Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Nominee merupakan suatu perjanjian sepihak yang hanya membebankan kewajiban dan/atau prestasi pada salah satu pihak saja. Apabila berpedoman pada asas kebebasan berkontrak tentunya suatu perjanjian nominee dapat dibuat oleh para pihak dan mempunyai kekuatan hukum dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya sepanjang memenuhi syarat subjektif dan objektif sahnya suatu Perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian dan/atau Pernyataan Nominee yang dibuat dalam suatu akta autentik sebelum berlakunya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sepanjang akta tersebut memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan memenuhi syarat sahnya perjanjian maka akta tersebut sah dan berkekuatan hukum mengikat. Namun demikian setelah berlakunya UU No. 25 Tahun 2007 perjanjian nominee sudah tidak dimungkinkan lagi untuk dibuat karena Undang-Undang Penanaman Modal secara tegas menyatakan bahwa perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas untuk dan atas nama orang lain dinyatakan batal demi hukum. ......Nominee is an unilateral agreement which only imposes obligations for one party only. When we guided by the freedom of contract principle, therefore a nominee agreement can be made by the parties and therefore has a legal force and binding for a parties who created as long as the nominee agreement has fulfilled the subjective and objective requirement of a legal and valid agreement which regulated in Article 1320 Indonesian Civil Code. Nominee Agreement and/or Nominee Statement which made ​​in an Authentic Deed before the effectuation of Law no. 25 of 2007 regarding of Capital Investment is valid, binding and has a legal force as long as the Deed has complied to the applicable laws and has fulfilled the requirement of legal and valid agreement. However, after the effectuation of Law no. 25 of 2007, nominee agreement is no longer possible to be made due to the Capital Investment Law explicitly states that the agreement and/or a statement confirming that the ownership of shares in the Limited Liability Company for and on behalf of others parties shall be void by law.

Abstrak :
Studi ini bertujuan untuk menyelidiki apakah apakah teori Market Timing berlaku pada perusahaan-perusahaan go public di negara Indonesia dan bagaimana pengaruh Market Timing terhadap return saham pada perusahaan-perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2007 sampai dengan 2013. Selain itu penelitian ini juga ingin melihat bagaimana apakah terdapat pengaruh struktur kepemilikan perusahaan yang dikendalikan oleh controlling shareholder terhadap return saham tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika perusahaan menerbitkan saham, controlling shareholder dapat mempertahankan atau mengubah struktur kepemilikan sahamnya tergantung dari berapa banyaknya saham yang diterbitkan. Penerbitan saham memprediksi bahwa return setelah adanya penerbitan akan rendah akan tetapi kondisi tersebut terjadi bilamana kepemilikan oleh controlling shareholder mengalami penurunan. This study investigated whether the effect of Market Timing theory applies to listed companies in Indonesia and the influence of Market Timing on stock returns during the period 2007 to 2013. In addition, this study also examine how if there is influence of corporate ownership structure controlled by the controlling shareholder on stock returns. The results show that when a company issues shares, the controlling shareholder can maintain or change the ownership structure based on the number of shares being issued. Furthermore, the issuance predicts that returns will be lower when the number of shares issued declined.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh kepemilikan saham dan tata kelola perusahaan terhadap audit fee pada perusahaan perbankan di Indonesia. Sampel penelitian ini menggunakan metode unbalanced panel dan terdiri dari 107 firm year pada periode 2012-2016 pada perusahaan yang mengungkapkan audit fee di laporan tahunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga dan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap audit fee. Pengaruh tidak signifikan pada kepemilikan keluarga juga terjadi karena adanya alignment effect dan entrenchment effect yang saling menghilangkan pengaruh satu sama lain. Lalu, kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap audit fee. Hal ini karena pengawasan dari pemerintah akan menekan risiko perusahaan sehingga menurunkan audit fee. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa peran dewan komisaris mampu memperlemah hubungan negatif kepemilikan pemerintah terhadap audit fee. Sementara, peran komite audit belum mampu memoderasi pengaruh kepemilikan saham terhadap audit fee. Uji sensitivitas menunjukkan bahwa institusional sebagai ultimate shareholder berpengaruh positif terhadap audit fee. Investor institusional akan menuntut audit berkualitas sebagai bentuk asurans. ......This study aims to examine the effect of share ownership and corporate governance on audit fees in banking companies in Indonesia. The sample of this study uses unbalanced panel method and consists of 107 firm year in period 2012 2016 at company that disclose audit fee in annual report. The results show that family and institutional ownership has no significant effect on the audit fee. The insignificant influence on family ownership also occurs because of the alignment effect and entrenchment effect that eliminate each other 39s influence. Then, government ownership has a significant negative effect on the audit fee. This is because supervision from the government will reduce the risk of the company so as to lower the audit fee. It is also found in this study that the role of board of commissioners is able to weaken the negative relationship of government ownership to the audit fee. Meanwhile, the role of the audit committee has not been able to moderate the effect of share ownership on the audit fee. The sensitivity test shows that the institutional as ultimate shareholder positively influences audit fee. Institutional investors will demand quality audits as a form of assurance.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai praktik pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) serta menguji secara empiris pengaruh dari struktur kepemilikan saham terhadap pengungkapan CSR. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji regresi linier berganda terhadap 128 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat pengungkapan CSR masih sangat rendah dengan jumlah persentase tingkat pengungkapan kurang dari 70%. Penelitian ini juga menemukan bahwa kepemilikan saham oleh keluarga, institusi, dan publik berpengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan CSR. Hal ini dapat disebabkan oleh lemahnya kontrol dari para pemegang saham terhadap perusahaan terkait dengan isu sosial dan lingkungan, sehingga tingkat pengungkapan CSR pada perusahaan menjadi rendah. Kepemilikan saham oleh investor asing tidak terbukti berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Hal ini dapat disebabkan oleh tujuan dari investor asing yang bersifat jangka pendek, sehingga lebih terkonsentrasi pada profit perusahaan. ......The objective of this study is to determine the implementation of corporate social responsibilty disclosure and to determine the effect of ownership structure on Corporate Social Responsibility (CSR) disclosure. The hypothesis testing is done using multiple linear regression of the 128 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2014. This study find that the level of CSR disclosure is still weak, with level of percentage disclosure below 70%. This study also finds that family ownership, institution ownership, and public ownership have negative significant effect on CSR disclosure. It can be caused by the lack of control from the shareholders on the social and environment issues, so that the level of CSR disclosures is weak. Foreign ownership is not has significant effect on CSR disclosure. It can be casued by the goals of foreign investor only for short-term investment, so the focus of company is profit.

Abstrak :
Tujuan utama penelitian ini adalah menginvcstigasi apakah reaksi pasar yang teljadi akibat peristiwa peledakan bom dipengaruhi oleh jenis industri (mdustri pariwisata atau industri laiunya), untuk pexistiwa yang teljadi di Indonesia selama tahun 2000 sampai dengan 2005. Selain jenis industri, variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah proporsi kepemilikan saham asing. Penelitian ini menemukan bahwa reaksi pasar dipengaruhi secara signiiikan oleh jenis industri namun tidak dipengaruhi secara signifikan oleh proporsi kepemilikan saham asing. Penelitian ini juga menemukan, hanya return pada hari tegiadi peristiwa peledakan bom saja yang bemilai signitikan negatif. ......This research determined to investigate whether industry classification (tourism industry or other industries) affects market reaction on bombing attacks for incident that happened in Indonesia at time period 2000 until 2005. Adds to industry classification, control variable used on this research is the proportion of foreign ownership. This research shows that market reaction is signihcantly affected by industry classification but is not significantly affected by proportion of foreign ownership. The research is also discover that significantly negative of retum only happen to the day of bombing attacks.

Abstrak :
This popular, fully-updated title explains the law on shareholders' agreements in a clear and comprehensible style. It guides the reader through a typical transaction, highlighting the commercial issues facing the client and ultimately the solicitor as draftsman.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai perubahan bidang usaha pada suatu perusahaan penanaman modal asing yang mengakibatkan perubahan persyaratan kepemilikan saham asing (PT.PMA). Berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, tidak semua bidang usaha dapat dijalankan oleh pihak asing secara bebas, melainkan hanya beberapa bidang usaha yang dapat dimasukin pihak asing secara bebas dan sisanya hanya dapat dijalankan jika telah dipenuhinya persyaratan tertentu atau bahkan sama sekali tertutup bagi asing. Adanya pengaturan sebagaimana tersebut diatas adalah untuk melindungi serta mendukung perkembangan Usaha Kecil, Mikro, Menengah, dan Koperasi (UKMMK) di Tanah Air. Fokus permasalahan dalam tesis ini ialah metode yang ramai digunakan dalam praktik sehari-hari oleh pemegang saham asing untuk dapat tetap menjalankan bidang usaha yang tertutup baginya serta bagaimana keabsahan tindakan hukum yang dilakukannya tersebut. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, menggunakan alat pengumpulan data studi dokumen. Dalam pengolahan data digunakan metode kualitatif yang menghasilkan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam praktiknya untuk dapat menjalankan bidang usaha yang tertutup bagi asing, para pemegang saham tersebut menggunakan konsep perjanjian nominee. Berdasarkan ketentuan berbagai hukum positif yang berlaku serta asas-asas hukum perjanjian maka perjanjian nominee tersebut akan menjadi batal demi hukum apabila diadakan secara langsung dan terang-terangan, lain halnya jika perjanjian tersebut dilakukan menggunakan serangkaian perjanjian lainnya, dalam hal ini perjanjian tersebut dapat dibatalkan. ......This thesis discusses the changes in the field of business in a foreign investment company that resulted in changes in foreign ownership requirements (PT.PMA). Pursuant to regulations in force in Indonesia, not all areas of the business can be run by foreign parties freely, but only a few areas of business that can be inserted foreign parties freely and the rest can only be run if the specific requirements has been fulfilled or even completely closed to foreigners. Those regulations as mentioned above is to protect and support the development of Small, Micro and Medium Enterprises and Cooperatives (UKMMK) in the country. The problem of this thesis is the methods are often used in everyday practice by foreign shareholders to be able to keep running the business fields closed to him and how the validity of the legal action does. This study is normative, using a data collection study document. In the data processing used qualitative methods to produce research which is descriptive analytical. The results showed that in practice to be able to run the business sectors closed to foreign shareholders are using the concept of nominee agreement. Under the provisions of the various positive law and principles of the law of treaties, the treaty nominee will become null and void if it explicitly states the use of the name of another party, another case if the agreement is carried out using a series of other agreements, in which case the agreement can be canceled.

Abstrak :
Kepemilikan atas saham dalam sebuah Perseroan Terbatas merupakan hal penting karena memberikan hak bagi para pemegang saham untuk melakukan beberapa hal seperti: menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); menerima pembayaran dividen dan hasil likuidasi; serta menjalankan hak lain sesuai undang-undang. Pentingnya kepemilikan atas saham tersebut menyebabkan seringnya timbul sengketa dalam praktik pengalihannya yang menyebabkan hilangnya nama pemegang saham dari Daftar Pemegang Saham yang terdaftar dalam Sistem Administrasi Hukum Umum (SABH) yang dimiliki Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pengaturan pada hukum positif di Indonesia, hilangnya kepemilikan saham dari Daftar Pemegang Saham menimbulkan beberapa akibat hukum. Ditjen AHU memiliki wewenang untuk memberikan perlindungan kepada pemegang saham tersebut melalui pemblokiran dan pembukaan blokir akses SABH.  Adapun peraturan Menteri Hukum dan HAM yang terbaru dapat menjadi payung hukum dalam memberikan legal standing kepada pemegang saham yang sudah tidak terdaftar untuk dapat mengajukan permohonan pemblokiran demi tercapainya keadilan serta kepastian hukum. ......The ownership of shares in a Limited Liability Company (LLC) is crucial, as it grants shareholders various rights, such as the right to attend and vote at the General Meeting of Shareholders (GMS), receive dividend payments and liquidation proceeds, and exercise other rights in accordance with the law. However, due to the significance of share ownership, disputes often arise during the transfer process, resulting in the removal of shareholders' names from the Register of Shareholders in the General Legal Administration System (SABH) maintained by the Directorate General of General Legal Administration (Ditjen AHU). This research employs a normative juridical approach supported by field studies to address the issue at hand. The findings indicate that under Indonesian positive law, the loss of share ownership from the Register of Shareholders carries legal consequences. The Directorate General of AHU has the authority to protect shareholders by blocking and unblocking SABH access. The latest regulation issued by the Minister of Law and Human Rights grants legal standing to shareholders who are no longer registered, allowing them to request SABH access blocking to ensure justice and legal certainty.

