Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPembangunan selain menimbulkan dampak positif yang memberikan keuntungan bagi kehidupan manusia, juga menimbulkan dampak negatif yang disebut dengan risiko, seperti terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembangunan tidak hanya diutamakan faktor ekonomi, akan tetapi harus pula diperhatikan faktor lingkungan hidup, sehingga pembangunan itu disebut dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Salah satu sektor pembangunan yang sedang dan terus digalakkan oleh pemerintah, baik secara nasional maupun internasional adalah sektor industri dan perdagangan. Liberalisasi perdagangan, selain memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat, juga menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagal akibat dari eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaturan perdagangan internasional, implikasi perdagangan internasional terhadap kelestarian fungsi hutan dan pengaturan perdagangan hasil hutan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitlan normatif dengan penelaahan deskriptif analisis, yakni mengkaji asas-asas hukum dalam bidang perdagangan internasional yang terkait dengan upaya perlindungan hutan di Indonesia. Pengumpulan data hanya ditakukan dengan studi dokumen di perpustakaan, terhadap bahan-bahan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan, selain memberikan peluang ekspor bagi produk hasil hutan Indonesia, juga menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian fungsi hutan. Hal ini sebagal akibat dari eksploitasi hutan alam yang melampaui daya dukung lingkungan (overcutting), konversi hutan alam, serta proses produksi yang tidak memperhatikan lingkungan. Salah satu upaya harmonisasi antara kepentingan perdagangan dengan perlindungan hutan adalah dengan menerapkan kebijaksanaan ecolabelling. Program ini belum merupakan kewajiban hukum bagi produsen, melainkan syarat lingkungan yang ditentukan oleh konsumen. Namun demikian, program ecolabelling dapat diterima dan diteruskan dalam upaya.perlindungan hutan. Peraturan perundang-undangan secara- khusus tentang ecolabelling di Indonesia belum ada, namun sebagai acuan penerapannya adalah undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup, undang-undang tentang kehutanan, undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

---

"

"Pewarisan Nilai Snap Mor pada Anak-anak dalam upaya Pelestarian Lingkungan di Kampung Madori Pulau Numfor. Pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses pewarisan nilai Snap Mor pada anak-anak di kampung Mandori berjalan dalam konteks tradisi masyarakat Mandori pada lembaga-lembaga yang ikut mendukung pewarisan nilai dinataranya Adat, Agama (Gereja), Keluarga dan Pemerintah kampung. Anakanak ikut melestarikan tradisi suku dan sekaligus turut melestarikan lingkungan alam laut dalam bentuk aturan atau larangan serta pantangan yang diberlakukan pada tradisi Snap Mor di laut, sehingga tradisi budaya terjaga maka ikut menjaga tatanan ekosistem lainnya. Namun bertambahnya jumlah penduduk serta arus pembangunan yang makin berkembang menjadi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tradisi suku ditengah komunitas yang pada akhirnya tersisih dan meninggalkan tradisi tersebut.

---

Inheritance Value Snap Mor on Children in Environmental Conservation efforts in Madori village numfor. Qualitative approach and descriptive study. The study concluded that the process of inheritance Mor Snap value to the children in the village Mandori runs in the context of community traditions Mandori on the institutions supporting the inheritance value Indigenous, Religion (Church), family and village government. Children help preserve tribal traditions and also helped preserve the marine environment in the form of rules or restrictions as well as restrictions imposed on the tradition Snap Mor in the sea, so that the cultural tradition maintained then care for other ecosystems order. However, the increase of population and development growing flows into the challenges faced in the implementation of community amid tribal traditions that ultimately eliminated and leave the tradition."

"ABSTRAKPulau Kera awalnya sebagai pulau yang tidak berpenghuni, kemudian pada tahun 1911 datang orang Bajo yang terkenal sebagai pelaut. Walaupun dalam keterbatasan mulai dari akses air bersih, listrik, pendidikan, pelayanan kantor pemerintah yang belum diperoleh, tidak mampu menggoyahkan masyarakat untuk tetap bertahan di pulau ini. Orang Baju menetap dan bertahan karena keindahan pantai dan kekayaan lautnya. Mereka sebagian besar bermatapencaharian sebagai nelayan dengan kehidupan sosial yang sederhana. Kedekatan emosional masyarakat Bajo dengan sumberdaya laut memunculkan tradisi mamia kadialo. Tradisi mamia kadialo berupa pengelompokan orang ketika ikut melaut jangka waktu tertentu dan perahu yang digunakan. Ada tiga kelompok tradisi, yaitu palilibu, bapongka, dan sasakai. Hal ini merupakan perilaku yang positif yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya laut untuk tetap hidup harmonis menjaga kelestarian lingkungan."

