Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query

Putri Bilqish, author

Kekuatan mengikat resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa dan sanksi atas pelanggaran terhadapnya = Binding force united nations security council resolution and sanction over violation of this resolution

Skripsi ini membahas mengenai kekuatan mengikat dari Resolusi Dewan Keamanan PBB, kemudian dikaitkan dengan apabila terjadi pelanggaran terhadap Resolusi tersebut. Setelah itu dilihat mengenai tindaklanjut yang dilakukan oleh Dewan Keamanan terkait pelanggaran tersebut, akankah Negara yang melanggar Resolusi Dewan Keamanan tersebut diberikan sanksi atau tidak. Dimulai dengan mempertanyakan teori hukum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S54020

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Dwi Agus Prianto, author

Analisis yuridis terhadap perjanjian standar pengikatan jual beli kavling PT. Waskita Karya Cabang Sarana Papan berdasarkan asas-asas perjanjian

Tesis ini membahas apakah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kavling PT. Waskita Karya Cabang Sarana Papan sesuai dengan asas-asas perjanjian dan bagaimana kekuatan mengikat perjanjian tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27450

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Hendi Rosadi, author

Penerapan resolusi dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa terhadap Korea Utara ke dalam hukum nasional Indonesia dikaitkan dengan penegakan hukum oleh TNI Angkatan Laut = Application of United Nations security council resolutions to North Korea into Indonesian national law associated with law enforcement by Indonesia Navy / Hendi Rosadi

ABSTRAK

Tesis ini membahas mengenai penerapan dari Resolusi Dewan Keamanan PBB, kemudian dikaitkan dengan apabila terjadi pelanggaran terhadap Resolusi tersebut. Setelah itu dilihat mengenai tindaklanjut yang dilakukan oleh Dewan Keamanan terkait pelanggaran tersebut, akankah Negara yang melanggar Resolusi Dewan Keamanan tersebut diberikan sanksi atau tidak. Dimulai dengan mempertanyakan teori hukum yang...

2018

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rana Zahra Ghina F. D., author

Kekuatan mengikat surat kuasa membebankan hak tanggungan yang dibuat berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli dalam pemberian kredit (studi Putusan No. 23/Pdt/2017/PT YYK juncto Putusan No. 771K/Pdt/2018) = The power of attorney agreement to impose mortgage rights made Upon the agreement of binding sale and purchase in granting credit (case study of Verdict Number 23/Pdt/2017/PT YYK juncto Verdict Number 771K/Pdt/2018)

ABSTRAK
Pembebanan tanah sebagai jaminan untuk pengajuan kredit dilakukan dengan dibuatnya Akta Pemberian Hak Tanggungan (selanjutnya disebut APHT) yang dapat didahului dengan pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (selanjutnya disebut SKMHT). Pembuatan SKMHT dan APHT membutuhkan sertipikat tanah milik Debitur sebagai obyek hak tanggungan. Sertipikat tersebut dapat diperoleh melalui jual beli...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Seto Darminto, author

Kekuatan mengikat perjanjian pemesanan sebagai perjanjian pengikatan jual beli di bawah tangan atas satuan rumah susun berdasarkan Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang rumah susun = The binding effect of a booking agreement as underhand binding sale and purchase agreement of condominium unit pursuant to Article 42 and 43 Law Number 20 of 2011 on condominium

Dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UURS) disebutkan ?proses jual beli sarusun sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat di hadapan notaris?, akan tetapi saat ini banyak ditemukan PPJB yang dibuat dibawah tangan. Penelitian ini...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45241

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ristania Salsabila Putri, author

Kualifikasi ahli dan kekuatan mengikat keterangan ahli dalam proses pemeriksaan perkara pidana di Indonesia (Putusan Nomor: 300/Pid.B/2013/PN.Mpw dan Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST) = Expert qualifications and binding power of expert witness in criminal case examination process in Indonesia (Judgement Number 300/Pid.B/2013/PN.Mpw and Judgement Number 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)

Indonesia menganut sistem pembuktian peradilan pidana dengan negatief wettelijk, di mana ketentuan mengenai alat bukti yang sah dan diakui diatur secara limitatif di dalam KUHAP. Alat bukti berupa keterangan ahli di dalam KUHAP merupakan alat bukti baru karena sebelumnya tidak dicantumkan di dalam HIR. Sampai dengan saat ini, KUHAP masih...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian