Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu pembaharuan perpajakan yang dilakukan pemerintah adalah menggantikan Undang Undang Pajak Penjualan 1951 dengan Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai 1964, karena peraturan perpajakan yang lama dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan juga belum dapat menggerakkan peran serta semua lapisan pengusaha Pengusaha yang termasuk sebagai Pengusaha Kena Pajak menurut Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dimana pengukuhan Pengusaha Kena Pajak merupakan suatu langkah awal dalam proses administrasi dalam Pajak Pertambahan Nilai, kerena tujuannya adalah memungkinkan pihak berwenang memungut pajak dengan mencatat identitas Pengusaha Kena Pajak, membimbing den mengawasi pelaksanaan pemenuhanhan kewajiban perpajakannya seperti memasukkan Surat pemberitahuan Masa (SPT Masa) setiap bulannya oleh pengusaha Kena Pajak, yang dapat mempengaruhi penerimaan negara Usaha maningkatkan penerimaan negara, akan dilakukan melalui peningkatan usaha dibidang ekstensifikasi dan intensifikasi Ekstensifikasi dimaksudkan dengan usaha menjaring masyarakat yang sudah wajar menjadi wajib pajak dalam administrasi perpajakan Dan Intensifikasi dimaksudkan untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya Dari hasil penelitian didapatkan bahwa hasil dari pe ngawasan terhadap ekstensifikasi dan intensifikasi yang dilakukan di Inspeksi Pajak Jakarta Barat Tiga menunjukkan hasil bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya cukup tinggi jika hal ini tetap dapat dipertahankan, maka pajak yang menjadi sumber penerimaan negara paling diandalkan sesudah minyak dan gas bumi diperkirakan dapat memenuhi harapan, sehinga dana pembangunan dapat terjamin dan dapat mengamankan pelaksanaan pembangunan.

Abstrak :
Perkembangan internet berimplikasi terhadap perkembangan aktivitas bisnis di internet Aktivitas ini memunculkan ide ide untuk membentuk perusahaan perintis berbasis digital di Indonesia Penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan perintis berbasis digital merupakan objek pajak penghasilan Oleh karena itu kepatuhan Wajib Pajak merupakan hal yang penting dalam sistem pemungutan pajak pengasilan tersebut Penelitian ini meneliti pada 2 perusahaan perintis berbasis digital Penelitian ini menunjukkan bahwa PT A sebagai perusahaan perintis berbasis digital dengan kegiatan usaha jasa pembuatan website dan aplikasi mobile belum memenuhi kepatuhan formal maupun material atas ketentuan pajak penghasilan Terdapat perilaku tax evasion dan melalaikan pajak pada PT A Sedangkan PT B yang merupakan perusahaan perintis berbasis digital di bidang e commerce fashion muslimah telah memenuhi kepatuhan formal dan material atas ketentuan pajak penghasilan kecuali kepatuhan pada pelaksanaan PP 46 Tahun 2013 Hambatan yang dihadapi oleh PT A dan PT B adalah kurangnya pemahaman yang komprehensif untuk melaksanakan kepatuhan sebagai Wajib Pajak dan kurangnya pengawasan dari Kantor Pelayanan Pajak terhadap mereka agar menjadi Wajib Pajak yang patuh. ......The development of internet give implication toward the development of business activities in the Internet These activities bring many ideas to form a digital start up company based in Indonesia Income received or accrued by the business activities conducted by the digital start up is an object of income tax Thus tax compliance is crucial in income tax collection system This study discusses about case in two the digital start up companies This study shows that PT A as a digital start up company whose main activity is website and mobile application creation service has not yet fulfill the formal and material compliance on income tax regulations Tax evasion and tax neglecting is found on PT A While PT B as a digital start up company in moslem fashion e commerce has fulfill the formal and material compliance on income tax except compliance toward PP 46 2013 The difficulties faced by PT A and PT B are the lack of comprehensive understanding to comply as a taxpayer and the lack of supervision from KPP towards them so they can be compliant tax payers.