notaris (UUJN) telah mengatur mengenai Kewajiban dan Larangan Notaris, namun sampai saat ini masih ada Notaris yang dalam menjalankan kewenangnya telah mengabaikan kewajiban dan larangan tersebut. Hal ini terlihat dalam Putusan Nomor 261/Pdt.G/2016/PN Dps, dimana pelapor berinisial YS merasa dirugikan atas tindakan seorang Notaris berinisial...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ratih Puspitasari Winarso, author

Kekuatan hukum cover note yang dibuat oleh notaris berkaitan dengan prinsip-prinsip pemberian kredit di PT Bank BNI cabang Pare-Pare (studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 49/Pid.Sus.Tpk/2018/Pt.Mks) = Legal force of cover note which made by notary related to the principles of credit provision in PT BNI Pare-Pare ( study case high court of justice verdict Number 49/Pid.Sus.Tpk/2018/Pt.Mks)

Sumber dana yang diperoleh dari fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada para pelaku usaha dicairkan apabila perjanjian kredit telah ditandatangani oleh debitur dan kreditur. Perjanjian Kredit tersebut diikuti dengan jaminan yang mengikatnya. Terhadap jaminan tersebut, apabila masih dalam proses pengerjaan dokumen maupun akta-akta nya maka diterbitkanlah Cover Note yang...

Depok: Universitas Indonesia, 2020

T54893

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Julius Abraham Aristoteles, author

Tinjauan Yuridis terhadap Kekuatan Hukum Perubahan Perjanjian Perdamaian yang telah Dihomologasi (Studi Kasus PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk) = Juridical Review on the Legal Enforceability of the Amendment of a Legalised Composition Plan (Case Study of PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk)

Rencana perdamaian yang telah dihomologasi oleh pengadilan niaga haruslah merupakan rencana perdamaian yang pelaksanaannya dapat dijamin dan bersifat adil bagi seluruh pihak. Namun demikian, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pernah melakukan homologasi terhadap sebuah rencana perdamaian yang isinya memungkinkan dilakukannya perubahan terhadap rencana perdamaian tersebut di luar pengadilan, sebagaimana dibahas dalam...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Mohammad Guntur Priyombodo, author

Kekuatan hukum surat keterangan hibah dapat membatalkan akta jual beli dan sertipikat hak milik no 2150 lkp tinjauan yuridis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang no 40 pdt 2012 pt tk = The power of law grants letter to cancel deed of sale buy and proprietary certificate no 2150 lkp judicial review of against high court ruling no 40 pdt 2012 pt tk / Mohammad Guntur Priyombodo

ABSTRAK
Sebagai peraturan pelaksanaan UUPA dan penyempurna Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, sesungguhnya PP 24/1997 dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang memiliki dan menguasai tanah dengan itikad baik. Pengadilan merupakan langkah hukum terakhir jika terjadi perselisihan tentang hak atas tanah setelah penyelesaian dengan cara musyawarah atau mediasi tidak menyelesaikan permasalahan. Penelitian ini bermaksud melakukan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39388

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Eka Widiyastuti L, author

Kekuatan Hukum Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Jaminan Kredit di Bank Jabar Depok (Ditinjau dari Undang-undang No.10 Tahun 1998)

Universitas Indonesia, 2005

T36944

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian