Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKelurahan sebagai struktur pemerintah terbawah {localgoverment) dan ^^terdepan", tidak memiliki kemampuan untukitiengambil keputusan dalam penanganan masalah perkotaan, semuatergantung pada kantor dinas yang bekerja di tingkat provinsi.Sedangkan Lurah sebagai ujung towhak/front liner, benar-benarhams itiemahami kondisi wilayah dan aspirasi itiasyarakat diwilayahnya. Kondisi kelurahan di DKI Jakarta yang be-Jumlahkeseluruhan 267 kelurahan. Kelurahan-kelurahan dengantupoksinya harus melayani 8,5 juta penduduk Jakarta. Iniberarti, pejabat lurah beserta aparatnya yang hanya berjumlahsekitar 10 sampai 15 orang, harus melayani rata-rata 10-1orang, harus melayani rata-rata 20-30 ribu penduduk Jakarta(ratio+1:2000) . Ini merupakan hal yang mustahil, apabila kitamenginginkan pelayanan masyarakat berjalan dengan baik. Untukitu langkah-langkah terobosan perlu ditempuh untuk memperkuatlembaga kelurahan.Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakartamenyadari bahwa selama ini berbagai kegiatan yang dibiayailewat APBD DKI Jakarta dirasakan kurang memberi peran danruang yang memadai kepada masyarakat secara riil dalam upayamengatasi berbagai persoalan yang ada di lingkungan masyarakatluas. Hal tersebut dapat terjadi karena aspek kelembagaandalam kegiatan yang pernah dilakukan kurang memperolehperhatian yang memadai selain memang belum berkembangnyaparadigma pemberdayaan rakyat atau masyarakat di kalanganpengambil kebijakan, khususnya birokrat Pemda DKIJakarta.Untuk itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta denganlangkah maju dan bijak berusaha menyikapi masalah yang terjadidengan membentuk suatu lembaga baru yang dinamakan DewanKelurahan (Dekel) sebagai satu bentuk pemenuhan kewajiban yangtercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 1999 tentangPemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.Dewan Kelurahan ini berfungsi mewakili masyarakat ditingkat RW untuk menyampaikan aspirasi warga dan mengawasikinerja birokrasi kelurahan.Dalam konteks itu, komunikasi antara masyarakat denganpemerintah harus makin efektif, sehingga kesenjangankomunikasi dapat ditekan dan bahkan dihilangkan. Dengankomunikasi yang semakin kohesif akan terhindar kesan seolaholahmasyarakat merasa ditinggalkan, sehingga tidak ada lagipandangan skeptis. Dengan kondisi seperti ini, diharapkankebijakan pembangunan mendatang dapat lebih mampumengakomodasikan aspirasi masyarakat yang dinamis dan terus berkembang."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang implementasi kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah kelurahan. Penelitian ini penting, mengingat kompleksitas tuntutan kebutuhan dan permasalahan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta yang sangat dinamis dan mendesak untuk segera mendapat penyelesaian. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggulirkan kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan dengan harapan pemerintahan perlu didekatkan kepada masyarakat, agar pelayanan yang diberikan menjadi semakin baik (the closer goverment, the better it serves). Artinya Kelurahan yang merupakan unsur pelaksana Lini/Pelaksana Kewilayahan mampu memberikan kinerjanya yang optimal dalam menjalankan fungsi utamanya memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat (close to the customer) di wilayahnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan para informan. Sementara itu, pemilihan informan dilakukan secara snowball sampling, informan pertama memberikan petunjuk tentang informan berikutnya yang dapat memberikan informasi yang tepat dan mendalam. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan dalam implementasinya memiliki kecenderungan pada statutory services, artinya pemerintah kelurahan dalam menjalankan kebijakan tidak memiliki otonomi untuk membuat policy (membuat pengaturan) dan hanya bertugas melaksanakannya, tetapi terkadang pemerintah kelurahan masih mendapat kesempatan dan diskersi untuk membuat keputusan yang bersifat implementatif terhadap kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan. Implikasinya terjadi penyeragaman pelimpahan kewenangan dan penganggaran dalam kegiatan Penguatan Manajemen Kelurahan, sehingga kinerja pemerintah kelurahan tidak ada perubahan setelah dilaksanakan kebijakan tersebut bahkan lebih terpuruk, karena kegiatan Penguatan Manajemen Kelurahan lebih mengedepankan aspek penyerapan anggaran dibandingkan progress kegiatan, apalagi didukung dengan situasi dan kondisi kelurahan yang minim akan kuantitas dan kualitas personil kelurahan.

