Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Periode Perang Kemerdekaan merupakan masa terjadinya prosespembentukan kekuatan bersenjata/militer Indonesia, militer merupakan Salah satuunsur pendukung perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaansebagai cerminan dari perwujudan ketahanan nasional. Tetapi jarang sekaliditemui hasil karya Studi empiris orang Indonesia yang membahas tentang halyang berhubungan dengan aspek militer negaranya sendiri kecuali berupa tulisanmengenai sejarah kesatuan dan pengalaman pribadi atau otobiografi, dan lebihjarang lagi yang melakukan Studi empiris mengenai tentara Indonesia bentukanJepang yang dikenal dengan sebutan Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atauTentara Pela. Lebra rnengatakan : ?Selama ini memang ada suatu pengabaianyang cukup mencolok dalam mengadakan studi empiris mengenai tentara-tentarayang dilalih Jepang di Asia Tenggara" (Lebra, 1988:8). Padahal dalam masa Perang Kemerdekaan bahkan sampai sesudahnya pun para eks Tentara Pelamemiliki kedudukan yang sangat strategis dalam organisasi ketentaraanIndonesia, baik itu dalam Tentara Keamanan Rakyat (FKR), TentaraKeselamatan Rakyat (TKR), Tentara Republik Indonesia (TRI), maupun dalamTentara Nasional Indonesia (TNI). Sebagian besar kedudukan mulai dariKomandan Regu sampai Panglima Besar dijabat oleh para eks Tentara Peta,sehingga memungkinkan para eks Tentara Peta memiliki peranan yang tidak kecildalam pembentukan kekuatan bersenjata bangsa Indonesia. Walaupun adabermacam-macam pendapat mengenai alasan diperolehnya kedudukan tersebut.Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:1 . Untuk mendalami pengetahuan tentang asal-usul / latar belakang eksTentara Peta, sehingga dapat mengetahui keragaman yang ada dalamTentara Peta sebagai awal terwujudnya Integrasi Nasional di Indonesia.2. Untuk mendalami pengetahuan tentang keberadaan sesungguhnyaeks Tentara Peta dalam pembentukan kekuatan bersenjata RepublikIndonesia/TNI.3. Untuk mendalami pengetahuan tentang hal-hal yang menyebabkaneks Tentara Peta banyak yang berkedudukan sebagai pemimpin pasukandi dalam kekuatan bersenjala Republik Indonesiaf / TNI.4. Untuk mendalami pengetahuan tentrang peranan yang dilakukaneks Tentara Peta dalam pembentukan Tentara Nasional Indonesia sebagaiSalah satu unsur pendukung Ketahanan Nasional.Kegiatan merekonstruksi pembentukan suatu badan perjuanganbersenjata pada masa Perang Kemerdekaan yang merupakan peleburandari berbagai macam kelompok perjuangan bersenjata/lasykar bentukanspontan rakyat ini dilaksanakan dalam rangka untuk meneliti peranan eksTentara Peta di dalamnya. Maka metode yang dipergunakan dalampenelitian ini ada dua jenis yaitu:a. Metode Penelitian Sejarah, tujuannya untuk membuatrekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengancara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasikan, sertamensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta danmemperoleh kesimpulan yang kuat (Sumadi Suryabrata, 1995:16).b. Metode Penelitian Deskriptii; tujuannya untuk menyelidikidan menjelaskan/menguraikan mengenai sesuatu fenomena ataukenyataan sosial dan kaitannya dengan fenornena lainnya dalamsuatu perkembangan sosial masyarakat, dengan jalanmendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenan denganmasalah dan unit yang diteliti (Sanapiah Faizal, 1992:20)."

