Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas konsep hukum mengenai perlindungan dan kepastian hukum bagi pembeli lelang yang beritikad baik. Perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pembeli lelang di sini, berarti bahwa barang yang dibelinya melalui lelang itu seharusnya bebas dari tuntutan pihak ketiga, pembeli lelang mempunyai hak penuh atau hak absolut atau hak kebendaan atas barang lelang terkait, seperti hak milik atau hak kebendaan lainnya yang dapat dipertahankan terhadap gugatan dari siapapun.Penelitian ini difokuskan kepada perlindungan hukum bagi PT. Bumijawa Sentosa sebagai pembeli lelang yang beritikad baik dalam sengketa lelang Gedung Aspac dengan PT. Mitra Bangun Griya (sebagai pihak yang merasa berhak atas Gedung Aspac yang dilelang BPPN). Adapun tindakan BPPN yang melakukan penawaran umum (lelang) secara langsung tanpa meminta bantuan Kantor Lelang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia dan apabila dipermasalahkan secara hukum maka penjualan Gedung Aspac dapat dibatalkan karena penjualan tersebut tidak sah dan cacat hukum. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif normatif dengan tipologi penelitian preskriptif.Hasil penelitian adalah perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi PT. Bumijawa Sentosa dalam memperoleh Gedung Aspac yang telah dibelinya ditunjukkan dengan telah dilaksanakannya eksekusi Gedung Aspac oleh PT. Bumijawa Sentosa berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung baik dalam tingkat Kasasi maupun pada saat Peninjauan Kembali yang semua putusannya telah memenangkan PT. Bumijawa Sentosa dan mengesahkan pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh BPPN.This thesis discusses about the legal concept of the legal protection and legal certainty for the good faith purchaser in the auction. Legal protection and legal certainty for the purchaser here, mean that goods which was bought through such auction was supposed to be free from any claims of third parties, purchaser has the full rights or absolute rights or rights over auction-related goods, such as property rights or rights of other material that can be defended against a claim from anyone.

This research is focused on the legal protection for PT. Bumijawa Sentosa as the good faith pruchaser in auction disputes of Aspac Building with PT. Mitra Bangun Griya as the party who feels entitled over Aspac Building which has been auctioned by BPPN. BBPN?s action which conduct direct public offering (auction) of Gedung Aspac without asking assistance of the Auction Office is against the prevailing laws and regulations in Indonesia and should this action is disputed from the legal side then such sale may be annuled since such sale is not valid and legally flawed. This research uses normative qualitative research with prescriptive typology research.

The result of this research is legal protection and legal certainty for PT. Bumijawa Sentosa in obtaining Aspac Building which has already been bought as indicated from the executions that have been done by PT. Bumijawa Sentosa based on the decrees that have been rendered by the Panel of Judges in District Court, High Court and Supreme Court both in the Cassation level as well as on the Civil Review, whereby all of the said decrees have been rendered in a favor of PT. Bumijawa Sentosa and ratifying the auction process which has been conducted by BPPN."

"Daftar Perusahaan, hingga sampai saat berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, tujuan pendaftaran perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU WDP belum tercapai secara optimal yaitu mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha. Belum terlaksananya tujuan pendaftaran perusahaan sebagaimana diatur dalam UU WDP tersebut disebabkan pengelola pendaftaran di lapangan belum secara benar melaksanakan UU No. 3 Tahun 1982 beserta peraturan pelaksanaannya, karena Wajib Daftar Perusahaan disamakan dengan ijin. Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah sebagai upaya dalam mewujudkan pemberian perlindungan kepada perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka serta juga pembinaan kepada dunia usaha, khususnya golongan ekonomi lemah. Bagi pemerintah adanya Daftar Perusahaan sangat penting karena akan memudahkan untuk sewaktu-waktu dapat mengikuti secara seksama keadaan dan perkembangan sebenarnya dari dunia usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia secara menyeluruh, termasuk tentang perusahaan asing, sehingga sangat berguna untuk menyusun dan menetapkan kebijaksanaan dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan, dan pengawasan atas dunia usaha, serta dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib. Daftar perusahaan dapat dipergunakan sebagai sumber informasi untuk kepentingan usahanya, demikian pula untuk pihak ketiga yang berkepentingan akan informasi semacam itu. Untuk itu agar tujuan pendaftaran perusahaan dapat tercapai, maka diperlukan adanya penguatan kantor pendaftaran perusahaan, pengelolaan yang benar dan sanksi yang tegas dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan vii Universitas Indonesia kepastian berusaha melalui Wajib Daftar Perusahaan.