Abstrak :
Dalam proses pendirian Perseroan Terbatas maupun perubahan struktur permodalan, bukti setor harus dilampirkan untuk mendapat pengesahan atau persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM. Pembuatan akta mengenai saham Perseroan Terbatas pada umumnya dibuat secara notaril untuk selanjutnya disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM. Tesis ini membahas bahwa dalam praktik masih terdapat anggapan bahwa bukti setor modal merupakan hal yang menjadi salah satu dasar keabsahan kepemilikan saham dalam perseroan. Hal tersebut seolah meragukan kekuatan pembuktian akta autentik sebagai alat bukti yang valid dalam membuktikan kedudukan pemegang saham perseroan atas kepemilikan sahamnya. Adapun rumusan masalah dalam tesis ini adalah kekuatan pembuktian suatu akta autentik serta peran dan tanggung-jawab Notaris atas akta yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan jabatannya sebagai Notaris. Hasil analisa dari permasalahan tesis ini adalah kekuatan pembuktian akta autentik untuk membuktikan kedudukan pemegang saham perseroan atas kepemilikan sahamnya, dalam hal tidak adanya bukti setor ataupun tidak dilakukannya penyetoran atas pengambilan saham perseroan, adalah akta autentik merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Begitu juga, peran dan kedudukan serta batasan tanggung jawab notaris adalah mengkonstantir keterangan para pihak dan menyusunnya ke dalam akta. Bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan perbaikan mengenai mekanisme pelaporan penyetoran modal perseroan terbatas dalam sistem SABH. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dapat lebih memperhatikan dengan seksama berkaitan dengan ketentuan mengenai pembacaan dan penyuluhan hukum berkaitan dengan pembuatan akta yang dikehendaki para pihak dan memberikan sosialiasai mengenai kedudukan Notaris dalam pembuatan akta. ......On the process of establishing a Limited Liability Company or changing the capital structure, proof of payment must be attached to obtain approval or approval from the Ministry of Law and Human Rights. Making deeds regarding Limited Liability Company shares is generally made in a notary manner which is subsequently submitted to the Ministry of Law and Human Rights. This thesis discusses that in practice there is still an assumption that proof of paid-in capital is one of the bases for the validity of share ownership in the company. This seems to doubt the strength of authentic deed proof as valid evidence in proving the position of the company's shareholders on their share ownership. The formulation of the problem in this thesis is the power of proof of an authentic deed and the role and responsibilities of the Notary on deeds that are contrary to the laws and regulations in the implementation of his/her position as Notary. The results of the analysis of the problems of this thesis are the power of proof of authentic deeds to prove the position of the company's shareholders on their share ownership, in the event that there is no proof of deposit or no payment is made for taking the company's shares, an authentic deed is proof that has perfect proving power. Likewise, the role and position as well as the limitation of the notary's responsibility is to consolidate the statements of the parties and compile them into deeds. For the Ministry of Law and Human Rights to make improvements regarding the mechanism for reporting limited liability company capital payments in the SABH system. In carrying out his position, a notary must be able to pay more attention to the provisions regarding legal reading and counseling related to the making of deeds desired by the parties and provide socialization regarding the notary's position in making deeds.