"Abdul Haris Nasution (1918-2000) masuk Akademi Militer Bandung pada tahun 1940 sebagai CORO. Di sana ia belajar teori perang yang berorientasi kepada Carl von Clausewitz, walaupun belum begitu mendalam dari karya Carl von Clausewitz. Pada masa pendudukan Jepang, Nasution memperdalam studi militernya dengan rekan-rekan Akademi Militer Bandung dengan membaca berbagai buku militer. la aktif pula mengikuti program-program Jepang, maka terpengaruh dari mobilisasi dan kontrol terhadap rakyat dan pemikiran militer Jepang.Sebelum agresi militer Belanda ke-1, sebagai Panglima Divisi Nasution melaksanakan reorganisasi dalam divisinya terhadap prajurit dan perwira dengan harapan membuat tentara yang berdisiplin tinggi. Pada waktu yang sama, beberapa perwira di Markas Besar TKR menemukan konsep wehrkreise atau perlawanan teritorial. Namun, ketika terjadi serangan militer Belanda ke-1, TNI yang masih mencoba bertahan dengan strategi linier mengalami semacam shock dan mundur dalam kekacauan.Setelah lewat fase pertama ini, di Jawa Barat pasukan-pasukan yang terpecah belah itu berangsur-angsur kembali ke daerah asalnya dan ke pangkalannya masing-masing. Maka terbentuk kantong-kantong gerilya dengan inisiatif komandan daerah masing-masing. Pada waktu yang sama, Nasution menemukan konsep-konsep perang gerilya yang penting, seperti Wingate, pasukan mobil, pasukan teritorial, dan lain-lain. Dalam re-ra yang dilaksanakan oleh pemerintahan Hatta, Nasution berperan penting dalam pelaksanaan re-ra dan mempersiapkan taktik perang gerilya seperti Perintah Siasat No.1/1948, Pertahanan Desa, dan lain-lain.Dengan berbagai taktik gerilya Nasution merencanakan perang gerilya yang teratur dan berdisiplin tinggi. Namun, hasil penelitian memperlihatkan bahwa perang yang terjadi pada agresi Belanda ke-2 pun menurut Sekiaar Perang Kemerdekaan Indonesia bukan true war melainkan real war. Perang yang terjadi di lapangan pada masa revolusi Indonesia adalah bukan perang yang dilaksanakan sesuai dengan taktik-taktik yang dibuat, karena kekurangan persiapan, kegagalan pembentukan pasukan-pasukan mobil dan pasukan-pasukan teritorial, laskar-laskar yang bermunculan dengan inisiatif sendiri, dan sebagainya."

"Masalah terjunnya tentara dalam bidang politik, khususnya di Indonesia, adalah suatu masalah yang sering dibicarakan oleh masyarakat. Yang paling sering dibica_rakan adalah pertanyaan sejak kapan tentara di Indonesia terlibat atau terjun ke dalam bidang politik. Jawaban atas pertanyaan itu berbeda-beda. Tetapi yang jelas, terjunnya tentara ke dalam bidang politik dalam wujud suatu organisasi politik terjadi pada tahun 1950-an tepatnya dengan berdirinya IP-KI pada tanggal 20 Mei 1954 di Jakarta. Berdirinya IP-KI ini didorong oleh situasi politik pada awal 1950-an, dimana terjadi krisis kenegaraan dimana tidak pernah tercapainya kehidupan kenegaraan yang stabil. Seringnya terjadi pergantian kabinet adalah akibat persaingan antara partai-partai politik yang ada. Golongan tentara menilai segala krisis yang muncul pada saat itu adalah karena diterapkannya sistem demokrasi liberal, yang memungkinkan partai-partai politik mendominasi percaturan politik dalam negeri. Namun karena sistem tersebut, yang berdasarkan UUDS 1950, tidak sesuai dengan kondisi RI, maka ia menimbulkan ketidak_stabilan dalam negeri. Dengan berpendapat bahwa cara untuk menanggulangi ketidakstabilan itu adalah dengan mengganti sistemnya, maka tentara, melalui IP-KI menitikberatkan perjuangan_nya untuk mengembalikan kedudukan UUD 1945 sebagai landasan negara RI. Agar aspirasinya dapat diwujudkan maka IP-KI ikut serta dalam pemilu 1955, walaupun usia IP-Kl baru 1 tahun. Perjuangan IP-KI ini akhirnya membuahkan hasil dengan diumumkannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, yang antara lain menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar negara Republik Indone_sia.Melalui IP-KI ini dapat dilihat sikap tentara dalam politik, dalam rangka memajukan negara. Dengan melihat peranan tentara melalui IP-KI, dapat diambil kesimpulan bahwa tentara di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari politik, dimana hal ini terlihat dari keikutsertaan IP_KI dalam lembaga Parlemen dan Konstituante pada tahun I950-an."

