Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Putu Wahyu Widiartana
"Tesis ini membahas mengenai Musyawarah Mufakat Dalam Pemilihan Bandesa Adat Di Bali Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali, dengan menggunakan Pendekatan kearifan lokal yang hidup dan tumbuh di Bali. Peneliti menggunakan penelitian empiris, untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan, yang selanjutnya disebut sebagai penelitian Hukum Sosiologis (Socio Legal Research), dan di dalam penelitian ini juga didukung dengan wawancara dari beberapa sumber. Pendekatan dengan menggunakan Teori Mazhab Sejarah yang dipelopori oleh Friedrich Carl Von Savigny. Tujuan tesis ini adalah menguraikan sistem musyawarah mufakat yang digunakan dalam pemilihan Bandesa Adat di Bali, dan dicantumkan di dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, dan mengetahui jika dalam proses pemilihan Bandesa Adat di Bali yang menggunakan sistem musyawarah mufakat tidak ditemukannya kata sepakat (deadlock). Bali memiliki dualitas desa yang membuat keberadaannya saling melengkapi dan saling mendukung sesuai dengan kewenangan dan bidang kemasyarakatan yang ditanganinya, yaitu Desa Dinas dan Desa Adat. Konsep yang digunakan adalah Kearifan lokal yang merupakan pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. pemilihan Bandesa Adat di Bali menggunakan kearifan lokal yang hidup dan tumbuh dan juga menggunakan prinsip-prinsip musyawarah mufakat yang sudah turun temurun yaitu Sagilik saguluk salunglung sabayantaka, parasparo sarpanaya, saling asah, saling asih, saling asuh, yang berarti bersatu padu dalam suka-duka dan menghadapi bahaya, berembug dan bermusyawarah (menghargai pendapat orang lain), saling mengingatkan, saling menyayangi, dan saling menolong.
......This thesis discusses Consensus and Democracy in Election of Bandesa Adat in Bali According to Bali Provincial Regulation Number 4 of 2019 Concerning Traditional Villages in Bali, using the approach of local wisdom that lives and grows in Bali. Researchers use empirical research, to analyze law seen as patterned community behavior in people's lives that always interact and relate in social aspects, hereinafter referred to as Socio Legal Research, and in this study also supported by interviews of several source. The approach using the Historische Rechtsschule by Friedrich Carl Von Savigny. The purpose of this thesis is to describe the Consensus and Democracy of Traditional Bandesa in Bali, and to be included in the Bali Provincial Regulation Number 4 of 2019 concerning Traditional Villages in Bali, and to find out if the process of selecting Traditional Bandesa in Bali uses the Consensus and Democracy. the absence of a deadlock. Bali has a village duality that makes its existence complementary and mutually supportive in accordance with the authority and social fields it handles, namely Desa Dinas and Desa Adat. The concept used is local wisdom which is a view of life and knowledge as well as various life strategies in the form of activities carried out by local communities in answering various problems in fulfilling their needs. The selection of Bandesa Adat in Bali uses local wisdom that lives and grows and also uses the principles of consensus and Democracy that have been passed down from generation to generation, namely Sagilik-saguluk salunglung sabayantaka, paras paro sarpanaya, saling asah, saling asih, saling asuh, which means united in love- grief and facing danger, discuss and deliberate (respect the opinions of others), remind each other, love each other, and help each other."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dhyna Putri Aisyah
"Penelitian ini membahas hak ulayat atau beschikkingsrecht serta kaitannya dengan kewenangan Kepala Adat atau Hukum Tua Adat dalam urusan pertanahan. Diketahui bahwa Hukum Tua Adat Desa Tontalete diputuskan bersalah karena tindak pidana pemalsuan surat keterangan kepemilikan tanah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 847 K/PID/2017. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua permasalahan penelitian yakni: a) Bagaimana aturan pendaftaran dan peralihan tanah komunal serta aturan hak pengelolaannya; b) Bagaimana tanggung jawab dan kewenangan kepala adat di Minahasa serta perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang dirugikan karena penyalahgunaan wewenang adat yang mengakibatkan peralihan status tanah ulayat ditinjau dari hukum pertanahan dan; c) Bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 847 K/Pid/2017 terhadap kepala adat yang melakukan pemalsuan surat keterangan kepemilikan tanah. Metode yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan Yuridis Empiris. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kewenangan Hukum Tua Adat dalam Masyarakat Hukum Adat yang berkenaan dengan perkara pertanahan adalah membuat surat keterangan tentang tanah beserta riwayat status dan kepemilikan tanah tersebut; serta bahwa akibat hukum yang terjadi terhadap Kepala Adat yang melakukan pemalsuan surat keterangan kepemilikan tanah dalam putusan tersebut adalah a) Vonis hukuman penjara selama 6 bulan karena terbukti melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Pemalsuan Surat; b) Tidak sahnya jual-beli yang dilakukan oleh Saksi Elsje Maria Pantouw dan; c) Kembalinya hak-hak PT. Aman Liman Jaya selaku penguasa tanah yang sah yang didukung dengan dokumen HGB atas sebagian besar tanah yang sempat dijual- belikan oleh Saksi Elsje Maria Pantouw.
......This research discusses about communal title or beschikkingsrecht in accordance with the authority of Custom Head on land affairs. It is known that the custom head of Tontalete village of Kema Sub-district, North Minahasa is found guilty of Land Ownership Information Letter Forgery based on Supereme Couort decision Number 847 K/PID/2017. This research is conducted to answer two research questions, which are: a) What are the rules for registration and transfer of communal land and the rules for managing rights?; b) How is Custom Head responsible in composing land ownership information letter, land ownership status transfer process and protection against the disadvantaged third party because of the authority abuse that causes communal land status transfer according to the agrarian law and; c) What are the legal effect of the Supereme Court decision number 847 K/Pid/2017 on the Custom Head that have done the land ownership information letter forgery. The method used to anser the research problems is qualitative metod with juridicial and empirical approach. The result of this research finds that the authority of custom head in customary law society regarding land affairs is to compose land information letter along with the status and ownership history; and the legal effects against the custom head that have forged the land information ownership letter are: a) Prison sentence of 6 months for proven to have violated artile number 263 (1) KUHP jo. article number 55 (1) the first KUHP about official letter forgery; b) The transaction done by the witness Elsje Maria Pantouw becomes invalid and; c) Return of rights for PT. Aman Liman Jaya as the legal land authority, supported by the HGB document on most of the land that ever transacted by the witness Elsje Maria Pantouw."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library