"Penelitian ini memproksikan pembangunan ekonomi dan sosial dengan pembangunan manusia untuk menganalisis bagaimana pembangunan manusia berkontribusi pada pencapaian keberlanjutan lingkungan. Peneliti menggunakan data dari 33 provinsi di Indonesia untuk periode 2013-2020 dengan menggunakan model panel dinamis pendekatan system Generalized Method of Moments (GMM) untuk mengatasi masalah endogenitas. Hasilnya menunjukkan bahwa pembangunan manusia berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan dengan koefisien jangka pendek dan jangka Panjang masing-masing sebesar 1,121 dan 1,373. Penelitian ini menemukan bahwa pembangunan manusia berkontribusi positif terhadap kelestarian lingkungan. Berdasarkan temuan tersebut, apabila pemerintah ingin meningkatkan kualitas lingkungan salah satu kebijakan yang bisa dipertimbangkan melalui kebijakan percepatan peningkatan pembangunan manusia

---

The study proxying economic and social development with human development to analyze how human development contributes to achieving environmental sustainability. The researcher used data from 33 provinces in Indonesia for 2013-2020 using the dynamic panel method with the system Generalized Method of Moments (GMM) approach to address endogeneity problems. The results show that human development impacts environmental quality with short-term and long-term coefficients of 1,121 and 1,373, respectively. This study found that human development contributes positively to environmental sustainability. Based on the findings, when the government wants to improve the quality of the environment, one of the policies that can be considered is accelerating the improvement of human development."

"Kota Sofifi sebagai Kota Kepulauan ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara dari tahun 1999. Masalah dalam penelitian ini, Kota Sofifi yang sudah berusia 24 tahun masih perlu didorong dalam penyediaan sarana prasarana, pengembangan infrastruktur perkotaan dengan harapan dapat menarik minat masyarakat untuk bermukim di Kota Sofifi. Tujuan penelitian adalah mengkaji transformasi Pembangunan Kota Sofifi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. Metode yang digunakan yaitu mix method yaitu menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif serta penggunaan analisis spasial dengan data citra satelit Landsat dan algoritma klasifikasi CART serta NDBI yang dilihat dari tahun 1995-2020. Hasil penelitian bahwa Kota Sofifi mengalami transformasi keberlanjutan melalui analisis lingkungan, ekonomi, dan sosial. Dinamika perubahan tutupan lahan, pertumbuhan ekonomi, dan demografi menunjukkan potensi pengembangan Kota Sofifi sebagai pusat pemerintahan yang berkelanjutan yang dapat diarahkan dengan pendekatan Konsep Waterfront City. Kesimpulan penelitian dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial walaupun belum terlalu terlihat signifikan menyoroti transformasi Kota Sofifi sudah mengarah sebagai kota berkelanjutan. Dari sisi fisik dan lingkungan bahwa terjadi pengembangan pola penggunaan lahan, struktur ekonomi mengalami perubahan terutama pada potensi dalam sektor perdagangan dan jasa. Perubahan sosial terlihat dari sisi penurunan pengangguran, walaupun juga terjadi peningkatan kemiskinan. Pengembangan Konsep Waterfront City diarahkan untuk menjadi landasan untuk transformasi berkelanjutan di Kota Sofifi dengan mempertimbangkan integrasi aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.

---

Sofifi City as the City of Islands was established as the Capital of North Maluku Province from 1999. The problem in this study is that Sofifi City, which is 24 years old, still needs to be encouraged in the provision of infrastructure, urban infrastructure development in the hope of attracting people to settle in Sofifi City. The research objective is to examine the transformation of Sofifi City Development as the center of government of North Maluku Province in the perspective of sustainable development. The method used is a mix method that combines quantitative and qualitative methods and the use of spatial analysis with Landsat satellite image data and CART and NDBI classification algorithms seen from 1995-2020. The results showed that Sofifi City experienced a transformation of sustainability through environmental, economic and social analysis. The dynamics of land cover change, economic growth, and demographics show the potential for developing Sofifi City as a sustainable government center that can be directed by the Waterfront City Concept approach. The research conclusion by considering environmental, economic, and social aspects, although not too significant, highlights the transformation of Sofifi City as a sustainable city. From the physical and environmental side that there is a development of land use patterns, the economic structure has changed, especially in the potential in the trade and services sector. Social changes can be seen in terms of decreasing unemployment, although there is also an increase in poverty. The development of the Waterfront City Concept is directed to become the foundation for sustainable transformation in Sofifi City by considering the integration of economic, environmental and social aspects."