---

Since the enactment of Law No. 3 of 1982 On Corporate Registry, up until the time of the enactment of Law Number 32 Year 2004 on Regional Government, the purpose of registration of enterprises as stipulated in Article 2 of the Act has not been achieved at an optimal WDP is noted that the information materials made correctly from a company and is a source of official information for all interested parties regarding the identity, data and other information about the company listed in the Register of Companies in order to ensure certainty. Yet the implementation of corporate registration purposes as set forth in the WDP law in the field due to enrollment management has not properly implement the Law. 3 of 1982 and its implementing regulation, because the Corporate Registry equated with permission.

Law on Compulsory List of Companies is an effort in realizing the provision of protection to companies that conduct their business honestly and openly as well as guidance to businesses, especially the economically weak. For the government of the Company Register is very important because it will make it easier for the subject to follow closely the actual situation and development of businesses in the territory of the Republic of Indonesia as a whole, including on foreign companies, making it very useful to develop and set policies in order to provide guidance , coaching, and supervision of the businessworld, as well as in creating a healthy business climate and orderly.

List of companies can be used as a source of information for their business purposes, as well as to third parties who have interest of such information. For the purpose of registration of a company that can be achieved, it is necessary to strengthen the company registration office, proper management and strict sanctions in order to create legal certainty and certainty through the Corporate Registry. "

"Penggunaan gas bumi pada pasar domestik menunjukkan bahwa gas bumi belum digunakan secara optimal dan merata pada setiap sektor pengguna (industri rumah tangga usaha kecil dan transportasi). Perbandingan penggunaan gas bumi pada sektor industri mencapai lebih dan 98% sedangkan penggunaan gas bumi pada sektor rumah tangga kurang dan 2%. Kurangnya infrastruktur distribusi gas bumi ke lokasi calon pelanggan merupakan kendala pemanfaatan gas bumi. Di sisi Iain penggunaan BBM khususnya minyak tanah untuk rumah tangga yang sampai saat ini masih disubsidi menempati peringkat BBM dengan subsidi tertinggi. Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam penulisan thesis ini direncanakan pengembangan pipa distribusi gas bumi dengan pola investasi yang berbasis analisa resiko dalam rangka penggunaan gas bumi sebagai energi pengganti BBM pada sektor rumah tangga dengan harapan dapat menurunkan subsidi pemerintah.Langkah Iangkah yang dilakukan meliputi pengumpulan data, pengembangan model keekonomian, pembuatan disain jalur pipa distribusi dan pengolahan data itu sendiri serta hasil kajian Sebagai lokasi kapan dipilih beberapa perumahan yang terdapat di Kota Tangerang yaitu perumahan Batuceper Permai dan Polri di Poris, Poris Indah, Tarnan Poris, Taman Poris Gaga dan Cipondoh Makmur.Dengan menggunakan perangkat lunak Oil and Gas Economic Model (OGEM) dilakukan perhitungan keekonomian pada lokasi terpilih diperoleh besaran biaya distribusi gas dan harga gas. Berdasarkan perkiraan penggunaan 1 liter minyak tanah Setara dengan penggunaan 0,6 m gas bumi maka diasumsikan harga Jual gas sebesar 0,6 kalinya. Dengan pendekatan harga beli minyak tanah oleh masyarakat sebesar Rp 2.700 per liter yang dianggap sebagai kemampuan daya beli gas menunjukkan bahwa masih diperlukan bantuan pendanaan dari Pemerintah untuk pembangunan pipa distribusi gas bumi masing masing lokasi terpilih yang berkisar antara 25% sampai dengan 60%.Suatu proyek akan menarik bagi investor apabila mempunyai tingkat kepastian dalam penanaman modalnya sekurang kurangnya sebesar 80%. Dalam pembangunan pipa distribusi gas bumi untuk keperluan rumah tangga pada lokasi terpilih dengan menggunakan simulasi Crystall Ball dengan tingkat kepastian sekitar 80% menghasilkan IRR yang cukup tinggi yaitu sekitar 19% yang menunjukkan bahwa penanaman investasi menarik apabila harga sesuai keekonomian."

"Tesis ini membahas tentang praktik-praktik thin capitalization yang dilakukan Wajib Pajak di Indonesia dan perbandingan ketentuan thin capitalization di Indonesia dengan negara Amerika Serikat, Inggris, Luxembourg, Cina, Perancis, Belgia, Canada, Spanyol, Rusia dan Jerman serta menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam menangani praktik-praktik thin capitalization. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan positivism.Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan Pajak Penghasilan atas praktik-praktik thin capitalization masih belum memenuhi asas kepastian hukum sehingga disarankan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap ketentuan perbandingan utang terhadap modal agar mampu memenuhi asas kepastian hukum tersebut.This thesis describes the practices of thin capitalization by Indonesian taxpayer and comparison on thin capitalization tax policy to United States, United Kingdom, Luxembourg, China, France, Belgium, Canada, Spain, Russia dan Germany also analysis on Directorate General of Taxation action to deal with thin capitalization practices. The research approach used shall be a qualitative research with positivism approach.

The research results indicates that tax policy of Thin Capitalization Practice have not met certainty principle. It is recommended that government perform an evaluation on debt to equity ratio to meet the certainty principle."

