Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas analisis tentang formulasi kebijakan kenaikan tarif Harga Dasar Air (HDA) sebagai dasar perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dalam upaya mendukung fungsi regulerend Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah. Alasan mengapa adanya pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah adalah disebabkan oleh eksternalitas negatif yang ditimbulkan pada suatu daerah. Eksternalitas negatif seperti penurunan permukaan tanah, kehilangan persediaan kualitas dan kuantitas air bawah tanah memberikan efek negatif pada konservasi lingkungan.Metode dalam mengawasi pengambilan dan pemanfaatan air bawah yang berlebihan oleh masyarakat adalah melalui kebijakan kenaikan harga dasar air. Tujuan kebijakan kenaikan harga dasar air adalah untuk mendukung fungsi regulerend seperti mendorong orang untuk mengurangi penggunaan air bawah tanah dan merubah kebiasaan untuk mengkonsumsi air PDAM dan juga untuk melindungi konservasi lingkungan.Hasil analisis kebijakan kenaikan harga dasar air sebagai salah satu dasar perhitungan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah adalah pada nilai perolehan air. Komponen nilai perolehan air terdiri dari dua bagian, yaitu volume air yang diambil dan harga dasar air. Perubahan komposisi harga dasar aira dalah faktor nilai air dan harga air baku. Perhitungan yang baru pada harga dasar terletak pada faktor nilai air yang terdapat pada perhitungan harga dasar air tersebut. Dan faktor nilai air terbut terdiri dari tiga komponen bagian, yaitu sumber daya alam, kompensasi pemulihan dan komponen peruntukan dan pengelolaan. Dengan ketiga komponen tersebut, maka kebijakan kenaikan harga dasar air akan mendukung fungsi regulerend pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah.Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk menganalisis tentang kebijakan kenaikan harga dasar air akan mendukung fungsi regulerend dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah untuk mengatasi eksternalitas negatif dan konservasi lingkungan di propinsi DKI Jakarta.

---

The Focus of this study is to analyze the formulation the increasing rate policy of basic water prices as basic calculation ground water consumption tax in related with regulerend function ground water consumption tax. The reason why there is ground water consumption tax is due to negative externality carried by the district. The negative externality such as land subsident, lack of quality and quantity supply of ground water give the negative effect on environmental conservation.The method to controlling copious in ground water consumption by the peoples through the increasing rate policy of basic water prices. The purposes the increasing rate policy of basic water prices is to support regulerend function such as motivated peoples to decrease in ground water consumption and change behavior to consume water service local company and also protecting environmental conservation.Analysis results the increasing rate policy of basic water prices as one of the basic calculation of ground water consumption tax is in water acquisition value. The component of water acquisition value consist of two parts, they are the volume of water consumption times and the basic water prices. The changes composition are water value factors and water standard prices. The new calculation of basic water prices lie in water value factors included in basic water prices calculation. And in the water value factors consist of three parts components, they are natural reseorces, recovery compensation, and allocation and management component. With three components of them, so the the increasing rate policy of basic water prices will related with regulerend function of ground water consumption tax.This research is hoped to be able to give input for the local government to analyze about the increasing rate policy of basic water prices will related with regulerend function of ground water consumption tax to overcome the negative externality and environmental conservation in province of Jakarta."

"Skripsi ini bertujuan membahas mengenai bagaimana pemerintah daerah DKI Jakarta dalam melakukan formulasi kebijakan kenaikan tarif Pajak Parkir di DKI Jakarta dan dampak kebijakan kenaikan tarif pajak parkir di DKI Jakarta dalam masa pandemi Covid-19. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa formulasi Peraturan Daerah atas kebijakan kenaikan tarif Pajak Parkir digagas oleh Bapenda hal tersebut dilakukan karena Peraturan Daerah No 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir sudah tidak relevan untuk kondisi ekonomi DKI Jakarta saat ini dan dilakukan untuk optimalisasi Penerimaan Asli Daerah dalam sektor Pajak Daerah. Formulasi Peraturan Daerah sudah melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan saat ini sedang dalam tahapan pengundangan dan penomoran oleh Kemendagri. Dalam tahapan penyusunan dan pembahasan, Badan Pendapatan Daerah keliru dalam memilih pihak yang terlibat sehingga membuat asosiasi pengelola parkir selaku pihak yang terkena dampak tidak dapat memberikan usulannya. Implikasi dari formulasi kenaikan tarif Pajak Parkir datang dari pengusaha pengelola parkir swasta karena kenaikan tarif pajak tidak dilakukan bersamaan dengan kenaikan tarif parkir dan kondisi ekonomi pengelola parkir sedang menurun dimasa Pandemi Covid-19.

---

This thesis aims to discuss how the local government of DKI Jakarta in formulating the policy of increasing the parking tax rate in DKI Jakarta and the impact of the policy on increasing the parking tax rate in DKI Jakarta during the Covid-19 pandemic. This research was conducted using a qualitative approach with interview data collection techniques and literature study. The results of the study showed that the formulation of the Regional Regulation on the policy of increasing the Parking Tax rate was initiated by Bapenda, The policy was formulated because Regional Regulation No. 16 of 2010 concerning Parking Tax was no longer relevant to the current economic condition of DKI Jakarta and was carried out to optimize Regional Original Revenue in the Regional Tax sector. The formulation of Regional Regulations has gone through the stages of planning, drafting, discussing, and is currently in the stages of promulgation and numbering by the Ministry of Internal Affairs. In the stages of preparation and discussion, the Regional Revenue Agency made a mistake in choosing the parties involved, thus making the parking management association as the affected party unable to provide its proposals. The implication of the formulation of the increase in the parking tax rate comes from private parking management entrepreneurs because the increase in tax rates is not carried out simultaneously with the increase in parking rates and the economic condition of parking managers is declining during the Covid-19 pandemic."

"Perdagangan internasional semakin berkembang membuat perjanjian perdagangan bebas antar negara semakin banyak. Perjanjian perdagangan bebas berdampak pada peningkatan nilai impor Indonesia aktivitas impor merupakan salah satu objek pajak di Indonesia Pemerintah melakukan kenaikan tarif Pajak Penghasilan atas aktivitas impor. Penelitian ini mengangkat permasalahan dasar pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan kenaikan tarif PPh 22 impor dan proses formulasinya. Konsep-konsep yang digunakan antara lain konsep kebijakan publik formulasi kebijakan publik kebijakan fiskal kebijakan pajak impor perdagangan internasional tarif dan fungsi pajak. Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi reguleren pajak menjadi dasar pertimbangan utama pemerintah dalam merumuskan kebijakan kenaikan tarif PPh 22 impor. Proses formulasi kebijakan kenaikan tarif PPh 22 impor sesuai dan memenuhi tahap tahap kebijakan publik.

---

Growth of international trade makes free trade treaty is also increasing. The free trade treaty effect the increase of Indonesian import rate, which is one of the object of taxation in Indonesia. Government increased the rate of income tax article 22. This research raised the issue of basic considerations of the government in making policy of increase in income tax rate article 22 imports and the process of the formulation. Concepts used are public policy, formulation of public policy, import international trade rate fiscal policy taxation policy and tax function. Qualitative research approach with the types of descriptive research. Research showed that regulerend function of tax became the major consideration in formulating income tax art 22 rates increase policies. The process of policy formulations fullfill stages of public policy."