"Skripsi ini membahas masalah politik diplomasi Indonesia pada masa perang kemerdekaan terutama peranan-peranan Mohamad Roem di dalam perundingan Indonesia - Belanda yang mencapai puncaknya sewaktu Van Royen-Roem Statement. Dalam pembahasannya penulis menggunakan metode yang lazim dipakai pada penyusunan suatu karya tulis ilmiah, yakni metode penelitian lapangan field research ) dan metode perpustakaan (library research ). Mohamad Roem adalah seorang pejuang perunding. Namanya sudah dikenal sejak zaman pergerakan. Masa muda Roem dilalui dengan penuh romantika mencari ilmu dengan bersekolah sampai ketingkat yang tertinggi yang ada dinegerinya. Kemudian ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan melalui organisasi kepanduan dan kepartaian yang berjalan di atas jalan tuntunan Islam. Dalam masa mudanya itulah tertempa jiwa dan kepribadian, untuk kemudian tumbuh menjadi pemimpin dan pemuka. Ternyata Kepemimpinannya tidak saja diterima dilingkungan organisasi dan golongannya, akan tetapi pada suatu masa kepemimpinannya itu benar-benar dirasakan dan diterima oleh Bangsanya. Sif at yang menonjol dapat diringkaskan pribadi yang mempunyai semangat tinggi untuk berjuang. Selain sebagai pejuang Roem ternyata juga sebagai perunding, yang memperoleh kesempatan emas dalam kehidupannya untuk mengembangkan kemampuannya dengan sebaik-baiknya. Kesempatan sebagai perunding ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh Roem sewaktu terjadi perundingan yang kemudian terkenal dengan Van Royen-Roem Statement. Perundingan ini berhasil melahirkan suatu persetujuan pada tanggal 7 Mei 1949, yang menghasilkan pernyataan-pernyataan dari ketua delegasi Belanda, Van Royen dan ketua delegasi Indonesia, Mohamad Roem. Di dalam pernyataan ini pihak Belanda bersedia mengembalikan pemerintah Indonesia Re Yogya. Dan sebaliknya Soekarno-Hatta menyetujui turut sertanya pemerintah Republik Indonesia ke Konferensi Meja Bundar, di mana akan dibicarakan perihal penyerahan kedaulatan kepada Negara Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang seberapa jauh keterlibatan Laksamana Tadashi Maeda dalam peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang disusun dengan metode sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Laksamana Tadashi Maeda terlibat dalam peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dengan meminjamkan rumahnya sebagai tempat penyusunan naskah proklamasi pada tanggal 16 Agustus 1945 dan menjamin keamanan anggota rapat yang ada di rumahnya dari patroli Angkatan Darat Jepang. Meskipun demikian, keterlibatan Laksamana Tadashi Maeda tidak ada hubungannya dengan pemerintah Jepang karena tindakannya tersebut bertolak belakang dengan perintah yang diberikan padanya, yaitu untuk menjaga status quo hingga Belanda kembali ke Indonesia.

---

ABSTRACTThe study focuses on the involvement of Admiral Tadashi Maeda on the proclamation of independence of Indonesian Republic. This study is categorized as qualitative study with historical method. Result of the study reveals that Admiral Tadashi Maeda has involved on the proclamation of independence of Indonesian Republic because he kept a place in his house for the meeting to arrange the proclamation statement of Indonesian Republic and he was guaranteed the member of the meeting in his house from the Japanese army‟s patrol. Nevertheless, the involvement of Admiral Tadashi Maeda hasn‟t related to the Japanese government in Java because his involvement is against his duty to kept the quo status until the Dutch army comes to Indonesia."