"Tesis ini menjelaskan mengenai implikasi reformasi kebijakan sektor kehutanan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia karena adanya dorongan dari lembaga keuangan multilateral, IMF (International Monetary Fund) agar pemerintah Indonesia melakukan liberalisasi sektor kehutanan, terutama alur perdagangan kayu bulat produksi hutan Indonesia. Ruang lingkup pembahasan dari penelitian ini akan mencakup pembahasan mengenai kebijakan IMF dalam merumuskan program penyesuaian struktural (SAP, Structural Adjustment Programme) sektor kehutanan Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi apakah yang kemudian timbul dari reformasi kebijakan pengelolaan sektor kehutanan Indonesia tersebut.Tesis ini diawali dengan menjelaskan gambaran umum mengenai sejarah kebijakan pengelolaan hutan Indonesia sejak masa pemerintahan kolonial Belanda hingga masa pemerintahan Orde Baru. Tesis ini juga menjelaskan mengenai latar belakang keterlibatan IMF dalam isu lingkungan global hingga akhirnya merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan isu lingkungan sebagai prasayarat pencairan dana pinjaman bagi negara-negara debitor.Periodisasi penelitian ini dimulai pada tahun 1998 hingga tahun 2001, yakni pada saat sektor kehutanan Indonesia berada dalam program penyesuaian struktural IMF. Dalam menjelaskan implikasi kebijakan SAP IMF terhadap kerusakan hutan Indonesia, penulis menggunakan konsep Sustainable Development yang digagas oleh Komisi Bruntland sejak tahun 1983 dan konsep Aktor Organisasi Internasional yang dikemukakan oleh Gareth Porter dan Janet Welsh Brown.Kedua konsep ini menunjukkan bahwa terjadi pertentangan dalam memaknai pembangunan ekonomi di sebuah negara. Konsep sustainable development menempatkan pembangunan ekonomi sejajar dengan kelestarian lingkungan,sedangkan konsep aktor organisasi internasional memiliki power untuk memaksa suatu negara untuk menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi yang dibuat aktor organisasi internasional tersebut, meskipun kebijakan tersebut berdampak negatif bagi sektor lingkungan di negara tersebut.Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif untuk menggambarkan implikasi kebijakan penyesuaian struktural IMF terhadap proses pengrusakan sektor kehutanan Indonesia. Data yang digunakan berupa data sekunder yang telah dipublikasikan, seperti buku, jurnal, dokumen, artikel, media cetak, dan juga laporan data statistik yang telah dikumpulkan dari penelitian terdahulu maupun laporan yang diberikan oleh instansi pemerintah atau organisasi resmi lainnya yang relevan dengan penelitian yang akan disusun.Data sekunder ini diperoleh baik melalui perpustakaan umum, instansi pemerintah, media cetak maupun elektronik, koleksi pribadi penulis, situs internet, dan sebagainya. Metode analisis data yang akan digunakan oleh peneliti adalah metode analisis data kuantitatif yang kemudian akan dianalisa lebih lanjut untuk melihat bagaimana hasil interpretasi pengolahan data.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan program penyesuaian struktural sektor kehutanan Indonesia yang diusung oleh IMF, terutama liberalisasi perdagangan kayu bulat produksi hutan Indonesia, berimplikasi negatif bagi keberadaan hutan alam Indonesia. Asumsi awal IMF agar harga kayu Indonesia dapat bersaing di pasar internasional serta untuk mengefisienkan penggunaan bahan baku kayu tidak terbukti. Yang terjadi justru tingkat kerusakan hutan (deforestasi) yang meningkat secara siginifikan pada saat kebijakan tersebut dilaksanakan.

---

This thesis explains about the implication of reformation in forestry policy that implemented by Indonesian government under the conditions set by IMF to liberalize forestry sector in Indonesia, especially in log trading. Analysis in this study include the IMF's policy in formulating the Structural Adjustment Program (SAP) in forestry sector. The purpose of this thesis is to describe the implications from that policy reformation.The thesis beginning from the history of Indonesian forestry management policy since colonial government period until Orde Baru government. This thesis also explains the historical background of IMF concern on global environmental issues to formulate policies that related to environmental issues as conditions of loan disbursement to debtor countries. This study examines the forestry sector of Indonesia under the SAP during 1998-2001.Analysis in this study uses Sustainable Development concept that has been initiated by Bruntland Commission since 1983 and the concept of international organizations as actors developed by Gareth Porter and Janet Welsh Brown. Both concepts show that there is disagreement in defining the economic development in the country. Sustainable Development concept puts economic development equally environmental reservation, meanwhile in the second concept, the international organizations has power to encourage state to implement their economic development policy, even though their policy has negative impact to the environment.The study uses descriptive research method to describe the implications of IMF?s SAP to the deforestation in Indonesia. Analysis in this study based on published secondary data such as books, journals, documents, articles, news paper, and statistics data collected from previous study or official reports. This thesis uses quantitative data analysis approach in collecting, processing and interpreting the data.The result of this study shows that the IMF?s SAP in forestry sector, especially the liberalization of log trading in Indonesia, has increased deforestation level in this country. The objectives of that policy initially were to increase the price competitiveness of Indonesian log in international market and to reduce the uses of log. in fact, both objective were not achieved and on the contrary has caused the level of deforestation in Indonesia getting worse."