Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sertifikasi berkelanjutan menjadi hal yang penting dalam sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia, mengingat permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh perkebunan kelapa sawit. Dalam hal ini, terdapat dua macam sertifikasi berkelanjutan, yaitu RSPO dan ISPO yang mana memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Skripsi ini membahas mengenai kedudukan sertifikasi tersebut, serta menentukan sertifikasi mana yang lebih baik diterapkan dalam sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk yuridis normatif, dengan tipe deskriptif dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi RSPO merupakan bentuk standarisasi dalam perdagangan internasional yang bersifat voluntary, sedangkan sertifikasi ISPO merupakan peraturan teknis berdasarkan peraturan perundang-undagnan yang wajib dipatuhi. Kedua sertifikasi berdiri sendiri, serta tidak menggantikan kedudukan sertifikasi lainnya. Dalam penerapannya, sertifikasi RSPO memiliki persyaratan yang lebih kompleks dalam melindungi lingkungan dan sosial dibandingkan sertifikasi ISPO, serta telah diakui oleh Uni Eropa untuk melakukanimpor produk kelapa sawit. Oleh karenanya, apabila produk kelapa sawit Indonesia akan diperdagangkan secara internasional, maka sertifikasi RSPO lebih baik diterapkan dalam sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia.Sustainable certification holds a pivotal role in Indonesian palm oil plantations sector, given the problems posed by palm oil plantations. Currently, there are two types of ongoing certification, namely RSPO and ISPO, which have their respective advantages and disadvantages. This thesis discusses the status of these certifications, and determines which certification is better to be implemented in Indonesian oil palm plantations sector. This thesis was conducted in the form of juridical normative, with descriptive type and qualitative approach. The result ofthis study indicates that RSPO certification is a form of standardization in international trade in which compliance is not mandatory, while ISPO certification is a technical regulation based on Indonesian laws in which compliance is mandatory. Both certifications are stand-alone, and do not replace the position of other certifications. In its application, the requirements of RSPO certification is a lot more complex than ISPO certification in regards to protecting the environmentand social, and has been recognized by the European Union for the importation of palm oil products. Therefore, if Indonesian palm oil products are to be traded internationally, RSPO certification is better to be implemented in Indonesian palm oil plantations sector."

"Diplomasi ekonomi di ranah industri kelapa sawit sebenarnya sudah menjadi perhatian di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Diplomasi ini bisa dilakukan oleh aktor non-negara, seperti Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji upaya diplomasi yang dilakukan aktor SPKS dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit kecil dan menarik investasi untuk berbagai program peremajaan sawit. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini merupakan satu kasus implementasi diplomasi ekonomi oleh aktor non-negara. Penelitian ini juga menggunakan analisis induktif, yaitu berbagai data kecil dan khusus mengenai strategi lobi yang dilakukan SPKS melalui petisi online di change.org akan ditelaah dan diinterpretasikan, untuk kemudian ditarik gambaran yang lebih umum mengenai upaya diplomasi ekonomi oleh aktor non-negara. Sementara konsep yang digunakan adalah konsep petisi online. Hasilnya, petisi online yang dilakukan SPKS telah mampu menarik perhatian publik, namun masih perlu dukungan dari pemerintah. Simpulan penelitian ini adalah perlu ada sinergisitas antarkementerian di Indonesia dan pengusaha untuk mendukung petisi online yang dilakukan SPKS, seperti Kementerian Pertanian, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Seluruh pihak tersebut berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas sawit domestik, mengembangkan kompetensi, dan menyejahterakan petani sawit."

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh size, profitability, tangibility, non-debt tax shield, retained profits, dan liquidity perusahaan terhadap struktur hutang perusahaan yang tercermin dalam total debt, long term debt, dan short term debt. Sampel yang digunakan sebagai objek penelitian ini adalah 32 perusahaan dalam industri kelapa sawit di negara Indonesia dan Malaysia yang terdaftar di dalam bursa masing-masing negara dengan periode penelitian tahun 2007-2013. Data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari software Thomson Eikon Reuters dan diolah dengan software Eviews 7. Hasil regresi menunjukkan bahwa size, profitability, tangibility, non-debt tax shield, dan liquidity memiliki pengaruh signifikan terhadap setidaknya satu dari tiga unsur struktur hutang yang diteliti dalam periode tertentu, sedangkan retained profits tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap ketiganya di sepanjang periode penelitian;The main purpose of this study is to analyze the effect of firm?s size, profitability, tangibility, non-debt tax shield, retained profits, and liquidity to its debt structure reflected on its total debt, long term debt, and short term debt. This study uses 32 Indonesian and Malaysian companies from palm oil industry listed in each country?s stock exchange in the period of 2007 to 2013. The data in this study is processed using software Thomson Reuters Eikon and Eviews 7. The result of regression prove that size, profitability, tangibility, non-debt tax shield, and liquidity affects to at least one of the three elements of debt structure that being studied in certain years while retained profits didn?t give any significant effect to any of the element of debt structure during the period., The main purpose of this study is to analyze the effect of firm’s size, profitability, tangibility, non-debt tax shield, retained profits, and liquidity to its debt structure reflected on its total debt, long term debt, and short term debt. This study uses 32 Indonesian and Malaysian companies from palm oil industry listed in each country’s stock exchange in the period of 2007 to 2013. The data in this study is processed using software Thomson Reuters Eikon and Eviews 7. The result of regression prove that size, profitability, tangibility, non-debt tax shield, and liquidity affects to at least one of the three elements of debt structure that being studied in certain years while retained profits didn’t give any significant effect to any of the element of debt structure during the period.]"

"Penelitian ini menjelaskan mengenai gerakan lingkungan anti sawit Greenpeace. Gerakan ini bertujuan untuk menghentikan laju deforestasi Hutan Indonesia yang diakibatkan oleh semakin meluasnya lahan perkebunan kelapa sawit. Gerakan ini termanifestasikan ke dalam bentuk kampanye anti sawit Greenpeace, terhadap salah satu perusahaan besar industri kelapa sawit Indonesia, yakni Sinar Mas, selama periode tahun 2008-2010. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif-analitis. Bentuk dari strategi gerakan ini adalah pemilihan target kampanye, menjadi saksi langsung sebuah peristiwa, pembentukan jaringan lokal-nasional, dialog dan forum diskusi, penggunaan aksi langsung tanpa kekerasan, serta penciptaan tekanan pasar. ......This research explains about Greenpeace anti-palm environmental movement. This movement intends to stop deforestation in Indonesia caused by oil palm plantation expansion. The movement manifested in the form of anti-palm oil campaigns of Greenpeace to one of palm oil big company, Sinar Mas, in 2008-2010. The research uses qualitative method with descriptive-analytic approach. The forms of strategy are: selection of campaign target, bearing witness, establishment of local and national network, dialogue and discussion forum, non-violent direct action, and market pressure."