---

This thesis is forms a research about the implementation of Strengthening Kelurahan management policy in order to increase Kelurahan Government performance. This is important, considering the need and the problems of Jakarta society which is very dynamic is soon needed to be solved. That is why, Government of DKI Jakarta Province make a program called The Strengthening of Kelurahan Management Policy, hoping that this program can make the quality of public services, in other words ?the closer government, the better it serves?. It means, Kelurahan as the lowest of the government of DKI Jakarta Province can give the best performance while doing its function giving services to the society in its area. This research use qualitative method, which is its data get from literature, observation, and indepth interview with some informants. Meanwhile, the choosen of some informants by snowball sampling, first informant give clue about next informant that can give many right and deep informations. The result of this research shows that the implementation of this policy is preference to statutory services, means that Kelurahan doesn?t has autonomy to make a policy , Kelurahan only do the policy. But sometimes Kelurahan still has a chance to make a decision that can be implemented to the Strengthening Kelurahan management policy. The implication is delegation of authority and budgetary in this policy are being generalize in all Kelurahan, this makes the performance of Kelurahan is not better, even worse, because this policy only pay attention to the absorption of budgetary than the progress of the program/activity, with the situation and the condition of Kelurahan? staff has low quantity and quality."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang implementasi kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah kelurahan. Penelitian ini penting, mengingat kompleksitas tuntutan kebutuhan dan permasalahan masyarakat di Provinsi OKI Jakarta yang sangat dinamis dan mendesak untuk segera mendapat penyelesaian. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggulirkan kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan dengan harapan pemerintahan perlu didekatkan kepada masyarakat, agar pelayanan yang diberikan menjadi semakin baik (the closer goverment, the better it serves). Artinya Kelurahan yang merupakan unsur pelaksana Lini/Pelaksana Kewilayahan mampu memberikan kinerjanya yang optimal dalam menjalankan fungsi utamanya memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat (close to the customer) di wilayahnya.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan para informan. Sementara itu, pemilihan informan dilakukan secara snowball sampling, informan pertama memberikan petunjuk tentang informan berikutnya yang dapat memberikan informasi yang tepat dan mendalam.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan dalam implementasinya memiliki kecenderungan pada statutory services, artinya pemerintah kelurahan dalam menjalankan kebijakan tidak memiliki otonomi untuk membuat policy (membuat pengaturan) dan hanya bertugas melaksanakannya, tetapi terkadang pemerintah kelurahan masih mendapat kesempatan dan diskersi untuk membuat keputusan yang bersifat implementatif terhadap kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan. lmplikasinya terjadi penyeragaman pelimpahan kewenangan dan penganggaran dalam kegiatan Penguatan Manajemen Kelurahan, sehingga kinerja pemerintah kelurahan tidak ada perubahan setelah dilaksanakan kebijakan tersebut bahkan lebih terpuruk, karena kegiatan Penguatan Manajemen Kelurahan lebih mengedepankan aspek penyerapan anggaran dibandingkan progress kegiatan, apalagi didukung dengan situasi dan kondisi kelurahan yang minim akan kuantitas dan kualitas personil kelurahan."

