Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Pasca diterapkannya 8 area perubahan reformasi birokrasi menuntut setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk dapat membangun organisasi yang good governance melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Namun nyatanya, masih banyak Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah mendapatkan hasil SAKIP yang belum cukup baik karena belum tercapainya sasaran kinerja yang sudah ditetapkan. Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi (PSDMO) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan biro yang sangat penting untuk mengatur pengorganisasian Kementerian BUMN mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Keunikan Kementerian BUMN yang mengelola BUMN berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan korporasi (perusahaan) memerlukan strategi khusus untuk dapat mengambil keputusan berdasarkan Model 7’S McKinsey. Dengan menggunakan konsep 7’S McKinsey, peneliti ingin melihat bagaimana implementasi model 7’S McKinsey dalam meningkatkan kinerja Biro PSDMO dan permasalahan apa yang dihadapi dalam rangka meningkatkan manajemen kinerja di Biro PSDMO. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivisme. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan semua tahapan dalam proses penyusunan strategi jangka panjang sudah dilakukan, tidak terdapat tumpang tindih di dalam Biro PSDMO, penempatan SDM yang sudah tepat sesuai kompetensi, skills sudah ditetapkan dalam roadmap SDM, Style pimpinan tertinggi Biro PSDMO adalah demokratis dan kendali bebas dimana merupakan modal utama untuk meningkatkan kualitas kinerja organsiasi.

 

---

......After the implementation of 8 areas of change in bureaucratic reform requires each Ministry/Institution/Local Government to be able to build a good governance organization through the Government Institution Performance Accountability System (SAKIP). However, in reality, there are still many Ministries/Institutions/Local Governments that have received SAKIP results which not been good enough because they have not achieved the performance targets that have been set. The Planning, Human Resources, and Organization (PSDMO) Bureau of the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN) is a very important bureau to regulate the organization of the Ministry of SOEs from planning to evaluation. The uniqueness of the Ministry of SOEs that manages SOEs based on the principles of corporate (company) requires specific strategies to be able to make decisions based on the McKinsey 7's Model. By using the 7 'S McKinsey model, researchers want to see how the implementation of the 7' S McKinsey model in improving the performance of the PSDMO Bureau and what problems are being faced in order to improve performance management in the PSDMO Bureau. This research uses a positivism approach. The data used in this study were sourced from in-depth interviews and literature studies. The results of the study concluded that all stages in the process of formulating a long-term strategy had been carried out, there was no overlap within the PSDMO Bureau, HR placement was appropriate according to competence, skills were set in the HR roadmap, the highest leadership style of the PSDMO Bureau was democratic and laisez faire which was main capital to improve the quality of organizational performance

 

"

"ABSTRAKSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diterapkan di Indonesia merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang sudah diberikan. Kementerian BUMN sebagai instansi Pembina BUMN memiliki keharusan untuk mengimplementasikan SAKIP, mengingat potensi BUMN yang besar dan kontribusi BUMN kepada perekonomian negara. Penelitian ini melihat perbandingan implementasi SAKIP di tahun 2015 dan 2016 melalui 5 dimensi dalam kerangka akuntabilitas kinerja di sektor pemerintah, antara lain tujuan yang jelas dan terukur, pengukuran kinerja, umpan balik, evaluasi, dan pemberian insentif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 3 dimensi pertama sudah terpenuhi di tahun 2015 dan 2016, sedangkan dimensi umpan balik belum terpenuhi di tahun 2015 karena perhatian pimpinan terhadap implementasi SAKIP masih kurang. Pada tahun 2016 terlihat peningkatan dengan dibantu dengan adanya bagian baru khusus menangani manajemen kinerja serta meningkatnya perhatian pimpinan. Tidak adanya pemberian insentif berdasarkan kinerja menjadi dimensi yang tidak terpenuhi di kedua tahun tersebut.

---

ABSTRACTGovernment Institution Performance Accountability System SAKIP that implemented in Indonesia is a form of government commitment to account for the budget already given. Considering the huge potential of State Owned Enterprises SOEs , The Ministry of SOEs has the obligation to implement SAKIP. This study looks at the comparison of SAKIP implementation in 2015 and 2016 through five dimensions in the performance accountability framework in the government sector, including clear and measurable goals, performance measurement, feedback, evaluation, and incentives. The results showed that the first 3 dimension has been met in 2015 and 2016, while the dimension of feedback has not been fulfilled in 2015 because the attention of manager on the implementation of SAKIP is still lacking. In 2016, improvements are seen with the help of a new section specifically addressing performance management as well as increased of manager rsquo s attention. The absence of performance based incentives is an unmet dimension in both years."

"Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi prosedur uji tuntas tata kelola dan investasi yang dilakukan oleh KAP DLM terhadap Dana Pensiun HJG. Dana Pensiun HJG merupakan Dana Pensiun Pemberi Kerja yang dibentuk oleh PT. HJG. KAP DLM menggunakan dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN berjudul “Tujuan, Usulan Tim, dan Lingkup Uji Tuntas Penyehatan Dana Pensiun” sebagai landasan uji tuntas. Prosedur yang dilakukan dalam uji tuntas yaitu melakukan evaluasi atas kepatuhan DP HJG terhadap regulasi. Hasil dari laporan magang ini adalah bahwa prosedur uji tuntas tata kelola dan investasi yang dilakukan oleh KAP DLM telah sesuai dengan kerangka yang ditentukan oleh Kementerian BUMN.......This internship report aims to discuss the evaluation of due diligence procedures on investment and corporate governance of HJG Pension Fund carried out by KAP DLM. HJG Pension Fund is an Employer Pension Fund created by PT HJG. KAP DLM based the due diligence process on a document released by the Ministry of State-Owned Enterprises titled “Purpose, Team Proposal, and Scope of Pension Fund Restructuring Due Diligence”. Procedures carried out consist of evaluating DP HJG’s compliance to certain regulations. The result of this internship report shows that the due diligence procedures on investment and corporate governance of HJG Pension Fund carried out by KAP DLM are in accordance with the framework determined by the Ministry of State-Owned Enterprises."