"ABSTRAKMasyarakat perkoperasian harus terus menerus memperolehpembinaan dari Pemerintah agar koperasi yang didirikan tidaksekedar menjadi organisasi sekumpulan orang-orang tetapi benarbenarmerupakan badan hukum yang kegiatannya berdasarkanprinsip ekonomi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atasdasar kekeluargaan. Salah satu upaya untuk mewujudkannya adalahpenandatanganan naskah kesepakatan dan kerjasama antaraKementerian Negara Koperasi dan UKM dengan Ikatan NotarisIndonesia yang menghasilkan keputusan bahwa Akta PendirianKoperasi harus dibuat oleh/dihadapan Notaris Pembuat AktaKoperasi (NPAK). Permasalahan hukum dalam hal hubungan diantaraanggota koperasi dan mekanisme organisasinya yang diatur dandituangkan dalam Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta PendirianKoperasi, seperti diwajibkan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun1992, yang dibuat oleh para Pendiri serta kekuatan dan kepastianhukumnya jika dibandingkan antara Akta Pendirian yang dibuatdibawah* tangan dengan jika dibuat dengan Akta Notariil.Kepastian hukum itu sangat diperlukan dalam koperasi akan tetapiUndang-Undang Nomor 25 tidak mengharuskan pembuatan AktaPendirian di hadapan Notaris seperti halnya pendirian badanhukum perseroan terbatas yang diwajibkan oleh undang-undang.Penelitian dilakukan melalui metode penelitian kepustakaandengan cara menganalisa bahan-bahan hukum primer berupaperaturan perundang-undangan yang mengatur Perkoperasian danbahan hukum sekunder serta didukung oleh penelitian lapangandengan cara observasi dan wawancara pada Dinas Koperasi dan UKMWilayah DKI Jakarta. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa'setiap anggota memiliki hak yang suara yang sama dalampengambilan keputusan terlepas dari besar kecilnya kontribusiyang diberikan terhadap organiasi dan usaha koperasi. AktaPendirian Koperasi yang dibuat di hadapan Notaris Pembuat AktaKoperasi (NPAK) memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dansejak diberlakukannya SK Menteri Negara Koperasi dan UKM No.98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tanggal 24 September 2004, Akta pendirianKoperasi wajib dibuat oleh/di hadapan NPAK."

"Penelitian ini membahas mengenai perlakuan pemotongan PPh Pasal 23 atas rangkaian transaksi yang dilakukan oleh freoght forwarding. Di dalam PER-178/PJ/2006, disebutkan bahwa jasa freight forwarding merupakan objek pemotongan PPh pasal 23, sedangkan menurut peraturan terbaru yaitu PER-70/PJ/2007, jasa freight forwarding tidak tedapat di dalam positive list objek PPh pasal 23, maka dari itu jasa freight forwarding bukan merupakan objek pemotongan PPh pasal 23.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Jasa freight forwarding itu sendiri adalah rangkaian kegiatan mulai dari pengiriman barang sampai diterimanya barang tersebut, dan didalamnya terdapat beberapa jenis jasa. Termasuk di dalam rangkaian jasa freight forwarding tersebut, ada beberapa jasa yang merupakan positive list objek PPh pasal 23 mengacu pada PER-70/PJ/2007 yaitu seperti : jasa penyimpanan, jasa perantara, jasa pengepakan, jasa pembasmian hama yang banyak dilakukan oleh freight forwarding. Hal ini menimbulkan multitafsir bagi pelaksana maupun pengguna jasa freight forwarding atas beberapa rangkaian jasa freight forwarding karena adanya dispute diantara kedua peraturan tersebut.Dari hasil penelitian peneliti, diketahui bahwa perlakuan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 khususnya atas bidang usaha yang bergerak di sektor jasa freight forwarding menunjukkan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang selama ini berlaku tidak selaras dengan asas-asas pemungutan pajak, khususnya asas kepastian hukum.

---

This research is tells about withhol treatment on Income Tax Article Art. 23 for transaction by the freight forwarding. In PER-178/PJ/2006, mentioned that freight forwarding sector is one of object from tax income article 23, but according to the newest regulation PER-70/PJ/2007, freight forwarding is not one of the positive list of the object tax income article 23.

In this research, author use the quantitative descriptive approach. The definition of freight forwarding services is a chain of activities and services starting from delivering goods until it reaches its destination. In freight forwarding services series also include several services that has become the positive list object from tax income article 23 according to PER-70/PJ/2007 such as storage, agent services, packaging and pest termination. The definition from two regulations mentioned above, cause so many interpretaion on the field on several services of freight forwarding, either by the executor or by the service-user of freight forwarding, they do not certain which regulation they should use.

From the research that author/writer do, discovered that witholding tax income article 23 shows that tax regulations that are valid nowadays are not liable enough with the certainty of law."