"Pada 2006 Pemerintah Belanda mengeluarkan Canon van Nederland mengenai para tokoh, benda-benda, dan peristiwa penting dalam sejarah dan budaya Belanda. Canon tersebut digunakan sebagai panduan pendikan sejarah dan kewarganegaraan bagi para guru sekolah dasar dan menengah. Oleh karena muncul kritik terhadap Canon tersebut, pada 2020 pemerintah Belanda merevisinya, termasuk venster (jendela) Indonesia mengenai Perang Kemerdekaan Indonesia. Penelitian ini membahas perubahan wacana Perang Kemerdekaan Indonesia dalam Canon van Nederland sebelum dan sesudah revisi. Penelitian ini menggunakan metode campuran, yaitu menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif, dengan pendekatan poskolonial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah direvisi, wacana Perang Kemerdekaan dalam Canon van Nederland merepresentasikan lebih banyak keberagaman gender dan etnis dibandingkan sebelumnya. Canon van Nederland revisi juga merepresentasikan orang kulit berwarna dengan agency atau keberdayaan yang lebih besar dari sebelumnya. Canon van Nederland revisi memperlihatkan upaya menghindari bias Eropa dengan menyajikan perspektif yang lebih beragam tentang Perang Kemerdekaan Indonesia dan memasukkan penelitian terbaru tentang kekerasan pasukan Belanda dalam Perang Kemerdekaan Indonesia.......In 2006 the Dutch Government launched the Canon van Nederland of important figures, objects and events in Dutch history and culture. The Canon is used as a guide for history and civics education for primary and secondary school teachers. Due to criticism of the Canon, in 2020 the Dutch government revised it, including the Indonesia venster (window) on the Indonesian War of Independence. This research discusses the changes in the discourse of the Indonesian War of Independence in Canon van Nederland before and after the revision. This research uses mixed methods, combining quantitative and qualitative methods, with a postcolonial approach. The results show that after the revision, the discourse of the War of Independence in Canon van Nederland represents more gender and ethnic diversity than before. The revised Canon van Nederland also represents people of colour with greater agency than before. The revised Canon van Nederland shows an attempt to avoid European bias by presenting a more diverse perspective on the Indonesian War of Independence and incorporating recent research on Dutch military violence in the Indonesian War of Independence."

"ABSTRAKInsiden pembunuhan 28 pekerja PT Istaka Karya yang tengah mengerjakan proyek jalan Trans Papua tanggal 2 Desember 2018 oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga kembali mengingatkan kita akan bara persoalan yang belum kunjung padam di Tanah Papua. Sudah tak terhitung aksi kekerasan yang menelan banyak korban jiwa di kedua belah pihak terjadi sejak Papua resmi menjadi bagian integral negara Republik Indonesia, menyusul dilaksanakannya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969. Kaum nasionalis dan masyarakat Indonesia pada umumnya menganggap bahwa pro-kontra masuknya Papua menjadi bagian integral negara Republik Indonesia dengan sendirinya selesai sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Klaim tersebut diperkuat dengan disetujuinya hasil Pepera di Sidang Umum PBB tanggal 19 November 1969. Dengan latar belakang dan argumentasi yang berbeda, tentu tidak demikian pandangan kaum nasionalis Papua dan warga asli Papua pada umumnya. Dengan fakta demikian, tidak aneh apabila Papua terus bergolak. Bukan hanya Jakarta yang harus terkuras energinya, tapi rakyat Papua mau tidak mau juga harus menanggung beban dan akibatnya. Di sinilah di satu sisi, para elite Jakarta perlu memahami duduk perkara konflik Papua, di sisi lain para tokoh Papua harus berpikir positif, konstruktif dan realistis. Kajian ini dibuat sebagai kontribusi pemikiran guna mencari solusi komprehensif menuju Papua Baru, yaitu Papua yang bebas konflik, maju dan sejahtera."