Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kemitraan Pemerintah dan swasta (Public-Private Partnership) merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan. Kondisi tersebut terjadi dikarenakan pemerintah mempunyai keterbatasan sumberdaya untuk memecahkan permasalahan dimasyarakat. Program Bantuan Sosial Pangan NonTunai (BPNT) di Kabupaten Bogor menjadi salah satu bentuk kemitraan dikarenakan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan melibatkan unsur swasta dalam pelaksanaannya yaitu PT BNI (Persero) Tbk. Beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kemitraan di Kabupaten Bogor diantaranya penyaluran bantuan yang kurang optimal, kuota kebutuhan ewarong yang belum sesuai kebutuhan, serta berbagai kendala teknis lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas dan manfaat kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam penyaluran bantuan sosial pangan nontunai di Kabupaten Bogor. Teori yang digunakan yaitu Efektivitas Kemitraan dari Brinkerhoff dan Brinkerhoff (2011) serta manfaat kemitraan yang dikemukakan oleh Ronald W MqQuaid (2000). Efektivitas kemitraan menggunakan dimensi akuntabilitas, nilai bisnis dan insentif, akses, serta responsivitas. Sedangkan untuk manfaat kemitraan menggunakan dimensi sumberdaya dan efektif-efisien. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivis dengan metode pengumpulan data kualitatif menggunakan wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan yang dilaksanaan antara pemerintah dan swasta dalam penyaluran bantuan sosial pangan nontunai di Kabupaten Bogor tidak sepenuhnya efektif. Hal tersebut dikarenakan dari empat dimensi tersebut hanya dimensi nilai bisnis dan insentif yang dinilai efektif terhadap kemitraan pemerintah dan swasta. Sedangkan untuk dimensi akuntabilitas, akses serta responsivitas masih terdapat kendala. Hasil yang terkait dengan manfaat kemitraan, menunjukan bahwa kemitraan yang dilaksanakan oleh kedua mitra tersebut belum menunjukan tingkat kemanfaatan yang besar karena terdapat dimensi yang tidak tercapai yaitu dimensi peningkatan kapasitas sumberdaya dan dimensi meningkatkan derajat efektivitas dan efisiensi. ...... Public-private partnerships is one of the efforts to reduce poverty. It was caused by the limitation of resources to takle this issue in society. Non-Cash Food Assistance Programe (BPNT) in Bogor Regency is one of the partnership forms owing to the involvement of the private sector during the assistance throught PT BNI (Persero) Tbk. Some challenges to be faced during the partnership term in Bogor Regency were distributing support with less of optimization, the availability of unfixed ewarong requisite and other technical challenges. This research aims to analyse the effectivity and advantages of partnership between public and private sector in distributing social assistance in Bogor Regency. It was supported by the theory of effectiveness partnership from Brinkerhoff dan Brinkerhoff (2011) as well as advantage of partnership which was viewed by Ronald W MqQuaid (2000). The effectiveness uses accountability dimension, business and incentive value, accessibility as well as responsibility. Meanwhile, for advantage of partnership undertakes resources and  effectivity-efficiency dimension. It utilizes post-positivism approach by qualitative research design by using interview and literature review. The result shows that the representative partnership held by the public-private sector within non-cash food assistance distribution in Bogor Regency were not fully effective. It was caused by the four dimension where only business and incentive value showing positive assessment both public and private sector. Whereas, the advantage of partnership transformed from both of them did not provide big impact due to unachieved dimension namely capacity of resource and effectivity-efficiency acceleration.

Abstrak :
Laporan Global Innovation Index (GII) Tahun 2022 menempatkan Indonesia di peringkat 75 dari 132 negara. Rendahnya peringkat Indonesia pada Global Innovation Index (GII) tersebut dipengaruhi oleh beberapa indikator, salah satunya masih rendahnya anggaran penelitian dan pengembangan (litbang) terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Atas kondisi tersebut, sebelumnya pada tahun 2019 Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia sebagai salah satu Lembaga litbang di Indonesia mempunyai kebijakan untuk melakukan Kemitraan Pemerintah dan Swasta sebagai alternatif untuk mendapatkan pendanaan riset. Salah satu upaya yang dilakukan adalah Kemitraan dengan PT Dyandra Promosindo dalam pengelolaan Kebun Raya yang ditandatangani pada Desember 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari kemitraan tersebut dengan memfokuskan pada Kebun Raya Bogor didasarkan pada kompleksitas dalam pengelolaannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma post positivis dengan teknik pengumpulan data kualitatif menggunakan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, kemitraan tersebut termasuk dalam Kemitraan Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership) dengan mendasarkan pada dimensi peran dan tanggung jawab pemerintah dan swasta, kontrak kerjasama yang dilakukan, pengalihan tugas dan fungsi layanan serta risiko, sistem manajerial pelayanan dan inovasi pelayanan oleh swasta; kedua, Kemitraan tersebut belum sepenuhnya efektif ditinjau dari dimensi manfaat kerjasama bagi para pihak di tahun 2020-2021 yang disebabkan pandemi Covid-19, jangka waktu kerjasama yang singkat dan dari dimensi komunikasi ditingkat teknis pengelolaan konservasi tumbuhan. ......The 2022 Global Innovation Index (GII) report places Indonesia in 75th place out of 132 countries. Indonesia's low ranking on the Global Innovation Index (GII) is influenced by several indicators, one of which is the low research and development (R&D) budget relative to Gross Domestic Product (GDP). Due to these conditions, previously in 2019 the Indonesian Institute of Sciences as one of the R&D Institutions in Indonesia had a policy of conducting Public and Private Partnerships as an alternative to obtaining research funding. One of the efforts made is the Partnership Cooperation with PT Dyandra Promosindo in the management of the Botanical Gardens which was signed in December 2019. This study aims to determine the implementation of the partnership cooperation by focusing on the Bogor Botanical Gardens based on the complexity of its management. This research was conducted using a post-positivist paradigm with qualitative data collection techniques using literature studies and in-depth interviews. The results of the study show that first, the partnership is included in the Public Private Partnership based on the dimensions of the roles and responsibilities of the government and the private sector, the cooperation contracts carried out, the transfer of duties and functions of services and risks, the service managerial system and service innovation by the private sector; secondly, the Partnership is not yet fully effective in terms of the benefits of cooperation for the parties in 2020-2021 due to the Covid-19 pandemic, the short period of cooperation and from the aspect of communication at the technical level in the management of plant conservation.