"ABSTRAKTesis ini merupakan hasil penelitian tentang ?implementasi Kebijakan Konversi Desa Menjadi Kelurahan di Kota Depok Tahun 2001-2006?.Penelitian ini penting dilakukan karena dengan berkernbangnya wilayah Depok secara sosio-administratif mengakibatkan Depok berubah status bukan lagi tergabung dalam 'wilayah Dati II Kabupaten Bogor melainkan sudah menjadi Kota. Dengan adanya peningkatan status dari kota administratif menjadi kota, maka Depok mengalami banyak perubahan yang meliputi tata kota dan tata wilayahnya. Hal ini dipertegas dengan diimplementasikannya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 09 Tahun 2001 Tentang Konversi Desa Menjadi Kelurahan di Kota Depok, sehingga sebanyak 38 desa yang berada di 4 wilayah kecamatan di Kota Depok dikonversi menjadi kelurahan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan mempergunakan jenis penelitian deskriptif karena tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan irnplementasi kebijakan konversi desa menjadi kelurahan di Kota Depok dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan konversi desa menjadi kelurahan di Kota Depok. Sumber datanya adalah informan yang didukung oleh dokumen dan studi kepustakaan serta observasi langsung ke lapangan. lnstrumen penelitian meliputi peneliti sendiri dengan pedoman wawancara, dengan prosedur penelitian rnelalui wawancara dan diskusi secara mendalam. Data yang diperoleh dari lapangan akan di olah sesuai dengan kebutuhan penelitian dan akan dianalisis dengan teori yang terkait dengan penelitian.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah rnencakup konsep desentralisasi dan konsep mengenai otonomi daerah dan darah otonom, konsep mengenai desa dan kelurahan serta berbagai model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn, George C Edwards III dan Merille S. Grindle.Hasil penelitian menunjukkan faktor komuuikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan konversi desa menjadi kelurahan di Kota Depok.Berdasarkan temuan lapangan bahwa implementasi kebijakan konversi desa menjadi kelurahan sudah berjalan dengan baik karena tidak terdapat resistensi/ perlawanan dari pihak masyarakat, aparat perangkat desa dan aparat kelurahan. Aparatur kelurahan merupakan ujung tombak terdepan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, dari segi kuantitas jumlah pegawai kelurahan sudah cukup banyak, namun dari segi kualitas dirasakan masih kurang dan hal ini menjadi permasalahan bagi pemerintah daerah Kota Depok. Oleh sebab itu perlu ada kebijakan dan strategi yang diambil untuk meningkatkan kualitas aparaturya, sehingga dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya."

"ABSTRAKVisi pcmbangunan kesehatan di Kota Bandung adalah tercapainya KclurahanSehat tahun 2005, Kecamatan Sehat 2006 clan Bandlmg Sehat 2007. Dalamkenyataannya hingga tahun 2005, cakupan rumah tangga sehat masih l4,14% sehinggapencapaian kelurahan kelurahan sehat hanya sebanyak 6,46% di Kota Bandung.Permasalahannya antara lain karena perilaku masyarakat yang kurang mendukung polahidup bcrsih dan sehat. Pcnelitian Lentang penyebab rendahnya cakupan kelumhan sehatyang dihubungkan dengan faktor-faktor yang mcnyebabkan terbentuknya perilakukesehatan masyarakat, selarna ini belum pemah dilakukan.Pcnelitian ini menggunakan rancangan suvei (cross sectional), dengan sampelsebanyak 192 rumah tangga yang terpilih secara random berdasarkan metode klaster.Unit analisisnya adalah ibu rumah tangga dengan kriteria inklusi mempmmyai anak usia 6bulan - 5 tahun dan bersedia ikut penelitian. ' 'Hasil uji univaniat menunjukkan bahwa gambaran perilaku masyarakat yang sudahbaik scbesar 64,6% dan kumng baik 35,4%. Hasil uji bivariat menunjukkan faktorpredisposisi yang berhubungan bennakna adalah pendidikan, status ekonomi,pcngetahuan dan sikap; Faktor pemungkin yang berhubungan berrnakna adalahkctersediaan fasilitas kesehatan, ketcrscdiaan biaya kesehatan dan komitmen terhadap kesehatan; Faktor pcnguat yang berhubungan bermakna adalah dukungan pctugaspuskesmas dan dukungan forum masyarakat.Sikap ibu merupakan variabel yang paling dominan pada komposit indikatorperilaku masyarakat dalam mewujudkan kelurahan schat. Adapun pendidikan; statusekonomi; pengetahuan; sikap; dukungan petugas puskesmas; dukungan forummasyarakat merupakan variabcl yang paling dominan berhubungan dengan masing-masing indikator dari perilaku masyarakat dalam mewujudkan kelurahan sehat.Mengacu pada kcsimpulan tersebut, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:1) Mcningkatkan Advokasi kepada pemerintah legislatif, donor agency, LSM, PT,organisasi masyarakat untuk dukungan kebijakan dan alokasi anggaran; 2) Menjalinkemitraan dengan mitra potensial untuk mengatasi masalah bidang kesehatan seperliLSM dan media massa; 3) Melalcukan standarisasi ketenagaan promosi keseharan;4) Melakukan evaluasi perilaku sehat masyarakat melalui kegiatan pembinaan rutin danpeningkatan sistem pencatatan dan pelaporan.

