Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Pandiangan, Roni, author
Perlindungan hukum bagi bank sebagai kreditur separatis pemegang hak tanggungan dalam kepailitan debitur, (analisis putusan Mahkamah Agung nomor 033/K/N/2006 perkara kepailitan PT Bank Mayora melawan PT Beruangmas Perkasa dan PT Oxedon Enterprises Limited
ABSTRAK Salah satu cara penyelesaian kepailitan adalah melalui perdamaian yang mengkonversikan utang menjadi saham, penyelesaian dengan model tersebut menimbulkan masalah terhadap bank, karena bank tidak dapat menjalankan perdamaian tersebut akibat keterikatan bank dengan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan yang melarang bank melakukan penyertaan saham dalam perusahaan bukan di bidang...
2008
T37460
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Marpaung, Nurintan Rismauli, author
Kendala penerapan parate eksekusi pasal 6 undang-undang nomor 4 Tahun 1996 pada masa insolvensi kepailitan debitor korporasi (analisis kasus PT Bank X
Kredit perbankan dalam jumlah besar diperlukan untuk mencapai kesinambungan pembangunan dan ekonomi, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perseorangan dan badan hukum. Resiko kredit atau default risk dihadapi manajemen perbankan akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai jangka waktu...
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T22858
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Nandy Rahman Pratama, author
Pertanggungjawaban pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam upaya Actio Pauliana atas pembatalan akta jual beli terhadap debitor pailit: Studi Putusan Nomor: 20/Pdt.Sus-GLL-AP/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst = Responsibility of Land Deed Officials (PPAT) In Actio Pauliana's efforts to cancel deeds of sale and purchase against bankruptcy debtors: Study Decision Number: 20/Pdt.Sus-GLL-AP/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst
Pejabat pembuat akta tanah atau yang disebut dengan PPAT merupakan pejabat yang diangkat oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional sehingga memiliki kewenangan penting dalam menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang diterbitkan untuk dapat dijadikan alat bukti yang kuat di Pengadilan. Seperti tindakan hukum actio pauliana kepada PT....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library