---

ABSTRACTThe vision of healthy development in Bandung 2006 is to achieve Healthy SubDistrict 2005, Healthy District 2006, and Healthy Bandung 2007. In reality, until 2005,only achieving of scope of healthy homes about l4,l4% and 6,46% healthy sub districtin Bandung. This problem is caused by the behaviour of community with less supportingfor health and neat life pattern. The research about the motive of low achieving healthysub district that is related with factors of behaviour that contribute to performcommunity health behaviour, during this time is never done.This research uses survey planning (cross sectional), with mother sample havingchild have age 6 months - 5 years counted 192 homes in selected sub district by clustersampling methode. UThe results of univariate test indicates that the portrayal of health communitybehaviour about 64,6% and 35,4% of community less supporting for health and neat lifepattern. The results of bivariatc tests indicates that predisposing factors whichsignificantly related are education, economic status, knowledge and attitude; Enablingfactors significantly related are availability of health facilities, availability of health costand commitment to health; Reinforing factors which significantly related are publichealth centre officer support and public forum support.Mother attitude represent dominant factor is significantly relation with compositcommunity behaviour indicator in order to achieve healthy sub district. Education;economic status; knowledge; attitude; public health centre ofiicer support; public fomm support represent dominant factor is signilicantly relation with each communitybehaviour indicator in order to achieve healthy sub district. As according to theconclusion, writer raise some the following suggestion 1 1) Increasing advocacy tolegistlatif government, agency donor, public independent agency, education institute andpublic origanization for health administrative and budget support; 2) Buildingpartnership with potential partner such as public independent agency and mass media toinfluence a health problem; 3) Standarization for health promotion officer; 4) Evaluatingcommunity health behaviour through monitoring, reporting and recording system.

---

"

"ABSTRAKKepemimpinan dan efektivitas organisasi mempunyai relevansi yang universal, yaitu bahwa kepemimpinan akan muncul sebagai pilar efektivitas organisasi melalui aktivitas pemimpin yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan kepemimpinan disini adalah kepemimpinan administrative, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi bawahan dalam suatu organisasi structural, agar pikiran dan aktivitas yang bersangkutan tidak menyimpang dari tugas pokok unit atau bidangnya masing-masing dalam mencapai sasaran organisasi yang telah diprogramkan. Upaya mempengaruhi bawahan tersebut dilakukan baik melalui cara motivasi, araha, bimbingan maupun keteladanan yang disesuaikan dengan kondisi bawahan dan situasi kepemimpinan yang terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan efektivitas organisasi disini adalah efektivitas organisasi public, yaitu suatu tingkat pencapaian sasaran organisasi yang telah diprogramkan secara optimal, melalui pemnafaatan sumber-sumber sesuai dengan ketentuan serta prosedur yang berlaku. Dan hal ini akan menimbulkan kepuasan, baik bagi masyarakat yang dilayani maupun petugas yang melayani.Melalui penelitian yang mempergunakan analisis kualitatif terhadap data sampel yang dipadukan dengan analisis kuantitatif untuk keperluan generalisasi terhadap seluruh data populasi kelurahan di kotamadya daerah tingkat ii bandung diperoleh hasil bahwa kepemimpinan kepala kelurahan dan efektivitas organisasi pemerintah kelurahan ditampilkan cukup efektif. Hal ini didasarkan atas hasil pengukuran terhadap komponen-komponen kepemimpnan kepala kelurahan serta hasil pengukuran terhadap efektivitas organisasi pemerintah kelurahan melalui pendekatan system. Selanjutnya antara kepemimpinan kepala kelurahan dengan efektivitas organiasi pemerintahan kelurahan mempunyai hubungan yang positif walaupun dlam hubungan yang sedang. Hubungan tersebut dapat diprediksi bahwa apabila kepemimpinan kepala kelurahan ditingkatkan secara maksimal maka akan dapat meningkatkan efektivitas organisasi walaupun tidak secara masksimal pula. Diduga masih ada variable lain yang mempengraruhinya selain variable kepemimpinan kepala kelurahan."